Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai institusi sosial, komunikasi dan ekonomi sosial-kemasyarakatan. sebagai media pers mempunyai peranan dalam kehidupan Peranan itu berkaitan dengan fungsi pers informasi, pendidikan, hiburan, dan warisan sosial. Begitu pula pers Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam kancah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bahkan berperan sebagai cikal-bakal tumbuh-kembangnya dunia penerbitan pers di Indonesia. Peranan itu memang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat industri dan informasi yang sekaligus terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan peranan pers Islam yang terkait dengan perubahan sosial kemasyarakatan itu ternyata menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan kendala bagi perkembangan pers Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang paling utama adalah masalah profesionalisme yang berhubungan dengan semu aspek manajemen penerbitan pers seperti peliputan, percetakan, peredaran dan pemasaran. Di samping masalah teknis, ada pula masalah esensi ajaran Islam yang harus berhadapan dengan realitas sosial dan politik. Masalah esensi ajaran Islam ini menjadi persoalan tersendiri bagi perumusan pers Islam yang lebih sesuai bagi tuntutan tersebut. Ada sekelompok penerbit dan pengelola pers Islam yang lebih memilih sekadar bertahan hidup dari pada mengikuti tuntutan perkembangan tersebut, namun ada pula yang mencoba melakukan terobosan/melalui format pers Islam yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Baik masalah teknis maupun esensial mempunyai jalan keluar untuk diatasi jika diiringi oleh keinginan kuat dari penerbit dan pengelola pers Islam. Terutama menyangkut masalah teknis, bisa diatasi dengan beberapa cara. Sedangkan untuk mengatasi masalah esensi ajaran diperlukan kajian yang lebih dalam terhadap ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat industri. Karena itu rumusan pers Islam yaitu pers yang menonjolkan aspirasi dakwah perlu mendapat kajian-ulang. Kalau perlu simbol-simbol keagamaan yang ditonjolkan oleh pers Islam dihapuskan saja, diganti dengan penampilan yang lebih inklusif. Yakni penampilan yang mengena untuk semua kalangan Islam. Pers dakwah Islam menjadi pers umum yang bernafaskan Islam."

"Indonesian press; collection ofarticles."

