Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbedaan pandangan dan keraguan mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apakah merupakan suatu lembaga yang independen atau tidak, dapat menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan sektor perbankan di masa depan. Keraguan ini timbul karena eksistensi wakil pemerintah dan BI di dalam susunan anggota Dewan Komisioner OJK serta anggaran OJK yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah independensi OJK dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dan bagaimanakah tanggung jawab hukum OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis teori-teori dalam hukum perbankan dan menganalogikan independensi OJK terhadap BI sebagai bank sentral, maka dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki independensi yang terbatas karena secara institusi, fungsi, keuangan dan organisasi masih ada keterkaitan dengan Pemerintah dan parlemen (DPR) dan juga tanggung jawab OJK sebagai lembaga yang independen adalah bahwa OJK wajib dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas, wewenang, dan anggarannya secara transparan serta memenuhi akuntabilitas publik.

---

Different views and doubts about the independence of the Authorities Financial Services (OJK) is an independent institution or not, may interfere with the duties and functions of OJK as the regulator and supervisor of the banking sector of the financial services industry in the future. Doubt is arises due to the existance of government and central bank representatives in the composition of the OJK Board of Commissioners and the OJK budget which sourced from the national budget (APBN) and/or collection fees from the parties conducting activities in the financial services sector.

This study examines how the OJK independence implement its functions and duties to conduct regulation and supervision of banking and OJK legal responsibilities as an independent institution implement its functions and duties do the regulation and supervision of banks.

This research is legal normative research which analyze theories in banking law and analogize OJK independence to BI as the central bank, it can be concluded that the OJK has a limited independence due to its institution, function, finance and organization are still related with the Government and the Parliament (DPR) and also OJK responsibility as an independent institution is that OJK responsible in carrying out every duties, authority, and budgets in a transparent and meet the public accountability."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan olehOtoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembagaperbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengaturdan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebihterintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsipengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan banksehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikiandapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini olehpemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahanyang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan danpengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas JasaKeuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukanstudi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untukmendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapipenulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwaOJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankanmempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baikserta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensipermasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izindan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bankbertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas JasaKeuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions.After the transfer of duties set up and oversee banking institution by BankIndonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulationand supervision that more integrated institutions necessary against who runs thesupervisory function on banking industry and the financial industry is not bank sothat the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achievedfinancial system stability. This integrated institutions by the government this manwas born in the form of financial services authority. The main issues discussed inthis research comparison duty regulations and supervision of banking institutionsas well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridicalnormative by conducting the study documents and using methods data analysisqualitatively. To support the content of this research is also an interview forcompleting the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 )PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the duesto the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) ofthe UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation andsurveillance functions better and more customer and consumer protection andpotential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licencesand the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banksadding that affects the customers."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan terkait lembaga yang baru dibentukberdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yangpada awal pelaksanaan tugasnya menemui banyak permasalahan yang dihadapi,diantaranya terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yaitu statuskewajiban perpajakan OJK. Disatu sisi sebagai WAPU, dan lainnya sebagai WP.Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan No. KEP-322/PB/2014, OJK ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya(UBL) dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlakuanpengenaan pajak kepada OJK berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-28/PJ/2015 tanggal 4 Februari 2015? 2. Bagaimana status dan kewajiban perpajakanyang tepat diterapkan kepada OJK?Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yangdigunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan suatu kegiatan studidokumen terhadap data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak kepada OJK, tidak akan efektifhingga ditetapkan dalam suatu produk perundang-undangan sebagaimana Pasal 23Aamandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACTThis research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945]"

"ABSTRAKBank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun danamasyarakat dan bekerja atas dasar kepercayaan masyarakattelah menyebabkan bank memiliki karakteristik khususdibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sehubungandengan diterapkannya Undang-Undang no. 4 tahun 1998 tentangKepailitan, maka akan terdapat beberapa permasalahan yangakan menjadi kendala bagi bank. Dalam hal Bank Indonesiamelaksanakan penutupan bank, prosedur yang ditempuh adalahmelalui likuidasi bank sebagaimana diatur didalam PP No. 25tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998,bukan melalui kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 4tahun 1998. Bubarnya bank akan menimbulkan dampak yangluas bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu pencabutan izinusaha dan likuidasi bank merupakan tindakan terakhir yangdilakukan oleh Bank Indonesia. Mengenai perlindungan hukumnasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi tanpak kurang memadai, karena pembayaran kewajibannya tidakdiutamakan, namun terhadap direksi, dewan komisaris danpemegang saham yang terbukti telah menyebabkan bank beradadalam keadaan kesulitan, dapat diminta pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya dan dapat diancam dengansanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diaturdalam UU Perbankan."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."