Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakansalah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembeziankesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dandukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisaditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuahperaturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan saksi dankorban. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentaugPerlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam UU ini, lcmbaga yangbertanggung j awab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalahLembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK. Sebagai Iembaga yangdiamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan,LPSK membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.Dengan demikian, keberadaan LPSK, khususnya terkait kedudukan dan peranLPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pcrlu dicermati, begitu jugahubungan LPSK dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, UU ini masihmemiliki kelemahan-kelemahan, yakni dalam konteks kelembagaan, kewenangantcrkait substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasantar lembaga (terutama dengan lembaga penegak hukum) dalarn mclaksanakanperlindungan. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalamupaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindmmgan saksidan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia. » 'Kata kunci : lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

ABSTRACTaw, although the process of giving testimony is usually full of risks. Therefore,the need for protection and support for witnesses and victims is a priority thatcould not be negotiated. The Indonesian government also considers the need tocreate an Act, that specifically concerning the protection of witnesses and victims.In response to this need, the Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses andVictims was endorsed. In this Act, the agency responsible for dealing withprotection and assistance is the Witness and Victims Protection Agency (LembagaPerlindungan Saksi dan Korban/LPSK). As the agency mandated by the Act toprovide protection and assistance, the Agency requires cooperation andcoordination with other state agencies. Thus, the existence of the Agency,particularly related to its status and role in the state system of Indonesia should beobserved, as well as its relationship with other state agencies. Moreover, this Actdoes still have Weaknesses, such as in the context of institutional, the authorityconcerning the substance of the elaboration ofthe duties and functions of Agency,and the relationship/coordination between agencies (particularly with lawenforcement agencies) in implementing the protection. Nonetheless, this Act,contently, is a major step forward in iaw reform efforts in Indonesia and as thefoundation of the protection of witnesses and victims in the reahn of criminaljustice Lndonesia,"

"Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sesuatu yang harus diberikan karena keberadaan saksi dan korban yang sangat krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, terutama terhadap kasus pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan/atau mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan negara. Sadar akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2006, Pemerintah meresmikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan diresmikannya undang-undang tersebut maka perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lagi ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, karena akan ditangani sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya, perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan seperti dari segi kualifikasi saksi dan korban yang berhak atas perlindungan, lembaga yang memberikan perlindungan, penjaminan pelaksanaan hak saksi dan korban, serta dari segi bentuk dan tata cara perlindungan. Beberapa kelemahan ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan terhadap rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penting bagi LPSK dan lembaga lainnya berkoordinasi dengan baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dari masyarakat dalam menjamin suksesnya pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban.

---

Protection for witness and victims of crime is something that needs to be given because their existence is crucial in the process of criminal act, especially in criminal cases that involve predominate parties and/or has position in the country’s governmental system. Realizing the importance of the protection for witness and victims of crime, on July 18th 2006 the Government established Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and Victims of Crime. By the establishment of such Law then the protection of witness and crime victims are no longer handled by the police and public prosecutors’ office, but will be fully handled by the Institution of Protection of Witness and Victims of Crime (LPSK). Basically, the protection of witness and victims of crime in Indonesia still has numerous weaknesses such as the qualification of witness and victims of crime that needs protection, the institutions that gives protection, the guarantee of execution of the protection of witness and victims of crime, and the form and procedures of protection. Some of this weakness could be overcomes by doing repair on the formulation that contained in the Law for the protection of witness and victims of crime, and it is important by LPSK and other institutions to coordinate with each other. Other thing that is also important is the active participation of the community in guarantying the success of the protection of witness and victims of crime."

"[ ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui pemberitaan yang merugikan perempuan korban perkosaan melalui adanya mitos perkosaan dengan menganalisis makna bahasa yang terdapat dalam pemberitaan tersebut. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi dengan pemikiran Roland Barthes untuk mengkaji mitos-mitos perkosaan dalam media massa. Hasil penulisan ini ditemukan bahwa terdapat lima mitos perkosaan yang ada dari data hasil penelitian sebelumnya, yaitu data hasil penelitian O’Hara (2012), Heaney (2012), Diani (2013) dan Kasenda (2014). Mitos perkosaan merupakan bentuk dominasi patriarkat yang menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan. Mitos perkosaan tersebut antara lain, “perempuan meminta untuk diperkosa”, “perempuan yang sedang mabuk bersedia untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual”, “pemerkosa adalah orang abnormal, gila atau sakit”, “perempuan berbohong tentang perkosaan yang menimpanya” dan “korban perkosaan adalah perempuan yang cantik dan menarik”.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe and to know the news that harm women victims of rape through the rape myths by analyzing the meaning of language contained in the article. This paper using content analysis by Roland Barthes’s idea to examine the rape myths in the mass media. The results of this study was found that there are five existing rape myths from the previous studies, the research data of O’Hara (2012), Heaney (2012), Diani (2013), and Kasenda (2014). Rape myths is a form of patriarchal domination that blaming the women as victims of rape. The rape myths are “women asking for rape”, “women who are drunk are willing to engage in any sexual activity”, “rapists are abnormal, crazy or sick”, “women lie about rape”, “rape victims are beautiful and interesting women”.;his paper is designed to describe and to know the news that harm women victims of rape through the rape myths by analyzing the meaning of language contained in the article. This paper using content analysis by Roland Barthes’s idea to examine the rape myths in the mass media. The results of this study was found that there are five existing rape myths from the previous studies, the research data of O’Hara (2012), Heaney (2012), Diani (2013), and Kasenda (2014). Rape myths is a form of patriarchal domination that blaming the women as victims of rape. The rape myths are “women asking for rape”, “women who are drunk are willing to engage in any sexual activity”, “rapists are abnormal, crazy or sick”, “women lie about rape”, “rape victims are beautiful and interesting women”., his paper is designed to describe and to know the news that harm women victims of rape through the rape myths by analyzing the meaning of language contained in the article. This paper using content analysis by Roland Barthes’s idea to examine the rape myths in the mass media. The results of this study was found that there are five existing rape myths from the previous studies, the research data of O’Hara (2012), Heaney (2012), Diani (2013), and Kasenda (2014). Rape myths is a form of patriarchal domination that blaming the women as victims of rape. The rape myths are “women asking for rape”, “women who are drunk are willing to engage in any sexual activity”, “rapists are abnormal, crazy or sick”, “women lie about rape”, “rape victims are beautiful and interesting women”.]"