"Masa-masa keemasan perbankan yang dimulai tahun 1988 menjadi kenangan yang manis ketika tanpa dinyana - nyana 10 tahun kemudian terjadilah krisis yang meluluhlantakkan Perbankan Indonesia. Tindakan pemerintah untuk membekuoperasikan 16 bank pada bulan November 1997 tanpa adanya jaminan atas simpanan, membuat kepercayaan masyarakat jatuh pada titik nadir. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank run. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari fenomena flight to quality dan flight to safety dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen/bank yang lebih aman baik itu di dalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance membuat turunnya kepercayaan ini bertambah parah.
Krisis yang terus berlanjut membuat kredit macet perbankan menggunung. Diiringi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok drastis, maka modal bank menjadi negatif. Pemerintah telah memilih Program Rekapitalisasi Perbankan yang menjadi keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia awbagai salah satu solusinya.
Program rekapitalisasi yang memakan biaya ratusan triliun (lDR 430,4 triliun) ternyata membawa rombongan masalah berikutnya yaitu dampak finansial yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak dikatakan pemerintah telah terjebak dalam solusi bermasalah ini. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti mengenai masalah tersebut. Pemerintah perlu memeras otak agar tidak terjadi default (gagal bayar) atas pokok dan bunga Obligasi Rekapitulisasi yang jatuh tempo. Kemungkinan default perlu dihindari karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Country Risk Indonesia akan makin buruk dan akan dijauhi oleh para Kreditur.
Di lain pihak Bank A sebagai salah satu bank rekap tidak tinggal diam berpartisipasi dalam pengelolaan eksposure Obligasi Rekapitalisasinya (OR). Dengan perencanaan yang matang pada saat merger didukung oleh strategi yang jitu, Tujuh puluh persen OR yang dimiliki telah berkurang 70% hingga 31 Desember 2002. Begitu pula eksposure OR telah berhasil diturunkan dari 76% menjadi 33% dibandingkan Total Aset.
Pengelolaan tersebut berupa pembayaran kewajiban kepada BPPN dengan menggunakan OR, pembayaran kewajiban kepada Pihak ke-3 dengan menggunakan OR, penjualan ke pasar guna menutup rasio likuiditas dan Posisi Devisa Netto, meningkatkan hasil im estasi (enhanced yield), dan penerbitan reksadana yang dapat dijadikan ajang pemerataan pendapatan rakyat.
Tentu saja Bank A tidak bisa berjalan sendirian. Bank-bank lain pun perlu dilibatkan. Oleh karenanya dibutuhkan platform bersama yang benar-benar disepakati oleh masing-masing pihak yang berwenang dalam merah birunya raport perekonomian negara ini."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
