Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Act No. 22 year of 1999 and Act No. 32 year of 2004 have given full authority on local government officer at level of province,regency and town to run and manage the local government affairss autonomoustly except for four things as defence,foreign,affairs,monetary policy,and fiscal policy...."

"Skripsi ini membahas mengenai asas keadilan dan kepastian hukum terhadap perlakuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha sebagaimana diatur dalam PP.51/2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembedaan tarif PPh bagi penyedia jasa yang tidak bersertifikasi tidak memenuhi asas keadilan. Perbedaan tarif tersebut lebih didasarkan kepada perbedaan subjek pajaknya, bukan berdasarkan perbedaan kemampuan membayar. Selanjutnya, kepastian subjek, objek dan tarif pajak masih belum terpenuhi. Ketidakpastian subjek dan objek pajak terkait erat dengan ketidakpastian objek pajak, dimana tidak diatur secara tegas dan rinci mengenai pengertian dan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang menjadi objek pajak.

---

This undergraduate thesis analyzes about equity and certainty principle on income tax treatment for uncertificated construction project?s income as regulated in GR.51/2008. This research is descriptive quantitative approach.The research result conclude that income-tax tariff differentiation for uncertificated service provider is not fulfilling the equity principle. The tariff differentiation is based on tax subject or service provider's certificate possession rather than their ability-topay. Furthermore, the tax subject, object, and tariff are still not fulfilling the certainty principle. Uncertainty of tax subject and tariff strongly related with uncertainty of tax object which is not clearly regulated in terms of its scope and definition of construction activity."

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan usahajasa konstruksi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Penelitian yangmenggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi pustaka dan wawancara mendalam ini, bertujuan untuk menganalisisperlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber daridalam negeri jika ditinjau dari asas equity, serta menganalisis perlakuanperpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negerijika tinjau dari asas equality. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengenaanpajak atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri sesuai dengan prinsipschedular tidak mencerminkan prinsip kesanggupan membayar bagi Wajib Pajakkarena tarif yang melebihi kewajaran. Di sisi lain, Perlakuan perpajakan ataspenghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negeri tidak mencerminkanasas equality jika dipandang dari sisi jenis penghasilan. Seharusnya diperlakukan equaldengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri, yaitu dengan penerapan tarifskedular dari penghasilan bruto. Sehingga beban pajak antara penghasilan usaha jasakonstruksi luar negeri sebanding dengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri.

---

ABSTRACT The research conveys about the tax treatment of construction service incomefrom internal and external resources. This research that used qualitative approachby study literature and in-depth interviews for data collection, is aimed to analyzethe tax treatment of construction service income from internal resources based onequity principle, and analyze the tax treatment of construction service incomefrom external resources based on equality principle. The results of this researchshowed that the tax imposition in construction service income from Indonesia inaccordance with the schedular principle is not reflect “the ability to pay” oftaxpayer, because of over rate. On the other hand, the tax treatment ofconstruction service income from external resources is not reflect on equalityprinciple. The tax treatment of construction service income from internal andexternal resources should be equal, by the treatment of schedular rates from grossincome. So that the tax burden between construction service income from internaland external resources are proportional."

"Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."

"Act No. 22 year of 1999 and act No. 32 year of 2004 have given full authority on local government officer at level of provine, regency and town to run and manage th elocal government affairs a autono ausmoly exprt for four thing as as defence,... "