Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACTGeneral Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification)."

"This research aim to determine the commodity of fetishism in political advertisement which used by the mayor candidates of Bengkulu city who entered into the second round in the regional election in bengkulu, 2012. Using a qualitative approach, the data were collected through observation and deep interviews. In addition, a political advertisement w9s also considerably important as a data, it was taken from printed and electronic media at both local and online media. The informants in this research were the voters in the city of Bengkulu who have used their right of vote to choose one of the candidates for mayor of Bengkulu city. Moreover, the key informants also played important role in this research, they were not only the professionals and political figures but also some of media crews who followed and involved as long as the election process took place. The result showed that the commodity of fetishism in the political advertisement of the mayor candidates who entered into the second round are so prominent and less of creativity. Instead of using some political communication media to increase their image, just some of the candidates who used the advertisement as an advertising media. Furthermore, among four of political communication media, such as organizational, interpersonal, mass media and group of interest, almost all candidates who advertised themselves in the official released of KPU did not use all of the political communication media, as a result there are no significant and dramatic advertisement made by the candidates."

"Mekanisme penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik penyelenggarapemilu dalam Pemilu Kepala Daerah tidak memiliki pengaturan yang jelas dalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, baik mengenai pelanggaran itu sendiri, mekanismepenyelesaiannya, dan berbagai pengaturan lainnya. Dalam pelaksanaan Pemilu kepaladaerah ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dalam penyelenggaraanPemilu kepala daerah tahun 2010 yang dilaksanakan di sebanyak 244 Daerah baik ituProvinsi dan Kabupaten/Kota ditemukan sebesar 1179 pelanggaran administrasi, 572pelanggaran pidana, dan 35 rekomendasi kode etik dari Bawaslu. Hal yang serupaadalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2010 yangdilaksanakan di sebanyak 244 daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010menerima permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah sebanyak 230permohonan. Banyakanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukadasebagaimana data tersebut semakin menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Indonesia pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan karenapenuh dengan berbagai bentuk pelanggaran baik itu administratif, pidana maupun kodeetik. Lembaga peradilan hadir untuk menangani pelanggaran-pelangaran Pemilu kepaladaerah berdasarkan kesadaran bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dengansendirinya menjamin peningkatan kualitas negara hukum dan demokrasi tanpamelakukan evaluasi dan perbaik terhadap mekanisme dan sistem Pemilu Kepala Daerahtersebut. Dalam konteks pemilukada sebagai sebuah pelaksanaan negara hukum, makaseluruh pelaksanaan pemilukada harus dimaknai juga sebagai bagian dari penguatansebuah sistem hukum. Namun yang menjadi kendala hingga saat ini adalah PemiluKepala Daerah yang hampir selalu bermasalah tidak diimbangi dengan lembagaperadilan yang dapat secera efektif menyelesaikan segala permasalahan, dikarenakanlembaga peradilan yang ditugaskan dalam undang-undang untuk menyelesaikanpersoalan Pemilu Kepala Daerah adalah lembaga peradilan biasa bukan lembagaperadilan khusus. Sehingga penyelesaian pelanggaran berlarut-larut dan kepastianhukum tidak terjamin. Sehingga pelaksanaan Pemilu kepala daerah masih sulit dalammewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yangberkualitas.

---

The mechanism of handling criminal offences, the Administration and the organizers of

the election code of conduct in The Direct Election of District Head does not have a

setting that is clear in Law Number 32 of 2004 about Regional Governments as

amended several times, the last by Act No. 12 of 2008 about the second amendment in

the Law Number 32 of 2004 concerning Regional Governments, both regarding the

violation itself, settlement mechanisms, and various other settings. In the

implementation of The Direct Election of District Head as well as many violations as

well as in organizing regional head Election in 2010 were held in as many as 244

Regional both province and Kabupaten/Kota found of 1179, 572 administrative

violations a criminal offense, and 35 recommendations code of ethics from Bawaslu.

A similar thing is that in the conduct of The Direct Election of District Head in 2010

were held in as many as 244 of the area, the Constitutional Court during the year 2010

receiving the petition for lawsuit disputes election results head area as much as 230

petition. Banyakanya violations that occur in the data as pemilukada increasingly

confirms that the Election Officer and Deputy Head of the region in Indonesia at the

moment still far from a sense of Justice because it is filled with various forms of

violation of the administrative, criminal and code of ethics. The judiciary is present to

handle infringement infringement-Election districts based on the realization that the

implementation of such Elections does not by itself guarantee improved quality of legal

State and democracy without doing evaluation and perbaik of mechanism and system of

The Direct Election of District Head. In the context of the implementation of the State

as a The Direct Election of District Head law, then the implementation must also The

Direct Election of District Head is meant as part of a strengthening of the legal system.

But the obstacles to date was Election regional Head is almost always in trouble are not

offset by the judiciary that can effectively resolve any secera problems, since the

judiciary is assigned in legislation to resolve the question of the election of the head of

The regular judiciary is not the Election Court. So the resolution of protracted violation

and legal certainty is not guaranteed. So the implementation of The Direct Election of

District Head are still hard in realizing the implementation of democratic elections and

produces a quality leader"

"Kepemimpinan Kepala Daerah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya. Reformasi birokarsi sudah menjadi program pemerintah selama lebih dari satu dekade ini. Namun hasil dari reformasi birokrasi ini masih belum memuaskan, yang terjadi justru banyak Kepala Daerah yang tersangkut dalam perkara korupsi. Salah satu penyebab dari hal ini, adalah karena mahalnya biaya sejak Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti proses Pemilukada maupun setelah menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga sistem Pemilukada saat ini cenderung menghasilkan Pemimpin Transaksional, bukan berarti transaksi yang menawarkan visi, misi, dan program yang baik, tetapi cenderung terjadi transaksi jual beli kekuasaan."