Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempengaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periodewaktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing(PMA), infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) serta desentralisasimempengaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakandesentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju pendapatan per kapita yangnotabene akan meningkatkan kernakmuran di wilayah tersebut.Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed effect model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan laju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan lajupendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastrukturmeningkatkan kecepatan laju pendapatan per kapita. Desentralisasi ada yangmeningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yangberbeda-beda."

"Salah satu pendorong terjadinya konvergensi pendapatan per kapita adalah ketersediaan dalam kualitas modal manusia yang sama antar wilayah. Untuk melihat pola konvergensi pendidikan dalam kaitannya dengan konvergensi pendapatan per kapita, dilakukan proses dekomposisi dari pendapatan per kapita yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu : kuantitas pendidikan, harga pendidikan dan residu. Dengan pembagian komponen tersebut maka dapat dilihat kontribusi dari masing-masing komponen terhadap perubahan distribusi pendapatan per kapita. Pada konvergensi pendidikan yang dianalisis dalam tesis ini menggunakan dua tinjauan yaitu untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA. Dari analisis didapatkan hasil kalau di wilayah Indonesia terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan. Pada tingkat regional di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMP serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA. Jika ditinjau dari sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1993 - 1999) dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah (2000 - 2004) dapat dilihat bahwa di Indonesia sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita dan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA namun setelah pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita maupun konvergensi pendidikan. Di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti dengan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti konvergensi pada harga pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP. Sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMP dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periode waktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing (PMA), iniiastruktur, sumber daya manusia (SDM) Serta desentralisasimempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakan dwentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju _pendapatan per kapita yang notabene akan meningkatkan kemakmuran di wilayah tcrscbut_Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed e#ct model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan Iaju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan laju pendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastruktur meningkamkan kocepatan laju pendapatan per kapita Desentralisasi ada yang mcningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yang berbeda-beda."

"This research analyzes the effect of fiscal transfer and income sharing among center and local of per capita income regency / city in North Maluku Province, 2003 - 2007 years. It used the method of regression analysis in pooling data form of eight regencies / cities in North Maluku Province. This research used a model developed by Tochkov (2004) in China's case and the next modified model until DAU (Dana Alokasi Umum) and DAK (Dana Alokasi Khusus) is transfer fiscal variable which simulataneously with income sharing as variables taht assumed effect of per capita income...."

"Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan.

---

The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai buku ekuitas dan laba per saham terhadap harga saham. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Collins, Pincus, dan Xie (1999) yang meneliti perbedaan pengaruh nilai buku ekuitas dan laba per saham terhadap harga saham berdasarkan nilai laba yang diperoleh perusahaan. Ada dua model penelitian yang digunakan, pertama adalah model Ohlson dan kedua adalah modifikasi model Ohlson dengan penambahan variabel dummy. Pengujian hipotesis dilakukan pada sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002 ? 2006. Sampel ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi sampel industri defensif dan siklikal. Perbedaan pengaruh variabel nilai buku ekuitas dan laba per saham terhadap harga saham diuji pada setiap sampel industri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh nilai buku ekuitas dan laba per saham terhadap harga saham pada seluruh sampel dan masing- masing sampel industri. Penelitian juga menemukan adanya perbedaan pengaruh nilai buku ekuitas dan laba per saham terhadap harga saham berdasarkan nilai laba yang diperoleh dan berdasarkan kelompok industri."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal (debt to equity ratio), degree of operating leverage dan degree of financial leverage terhadap earning per share pada lima puluh lima perusahaan dalam sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2002.Adapun model penelitian yang digunakan adalah model regresi berganda (multiple regression model} yaitu model regresi yang digunakan untuk membuat hubungan antara satu variabel terikat (earning per share), dan beberapa variabel bebas (dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas, yaitu debt to equity ratio, degree of operating leverage dan degree offinancial leverage).Hasil analisa menyatakan bahwa secara bersama-sama, laba per lembar saham (EPS) lima puluh lima perusahaan yang termasuk dalam sektor aneka industri dipengaruhi oleh variabel DER, DOL, dan DFL, tetapi variabel yang berperan dalam menjelaskan EPS sektor aneka industri pada lima puluh lima perusahaan hanyalah faktor degree offinancial leverage (DFL).

---

Research in this thesis aims to know the influence of capital structure (debt to equity ratio), degree of operating leverage and degree of financial leverage to earning per share in fifty five companies of miscellaneous industry which listed in Jakarta Stock Exchange from January 1998 up to December 2002.

The model for this research is multiple regression model which is the model of regression used to make relation among one dependent variable (earning per share), and three independent variables (debt to equity ratio, degree of operating leverage and degree of financial leverage).

