Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya perubahan tata cara pemungutan pajak darl sisternOfficial, Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh aparaturperpajakan) menjadi sistem Self Assessment (hutang pajakditetapkan oleh Wa,j.:b Pajak sendiri) dalam iJndang-undang Pajak Penghasilan 1984, d.harapkan bahwa tunggakan Pajak Penghasilan dapat ditekan sekecil mungkin Namun sejak diberlakukannya undang-undang perpajakan baru sampai dengan saat mi, harapan tersebut belum terwujud, bahkan jumlah tunggakan pajak terus membengkak dengan cepatDan jurnlah tunggakan pajak tersebut tunggakan Pajak Penghaallan merupakan yang terbesar (lihat halaman 11-13)Dengan bantuan kepustakaaxi dan hasml pengainatan sertawawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga , - diketahuivii Efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987bab.wa membengkaknya tunggakan. Pajak Penghasilan disebabkanoleh antara lain tidak efisiennya acirninistrasi penagihannyaTidak efisiennya administrasi penagihan Pajak Penghasilanterutama terletak pada sulitnya melakukan penata usahaanSegi Pernbayaran (bukti penbayaran pajak) pada Kohir(tindasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan SuratKetetapan Pajak Tambahan yang inerupakan dasar penagihanpajak) karena adanya faktor ketidaksesuaian antara Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Segi Perwayarandengan nomor Kohir yang tercantum pada KohirKetidaksesuaian tersebut cenderung menyebabkan SegiPevnbayaran sulit ditempelkan pada Kohir, sehingga Segi Pernbayaran Wajib Pajak seririg dimasukkan sebagai Segi Berrnacanimacaia Penerimaan Pajak (BPP), yaitu Segi Pembayaran yang tidakjelas identitasnya Akibat dan dinasukkannya Segi Pembayaransebagai Segi BPP ialah Wajib Pajak yang sudah mernbayarpajaknya tersebut masih dikenakan penagihan karena dianggapbelum rnembayar hutang pajaknya Adrninistrasi pena -gihan pajak yang diharapkan dapat rnenganiankan uang negaradengan mencairkan tunggakari pajak justru menyebabkan tentunggaknya pajakAdanya berbagai faktor penghanibat, baik yang berasaldari dalam maupun dara. luar Direktorat Jenderal Pajak, turutmenyebabkan beluin efisiennya adininistrasi penagihan PajakPenghasilan selaima ini.viiiEfisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987Administrasi penagihan Pajak Penghasilan yang efisiendan konsekuen adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar dapatmembawa danpak positif terhadap citra penagihanta sendirisehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap pelaksanaankegiatan penagihan pajak di masa mendatang"

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang berarti pada tahun 1984, yaitu digantinya sistem Official Assesment dengan sistem Self Assesment. Kelebihan sistem Self Assesment adalah pemberian kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan saja dengan pemeriksaan sebagai law Enforcement. Masalah yang timbul adalah mengapa setelah sistem ini berlaku hampir 18 tahun perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah?, hal ini tercermin dari banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan kantor pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan, dan apa yang menjadi hambatan fiskus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.Dalam melakukan penelitian, dipergunakan Studi Lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: wajib pajak yang pernah menerima STP memiliki pemahaman dan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada wajib pajak yang belum pernah menerima STP, optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa akan berjalan dengan baik jika faktor eksternal (antara lain kerjasama antar seksi di KPP) dan internal (antara lain sikap mental dari petugas pajak) diminimalisir bahkan dieliminir. Saran yang diberikan adalah perlu dibuat aturan pajak terutama perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang lebih sederhana, serta diadakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada pegawai pajak."

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."

"Laporan ini membahas mengenai penentuan Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan milik ekspatriat asal Australia yang berdomisili di Indonesia. Ekspatriat tersebut menerima penghasilan dari Malaysia dan Inggris. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan penghindaran pajak berganda, tie breaker rule, undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi pemajakan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan ekspatriat adalah di Indonesia. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan terjadinya pemajakan berganda atas suatu penghasilan.

---

This report explains the determination of taxation jurisdiction for the income of expatriates from Australia that domiciled in Indonesia. The expatriates received income from Malaysia and England. The analysis is done based on tax treaty, tie breaker rule, income tax law and other applicable regulations. The results of the analysis show that the jurisdiction of taxation and compliance of tax obligations of expatriate income is in Indonesia. In addition, the results of the analysis also indicate that the absence of certificate of withholding tax may lead to double taxation of income."

"With the changes of the lax collection system from an official assessment system to a self assessment system in 1996, the inspection of the tax obligation of the tax payer become important in order to test the compliance and enforcement of tax regulations. In an effort to support the system and make good taxation procedures in the Great Jakarta, the implimentation of the self assessment system will entrust tax payers to count, calculate, pay and report the amount of tax due according to the taxation regulations.The statistical variables of this research consists of dependen and independen variables. The random variable is the frequency of tax inspection and the non-free variable is the compliance of the hotel as a tax payer with 4 (four) compliance dimensions being the self assessment system, book keeping, inspection and mass deposit.The research took place in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan. The method used in this reascarch was the survey of 34 samples of hotel tax payer listed in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan_ The tools used in this research to compiles the data was a questionaire given to hotel tax payers with 16 questions. The method of data analysis used to analise the relationship between the random and order variables is of the corellation of the simple regression linear formula, corellation coeffecience and hipotesis test (t-test) at a significant rate a = 5%.The results of this research shows that correlations using simple linear regression analysis, corellation co-efficience and t-tests, describe that inspection has given a positive influence to the compliance of hotel tax payers in implementing tax regulation of self assesment system, book keeping, inspection and mass deposit.Based on this research and to improve the compliance of hotel tax payers in implementing the tax regulations, it is recommend to South Jakarta Suku Dinas Pendapatan to improve the frequency of inspection especially to tax payers who have not been inspected before and increase the number of inspectors and improve the quality of the tax inspector in order to maximize their capabilities."