Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan hutan alam. Karakteristik pengusahaan HTI yang memiliki proses produksi yang panjang dan beresiko tinggi menimbulkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda antara nap perusahaan. Praktek tersebut menyangkut perlakuan atas biaya-biaya yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengusahaan HTI. Karakteristik tersebut memunculkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 yang kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH). PSAK No. 32 dan PPKPH diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan sehingga mendorong timbulnya laporan keuangan yang informatif dan dapat diperbandingkan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka akuntansi yang ada melaporkan biaya-biaya dalam pengusahaan HTI dan implikasi perlakuan akuntasi tersebut pada pelaporan keuangan. Selain itu, ditinjau pula kerangka perlakuan akuntansi atas biaya pengusahaan HTI diluar konsep akuntansi yang berlaku selama ini. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana karena keterbatasan literatur mengenai akuntansi pengusahaan hutan, penulis menggunakan konsep-konsep perlakuan biaya yang dipakai oleh industri yang memiliki karakteristik serupa, yaitu industri sumber daya alam secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa cara yang ada sekarang (yang ditetapkan melalui PSAK No. 32 dan PPKPH) cukup dapat mengatasi masalah pengakuan dan pelaporan biaya pengusahaan hutan, terutama dalam kondisi dimana ukuran nilai moneter selalu berubah. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian lain yang lebih baik di masa mendatang untuk perkembangan dunia akuntansi."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan devisa dari sektor kehutanan secara terus menerus yang perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Sementara itu terdapat kontradiksi antara usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kehutanan dengan upaya konservasi. Dengan terbatasnya kawasan hutan produksi maka diperlukan pengelolaan yang efisien agar dalam jangka.panjang kelestarian hasil tercapai tanpa harus mengancam kawasan konservasi. Diharapkan dengan adanya efisiensi dalam pengelolaan HTI maka dengan luas areal konsesi yang terbatas HTI dapat berproduksi secara. lestari.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produksi yang telah dicapai HTI dan mengetahui tingkat efisiensi teknis HTI. Dengan kerangka analisis fungsi produksi Cobb-Douglas yang dilinearkan, ukuran efisiensi teknis diketahui dengan menjumlahkan koefisien regresi yang merupakan elastisitas dari masing-masing faktor produksi. Output yang berupa luas realisasi penanaman diduga dipengaruhi oleh luas target penanaman, bibit, pupuk, herbisida dan tenaga kerja baik yang berupa karyawan maupun buruh. Data yang digunakan merupakan data bulanan dari tahun 1999 sampai 2004 yang bersumber dari manajemen PT. Musi Hitan Persada.Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor produksi yang secara statistik berpengaruh terhadap produksi hutan tanaman industri PT. Musi Hutan Persada yang diwakifi oleh luas realisasi penanaman sebagai cerminan dari kelestarian basil adalah luas areal yang harus ditanami, herbisida yang digunakan dalam kegiatan penanaman dan tenaga kerja yang berupa karyawan. Faktor produksi yang berupa jumlah bibit yang digunakan, tenaga kerja yang berupa buruh dan pupuk yang digunakan dafam kegiatan penanaman tidak signifikan mempengaruhi produksi (luas realisasi penanaman). Tingkat kombinasi penggunaan input (faktor produksi) dalam kegiatan produksi berada pada kondisi belum efisien secara teknis karena berada pada posisi decreasing returns to scale yang berarti persentase pertambahan produksi yang diperoleh lebih kecil dari persentase pertambahan faktor produksi yang digunakan. Sedangkan proses produksi masih berada pada daerah yang rasional untuk berproduksi.Besarnya skala operasional perusahaan yang antara lain dicerminkan oleh luasnya areal konsesi HTI tidak mencerminkan efisiensi perusahaan. Bagi penentu kebijakan di sektor kehutanan hal ini mengimplikasikan perlunya diketahui skafa operasional yang ideal agar dihasilkan output optimal dengan efisiensi teknis sebagai salah satu pertimbangan."

"Ringkasan Eksekutif Pengelolaan HTI sebagai salah satu sumber daya hutan yang menghasilkan bahan baku untuk industri harus mengacu pada kebijaksanaan pengelolaan hutan sebagai komponen lingkungan hidup, diharapkan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan sektor kehutanan. Industri hasil hutan harus mengoptimalkan pola produksi yang menghasilkan nilai tambah besar namun tetap mempertahankan aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan diterapkannya eco-labelling. Suatu HTI akan mempunyai kelayakan untuk dibangun dan diusahakan apabila jelas urgensi dan prospeknya. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Nasional berperan sangat strategis dalam upaya menjamin kesinambungan penyediaan bahan baku bagi industri perkayuan, khususnya industri pulp dan kertas di masa mendatang. Kajian kelayakan pembangunan pabrik pulp terintegrasi dengan HTInya yang direncanakan oleh perusahaan kehutanan PT XYZ bekerjasama dengan BUMN Kehutanan berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat dikatakan layak dan dapat juga dikatakan tidak layak apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap parameter yang dikaji. Apabila dikaji hanya dari faktor finansial maka pembangunan dan pengusahaan HTI dengan harga jual kayu HPH sebesar USD 22,7/m3 dan kayu HTI sebesar USD 20,9/m3 tidak dilayak diimplementasikan, karena nilai NPV pada discount rate biaya dana proyeknya (cost of capital) bernilai negatif. Besarnya biaya dana pembangunan HTI adalah 11,07 persen, dimana nilai NPV pada discount rate 11 persen adalah sebesar 1.768,6 juta, dan nilai NPV pada discount rate 12 persen sebesar 2.701,8 juta. Selain itu, nilai IRR proyek (10,65%) lebih kecil dari biaya dananya (11,07%) sehingga disimpulkan pembangunan dan pengusahaan HTI ini tidak layak apabila akan dilaksanakan. Namun, mengingat adanya ketentuan apabila perusahaan baru akan mendirikan pabrik pulp harus terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri yang merupakan syarat perijinan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, serta dengan tujuan agar pabrik dalam proses produksinya tidak menghadapi masalah pasokan bahan baku maka pembangunan dan pengusahaan HTI ini mutlak diperlukan. Pertimbangan lain, adalah karena akan diterapkannya era labelling terhadap seluruh produk yang berbahan baku dari alam pada tahun 2000 nanti maka untuk mengantisipasi persyaratan tersebut, perusahaan yang akan mendirikan pabrik pulp oleh Departemen Kehutanan diwajibkan memiliki HPH dan HTI sebagai sumber pasokan bahan baku produksinya. Kajian pembangunan dan pengusahaan HTI ini akan layak secara finansial apabila harga jual kayu minimal sebesar USD 25/m3 baik (untuk kayu HPH maupun kayu HTI. Harga jual kayu ini merupakan harga ketetapan yang diberikan oleh PT XYZ (pabrik) kepada PT SHS (perusahaan pengelola HTI) apabila pasokan kayu yang dihasilkan oleh PT SHS bersumber dari HTI yang dikelola berkesinambungan sebagaimana yang disepakati oleh kedua perusahaan yang bernaung di bawah group usaha yang sama."