"Pers Islam dalam sejarah pers nasional masih masuk dalam kategori "pinggiran". Dalam setting sosiologi, kenyataan ini cukup mengherankan, mengingat sekitar 80 % penduduk Indonesia beragama Islam. Mengapa pers yang dengan simbol-simbol Islam atau yang jelas-jelas menyebut dirinya pers Islam tidak mampu berkembang menjadi kekuatan yang signifikan, baik dari segi pengaruh politik maupun bisnis.Penelitian ini bertitik tolak dari dua pandangan tentang segmentasi berdasarkan agama (segmentasi religius). Ada yang berpendapat tidak ada segmentasi Islam. Hal ini didukung oleh kenyataan banyaknya pers Islam yang gagal dan tidak mampu berkembang. Pendapat lainnya menyebutkan, segmentasi religius itu ada dalam pasar media. Pendapat ini memandang umat Islam di Indonesia adalah populasi, yang di dalamnya terdapat segmen-segmen.Pemikiran yang menyebutkan bahwa Islam di Indonesia langsung disebut sebagai "segmen", bukan populasi, menyebabkan berkembangnya pendapat bahwa tidak akan ada media Islam yang memenuhi persyaratan sebagai pers Industri. Artinya media itu tidak akan untung karena pembaca "Islam" itu tidak cukup prospektif.Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar tentang segmentasi religius : Apakah segmentasi religius itu benar-benar ada dalam pasar media di Indonesia, bagaimana keberadaannya dan sejauh mana posisinya dalam segmentasi media massa secara umum ? Bagaimana karakteristik produk (isi) pers Islam ? Bagaimanakah bentuk pasar sasaran dan segmentasi yang dilakukan pers Islam ? Apakah pers Islam telah membidik pasamya dengan jelas, dengan menetapkan segmen yang tepat ?. Bagaimana strategi segmentasi yang digunakan ? Bagaimanakah model dari segmentasi religius yang dilakukan pers Islam ? semua pertanyaan tersebut diharapkan dapat mendiskripsikan pers Islam secara komprehensif ?Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual tentang Pers sebagai Institusi Bisnis, Pers dan Khalayak, Segmentasi sebagai Strategi Bisnis Pers, Segmentasi Religius sebagai Strategi Menembus Pasar Muslim, Pers Islam di Indonesia, dan Masyarakat Muslim sebagai Khalayak Pers Islam.Penelitian ini dilakukan dengan metode yang memiliki perspektif/pendekatan kualitatif. Perspektif ini dikenal sebagai pendekatan subjektif (dtasosiasikan juga dengan istilah-istilah hurnanisttk, interpetif, fenomenologis, konstruktivis, naturalistik, interaksionis^ induktif, holistik, eksploratori, mikro, interpretif, kontemporer dan dinamis. Perspektif yang digunakan berlandaskan pada phenomenologi yang menuntut pendekatan holistik, mendudukkan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat obyeknya dalam suatu konteks natural bukan parsiaf. Pendekatan ini tidak bermaksud melakukan generalisasi secara universal, hasilnya sangat tergarttung pada konteks penelitian dilakukan.Media-media yang menjadi objek kajian ini adalah : Harian Republika, Pelita, majalah Sabili, Ummi, Amanah, Aku Anak Sa/eh, Suara Muhammadiyah, Media Dakwah, dan Tabloid Fikri. Pemilihan media-media tersebut didasarkan atas pertimbangan eksistensi dan pengaruhnya sebagai pers Islam di Indonesia.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa temuan, diantaranya : walaupun yang dibidik pers Islam secara umum adalah masyarakat muslim, ada perbedaan segmen pembaca yang dibidik berdasarkan "tingkat keberagamaan" masyarakat muslim itu sendiri. Ada yang membidik kelompok masyarakat muslim yang telah memilikt komitmen keagamaan yang tinggi, dalam arti menjalankan ajaran Islam secara ketat (disebut juga sebagai Islam Kaffah/menyeluruh). Ada juga yang membidik kelompok sebaliknya, masyarakat yang penghayatan dan pengamalan keagamaannya masih "pas-pasan" (belum mendalam). Ada juga yang tidak terlalu memperhitungkan persoalan tingkat keberagamaan tersebut.Fenomena tersebut dapat memperkuat argumen bahwa Islam di Indonesia bukan segmen melainkan populasi. Di dalam populasi tersebut terdapat segmen-segmen pembaca muslim yang didasarkan "tingkat keberagamaan". Beberapa pers Islam yang membidik segmennya secara tepat dengan karakteristik isi yang sesuai, relatif disebut berhasil, yaitu Harian Republika, majalah Sabili, Aku Anak Saleh dan tabloid Fikri.Pers Islam yang tergolong gagal dam menjalankan industrinya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : segmentasi yang dilakukan terlalu umum, jalur distribusi yang digunakan hanya jalur distribusi umum, padahal jalur tersebut memiliki tingkat kompetisi yang ketat, dan gaya bahasa/ungkapan/sajian isi yang digunakan tidak sesuai dengan karakter segmen yang dipilih.Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk praktisi pers Islam direkomendasikan agar melaksanakan segmentasi secara lebih tajam berdasarkan pemetaan kondisi keberagamaan masyarakat muslim yang ada. Segmentasi yang tajam merupakan salah satu kunci keberhasilan pers Islam. Hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan beberapa pers Islam dalam merumuskan segmentasi secara tepat dan menyajikan isi media sesuai dengan karakter pembacanya.Untuk para peneliti media, khususnya yang tertarik mengkaji fenomena pers spesifik, dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji beberapa hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, seperti kecenderungan/orientasi isi pers Islam secara lebih mendalam."

