Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan kriteria merekterkenal yangdipergunakan dalam prosedur pemeriksaan pendaftaran merek pada DirektoratMerek, Direktorat Jenderal HKI, dibandingkan dengan kriteria merek terkenalpada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan konvensi-konvensiinternasional dalam bidang HKI, khususnya merek. Lebih jauh, dalam skripsi ini,penulis membahas mengenai kelemahan pada sistem pendaftaran merek diIndonesia yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap perlindunganmerek terkenal asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agarpemerintah segera menetapkan peraturan yang dapat menyeragamkan kriteriamerek terkenal di Indonesia dan agar Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual lebih cermat dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek agarperlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia dapat lebih ditegakkan.

---

AbstractThis thesis in general is discussing the rules and regulation regarding the wellknowntrademark criteria that is being used to examine and register trademarks inIPR Directorate General, and to compare it to Well-known Trademarks Criteria inLaw Number 15 of 2001 regarding Trademarks and IPR internationalconventions. Furthermore, the author of this thesis is also discussing the weaknessin the Trademarks registration system in Indonesia where there is a lot of violationand offenses towards the protection of international Trademarks in Indonesia. Theresult of this research is advising the government to straight away implements aruling that homogenizes the criteria of famous Trademarks in Indonesia, and forIPR Directorate General to be more thorough in examining the requests for brandregistration so that the famous brands protection could be more justified.;"

"Merek yang berasal dari nama orang sering digunakan dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan kesan yang lebih personal bagi konsumen. Namun merek tersebut dapat memiliki banyak kesamaan dengan merek-merek lainnya karena sifat nama yang umum dan sangat mungkin dimiliki oleh lebih dari satu orang. Pihak lain yang kebetulan memiliki nama yang sama dapat memiliki kepentingan untuk mengklaim dirinya terkait dengan suatu usaha. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan nama orang terkenal dalam pendaftaran merek di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi Pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa definisi dan kriteria untuk dapat dikatakan sebagai orang terkenal belum diatur secara eksplisit dalam Perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan kriteria sendiri untuk dapat menentukan terkenal atau tidaknya seseorang. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan untuk kedepannya. Maka dari itu, perlu diadakan ketentuan yang mengatur mengenai cakupan untuk dapat dikatakan sebagai orang terkenal.

---

A brand name that is derived from a persons name is often used in the business world as it gives the consumer a more intimate impression. However, that brand name may have a lot in common with other brand names as those names are common and they are most likely owned by more than one person. Other parties who happen to share the same name may have an interest in claiming that they themselves are related to said business. Because of that, this study aims to analyze the use of famous people’s names in trademark registration in Indonesia. In this study, the author will use a normative juridical research method with legal material collection techniques in the form of library studies and interviews. The result of this study will show that the definition and criteria to be a famous person has not been explicitly regulated in the Indonesian legislation. In the process of examining the applications for the trademark registration, the Directorate General of Intellectual Property will use their own criteria to define whether a person is famous or not. This matter may cause misunderstandings in the future. Therefore, it is necessary to have provisions that will regulate the scope of being a famous person."

"Parodi merek terkenal merupakan tindakan mentransformasikan merek terkenal dengan mengambil ciri khas merek terkenal yang diparodikan menjadi sesuatu yang baru dengan tujuan menimbulkan kesan kejenakaan, sindiran, cemoohan, ataupun kritik. Parodi merek terkenal yang didaftarkan sebagai merek dagang ini dapat menimbulkan persamaan pada pokoknya dan persamaan keseluruhan. Hal ini merupakan pelanggaran dari hukum merek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran merek dalam parodi merek terkenal yang didaftarkan sebagai merek dagang dan upaya hukum yang dapat dilakukan merek terkenal yang dirugikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian bersifat yuridis-normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder seperti peraturan perundangundangan, literatur, doktrin atau pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Lebih lanjut, fenomena parodi merek terkenal yang dianalisis adalah Supirmu dan Pecel Lele LELA berpotensi termasuk ke dalam pelanggaran persamaan pada pokoknya yang seharusnya ditolak menurut Pasal 21 UU MIG. Parodi ini juga dapat berisiko dikategorikan sebagai dilusi, counterfeit, passing off, dan free riding. Oleh karena itu, pemilik merek terkenal yang mengalami kerugian dapat mengajukan berbagai upaya hukum.

---

A Well-known mark parody is an act of transforming a well-known mark into something new by taking its characteristics to create the impression of humor, satire, ridicule, or criticism. Parodies of a well-known mark that are registered as trademarks could lead to similarities in essence and overall similarities. This is a violation of Indonesian trademark law. The purpose of this research are to analyze trademark violations in well-known marks parodies that are registered as trademarks and the legal remedies that can be taken by the well-known marks as the aggrieved party. This research was conducted using a juridical-normative form of research, by examining secondary data such as laws and regulations, literature, doctrine, or expert opinion, as well as the results of previous research. Furthermore, the well-known trademark parody that being analyzed are Supirmu and Pecel Lele LELA, which have the potential to be included in similarities in essence and should have been rejected under Article 21 of the MIG Law. This parody can also risk being categorized as dilution, counterfeit, passing off, and free riding. Therefore, well-known mark owners as the aggrieved party can file various legal remedies."

