Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya pengguna internet dan juga penetrasi telepon seluler mengakibatkan masyarakat telah melakukan transaksi elektronik. Walau elektronik menghemat banyak waktu dan biaya ketimbang transaksi konvensional, namun transaksi via sistem telekomunikasi konvensional (circuit switching) ini relatif lebih aman ketimbang transaksi melalui internet (packet switching). Mengingat begitu pentingnya nilai dari sebuah transaksi, maka dalam menjamin keamanan bertransaksi yang dilakukan secara elektronik dapat sama seperti transaksi secara konvensional mengakibatkan munculnya tanda tangan elektronik. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE) membawa perubahan besar dalam menjamin autentikasi dan verifikasi serta dengan menghadirkan alat bukti baru pada hukum pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian TTE semakin kuat dengan adanya penyelenggara sertifikasi elektronik (Certificate Authority/CA) sehingga CA memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dari data dan informasi para pihak terkait. Baru-baru ini penyelenggara tanda tangan digital di Belanda, yaitu DigiNotar, mengalami masalah dan menuai tanggung jawabnya sebagai CA. Disisi lain, Indonesia yang telah menggunakan CA asing pada bank-bank Indonesia dan telah tumbuhnya CA asing hendaknya dapat belajar dari kasus DigiNotar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum TTE dan transaksi elektronik dalam konteks ilmu hukum serta mengkaji dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara tanda tangan elektronik di Belanda dan Indonesia dengan menerapkan beberapa faktor dalam ketentuan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan TTE dan tanggung jawab CA sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan elektronik.

---

The increase of Internet users and mobile phone penetration has resulted in the electronic transactions. Although electronic saves a lot of time and cost than conventional transactions, but transactions via conventional telecommunications systems (circuit switching) is relatively more secure than transactions over the Internet (packet switching). To realize the importance of the value of a transaction, Thus to ensuring security of transactions conducted electronically can be the same as in the conventional transaction resulted in the emergence of Digital signatures.

With the legal provisions governing of the Electronic Signatures (e-sign) brought major changes to ensure the authentication and verification as well as by presenting new evidence on the law of evidence. The power value of the e-sign more strength by the organizers of the electronic certification (Certificate Authority / CA) so that CA has an important role in maintaining the security of data and information related parties. Recently, new digital signature providers in the Netherlands, ie: DigiNotar, having problems and reap the responsibility as a CA. On the other hand, Indonesia has used foreign CA on banks in Indonesia and has been the growth of private CA must be able to learn from the case DigiNotar.

The purpose of this study was to determine the legal provisions of e-sign and electronic transactions in the context of legal science as well as review and analyze the responsibility of the electronic signature in the Netherlands and Indonesia by implementing some of the factors in the law. This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and relating to the e-sign and responsibilities CA while the data in this study were analyzed by qualitatively ie: the secondary data such as theory, the definition and substance of the literature, and legislation and regulations, and then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions about the legal responsibilities of providers of electronic signatures."

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "

"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."

"Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses Pemerintahan akan menghasilkan dokumen-dokumen yang kemudian disimpan sebagai arsip. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kearsipan dan dokumentasi (hukum kearsipan dan dokumentasi) yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan Nomor 8 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penggunaan Dokumen Elektronik (E-Doc) dimana secara teknis E-Doc hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga aspek pengamanan atas suatu dokumen menjadi sesuatu yang mendasar. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 13 memberikan definisi mengenai protokol yakni kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Implementasi E-Doc dalam kegiatan kenotariatan dapat menjadi suatu solusi atas permasalahan klasik yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas terlebih dalam era globalisasi.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif analisis yang menitikberatkan pada? data kepustakaan khususnya peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Tanda tanqan Elektronik dan Hukum Kearsipan dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang hendak dibahas."

"The service of digital signature is created as electronical information system that be aimed to supporting identification by online method ?s. The digital signature does not same as conventional model which then be migrated into digitized image and as like signature that 's wrote at hard wore which is on touch screen base. The digital signature be resulted of encryption process to electronic models which has been done in mathematical or electronica! base and been sent by hard ware connection to any cyberspace network. This approach also runs to particular purpose as reflection of approval beside to protecting towards substance of document and archive of substance changing done. The author explains in the Indonesian legal circumstance's for further implication the topic submitted here in the related legal aspects on the role and junction of signature digital service, corporate document, ana' consumer protection."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Penggunaan internet yang merupakan jaringan komputer publik di seluruh dunia berkembang amat pesat. Internet tidak hanya digunakan untuk sekedar tukar-menukar data seperti tujuan diciptakan internet pada awalnya, tetapi juga digunakan sebagai sarana hiburan (entertainment), mencari informasi bahkan untuk melakukan transaksi secara online. Yang menjadi masalah dalam melakukan transaksi secara online ini adalah mengenai keamanan data yang dipertukarkan melalui jaringan Internet yang tidak aman. Saat pengirirnan dokumen, seseorang dapat mengubah isi dokumen tersebut secara ilegal tanpa diketahui si pengirim ataupun si penerima. Agar transaksi dapat di lakukan dengan aman, diperlukan fasilitas keamanan yang baik. Alternatif yang dapat digunakan adalah teknologi tanda-tangan digital yang berbasis pada kriprografi. Tanda-tangan digital dapat menjadi pengganti tanda-tangan konvensional sebagai tanda persetujan suatu transaksi. Selain sebagai tanda persetujuan, keamanan tanda-tangan digital relatif lebih aman daripada tanda tangan konvensional. Teknologi tandatangan digital ini akan memberikan manfaat pada praktek bisnis di Indonesia. Pertukaran data akan berlangsung secara efektif dan efisien tanpa isinya diketahui oleh orang lain. Walaupun skripsi ini membahas tentang aspek hukum dari penggunaan tanda-tangan digital, Penulis tetap membahas sekilas mengenai tanda-tangan digital dari segi teknisnya. Pada skripsi ini dilakukan studi perbandingan antara penggunaan tanda-tangan konvensional dalam perjanjian menurut Hukum Perdata dengan penggunaan tandatangan digital dalam perjanjian melalui jaringan komputer. Skripsi ini juga membahas permasalahan mengenai otentisitas dan kekuatan pembuktian masing-masing tanda-tangan dan perjanjian."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."