"ABSTRAK Pokok permasalahan tesis ini dititik beratkan pada media yang diwakili oleh para pekerja medianya mengkonstruksi realitas sosial terutama mengenai kasus Aceh dilatarbelakangi oleh ideologi profesionalnya, yaitu menyajikan beritanya dengan tujuan untuk memberikan informasi, pendidikan dan hiburan. Namun kita belum mengetahui bagaimana sebenarnya cara pandang yang dimiiiki oleh institusi medianya (KOMPAS, Republika dan Suara Karya) terutama para individu pengelolanya terhadap kasus Aceh itu sendiri dan citra ABRI yang diangkat ?Aspek yang ditelaah dalam kerangka teori adalah seputar isi berita (teks) dengan teori ekonomi politik, yang diintertekstualitaskan dengan produksi dan konsumsi teksnya serta sosial budaya pers di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai (Ideologi) apa yang disebarkan oleh ketiga media tersebut melalui beritaberita kasus Aceh.Hasil penelitian yang didapat, Republika dan Suara, Karya cenderung lebih banyak mengemukakan framing pelanggaran HAM. ABRI di citrakan sebagai pelariggar HAM. Pada Suara Karya eksemplar yang dikemukakan adalah kekejaman Polpot di Kamboja, Hitler dan Nazi-nya di Jerman dan kekejaman Serbia terhadap Bosnia.Sedangkan KOMPAS mengemukakan ketiga framing secara merata, yaitu Stabilitas Keamanan, Jasa Rakyat Aceh dan Pelanggar HAM.Namun pada elemen framing yang dikemukakan terdapat eksemplar, yaitu pemboman terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Dar es Salaam, Tanzania oleh aksi teroris. Depiction yang muncul adalah Terorisme pada aksi-aksi kerusuhan sedangkan pelakunya adalah teroris. Hal ini_ biasanya dikemukakan oleh media non Islam dengan menyebarkan nilai-nilai (Katolik) yang dianutnya. Ideologi dominan pada ketiga media tersebut adalah ideologi kapitalis. KOMPAS memiliki oplah yang besar sehingga lebih banyak dibaca dibandingkan dengan Suara Karya yang hanya lebih banyak dibaca oleh pegawai negeri (afiliasi ke Golkar) dan Republika yang segmen pembacanya kebanyakan muslim. Dengan adanya pemberitaan kasus Aceh tersebut. ketiga suratkabar mengharapkan lebihbanyak dibaca pembacanya sehingga oplahnya menjadi naik dan para pengiklan lebih banyak masuk.Pemberitaan dalam media pada masa orde baru sangat dibatasi terutama yang menyangkut masalah Pancasila, UUD 1945, Dwi Fungsi ABRI dan kegiatannya serta Keluarga Suharto beserta kroninya. Karena itu pemberitaan mengenai ABRI sangat jarang terekspos. Sedangkan padamasa reformasi, katup-katup pembatas tersebut mulai terbuka. Semua media menikmati ephoria kebebasan tersebut, sehingga kasus Aceh yang banyak menyangkut kegiatan ABRI mulai terekspos. Para pekerja media mengkonstruksi berita Kasus Aceh dipengaruhi oleh perekonomian media yang bersangkutan. Sehingga saat berita tersebut terjadi dikaitkan dengan krisis moneter yang melanda media massa serta peta politik yang sedang berubah ke arah era reformasi. Berita Kasus Aceh dikonstruksikan dengan tujuan agar oplah media tersebut menjadi naik sehingga tetap bertahan dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia."

