Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya keinginan Pemda Provinsi Kepulauan Riau yang menghendaki suatu jaringan telekomunikasi terpadu yang dapat menghubungkan seluruh Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Provinsi dan dapat digunakan untuk menunjang dan sebagai sarana telekomunikasi internal Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai konsep pembangunan wilayah Propvinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri, perdagangan dan pariwisata terdepan di Indonesia, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan efektif. Pemilihan teknologi transmisi yang sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau disasarkan atas analisa kelayakan investasi menggunakan metode Benefit Cost Ratio memudahkan dalam perencanaan pemilihan pembangungan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang akan menghubungkan seluruh kabupaten / kota dengan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan teknologi transmisi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yakni menggunakan gabungan antara transmisi gelombang mikro dan transmisi VSAT.

---

Since there is a demand from Kepulauan Riau Province to crate network telecommunication, connecting all capital cities of province which can be used as telecommunication facility internally in Kepulauan Riau Province. As a development concept of Kepulauan Riau Province to make their area as industrial trading and tourism object, advanced telecommunication structure are needed. Choosing proper transmission technology compared to geographic condition of Kepulauan Riau Province based on Benefit Cost Ratio method to make planning development of infrastructure telecommunication easier. The best options to connect all of all in Kepulauan Riau Province based on geographic condition is to use combination between VSAT transmission and microwave transmission."

"Saat ini, kesadaran atas kebenaran suatu alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan semakin meningkat seiring dengan sikap kritis yang dilakukan baik oleh konsumen ataupun produsen terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi tersebut. Lalu bagaimana dengan pelayanan kemetrologian yang dilakukan guna menunjang tuntutan dari pasar tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metrologi terhadap perekonomian dan apa saja yang menjadi penghambat dalam peningkatan mutu pelayanan kemetrologian di provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan dua analisa dimana analisa pertama dengan simulasi perbandingan dari provinsi di wilayah Sumatera dengan melihat kontribusi metrologi terhadap perekonomian dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya dan analisa kedua dengan menggunakan waktu kebutuhan untuk mengetahui jumlah aktual tenaga penera dari data jumlah alat ukur yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau, lalu dalam mengetahui kelayakan dari suatu rencana digunakan metode Analisis Manfaat Biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) peranan metrologi dalam perekonomian sangat besar; (2) jumlah tenaga penera provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang dan perlu dilakukan penambahan guna meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan; (3) manfaat yang diberikan dari penambahan tenaga penera di provinsi Kepulauan Riau sangat layak untuk dilakukan.

---

Nowadays, awareness of the truth of a measuring instrument used in trade transactions are increasing with the critical stance taken either by the consumer or the manufacturer of the measuring instruments used in the transaction. And what about the metrology services performed to support the demands of the market, the study aims to determine how much influence metrology on the economy and what are the barriers to improving quality of care in the province of Riau Islands metrology. This study used two analyzes where the first analysis by simulation comparison of provinces in Sumatera to view metrology contribution to the economy by the number of available resources and second analysis needs to know the actual penera manpower time requirement in order to figure out the number of ideal penera province Riau Islands, and in knowing the feasibility of a plan to use Cost benefit Analysis method. Based on the survey results revealed that: (1) the role of metrology in the economy is very large, (2) the amount of force applica Riau Islands province is lacking and needs to be added in order to improve the quality of services provided, (3) the benefits provided from the addition of power applica in the province of Riau Islands is very feasible."

"Penelitian ini membahas tentang tingkat risiko banjir dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahaya banjir, keterpaparan banjir, dan kerentanan banjir. Wilayah penelitian berada di Kota Tanjungpinang dengan fokus hanya di kelurahan tergenang banjir di Kota Tanjungpinang dimana terdapat 11 kelurahan tergenang banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skoring dan overlay. Dari hasil survei lapang, 2022, wilayah banjir dengan kedalaman banjir antara 30-90 cm mendominasi wilayah penelitian. Lama banjir <=3 jam dengan frekuensi kejadian tunggal dalam 1 tahun kejadian cenderung terjadi di wilayah penelitian. Bahaya banjir di Kota Tanjungpinang didominasi oleh tingkat bahaya banjir yang berada pada kelas rendah dengan luas 241 Ha. Keterpaparan banjir didominasi oleh kelas keterpaparan sedang dengan luas sebesar 97 Ha. Sedangkan untuk kerentanan didominasi oleh kerentanan yang berada pada kelas tinggi. Banjir di Kota Tanjungpinang umumnya disebabkan karena luapan dari parit atau drainase di sekitar area permukiman yang padat penduduk. Risiko banjir pada kelas tinggi memiliki luas wilayah 48 Ha dimana pada umumnya wilayah tersebut berada di morfologi yang mendekati dengan pesisir pantai di barat wilayah penelitian yang meliputi Kelurahan Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Barat.

