Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAir merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya telah dijamin oleh kontitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi : ?Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.? Sejak awal pendiri negara ini telah menyadari perlunya penyediaan air dijamin dalam kontitusi yang merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negara. Sistem dan fasilitas penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk/kategori infrastruktur publik/umum yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia. Oleh karena itu salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan air bersih adalah dengan rencana menambah pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih baru, yaitu dengan melibatkan peran pihak swasta, melalui pola kerjasama. Selain itu fakta di lapangan juga menunjukkan sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari Saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran limbah (domestik dan industri) di beberapa titik di daerah Cibeet dan Bekasi serta adanya fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang Saluran Tarum Barat. Tetapi secara rata-rata, debit pasokan minimum air baku dapat terpenuhi oleh Perum Jatiluhur (PJT) II sebagai pemasok air baku ke Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pejompongan, Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pulo Gadung. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Perum Jatiluhur (PJT) II dan Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Departemen Pekerjaan Umum adalah melakukan upaya peningkatan kehandalan pasokan air baku melalui pembuatan shypon di beberapa titik untuk mereduksi pencemaran dan normalisasi aliran Saluran Tarum Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dilalui oleh Saluran Tarum Barat. Penelitian ini ditujukan untuk mencari bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta yang paling tepat untuk pembangunan dan pengoperasian Sistem Pelayanan Air Bersih. Dalam penelitian hanya membandingkan bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta antara Build Operate Transfer (BOT) dengan Design Build Leased (DBL).

---

ABSTRACT

---

Water is a basic human need whose existence has been guaranteed by the Constitution under the basic laws year 1945 Act 33, paragraph 3 which reads ""The earth and water and natural resources contained therein controlled by the state and used as much as possible for the benefit of the people?. Since the early founders of this country has realized the need for water supply is guaranteed in the constitution which is the social contract between government and citizens. The system of water supply installations is one of the forms or categories of public infrastructure and necessary general to the satisfaction of basic needs of human social and economic development. One of the provincial DKI Jakarta Government policy in an effort to improve the quality of water services is improve the development of the infrastructure of fresh water, with the participation of the private sector through a model of cooperation plans. The facts in the field have also shown a loss of quality raw water from the West Tarum Channels because of pollution of waste (domestic and industrial) at some point in Cibeet and Bekasi and fluctuations in raw water supply, especially the raw water flow decreases during the dry season due reducing deepness of water at some point along the West Tarum Channel. But on average, a minimum flow of raw water supply loaded by public companies Jatiluhur (PJT) II as a supplier of raw water to the Installation of Water Management (IPA) Pejompongan, Installation Management Water (IPA) Buaran and Installation Management Water (IPA) Pulo gadung. Concrete steps undertaken by a public company Jatiluhur (PJT) II and the Government in this regard is the Directorate General of Water resources (SDA) Department of Public Works to improve the reliability of the raw water supply by making shypon at some point to reduce pollution and channel normalization West Tarum Channel flow in cooperation with local government channels through which the West Tarum Channel. The research is intended to seek the form of Public-Private Partnership more appropriate for the construction and operation of water service systems. The only study comparing Public-Private Partnership between the Build Operate Transfer (BOT) and Design Build Leased (DBL) forms."