"ABSTRAKDalam alam bisnis yang semakin kompetitif dimana perusahaan perusahaan menawarkan produk dan jasa yang tidak jauh berbeda, maka citra produk dan perusahaan yang terbentuk sebagai persepsi masyarakat perlu menjadi perhatian utama humas. Humas tidak mungkin berhasil baik mengembangkan citra yang ingin diproyeksikan pada masyarakat tanpa bantuan pers, karena pers merupakan sarana yang memungkinkan pesan-pesan yang ingin disampaikan humas menjangkau masyarakat luas secara efisien dan efektif. Maka antara humas dan pers haruslah tercipta suatu hubungan mitra kerja yang berdasarkan pada saling menghormati, bertanggung jawab dan menghargai etika profesi masing-masing. Keduanya, humas dan pers, saling tergantung dan saling membutuhkan. Tanpa bantuan dan dukungan pers, sulit bagi humas untuk menjalankan kegiatannya secara ideal. Untuk mendapatkan bantuan dan dukungan pers tersebut, perlu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. penulis tertarik untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan humas hubungan harmonis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta persepsi pers terhadap kegiatan humas Hotel Indonesia maka humas Berdasarkan situasi di atas, membahas Hotel Indonesia untuk membina pers, kalangan dalam membina hubungan dengan pers tersebut. Guna menunjang terpenuhinya informasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, penulis mengadakan penelitian dengan mengadakan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari Hotel Indonesia yaitu Manajer Humas, Asisten Manajer Humas dan Analis Pemasaran. Penulis juga mewawancarai sepuluh wartawan dan editor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas Hotel Indonesia dalam membina hubungan dengan pers terutama penulis teliti melalui kegiatan-kegiatan Pemberian Penerangan, Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Pembinaan Hubungan Antar Pribadi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya penulis teliti melalui kedudukan humas dalam struktur organisasi, kebijaksanaan manajemen humas menghadapi pers, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki humas serta sistem informasi pada Hotel Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa humas Hotel Indonesia belum melaksanakan kegiatan kegiatan kalangan pers secara optimal harmonis antara perusahaan dengan pembinaan hubungan dengan sehingga hubungan yang kalangan pers belum sepenuhnya tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan Hotel Indonesia serta humasnya adalah : Divisi Humas Hotel Indonesia sebaiknya dirubah menjadi suatu Corporate PR yang kedudukannya sejajar dengan fungsi fungsi lini di Hotel Indonesia sehingga humas dapat lebih mengoptimalkan fungsi stafnya dan kegiatan-kegiatan kehumasannya, termasuk yang berkaitan dengan pers. Sebaiknya Hotel Indonesia mulai menerapkan desentralisasi. - Sebaiknya Hotel Indonesia mulai menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga mempermudah pengolahan data dan pengambilan keputusan serta menunjang fungsi humas sebagai suatu pusat informasi. Sebaiknya humas meningkatkan kemampuan diri dan stafnya di bidang kehumasan, termasuk kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membina hubungan dengan pers."

"Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

---

This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit"

"ABSTRAKDari sejarah perjalanan pers dan tindakan penertiban terhadapnya, terlihatlah bahwa jika berhadapan dengan penguasa, pers kita dinilai sangat hati-hati dalam mengemukakan fakta dan opininya. Sebaliknya dalam kasus-kasus yang bersifat pribadi, pers kita kadang-kadang dapat dinilai terlalu berani dan secara yuridis sering kurang dapat dibenarkan. Atas dasar hal-hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang teori-teori pers yang ada di dunia, dan penerapannya di Indonesia, mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan menurut Undang-undang Pers (UU No. 21 Tahun 1982); memperoleh gambaran secara mendalam tentang penyelesaian kasus-kasus delik pers oleh pengadilan; mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah melakukan tindakan pembreidelan / pembatalan SIUPP ; mendapatkan data tentang persepsi wartawan terhadap penyelesaian kasus-kasus pidana pers oleh Pengadilan; mendapatkan data tentang persepsi wartawan terhadap pembreidelan / pembatalan SIUPP"

"Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang pengadilan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, ahli hukum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Hasil penelitian menyarankan adanya penelitian sosiologis lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dihubungkan dengan penyebutan identitas tersangka dan terdakwa; saran bagi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia agar menyusun aturan yang lebih rinci mengenai privasi yang boleh diberitakan dan kepentingan umum yang menjadi pengecualian dari penghormatan terhadap privasi seseorang; saran bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga pers, agar saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain; dan saran bagi pers agar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana secara khusus.

---

Until now there is not a compilation of laws and ethics for the Indonesian press in reporting the criminal justice process. So the scattered laws have given some problems for the press in knowing their rights and duties. Therefore the main problem which is discussed in this thesis is about the press laws and ethics with their compilation. The further discussion is more focused on the laws and ethics for the press in reporting the privacy of the persons who are involved in the criminal justice process, and the laws and ethics for the press in making the direct broadcasting from the criminal court. This research used analytic descriptive interpretation by using the library books and sincere interviews with the resource persons. The researcher collected the primary data through the literary study and got the secondary data by a sincere interview with the journalists, the press company, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, the law experts, the lawyers and the family of the victim. The result of this research suggests a further sociological research about the application of the principle for the innocent presumption which deals with the identity of the accused. The other suggestions are directed to the Dewan Pers and Komisi Penyiaran Indonesia to arrange the more detailed rules about the privacy which are allowed to be broadcasted for the respect of privacy and the criteria which can be excluded for the public interest. The persons who are concerned with the criminal justice process, including the journalists are suggested to be more understanding and cooperative with each other in dealing with their laws and ethics professions. Finally the journalists are suggested to follow a professional education which includes particularly about the broadcasting of the criminal justice process as one of the subjects."