Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 merupakan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan jasa telekomunikasi. Kita perlu mengetahui, memahami, dan menerapkannya agar dapat membandingkan kinerja perusahaan yang sate dengan lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan metode adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mencari bahan literatur, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35, pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan dasar a,krual. Khusus untuk jenis jasa tertentu yang karena sifatnya pengakuannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dasar akrual murni, hal tersebut dapat dikecualikan. Secara garis besar, jasa telekomunikasi dapat dibedakan menjadi jasa telekomunikasi interkoneksi, jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor. PT. Indosat yang karena sifat dan karakteristiknya hanya menyelenggarakan jasa telekomunikasi interkoneksi, dalam memberikan jasanya bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Dengan demikian, PT Indosat harus menerapkan pengakuan pendapatannya sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kontraktual dengan penyelenggara lain. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, PT. Indosat mengakui pendapatannya sebesar pendapatan bruto tanpa mengurangi pendapatan yang seharusnya menjadi bagian penyelenggara telekomunikasi yang lain (dalam hal ini PT. Telkom). Bagian penyelenggara lain tersebut diakui sebagai beban usaha bagi PT. Indosat, dan dikelompokkan dalam beban kompensasi ke Telkom. Dampaknya dapat dilihat dengan menggunakan analisis rasio. Rasio-rasio yang relevan untuk digunakan adalah Days Sales Outstanding Ratio yang menggambarkan umur piutang, Fixed Asset Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan aktiva tetap perusahaan, Total Asset; Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan seluruh harta perusahaan, dan Profit Margin on Sales Ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dilihat dari keempat rasio tersebut, Days Sales Outstanding dan Profit Margin on Sales Ratio menunjukkan hasil yang menguntungkan perusahaan, apabila PT Indosat menerapkan pengakuan pendapatan seperti yang dicantumkan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35. Sementara Fixed dan Total Asset Turnover Ratio menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun bagi perusahaan yang sudah go public, PT. Indosat perlu mempertimbangkan besarnya laba yang diperoleh, karena hal tersebut merupakan daya tarik bagi talon investor."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."

"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkamiya kembali kepada masyarakat, sehingga memerlukan sistem informasi yang efektif dan efisien agar dapat berfungsi untuk berkembang melindungi kepentingan masyarakat dan menghadapì persaingan yang semakin global. Ikatan Akuntan Indonesia (lAI) dan Bank Indonesia (BI) telah mengadakan kerjasama dalam rangka penyusunan strandar akuntansi keuangan tenatang akuntansi perbankan (PSAK 31) sebagai pedoman bank dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Dalam implementasi PSAK 31 tersebut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bank, karena adanya perbedaan mengenai dasar pengakuan pendapatan bank yang dipakai sebelum PSAK 31, dengan perbedaan ini mengakibatkan hasil yang berbeda dalam pengukuran tingkat rentabilitas suatu bank, dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada Bank Tabungan Negara. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 1992 dan 1993, dimana PSAK 31 mulai diberlakukan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1993, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan bank sebelum berlakunya PSAK 31 berdasarkan kas, sehingga bunga yang telah jatuh waktu tetapi belum dibayarkan oleh debitur oleh bank hanya dicatat dalam rekening administratif tunggakan bunga debitur, dan ketika tunggakan bunga tersebut dilunasi baru diakui sebagai pendapatan bunga. Sedangkan dalam PSAK 31 pendapatan bunga diakui secara akrual (accrual basis), kecuali pendapatan bunga dan kredit dan aktiva produktif non performing. Pendapatan dan aktiva yang non performing hanya boleh diakuj apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pengakuan pendapatan provisi dan komisi kredit sebelum berlakunya PSAK 31 diakui ketika pendapatan tersebut diterima oleh bank setelah disetujuinya perjanjian kredit tersebut, tetapi setelah berlakunya PSAK 31 komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistimatis selama jangka waktu komjtmen djt. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka walctimya maka sisa komisi dan provisi djakuj sebagai pendapatan pada saat penyclesajan kornjtmen tersebut. Komisi dan provisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkredritan dan jangka waktu, diakui sebagal pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pencatatan penanaman dalam bentuk penyertaan sebelum berlakunya PSAK 31 dilakukan dengan cara metode bìaya, dan dengan berlakunya PSAK 31 pencatatai tersebut dilakukan dengan metode ekuitas jika suatu perusahaan mempunyai investasi dalarn saham dengan hak suara pada perusahaan lain dalam jumlah lebih darì 20 %, dan rnetode bìaya jika kurang dan 20 %. Dengan berlakunya PSAK 31 maka akan mempengan.thi penyajian laporan keuangan bank dan dapat meningkatkan jumlah asset seria pendapatan bank, sebingga laba bersih bank juga akan mengalami kenaikan, dengan meningkatnya laba bersih bank maka pajak penghasílan yang dibayarpun meningkat pula, bal inilah yang menj adj kendala dalam pelaksanaan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan secara konsisten, karena dengan aLiran kas masuk yang sama diharuskan membayar pajak atan dividen yang lebth tinggi karena meningkatnya pendapatan bank."

"Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi "ABC" dan Koperasi "XYZ" bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum sesuainya penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi "ABC" pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi "XYZ" ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan memperngaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi "ABC" maupun Koperasi "XYZ".

---

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion. This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology.

The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"Proses penyusunan standar merupakan proses politik yang di dalamnya terdapat berbagai pengaruh terhadap penyusun standar (Hodges & Mellett, 2002). Proses tersebut tercermin dari berbagai lobi yang dilakukan oleh konstituen. Tindakan yang paling dapat diobservasi untuk mengukur pengaruh lobi yaitu melalui jumlah tanggapan tertulis atas suatu eksposure draft standar akuntansi.Berbagai penelitian menunjukkan upaya lobi dapat membuahkan berbagai macam basil misalnya penarikan suatu standar, perubahan standar ataupun tidak membuahkan hasil. Hal tersebut sejalan dengan the Interest Group Theory yang menyatakan keberadaan penyusun standar tidak terlepas Bari pengaruh konstituen yang memperj uangkan kepentingannya melalui penerbitan standar (Scott, 2000).Di Indonesia standar akuntansi dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui due process procedure yang memungkinkan keterlibatan konstituen.Dari proses keterlibatan konstituen tersebut muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu seberapa besar pengaruh lobi konstituen, apakah terdapat perbedaan pengaruh di antara konstituen dalam penyusunan PSAK, antara tanggapan yang bersifat substantif dan bersifat bahasa dan antar standar itu sendiri.Berdasarkan survey ke Ikatan Akuntan Indonesia (TAI) maka data yang tersedia di IAI hanya tanggapan tertulis atas 4 PSAK yaitu PSAK 8, PSAK 38, PSAK 51 dan PSAK 57. Kemudian dengan membandingkan antara eksposure draft dan standar yang diterbitkan serta tanggapan tertulis tersebut dapat dilihat tanggapan yang diakomodasi oleh PSAK.Penelitian ini menemukan pengaruh lobi konstituen terhadap penyusunan PSAK adalah rendah (hanya 12,88 % tanggapan yang diakomodasi), namun jika dilihat dari masing-masing PSAK hasilnya bervariasi yaitu tidak berpengaruh pada PSAK 08 dan PSAK 38, berpengaruh rendah pada PSAK 51 dan berpengaruh sedang pads PSAK 57. Pengakomodasian tanggapan tersebut berdampak positif karena dapat memperjelas substansi dan kalimat dalam PSAK.Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan kelompok yang paling banyak memberikan tanggapan adalah KAP bukan pembuat laporan keuangan, hal tersebut diduga karena adanya pandangan pelaku bisnis bahwa standar merupakan tanggung jawab IAI.Kemudian melalui uji beda proporsi ditemukan tidak terdapat perbedaan pengaruh antar konstituen, hat ini tidak konsisten dengan the Interest Group Theory. Selanjutnya tidak ditemukan juga perbedaan pengaruh antara tanggapan yang bersifat substantif dan yang bersifat bahasa. Namun perbedaan pengaruh ditemukan antar standar yang berarti pengaruh lobi konstituen tergantung dari standarnya.Beberapa keterbatasan penelitian diantaranya :a. Penggunaan tanggapan tertulis sebagai ukuran lobi padahal lobi yang sebenarnya lebih sexing, dilakukan lewat jalur non formal.b. Tanggapan dipandang sebagai suara (vote) yang berarti cenderung tidak memperhatikan substansi tanggapan.c. Kekurangan data mengenai tanggapan konstituen atas eksposure draft.d. Masih sedikitnya referensi penelitian mengenai lobi konstituen di Indonesia."

"Lembaga perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik khusus yang penyusunan laporan keuangannya diatur oleh PSAK No.31. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana BMI selaku bank bagi hasil menerapkan PSAK No. 31 dalam penyusunan laporan keuangannya dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, dengan membandingkannya dengan standar akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan Islam yang dikeluarkan oleh AAO-IFI diharapkan akan diperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasilnya adalah terdapat perbedaan prinsip operasional antara bank konvensional dan bank bagi hasil yang menimbulkan berbagai implikasi, baik terhadap segi operasional, produk yang dikeluarkan, maupun perlakuan dan sistem akuntansinya. Akuntansi sebagai suatu rekayasa yang menyajikan informasi keuangan mengenai suatu entitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia di praktikkan. Standar Akuntansi dan Auditing yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions bisa dijadikan alternatif solusi dalam menyusun laporan keuangan bagi bank bagi hasil."