Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP elektronik. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) is an administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how AMAN's role in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019 Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows that advocacy for the right to vote for indigenous peoples is a process of political activism in which AMAN acts as an agency. AMAN performs its role by conducting mixed action strategies at the central and regional levels. AMAN targets its advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant results on rescuing indigenous peoples' voting rights."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT

This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

"

"Konservasi sumber daya alam tanah dan prospek keberadaan enleving dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat Minangkabau atas tanahSama halnya dengan masyarakat-masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia, masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai pranata adat, khususnya yang mengatur tentang penguasaan tanah. Pranata adat ini meliputi pranata tentang penguasaan tanah yang terwujud dalam bentuk pola penguasaan dan pola pendayagunaannya.Pola penguasaan adalah dalam bentuk “pemunyaan” (possession) tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau masih memperlihatkan bentuk penguasaan bersama. Pola ini menempatkan kaum wanita sebagai pemilik, dan kaum laki-laki sebagai pemelihara dan pelindung dari harta bersama tersebut. Sedangkan dalam pola pendayagunaannya laki-laki sebagai orang yang “mangaateh manga baruahkan” (orang yang seharusnya mengurus dan memelihara) keluarga matrilinealnya, termasuk benda-benda yang dimiliki.Penguasaan tanah dilakukan dengan tanpa memperhatikan kondisi topografi, semua tutupan muka bumi mulai dari tepian (pinggir) pantai, danau, atau sungai sampai ke puncak bukit ada berempunya."

"ABSTRAKMasyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT

'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas jejaring advokasi transnasional yang dilakukan non-state actor dalam menyelesaikan konflik HAM yang muncul di dalam sebuah Negara. Dalam skripsi ini, penulis meneliti AMAN sebagai non-state actor di Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran hak yang dialami indigenous peoples Kepulauan Aru sebagai studi kasus. Dengan menggunakan Transnational Advocacy Network TAN dari Keck dan Sikkink sebagai model analisis, penulis berupaya menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan AMAN dalam melindungi dan menegakkan hak-hak indigenous peoples Kepulauan Aru. Hal ini dikarenakan terdapat investor yang memasuki wilayah hutan Aru yang merupakan wilayah adat indigenous peoples. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN sebagai non-state actor mampu membentuk jejaring transnasional sehingga memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia dengan menggunakan 4 empat tipologi analisis taktik TAN, yaitu: information politics politik informasi , symbolic politics politik simbolik , leverage politics politik pengaruh , dan accountability politics politik tanggung jawab.

---

ABSTRAKThis study discussed transnational advocacy network on indigenous peoples rsquo rights. In this thesis, the writer analyzed AMAN as non state actor in Indonesia and its advocacy to address human rights violation of indigenous peoples in Kabupaten Kepulauan Aru. Using Transnational Advocacy Network TAN of Keck and Sikkink as frame of thought, the writer analyzed the transnational advocacy conducted by AMAN to protect and maintain the rights of indigenous peoples in Kepulauan Aru. The finding of this study showed that AMAN as non state actor is able to conduct a transnational network. AMANS succeed giving pressure to Indonesia government by using four typology of TAN tactics, which are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics."

"Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok marjinal yang ada di Indonesia. Konsekuensi dari terkategorinya masyarakat adat sebagai kelompok marjinal menyebabkan kepentingan masyarakat adat sering tersisihkan dan tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Dampak dari terpinggirkannya masyarakat adat menimbulkan serangkaian permasalahan, seperti perlindungan hukum, konflik agararia, kemiskinan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Salah satu penyebab terpinggirkannya masyarakat adat di Indonesia karena adanya kekosongan representasi formal di parlemen. Kekosongan representasi formal ini dapat dikomplemen dengan hadirnya representasi non-formal berupa organisasi non-pemerintah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini akan berfokus pada representasi AMAN dalam mewakili masyarakat adat menggunakan perspektif Klaim Representasi dari Michael Saward. Saward menyebutkan jika fokus dari representasi harus diubah dari perwakilan, menjadi tindakan klaim pembuat representasi (claimmaking), dengan menekankan aspek performatif. Dalam teori Klaim Representasinya, Saward menawarkan struktur Makers (M) menghadirkan Subject (S) yang mewakili atau mewujudkan Object (O), yang terhubung dengan Referent (R), kemudian ditawarkan pada Audience (A). Temuan utama dari artikel ini adalah masyarakat adat sebagai Makers representasi, lalu menghadirkan AMAN sebagai Subject yang mewujudkan kepentingan holistik dari masyarakat adat sebagai Object, untuk kepentingan masyarakat adat anggota AMAN sebagai Referen, kemudian ditawarkan pada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat anggota AMAN itu sendiri sebagai Audience. Selain itu AMAN juga melakukan aspek performatifnya dengan selalu melakukan advokasi serta desakan pembentukan produk hukum kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. AMAN juga melakukan pemberdayaan kepada komunitas adat yang menjadi anggotanya dan selalu mengedepankan musyarawah dari tingkat terkecil untuk mengambil keputusan.

---

Indigenous peoples are one of the marginalized groups in Indonesia. As a consequence of being categorized as a marginalized group, indigenous peoples' interests are often sidelined and not prioritized by the government. The impact of the marginalization of indigenous peoples leads to a series of problems, such as legal protection, land conflicts, poverty, and access to health facilities. One of the causes of the marginalization of indigenous peoples in Indonesia is the absence of formal representation in parliament. This void of formal representation can be complemented by the presence of non-formal representation in the form of non-governmental organizations, namely the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN). This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. This research will focus on AMAN's representation representing indigenous peoples using Michael Saward's Representation Claim perspective. Saward states that the focus of representation should be changed from the representation itself to the act of claim-making, by emphasizing the performative aspect. In her Representation Claim theory, Saward offers a structure of Makers (M) presenting Subject (S) that represents or embodies Object (O), which is connected to Referent (R), then offered to Audience (A). The main finding of this article is that indigenous peoples as Makers represent, then present AMAN as Subject which embodies the holistic interests of indigenous peoples as Object, for the benefit of indigenous AMAN members as Referent, then offered to the central and local governments and indigenous AMAN members themselves as Audience. In addition, AMAN also carries out its performative aspects by always advocating and insisting on the formation of legal products to the Central and Regional Governments. AMAN also empowers the Indigenous communities that are its members and always prioritizes musyarawah from the smallest level to make decisions."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan adat Kasepuhan Cirompang melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisisnya menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, akses terhadap keadilan dan pluralisme hukum. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bagaimana penetapan dan perluasan kawasan TNGHS telah mereduksi hak atas akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh perempuan adat. Kegiatan ini melanggar berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang telah melindungi kesetaraan antara perempuan dan lakilaki dalam hal akses terhadap sumber daya alam, tanah, berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the constelation of Cirompang Indigenous Women on natural resources management. The assignation and expansion of Mount Halimun Salak National Park that do not involve and consider the existence of indigenous people Kasepuhan Ciromopang especially the indigeous women rsquo s experience regarding natural resources management, has been significantly impacting the fulfillment of the indigeous women rsquo s rights. Moreover, the adat law that rsquo s still patriarchal support the condition in which women are restricted from expressing their opinion and participating on development. The writer explored the experience of Cirompang indigenous women through indepth interviews with them and analyzed it with several theories such as ecofeminism, woman rsquo s access to land and legal pluralism. This is important to show how the assignation and expansion of the National Park reduced the rights of access to land, natural resources, expressing an opinion, and participating on development.Keywords Cirompang indigenous women, Mount Halimun Salak National Park, ecofeminism, women access to land, indigenous women rsquo s rights."