Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok marjinal yang ada di Indonesia. Konsekuensi dari terkategorinya masyarakat adat sebagai kelompok marjinal menyebabkan kepentingan masyarakat adat sering tersisihkan dan tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Dampak dari terpinggirkannya masyarakat adat menimbulkan serangkaian permasalahan, seperti perlindungan hukum, konflik agararia, kemiskinan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Salah satu penyebab terpinggirkannya masyarakat adat di Indonesia karena adanya kekosongan representasi formal di parlemen. Kekosongan representasi formal ini dapat dikomplemen dengan hadirnya representasi non-formal berupa organisasi non-pemerintah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini akan berfokus pada representasi AMAN dalam mewakili masyarakat adat menggunakan perspektif Klaim Representasi dari Michael Saward. Saward menyebutkan jika fokus dari representasi harus diubah dari perwakilan, menjadi tindakan klaim pembuat representasi (claimmaking), dengan menekankan aspek performatif. Dalam teori Klaim Representasinya, Saward menawarkan struktur Makers (M) menghadirkan Subject (S) yang mewakili atau mewujudkan Object (O), yang terhubung dengan Referent (R), kemudian ditawarkan pada Audience (A). Temuan utama dari artikel ini adalah masyarakat adat sebagai Makers representasi, lalu menghadirkan AMAN sebagai Subject yang mewujudkan kepentingan holistik dari masyarakat adat sebagai Object, untuk kepentingan masyarakat adat anggota AMAN sebagai Referen, kemudian ditawarkan pada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat anggota AMAN itu sendiri sebagai Audience. Selain itu AMAN juga melakukan aspek performatifnya dengan selalu melakukan advokasi serta desakan pembentukan produk hukum kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. AMAN juga melakukan pemberdayaan kepada komunitas adat yang menjadi anggotanya dan selalu mengedepankan musyarawah dari tingkat terkecil untuk mengambil keputusan.

---

Indigenous peoples are one of the marginalized groups in Indonesia. As a consequence of being categorized as a marginalized group, indigenous peoples' interests are often sidelined and not prioritized by the government. The impact of the marginalization of indigenous peoples leads to a series of problems, such as legal protection, land conflicts, poverty, and access to health facilities. One of the causes of the marginalization of indigenous peoples in Indonesia is the absence of formal representation in parliament. This void of formal representation can be complemented by the presence of non-formal representation in the form of non-governmental organizations, namely the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN). This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. This research will focus on AMAN's representation representing indigenous peoples using Michael Saward's Representation Claim perspective. Saward states that the focus of representation should be changed from the representation itself to the act of claim-making, by emphasizing the performative aspect. In her Representation Claim theory, Saward offers a structure of Makers (M) presenting Subject (S) that represents or embodies Object (O), which is connected to Referent (R), then offered to Audience (A). The main finding of this article is that indigenous peoples as Makers represent, then present AMAN as Subject which embodies the holistic interests of indigenous peoples as Object, for the benefit of indigenous AMAN members as Referent, then offered to the central and local governments and indigenous AMAN members themselves as Audience. In addition, AMAN also carries out its performative aspects by always advocating and insisting on the formation of legal products to the Central and Regional Governments. AMAN also empowers the Indigenous communities that are its members and always prioritizes musyarawah from the smallest level to make decisions.