Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakankunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimanaperseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi,demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensiperseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciaryduty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangandan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip GoodCorporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkannilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan daristakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumberdari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau PeraturanBursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secaraglobal,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan olehDireksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan RapatUmum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian diPT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good CorporateGovernance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakanpengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroandan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciaryduty.

---

AbstractThis thesis focuses on the Board of Director?s role in a limited liability companyas a key role in the company. There exists interdependency between Directors andthe Corporation in which the company may not be able to run the business withoutthe Directors as well as the Director?s position is depend on the existence of thecompany. Corporate management is depend on the implementation on fiduciaryduty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association,and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasingshareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether thedirection for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia GoodCorporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepamregulations, or global best practices, the final determination of company directionrests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimatelywith the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conformstrictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AIshows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can beimplemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate theDirector?s management actions thus to avoid the company risks and the Director?spersonal liability in case he breach the fiduciary duty."

"Perubahan susunan anggota Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan merupakan aktivitas penting yang sarat dengan konflik kepentingan di antara para pemangku-kepentingan dalam Perseroan. Perubahan ini disyaratkan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”). Penyelenggaraan RUPS ini merupakan wewenang Direksi, dan dalam hal-hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kriteria tertentu atas izin Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut “PN”) yang berwenang.Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham yang memiliki hak untuk meminta diadakannya RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak dan Direksi/ Dewan Komisaris di lain pihak, maka dapat dipastikan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menghadapi hambatan yuridis yang signifikan dalam penyelenggaraan RUPS dengan agenda itu, karena UUPT telah menyiapkan jalan keluar dengan memberikan hak kepada pemegang saham terkait untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut atas izin Ketua PN yang berwenang, atau dalam hal permohonan izin pemanggilan RUPS tersebut ditolak oleh PN terkait, pemegang saham yang bersangkutan masih dapat mengajukan upaya kasasi untuk izin dimaksud.Akan tetapi, dalam hal konflik kepentingan terjadi antara pemegang saham/RUPS yang telah mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak, dan Direksi/Dewan Komisaris yang telah diberhentikan di lain pihak, maka konflik ini berpotensi menimbulkan penolakan dalam pelaksanaan keputusan RUPS tersebut oleh Direksi/Dewan Komisaris yang lama, dengan cara tetap menguasai Perseroan secara de facto dan/atau mengajukan gugatan pembatalan keputusan RUPS terkait.Dari beberapa kasus yang menjadi obyek dalam penelitian ini, hambatan yuridis teridentifikasi dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait dalam realisasi keputusan RUPS ini apabila secara de facto Perseroan masih dikuasai Direksi/Dewan Komisaris yang lama, yaitu hanya melalui gugatan perdata. Proses panjang upaya di pengadilan justru mengancam kelangsungan hidup Perseroan.Hambatan yuridis yang lain teridentifikasi pula dalam masa daluwarsa untuk pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS. Masa daluwarsa ini masih berdasarkan Hukum Acara Perdata, dan bagi Perseroan masih relatif cukup panjang. Hambatan ini menimbulkan ketidak-pastian hukum baik bagi Perseroan maupun pihak ketiga yang akan atau telah melakukan hubungan hukum dengan Perseroan, khususnya bila hubungan hukum itu didasarkan oleh keputusan RUPS.

---

A change of members of the Company’s Board of Directors/Auditors, is an important activity which has many conflicts of interest among stakeholders in the Company. This change is required to be based on a resolution of the shareholders’ meeting (refer to as “Meeting”). The convening of this Meeting is an authority of the Board of Directors, and in some particular cases, the convocation of this Meeting may be conducted by the Board of Auditors, or by a specified shareholder with a permission from the Head of a competent Local Court (refer to as “LC”).

In a situation where there is a conflict of interest between a specified shareholder who has a right to demand the convocation of a Meeting for changing members of the Board of Directors/Auditors in one side, and the Board of Directors/Auditors in another side, it is clarified that the related shareholder will not face significant judicial obstacles for convoking this Meeting. Because, the Company Law has prepared a solution, by providing that shareholder a right to convoke this Meeting with a permission from the Head of a competent LC, or in case the application for this permission is rejected by the LC, the related shareholder may appeal for that permission to the Supreme Court.