---

This study discusses the level of flood risk where the variables used in this study include flood hazard, flood exposure, and flood vulnerability. The research area is in Tanjungpinang City with a focus only on flooded sub-districts in Tanjungpinang City where there are 11 flooded sub-districts. The method used in this research is scoring and overlay. From the results of the field survey, 2022, flooded areas with flood depths between 30-90 cm dominate the study area. Flood duration <= 3 hours with a single incident frequency in 1 year tends to occur in the study area. The flood hazard in Tanjungpinang City is dominated by the level of flood hazard which is in the low class with an area of 241 Ha. Flood exposure is dominated by the moderate exposure class with an area of 97 Ha. Meanwhile, vulnerabilities are dominated by vulnerabilities that are in the high class. Floods in Tanjungpinang City are generally caused by overflow from ditches or drainage around densely populated residential areas. Flood risk in the high class has an area of 48 Ha where in general the area is in a morphology close to the coast in the west of the study area which includes Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, and Tanjungpinang Barat Villages."

"Unmet Need adalah Pasangan Usia Subur yang sudah mempunyai keinginan untuk mcmbatasi atau menjarangkan kelahiran berikumya 2 tahun atau lebih, tetapi belum memakai kontrasepsi. Kelompok unmet need merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap KB dan TFR. Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau unmet neednya masih tinggi, untuk itu perlu diketahui detenninannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil perempuan/is1:eri yang unmet need spacing dan limiting sena falctor-faktor yang mempengaruhi unmet need tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data mentah SDKI 2007, menggxmakan program Statistical Package for Social Science version 16.0. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan statistik model regresi multinomial logit serta wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Dari 1.136 responden, yang unmet need spacing 6 % dan 5 % unmet need limiting, sisanya tidak unmet need. Analisis deskxiptif menggambarkan bahwa akses ke tempat pelayanan dan penolakan tokoh agama/adat tidak menjadi masalah untuk unmet need. Persentase unmet need ber KB untuk penjarangan keiahiran lebih tinggi pada perempuan yang tidak be1'KB karena alasan kontrasepsi terlalu mahal, adany penolakan suami/responden, alasan kesehatan/takut efek samping, responden umur muda dan tamat SMA keatas, suami tamat SMP dan jumlah anak lahir hidup kecil dan sama dengan 2. Persentase unmet need berKB untuk pembatasan kelahiran lebih tinggi pada perempuan yang tldak berKB karena alasa kontrascpsi terlalu mahal, suami atau isteri menolak KB, mengalami masalah kesehatan/takut efek samping, usia 40 - 49 tahun, isteri dan suarni tidak sekolah, jumlah anak lebih dari dua tidak adanya kunjungan dari petugas KB. Analisis Inferensial menunjukan bahwa falctor-iiaktor yang mempengaruhi perernpuan/isteri dengan unmet need spacing adalah kontrasepsi yang terlalu mahal, adanya penolakan suami/responden, aiasan kesehatan/takut efek samping dan umur responden yang muda. Sodangkan untuk unmet need limiting, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah anak lahir hidup, lcunjungan petugas KB, kontrasepsi yang terlalu mahal dan alasan kesehatan/takut efek samping.

---

Unmet need is couple of child bearing age who don't want to get pregnant for at least 2 years but not using contraception as a birth control. Unmet need was one of many components which influenced the demand of community to birth control and total fertility rate (TPR). Rate of umnet need in Sumatera Barat, Riau and Kepulauan Riau was still high so that the determinant of it must be recognized. The pinpose of this research was to get a profile of urmiet need spacing and limiting among those couples of child bearing age and to investigate the factor influenced to unment need.

The data used in this research was Indonesia Demographic and Health Survey 2007, with the software used in data processing was Statistical Package for Social Science Version 16.0. The method used in this research was descriptive analysis, multinomial logistic and interview with MUI, LKAAM.

Among 1.136 respondent, prevalence unmet need spacing and limiting were 6 percent and 5 percent. Result of descriptive analysis showed that ditiiculty in acces and rejection of prominent figures did not influenced unmet need.

Prevalence of unmet need spacing were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, young age, level of education at least senior high school, had a husband with at least junior high school educated, had maximum two children. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, 40-49 years of age, not educated, had more than two children, not visited by official of birth control.

