Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salam naskah UUD 1945 para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) apalagi dalam perubahan UUD 1945 tahap kedua tahun 2000 ditambah lagi dasar hukum tentang HAM tersebut dalam satu lab lengkap dengan sepuluh pasal, akan tetapi sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi ordec informasi sekarang ini tetap saja yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru tersebut hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan adil. Terdapat kendala dan problem hukum sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan. Kendala dan problema apa dibahas dalam artiikel ini."

"[Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas strategikontraterorisme pemerintah Tiongkok terhadap gerakan bersenjata Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial-politik-kebudayaan seperti kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat hard approach seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, penelitian ini mencoba melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tersebut;This research will examine the effectiveness of China’s government counterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiang region. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiang region, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorism policy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used in responding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures taken by Chinese government., This research will examine the effectiveness of China’s governmentcounterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiangregion. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiangregion, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorismpolicy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used inresponding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures takenby Chinese government.]"

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."