However, in case the conflict occurs between the shareholder(s)/the Meeting which has taken a resolution for changing the members of the Board of Directors/Auditors in one side, and the dismissed Board of Directors/ Auditors in another side, this conflict will potentially cause to a refusal from the former Directors/ Auditors for executing that resolution, by occupying the Company as de facto Directors/Auditors and/or by filing a lawsuit for voiding the related resolution.

From some cases those are being objected in this research, a judicial obstacle is identified in the legal effort that may be taken by the shareholder for realizing this Meeting’s resolution when the Company is still occupied in de facto by the former Directors/Auditors, that is only by filing a civil lawsuit. The long process for this judicial effort, on the contrary, will threaten an existence of the Company itself.

Another judicial obstacle is also identified in the valid time-span for filing a lawsuit for voiding a Meeting’s resolution. This time-span is still based on the Law on Civil Procedure, and relatively too long for a Company. This obstacle causes a law uncertainty for both the Company and the third party who will make or has made a legal transaction with the Company, especially if that transaction is based on a Meeting’s resolution."

"Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan pengurusan perseroan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Sering kali direksi dihadapkan pada suatu kondisi dimana harus mengambil suatu keputusan dan tindakan yang cepat agar perusahaan yang dikelolanya tetap bisa memperoleh peluang bisnis. Begitu pula pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, mungkin saja seorang direksi yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk peluang tersebut mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip good corporate governance yang memungkinkan terjadinya tindakan benturan kepentingan. Situasi demikian bilamana terdapat kepentingan yang berbenturan antara pribadi direksi dengan perseroan, maka akan dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang pada akhirnya merugikan perseroan. Oleh karena itu kelima prinsip good corporate governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran wajib untuk diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara guna mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi.

---

The Board of Directors as an organ of the company has an important role in carrying out the management of the company and has the authority to make business decisions. Often the directors are faced with a condition where they have to take a decision and take quick action so that the company they manage can still get business opportunities. Likewise, in State-Owned Enterprises, especially corporate companies whose main goal is to pursue profit, it is possible that a director who has the authority to make decisions for these opportunities ignores and violates the principles of good corporate governance which allows conflicts of interest to occur. Such a situation if there is a conflict of interest between the directors and the company, it will be able to influence the making of a decision that will ultimately harm the company. Therefore, the five principles of good corporate governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, must be implemented by State-Owned Enterprises in order to prevent conflicts of interest by the directors."

"ABSTRAKDengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan menyatakan perihal itikad baik. Namun tidak mengatur secara jelas perihal itikad baik tersebut. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

---

ABSTRACTThe economic growth that supported by principle of legal security this days confirm the growing trade and business. The most poupular legal entity used by the merchants and businessmen is the Limited Liability Company. In writing this thesis, the writer would to explain regarding the leadership and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners in the Company. Together with the principle of good faith that is associated with the duties and responsibilities of both company Company Organ. The Laws and regulations state the good faith. But do not explain clearly the good faith. No implementation of good faith in the management and liable, will cause the Directors and the Board shall be personally liable against such loss."

"Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan, semua anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (tindakan ultra vires) yang mewajibkan Direksi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atau Dewan Komisaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tersebut secara yuridis tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan atas kerugian tersebut.

---

The focus of this research is the personal liability of the member of the Board of Directors (?BOD?) of the Limited Liability Company in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40/2007 (?Company Law?). As an imaginary entity (artificial person), the Company has no will to run themselves. Individuals who will run the authority, tasks and obligations the Company are called the Company organ consisting of the General Meeting of Shareholders (?GMS?), the Board of Commissioners (?BOC?) and BOD. The Board of Directors is authorized to manage and represent the Company in or outside of the Court. In carrying out the management duties and authority of the Company, the Directors must comply with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company. If the BOD violated the provisions of the Company Law or the Articles of Association of the Company (acts ultra vires) to require the BOD obtained the prior approval of the GMS or the BOC to undertake a legal action, the legal action taken by the BOD without the approval of the GMS or the BOC of the Company will remain binding on the Company if the other parties conduct that legal act in good faith. The BOD?s member shall not be responsible to any losses of the Company if He/She can prove that those losses are not caused by his/her torts or negligent and has done it in good faith and full of awareness for Company?s interest, do not have any material personal interest and has done a preventive action to those losses."

"ABSTRACTPerseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus diangkat secara sah sebelum melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan. Namun, seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mungkin selamanya menjabat di Perseroan, melainkan dibatasi selama suatu periode tergantung masa jabatannya. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang hanya mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatur secara rinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai kebijakan masing-masing Perseroan. Salah satu ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang kerap digunakan dalam praktek adalah yang berakhir setelah ditutupnya RUPS tahunan. Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas di tulisan ini. Pertama, dibahas mengenai Anggaran Dasar Perseroan sejenis itu, terkait dengan keabsahannya dengan ketentuan di dalam UUPT. Kedua, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum apabila RUPS tahunan yang menentukan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak diselenggarakan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT X melawan PT Y. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Kemudian, terdapat saran-saran mengenai pengaturan konsekuensi tidak diselenggarakannya RUPS tahunan serta ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sebaiknya diimplementasikan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. ABSTRACTA Limited Liability Company is a legal entity. A legal entity differs from a human being as it is unable to act independently. Thus, a company requires organs in order to carry out business activities and take legal actions. The Companys organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC). In carrying out their respective duties, the BOC and the BOC must be appointed legally before they are able to take legal actions for and on behalf of the Company. However, a member of the BOD and the BOC may not forever serve in the Company, but rather limited to a certain period of time depending on their respective tenure. Provisions regarding the term of office of the BODs and the BOC are not regulated in detail in the Company Law which only provides that the BOD and BOC must be appointed for a period of time. Provisions regarding the term of office of BOD and the BOC are regulated in detail in the Articles of Association of the Company in accordance with the policies of each Company. One of the provisions of the term of office of the BOD and BOC which are often used in practice is that which ends after the closing of the annual GMS. There are two research questions to be discussed in this paper. First, such Articles of Association will be analyzed in regards with its legality with the provisions as stipulated in the Company Law. Second, this paper also analyzes the legal consequences if the annual GMS which forms the basis of the term of office of the BOD and the BOC is not conducted by referring to the case of South Jakarta District Courts Verdict between PT Xs against PT Y. This paper utilizes the use of library materials and interview. Finally, this paper also provides inputs with regards to the consequences for the failure to hold the annual GMS and the terms of office of the BOD and BOC that should be implemented in the Articles of Association of the Company."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "

"Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus disampaikan secara deksriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggunjawaban selaku pihak yang mewakili perseroan terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi, serta adanya kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan.

---

The Board of Directors is the party acting on behalf of the company of a limited liability company, including representing the company in the procurement of goods and services in the Government. The responsibilities of the board of directors are of course strictly regulated in the Limited Liability Company Law, including the responsibility of the board of directors in government procurement projects. In this study, the authors conducted normative legal research through a statutory approach and a descriptive analytical case approach. The results of this study found that the Board of Directors can be held accountable as a party representing a limited liability company, can be held accountable for civil, criminal and administrative matters, as well as legal certainty in the judge's consideration in deciding cases in the procurement of goods and services projects in the Government."

"Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentinganketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannyaterhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingatwewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari,keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, disaat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindarikeputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itubenturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagaibenturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat pentingkhususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanyauntuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimanamenentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalamtesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT,seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalamtentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law ataupendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilankeputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang palingmaksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus diPengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturankepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentangkeputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihatfakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan

---

This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the

Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine

activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out

the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will

determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the

Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number

40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the

interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the

interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before

the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to

determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors.

The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in

the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in

addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The

theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making,

humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial

option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that

judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions

regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the

GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven

in the trial examination"