"

Kepastian hukum mengenai pendaftaran nama organisasi sebagai merek masih sangatlah kurang jelas. Kurang jelasnya kepastian hukum dalam pendaftaran nama organisasi sebagai merek dikarenakan tidak adanya peraturan yang menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung mengenai posisi nama suatu organisasi dalam hukum merek. Hal ini tentunya menimbulkan suatu area yang abu – abu mengenai apakah suatu nama organisasi dalam didaftarkan sebagai merek. Pendaftaran nama organisasi sebagai merek di Indonesia ini terjadi karena banyaknya jumlah organisasi yang ada di Indonesia. Organisasi ini mendaftarkan namanya sebagai merek untuk mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum atas penggunaan nama organisasi tersebut. Dengan adanya perlindungan dan hak eksklusif ini, maka akan mencegah pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan nama organisasi dan bahkan dapat menjatuhkan nama organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apakah suatu organisasi dapat mendaftarkan namanya sebagai merek dan bagaimana seharusnya pengaturan mengenai pendaftaran nama organisasi sebagai merek dan kiranya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perbaikan sistem pendaftaran nama organisasi menjadi lebih baik

---

The legal certainty regarding registering an organization's name as a trademark is still very unclear. The lack of legal certainty in registering an organization's name as a mark is due to the absence of regulations that state either directly or indirectly the position of an organization's name in trademark law. This naturally raises a gray area as to whether an organization's name is registered as a trademark. Registration of the name of the organization as a trademark in Indonesia is due to the large number of organizations in Indonesia. This organization registers its name as a trademark to obtain exclusive rights and legal protection for the use of the organization's name. With this protection and exclusive rights, it will prevent other parties who are not responsible for using the name of the organization and can even drop the name of the organization. Therefore, in this paper we will discuss whether an organization can register its name as a trademark and how it should regulate the registration of an organization's name as a brand and what can be done to improve the improvement of the organization's name registration system for the better.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan padapokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan Undang-Undang No. 15Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenaibagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus-kasuspembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturankonsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, danUU Merek 2001 dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya sudah sesuaidengan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on how the regulation of likelihood of confusion concept in

Paris Convention, TRIPs Agreement, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Furthermore, this thesis also focuses on the application of the likelihood of

confusion in the cancellation of trademark registration cases. This research is

qualitative descriptive interpretive. The result of the research shows that

likelihood of confusion concept is regulated in Paris Convention, TRIPs

Agreement, and UU Merek 2001 and the application of likelihood of confusion

concept has been in accordance with Paris Convention and TRIPs agreement."

"[ABSTRAKSengketa pelanggaran merek dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanyaitikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan yang kadangkaladilakukan secara tidak jujur/ tidak fair. Salah satu tindakan tersebut adalahtindakan passing off. Indonesia yang menganut sistem first to file (adanyakeharusan mendaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan) sebagai sistemperlindungan merek, pada dasarnya tidak mengenal konsep passing off, karenapassing off adalah bentuk perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar/unregistered trademarks. Perkembangan teknologi menyebabkan merek jugamengalami perkembangan dengan munculnya non-traditional trademark sepertimerek suara, hologram, tiga dimensi, aroma dan sebagainya yang walaupun belumdiatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun telahdiakomodasi dalam Singapore Treaty on The Law of Trademarks. Tesis inibertujuan menganalisis hal yang menarik dari Singapore Treaty apabila dikaitkandengan bentuk perlindungan hukum merek dan konsep pendaftaran merek diIndonesia serta menganalisis perlu/ tidaknya Indonesia melakukan ratifikasiterhadap Singapore Treaty untuk mengembangkan konsep perlindungan hukummerek di Indonesia. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifateksploratif dan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang penelitigunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatankonseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Singapore Treatyrelevan dilakukan Indonesia bagi perkembangan hukum merek nasional. Adapunhasil ratifikasi sebaiknya dapat diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undangtentang Merek.