"[Proyek penyediaan air bersih curah/bulk water termasuk salah satu proyek infrastrukturyang dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS). Usulan terhadap proyek ini sudah mulai dimasukkan ke dalam PPP book2010 - 2014, tetapi sampai saat ini, proyek penyediaan air bersih curah/bulk water belumada yang berhasil di implementasikan.Analisa terhadap proyek penyediaan air bersih curah/bulk water dengan skema KerjasamaPemerintah dan Swasta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Teknis serta Aspekkeuangan dan Ekonomi.Hasil dari analisa aspek teknis semua aspek sudah terpenuhi, namun perlu di optimalisasi.Hasil dari analisa keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak, karena nilai IRR8,10% < potongan rata-rata 12 % dan nilai NPV sebesar -28,648,046 USD < 1. Analisaekonomi menunjukkan secara ekonomi, proyek ini "layak". Nilai EIRR adalah 19.14% danENPV sebesar Rp. 631.751 juta. Dari analisis sensitivitas, bagian yang sensitif dariinvestasi ini adalah Kenaikan CAPEX akan menurunkan nilai Economic Internal Rate ofReturn dan Economic Net Present Value dari proyek secara signifikan. Peningkatan Opexberpengaruh signifikan pada rasio biaya EIRR dan manfaat proyek.Kata kunci : (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Air Bersih Curah, NPV, IRR, ENPV,EIRR), Bulk water supply projects including one of the infrastructure projects undertaken incooperation between government and the private sector in the scheme of the Public PrivatePartnership (PPP). The proposal for this project has begun to put into PPP book 2010-2014, but until now, the project of bulk water supply no one has successfully implemented.Analysis of the project of water supply of bulk / bulk water with the Public PrivatePartnership scheme is focused on two (2) aspects, as well as the technical aspects of thefinancial and economic aspects.Results of the analysis of the technical aspects all aspects are met, but it is necessary in theoptimization. The results of the financial analysis shows that the investment is not feasible,because the value of IRR 8.10% < discount rate of 12% and NPV of -28,648,046 USD <1.The economic analysis shows economically, the project "feasible". Value is 19.14% EIRRand ENPV Rp. 631 751 million. From the sensitivity analysis, a sensitive part of this is theincrease in CAPEX investment will lower the value of Economic Internal Rate of Returnand Economic Net Present Value of the project significantly. Improved Opex significanteffect on the ratio of costs and benefits of the project EIRR]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalammelakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan sektoral yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri.Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, skema KPS yang digunakan dalam proyek-proyek NCICD telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai KPS serta arah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang diatur di dalamperaturan sektoral untuk masing-masing proyek. Kemudian diketahui juga bahwa proyek-proyek NCICD terikat dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta kepemilikan aset yang terdapat dalam peraturan sektoral masing-masing proyek, sehingga perencanaan proyek-proyek tersebut tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the form of Public Private Partnership (PPP) in the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) project planned by the Government of Indonesia, as well as legal review of sectoral regulations in Indonesia in charge of NCICD projects against the PPP scheme used in the project. References used in the review are sectoral regulation in the form of laws, government regulations, presidential regulation, or ministerial regulation. Based on the legalreview that have been made to these regulations, the PPP scheme used in NCICD projects has been in line with the provisions of the PPP and policy direction desired by the Indonesian government for infrastructure development regulated in the sectoral regulations for each project. Then from the review also known that NCICD projects bonded by the rules relating to financing, technical planning, construction, operation and maintenance, and assets ownership contained in the sectoral regulations of each projects, so that the planning of these projects should not deviate of the provisions contained in the sectoral regulations in Indonesia."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan.

---

This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts."

"ABSTRACTHigh Speed Train Project has been one of the key transportation system being developed and constructed all around the world, both in economically developing country or the already advanced one. High-Speed Train functions primarily as a way to relief congestion, increase the amount accessibility, comfortability, and more environmentally friendly transportation system in the determined area in hope of giving an economical boost. PPP is considered to be the best way to share the risks and responsibility of the project specifically related to the funding mechanism, while still keeping the goal of both the public and private sector aligned.

---

ABSTRAKProyek Kereta Cepat telah menjadi salah satu infrastruktur transportasi unci yang telah dikembangkan di seluruh dunia, baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Kereta cepat itu sendiri berfungsi khususnya untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan dan alternaif transportasi yang lebih ramahlingkungan serta pertumbuhan ekonomi di area-area yang dipengaruhinya. Dalam mewujudkan hal tersebut Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah cara terbaik untuk melakukan pembagian risiko dan tanggung jawab antara pemangkukebijakan terkait terutama dalam scenario pembiayaan yang ada."

"Salah satu permasalahan krusial Jakarta adalah pemenuhan kebutuhan air yang terus meningkat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur Water Supply Project (WSP) dengan memanfaatkan limpasan air dari PRASTI Tunnel. Pembangunan infrastruktur WSP PRASTI Tunnel diproyeksikan menghabiskan dana Rp 3,8 triliun dengan nilai Rate of Return (IRR) 9,8%. Nilai IRR yang berada di bawah Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP sebesar 17-18% mengakibatkan tidak ada investor yang mau terlibat dalam proyek ini, sehingga dibuatlah inovasi skema finansial dan kelembagaan WSP PRASTI Tunnel berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

---

One of crucial problems in Jakarta is meeting the needs of water. One of solution of this problem is infrastructure development of Water Supply Project (WSP) by utilizing water runoff from PRASTI Tunnel. WSP Tunnel PRASTI infrastructure development projected to cost Rp 3.8 trillion, with the Rate of Return (IRR) of 9.8%. IRR values under the Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP 17-18%, resulting in no investors who want to get involved in this project, which comes to innovation of financial and institutional scheme of WSP PRASTI Tunnel based on Private Partnership (PPP)."