Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk dilakukan melalui iklan. Di Indonesia pengaturan tentang periklanan tersebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Erika dan tata Krama Periklanan, hukum persaingan usaha, dan tentunya pada UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun tidak secara eksplisit tercantum di dalam Pasal. 12 huruf k UU No. 19 Tahun 2002, namun di dalam penjelasan pasal tersebut baru dijelaskan bahwa film iklan adalah termasuk karya sinematografi. Bagi pelaku pembuatan iklan yang biasa disebut juga sebagai unsur-unsur penting pembuatan iklan, pengaturan Periklanan khususnya iklan televisi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, ataupun dalam etika periklanan adalah belum begitu memadai dalam arti kurang memberi kepastian hukum, karena belum diatur peraturan secara mendetil tentang bidang periklanan, karena kita tahu bahwa bidang periklanan terutama iklan televisi merupakan sarana yang penting untuk memasarkan suatu produk dan dalam proses pembuatannya kadang-kadang bermasalah, seperti pengaturan jangka waktu, hak cipta iklan televisi, dan lain sebagainva, untuk itu saya rasa perlu untuk membuat perundang-undangan sendiri mengenai periklanan, karena banyak sekali terjadi penyimpangan khususnya tentang hak cipta iklan itu sendiri, meskipun sudah diatur dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun dalam kenyataannva tetap diperlukan suatu perundang-undangan baru untuk mengatur hal ini secara tersendiri."

"ABSTRAKPada dewasa ini masalah pelanggaran hak cipta adalahsesuatu yang sepertinya sudah teramat biasa terjadi dimasayarakat kita ini. Masyarakat seperti sudah tidakmenghargai kerja keras pencipta untuk berkarya membuatsuatu karya seni, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal inijika pemerintah biarkan berlarut-larut akan mengakibatkanmatinya kreatifitas seseorang untuk menciptakan kreasikreasiseni dalam hal ini lagu dan musik. Perkembanganteknologi yang pesat juga menimbulkan dampak bagi banyaknyapelanggaran hak cipta, dengan semakin majunya teknologiakan semakin mempermudah orang lain untuk membajak karyacipta seseorang. Sifat dari hak cipta itu sendiri jugaseolah-olah membantu perkembangan pembajakan tersebut,berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta jauh lebihmudah dan cepat tersebar beredar sehingga menyebar kemasyarakat luas dalam berbagai macam bentuk, dalam tulisanini diangkat pelanggaran hak cipta atas karya lagu ataumusik dalam bentuk format ring tone. Ringtone ini padaawalnya hanya sebagai asesoris dari suatu telepon genggamberfungsi hanya sebagai nada dering pembeda satu denganlainnya, tetapi kemudian yang terjadi perkembangan ringtone sedemikian pesatnya, dari yang hanya sekedar asesorishingga menjadi suatu peluang bisnis yang sangatmenguntungkan penjualannya. Pertama kali nada deringtersebut hanya bisa dengan nada monophonic lama-lama adatelepon genggam yang bisa memperdengarkan suatu lagu ataumusik dengan secara utuh. Pengusaha ringtone ini tidakmenyadari bahwa dibalik ini semua ada yang dirugikan haknya yaitu si pencipta atau pemegang hak ciptanya atas karyalagu atau musik ini, mereka dirampas hak nya dengan tidakdibayarnya royalti lagu atau musik tersebut, pengusahatersebut dalam menjalankan usahanya tidak terlebih dahulumeminta ijin kepada pencipta atau pemegang hak ciptatersebut sehingga royalti yang seharusnya didapat dari penjualan ring tone tidak sampai ke pencipta dan pemeganghak ciptanya. Seharusnyalah para pengusaha itu sadar bahwadibalik ini semua ada hak-hak yang harus diperhatikan, danterlebih dahulu mereka meminta ijin kepada penciptanya. DiIndonesia lembaga yang bisa dimintakan ijin adalah YayasanKarya Cipta, satu-satunya lembaga yang menjadi jembatanpenghubung antara pencipta dengan pengguna yang inginmemakai ciptaannya tersebut, KCI diberi kuasa oleh penciptauntuk mengelola hak cipta si pencipta dalam bidangpengumumannya, dan untuk memperbanyakannya adalah produserrekaman yang mengandakan. Mulailah dari sekarang untuklebih menghargai hasik karya orang lain dengan cara tidakmerampas apa yang menjadi hak nya yang sudah dilindungioleh Undang-Undang yang berlaku"

"Tesis ini membahas bagaimana cara mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah mumi milik bangsa Indonesia serta apakah rezim hak cipta mampu mengakomodir perlindungan atas folklor tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan bentuk penelitian preslcriptif. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa untuk mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah mumi milik bangsa tersebut diperlukan beberapa alat bukti yaitu alat bukti tertulis, saksi, saksi ahli, dan pemeriksaan setempat Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan adalah upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, penetapan sementara pengadilan, dan arbitrase. Namun hal itu baru sebatas pada pengaturan saja karena peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bsampai saat ini belum terealisasi. Sehingga rezim hak cipta yang ada dianggap kurang bisa melindungi kekayaan bangsa khususnya folklor.

---

This theses discusses about how to claim a folklore and how if the copyright regime is able to accomodate the folklore protection. This research is normative research with prescriptive research form. The conclution to claim the folklore is owned of the nation, needed some evidence like written evidence, witness, expertise, and descente. And the effort of law consist of criminal law, private law, interlocutor injuctioa, and arbitration. But, implementation of of regulation have no realized until now, so copyright Act claimed can not to protect the folklore. "