Inferential analysis showed that unmet need for birth control were high to those women who said that contraception was costly, husband or wife refused contraception, afraid of side eiect of contraception and young age. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were visited by oiificial of birth connol, had at least three children said that contraception was costly and afraid of of side eiect of contraception."

"ABSTRAKMasih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnyaanggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belummaksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOKdalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan OperasionalKesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkankarena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatanlebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatandari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasikepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkananggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjaprogram yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untukmemaksimalkan pencapaian MDGs 2015.

---

ABSTRACTThe persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan andlow areas of public health budget led health centers have not been up in runningthe strategic function. The study was a qualitative research design with casestudies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGsin Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey resultsrevealed that the Operational Health Support not been effective in supporting theacceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?sexpences, greater activity outside the designated program goals MDGs anddeclining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: HealthDepartment to advocate for legislative and executive to maintain and improve thehealth budget, supervise and evaluate the performance of programs financed byBOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of theMDGs by 2015."

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam Tahun 2000-2013. Mengetahui model spasial untuk menggambarkan kondisi perkembangan penutup lahan yang terjadi sekarang (existing) dan proyeksi/prediksi pengembangan Kawasan Perbatasan Kota Batam hingga tahun 2035. Mensimulasikan suatu intervensi kebijakan aspek pendudukan pada model sistem dinamis yang dampaknya pada perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam tahun 2013-2035. Membandingkan peta hasil simulasi dengan kebijakan strategis dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perbatasan Kota Batam, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2035 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem dinamik dan spasial dinamik dengan pendekatan cellular Automata dengan metode regresi logistik dan markov Chain. Di dapatkan bahwa Akibat aktivitas ekonomi dan Penduduk maka lahan terpakai akan bertambah. Dari hasil terlihat perubahan pola alokasi lahan positif (bertambah) terjadi pada lahan terbangun. Sedangkan perubahan negatif (berkurang) terjadi pada lahan pertanian. dan hutan lindung. Kawasan Perbatasan Kota Batam terdapat perbedaan yang cukup signifikant dari kedua skenario. Secara spasial prediksi kebutuhan lahan dan tutupan lahan di kawasan perbatasan Kota Batam akan menjadi terkendali dengan diimplementasikannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2014-2035.

---

The aims of this study is to determine changes in border area of Batam city in 2000-2001. Knowing the spatial model to describe the development of land cover condition that exist and also the development prediction of border areas in Batam city until 2035. Simulation of an occupation aspect of policy interventions on the dynamic system models which impacting land cover changes in the border area of Batam city in 2013-2035.

Comparing the simulation results map with the strategic policy on Referral of Regional Spatial Plans (RTRW) at Batam city borders area, which can be used to predict land use in 2035 with free scenario and RTRW scenario. In this study, a dynamic and spatially dynamic system with cellular automata approach with logistic regression and markov chain methods are used.

The result shows that the effect of economic and population activity have a linearity with the increasing level of land use. Also, there is a changes of allocation patterns of positive lands (increase) on undeveloped land. Whereas negative changes ( decrease ) occur on agricultural land and protected forest. There is significant difference of both scenario in borderland area of Batam city. Spatially, the prediction of land requirement and land cover in borderland area of Batam city could be controlled by the implementation of Referral of Regional Spatial Plans in 2013-2035."

"ABSTRAKFenomena kejahatan tidak hanya terjadi di wilayah daratan, namun udara dan laut pun dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan. Fenomena kejahatan juga tidak hanya terjadi pada cakupan wilayah lokal suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan dalam wilayah internasional. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan fenomena kejahatan di wilayah laut, seperti halnya fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut yang terjadi di wilayah perairan provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terjadi. Penyelundupan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab penyelundupan seperti kondisi geografis, lemahnya pengawasan, adanya keterlibatan warga lokal serta kemampuan pelaku terhadap melakukan kejahatan penyelundupan. Keempat faktor tersebut dibangun berdasarkan studi literatur serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai terjadinya aktvitas penyelundupan melalui jalur laut. Hal ini mengakibatkan fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut masih terus terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

---

ABSTRACT

Crime phenomenon occurs not only on land, but air and sea area can also be a subject to crime space. Transnational regions are susceptible to crimes, not limited to the local region of a country. In this thesis, the author attepts to describe the criminal phenomenon on sea sector, such as smuggling through sea terrains that happened in Riau Islands territorial waters that still exist to this day. Smuggling is common and interminable due to several factors, such as geographical conditions, lack of supervision, the involvement of the local citizens, and the capability of the perpetrators towards the act. These factors are built based on literature studies and previous researches regarding smuggling activities through the oceanic track. This causes the status of smuggling through the sea is still ceaseless and ongoing to this date in Riau Islands."