The result of analysis expresses that in general, earning per share (EPS) fifty five companies which included in miscellaneous industry sector, influenced by variable of debt to equity ratio, degree of operating leverage and degree of financial leverage, but variable which share in explaining EPS only degree of financial leverage (DFL)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh distribusi pendapatan yang tidak merata, yang terjadi di Indonesia, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan keahlian, dimana keahlian itu sendiri akan berpengaruh terhadap produktivitas dan semakin tinggi produktivitas pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi dalam pendidikan itu sendiri akan sangat bergantung pada berapa besar tingkat pengembalian atau return yang dapat dihasilkam. Sekalipun pada negara sedang berkembang tingkat pendidikan menentukan juga besarnya pendapatan. Dibalik itu semua, distribusi pendapatan yang terjadi berpengaruh terhadap distribusi pendidikan itu sendiri. Semakin merata distribusi pendapatan semakin merata pula pendidikan dan dengan sendirinya semakin merata pula keahlian, yang pada gilirannya semakin merata produktivitas. Dengan demikian akan tercapai suatu Economic Equilibrium yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian investasi dan oleh kebijaksanaan pemerintah, yang dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ). Distribusi pendapatcrn itu sendiri sangat bergantung pada kebijaksanaan Pemerintah atau rejim yang berkuasa. Oleh karena itu keberadaan partisipasi politik akan sangat berperan didalam perumusan kebijaksanaan pemerintah terutama yang menyangkut distribusi pendapatan. Partisipasi politik itu sendiri akan bergantung pada rejim yang berkuasa pada saat itu, demokrasi atau nondemokrasi. Sekalipun cukup banyak bukti, banyak negara nondemokrasi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijaksanaan pemerintah (Political equilibrium) yang optimal - yang dikehendaki oleh mereka yang berpendapatan median - karenanya dapat dirumuskan menjadi : θ* = θ (w, r, em), dimana kebijaksanaan pemerintah yang optimal bergantung pada tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian dan distribusi pendapatan. Karena kebijaksanan Pemerintah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan sangat sulit diukur maka dalam penelitian ini hanyalah keahlian yang didekati oleh tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan yang didekati oleh Rasio Gini, dan tingkat pengembalian investasi yang didekati oleh tingkat bunga ril, yang dipergunakan sebagai independen variabel. Karenanya Politicoeconornico equilibrium dapat dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ* (w, r, em '). Apakah tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan, dan tingkat pengembalian di 26 propinsi Indonesia yang bervariasi tersebut akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto per-kapita di masing-masing propinsi. Estimasi dilakukan dengan Ordinary Least Square. Hasil estimasi menunjukkan hanya di Indonesia secara keseluruhan dan Indonesia Bagian Barat model ini dapat diterima, sekalipun keduanya tidak mempunyai Goodnes of fit yang baik Sedangkan di Indonesia Bagian Timur model ini tidak diterima. Di Indonesia secara keseluruhan distribusi pendapatan yang memburuk jutru meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekalipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Lain halnya di Indonesia Bagian Barat, distribusi pendapatan yang memburuk meningkatkarn pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan, tingkat keahlian rata-rata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sedangkan sebaliknya di Indonesia Bagian Barat, dimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan maupun di Indonesia Bagian Barat mempunyai tanda yang bertolak belakang dengan hipotesa dan tidak signifikan sehingga variabel ini dapat diabaikan."

"Memasuki PJP II saat ini, salah satu program utama pemerintah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh adalah program pengentasan kemiskinan.Sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, para nelayan/petani ikan, termasuk juga yang berada di DKI Jakarta masih jauh tertinggal dibanding dengan kelompok-kelompok masyarakat berprofesi lainnya dan termasuk dalam golongan masyarakat miskin.Berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, seluruh sektor/subsektor yang ada, segala kegiatannya diarahkan untuk menunjang program IDT, dalam rangka turut memacu dan mempercepat program pengentasan kemiskinan tersebut.Oleh karena itu, Dinas Perikanan DKI Jakarta, selaku dinas otonom Pemda DKI Jakarta melalui subsektor perikanannya juga mengarahkan programprograinnya untuk menunjang pengentasan kemiskinan, khususnya diutamakan bagi para nelayan/petani ikan beserta masyarakat perikanannya.Selama ini, disamping program pembinaan, penyuluhan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, juga diberikan bantuan-bantuan kepada para nelayan/petani ikan DK.I Jakarta balk berupa permodalan maupun dalam bentuk sarana produksi, seperti kapal penangkap, mesin kapal ataupun peralatan budidaya rumput laut.Apabila bantuan berupa pinjaman yang diberikan kepada para nelayan/petani ikan terdahulu dilakukan seperti yang umum dilakukan (non bergulir) dan diarahkan pada perorangan, maka tiga tahun terakhir ini bantuan tersebut lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok binaan dan dilaksanakan melalui sistim "dana bergulir".Dari hasil penelitian, ternyata melalui sistem "dana bergulir" lebih mempunyai prospek yang baik dibanding dengan yang pernah dilakukan selama ini. Oleh karena itu sistem ini perlu dipertahankan serta dikembangkan untuk masa mendatang, dan apabila diperlukan sesuai kondisi yang ada dapat disempurnakan lebih lanjut.Dalam kaitan dengan hal ini, hambatan-hambatan yang terjadi, seperti aspek ketidaksesuaian dengan keinginan nelayan, aspek perilaku dan tanggung jawab nelayan itu sendiri, aspek pemasaran, kelompok penerima bantuan ataupun kordinasi antar instansi terkait perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk berhasilnya pengelolaan bantuan "dana bergulir" di masa mendatang.Hal ini jelas akan memacu para nelayan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan produktivitas dan pendapatannya."