---

ABSTRACTTrademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faithof entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a firstto file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as atrademark protection system, basically does not recognize the concept of passingoff, because passing off is a common law tort which can be used to enforceunregistered trademark rights. Technological developments lead to the developingof trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as soundtrademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scenttrademarks, etc. Although haven?t been regulated by Law Number 15 Year 2001concerning Marks, those trademarks have been accommodated in SingaporeTreaty on the Law of Trademarks. This thesis aims to analyze the interesting caseof the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of thetrademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as toanalyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of theconcept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters areexploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher withnormative legal research methods and conceptual approach. The results shows thatthe ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order todevelop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able tobe accommodated in the Draft Law on Marks.;Trademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faithof entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a firstto file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as atrademark protection system, basically does not recognize the concept of passingoff, because passing off is a common law tort which can be used to enforceunregistered trademark rights. Technological developments lead to the developingof trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as soundtrademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scenttrademarks, etc. Although haven?t been regulated by Law Number 15 Year 2001concerning Marks, those trademarks have been accommodated in SingaporeTreaty on the Law of Trademarks. This thesis aims to analyze the interesting caseof the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of thetrademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as toanalyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of theconcept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters areexploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher withnormative legal research methods and conceptual approach. The results shows thatthe ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order todevelop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able tobe accommodated in the Draft Law on Marks., Trademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faithof entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a firstto file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as atrademark protection system, basically does not recognize the concept of passingoff, because passing off is a common law tort which can be used to enforceunregistered trademark rights. Technological developments lead to the developingof trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as soundtrademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scenttrademarks, etc. Although haven’t been regulated by Law Number 15 Year 2001concerning Marks, those trademarks have been accommodated in SingaporeTreaty on the Law of Trademarks. This thesis aims to analyze the interesting caseof the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of thetrademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as toanalyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of theconcept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters areexploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher withnormative legal research methods and conceptual approach. The results shows thatthe ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order todevelop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able tobe accommodated in the Draft Law on Marks.]"

"ABSTRAKTidak adanya pengaturan mengenai tindakan-tindakan apa saja yangdisebut sebagai tindakan persaingan curang yang terdapat dalam penjelasanpasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam pasal 6Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengakibatkanmunculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkankerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Bangsa Indonesiatunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention forthe Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement onTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade inCounterfeit Good/TRIPs). Akan tetapi ketentuan ini memberikankebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengaturketerkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu,penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepadamajelis hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisamenerapkan asas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkanmereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplakketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkankondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaanyang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanyapersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undangundangmerek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnyapembuktian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului denganpembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus adaperaturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merekdan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang.Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapatdiselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

---

ABSTRACTThe absence of regulation stipulating what actions constituting

unfair competition contained in the explanation of article 4 and the

inadequate criteria of well- known mark which is stipulated in article 6 of

Law Number 15 of 2011 concerning Trademark conduce to arousing a

problem of imitation of foreign well- known mark that causes

disadvantage to the owner of foreign well- known mark. Indonesia is

subject to several international instruments such as (The Paris Convention

for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade

in Counterfeit Good/TRIPs). However, this provision gives freedom to

each member state to stipulate and regulate fame of a trademark in their

respective country. Therefore, determining the fame of a trademark

eventually is left to panel of judges. Basically the protection of well-known

mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers

his/her brands dihonestly because of membonceng, imitating, or tracing the

fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing

condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers.

However proving the existence of bad faith is also a very hard job because

it must be associated with proving the existence of the equation

substantially or wholly which Law on Trademark has not clearly and

completely regulated. Furthermore, proving the bad faith principles must be

preceded by proving the fame of the trademark. Therefore, there must be

clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark

resulting in unfair competition. So that disputes relating to pemboncengan

well-known marks can be solved or avoided wherever possible."

"[ABSTRAKPenulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan atasmerek non-tradisional apabila dimuat ke dalam kerangka hukum nasionalIndonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan mengenaipendaftaran merek dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks,bagaimana penerapan atas perlindungan merek non-tradisional yang ada dalamSingapore Treaty On The Law Of Trademarks pada negara-negara yang telahmelaksanakannya dan bagaimana penerapan perlindungan atas merek nontradisionaltersebut apabila diterapkan di Indonesia. Penulisan tesis inimenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagaisumber datanya.Pengaturan merek yang terdapat dalam Singapore Treaty On The Law OfTrademarks tidak jauh berbeda dengan pengaturan merek dalam Trademark LawTreaty, namun terdapat beberapa penambahan didalamnya yang bertujuan untukmenyempurnakan ketentuan pendaftaran di bidang merek. Salah satu hal yangbaru diatur dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks adalah mengenaimerek non-tradisional. Merek non-tradisional ini telah diterapkan dibeberapanegara, baik negara anggota dari Singapore Treaty On The Law Of Trademarks,maupun yang tidak termasuk dalam anggotanya. Dalam penerapannya, diperlukanbeberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek nontradisional.Dalam mendaftarkan merek non-tradisional, diperlukan persyaratan representasigrafis dan deskripsi tertulis untuk menggambarkan serta mendeskripsikan mereknon-tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnyamelakukan perluasan pengertian merek yang juga akan selalu berkembang,dengan mengatur mengenai perlindungan merek non-tradisional dalam PeraturanPerundang-Undangannya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi parapelaku usaha di Indonesia, karena dengan demikian, para pelaku usaha dapat lebihkreatif dalam memilih merek untuk kegiatan usahanya, yang tidak lagi hanyadibatasi dengan tanda-tanda yang dapat dilihat (visible signs).

---

ABSTRAKThis thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.;This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.;This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs., This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.]"

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari.

---

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future."