Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan hutan alam. Karakteristik pengusahaan HTI yang memiliki proses produksi yang panjang dan beresiko tinggi menimbulkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda antara nap perusahaan. Praktek tersebut menyangkut perlakuan atas biaya-biaya yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengusahaan HTI. Karakteristik tersebut memunculkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 yang kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH). PSAK No. 32 dan PPKPH diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan sehingga mendorong timbulnya laporan keuangan yang informatif dan dapat diperbandingkan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka akuntansi yang ada melaporkan biaya-biaya dalam pengusahaan HTI dan implikasi perlakuan akuntasi tersebut pada pelaporan keuangan. Selain itu, ditinjau pula kerangka perlakuan akuntansi atas biaya pengusahaan HTI diluar konsep akuntansi yang berlaku selama ini. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana karena keterbatasan literatur mengenai akuntansi pengusahaan hutan, penulis menggunakan konsep-konsep perlakuan biaya yang dipakai oleh industri yang memiliki karakteristik serupa, yaitu industri sumber daya alam secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa cara yang ada sekarang (yang ditetapkan melalui PSAK No. 32 dan PPKPH) cukup dapat mengatasi masalah pengakuan dan pelaporan biaya pengusahaan hutan, terutama dalam kondisi dimana ukuran nilai moneter selalu berubah. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian lain yang lebih baik di masa mendatang untuk perkembangan dunia akuntansi.