"ABSTRAKLaporan magang ini menganalisi prosedur audit atas hutan tanaman industri padaPT D dan kesesuaian penerapan dengan pedoman P.69/MENHUT-II/2009 terkaitpedoman pencatatan laporan keuangan.

---

AbstractThis internship report analyzed the audit procedures for industrial timer estate inPT D and conformance with guidelines for implementation of guidelines relatedrecords P.69/MENHUT-II/2009 financial statements.;"

"PT. X adalah salah satu perusahaan HTI yang mendapatkan ijin seluas 296.262 ha.Merujuk pada tabel normal KLHK untuk spesies Eucalyptus pellita adalah sebesar 121 m3, sedangkan di lokasi penelitian potensi Eucalyptus pellita sebesar 100 m3. Perbandingan perbedaan pada tabel normal adalah pada jarak tanam yaitu pada jarak tanam tabel normal sebesar 3 m x 2 m sedangkan pada jarak tanam penelitian yaitu 3 m x 2,5 m, volume per pohon pada penelitian adalah sebesar 0,078 m3 sedangkan tabel normal 0,083 m3, maka dapat dikatakan bahwa potensi tegakan di Distrik Rasau Kuning belum optimal dan dapat dikembangkan. Penelitian ini bertujuan: menganalisis potensi tegakan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, jarak tanam, pendidikan dan pelatihan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pengelolaan tmpat tumbuh di lokasi penelitian, menganalisis peran silvikultur, pendapatan pekerja tidak tetap, pengelolaan tempat tumbuh dengan potensi tegakan, mengidentifikasi model potensi hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Analisis faktor menggunakan menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode dalam model potensi tegakan. Hasil penelitian menunjukkan potensi tegakan mencapai volume sebesar 100 m3/ha. Kondisi sarana dan prasarana produksi nilai rerata (0,92), jarak tanam nilai rerata (0,76), pendidikan dan pelatihan nilai rerata (0,90). Kondisi silvikultur nilai rerata (0,983), pendapatan pekerja tidak tetap nilai rerata (0,81), pengelolaan tempat tumbuh jika dibandingkan dengan penelitian yang tumbuh di Perawang termasuk dalam kategori baik. Analisis AHP peran silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pendidikan dan pelatihan terhadap potensi tegakan adalah silvikulur dengan nilai (0,523). Analisis AHP pada potensi tegakan Eucalyptus pellita hutan tanaman industri yang berkelanjutan dengan hasil alternatif prioritas adalah sarana dan prasarana produksi (0,408) pada pengelolaan hutan tanaman industri. Kata kunci: Hutan Tanaman Industri, Potensi Tegakan, Keberlanjutan.

---

PT. X is one of the HTI companies that obtained a permit covering 296,262 ha. Refer to the normal table of volume for Eucalyptus pellita from the Ministry of Environment and Forestry is 121 m3 / ha, but in the location of research, the volume of Eucalyptus pellita in 2018 is 100 m3/ha. This study aims to: analyze potential in the research location, analyze silvicultural conditions, ratio of plant, education and training at the research location, analyze silvicultural conditions, income of precarious workers, manage growth in research locations, analyze the role of silviculture, income of temporary workers, management of growing places with stand potential, identifying sustainable industrial plantation management models. Factor analysis uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method in the industrial plantation management model. The results showed that the stand potential reached a volume of 100 m3/ha. The condition of facilities and infrastructure produced an average value (0,92), planting distance average value (0,76), education and training average value (0,90). The silvicultural condition of the average value (0,983), the income of bulk workers is the average value (0,81), the management of the growing place when compared to the research that grows in Perawang is included in the good category. AHP analysis is the role of silviculture, the income of precarious workers, education and training on stand potential is silviculur with a value (0,523). AHP analysis on sustainable industrial plantation management with priority alternative results is production facilities and infrastructure (0,408) in industrial plantation management. This research proves that silvicultural criteria and alternative production facilities and infrastructure have a major role in the sustainable industrial plantation management model. Keyword: Industrial Plantation Forests, Potential Stands, Sustainability."