Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181927 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdul Qodir
"Penelitian tentang 'Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat' ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan.
Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga.

Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare.
This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants.
Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it.
Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution.
"
Depok: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T29286
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyudi Rakib Apryarsah
"Penelitian ini membahas tentang dinamika politik dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian di DPR RI periode 2014-2019. Teori Kebijakan Publik dari William Dunn digunakan untuk menganalisa masalah perumusan RUU Perkoperasian setelah UU Koperasi No. 17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan undang-undang untuk mengatur tentang koperasi. Namun DPR 2014-2019 akhirnya tidak berhasil mengesahkan RUU Perkoperasian karena ada penolakan dari fraksi-fraksi DPR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan penelusuran data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah pada tahapan perumusan RUU Perkoperasian 2014-2019, terdapat pertarungan kepentingan politik antar fraksi di Komisi VI DPR RI, khususnya oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan substansi materi tentang Dekopin dan sumber pembiayaannya dan Fraksi PDIP yang menolak substansi tersebut dicantumkan di dalam RUU Perkoperasian. Penolakan RUU Perkoperasian selain berasal dari dalam fraksi, juga ada penolakan dari elemen non pemerintah seperti praktisi, pakar, akademisi koperasi dan organisasi masyarakat sipil. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada perumusan RUU Perkoperasian walau berupaya mengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena sudah tidak dianggap sesuai dengan aktivitas perkoperasian saat ini, terdapat kepentingan secara pragmatis oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan Dekopin beserta sumber pembiayaannya yang berasal dari negara. Namun, terdapat penolakan terkait substansi materi tersebut di dalam RUU Perkoperasian oleh Fraksi PDIP, pelaku perkoperasian dan organisasi masyarakat sipil sehingga RUU Perkoperasian batal disahkan pada periode 2014-2019.

This study discusses the political dynamics in the process of formulating the Cooperative Law in the DPR RI for the 2014-2019 period. Public Policy Theory from William Dunn is used to analyze the problem of the formulation of the Cooperative Bill after the Cooperative Law no. 17 of 2012 was canceled by the Constitutional Court so that a law is needed to regulate cooperatives. However, the 2014-2019 DPR finally failed to ratify the Cooperative Bill because there was a rejection from the DPR factions. This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely in-depth interviews and secondary data searches. The findings of this study are that at the stage of formulating the 2014-2019 Cooperative Bill, there was a battle of political interests between factions in Commission VI DPR RI, especially by the Golkar Party faction who fought for the substance of the material regarding Dekopin and its funding sources and the PDIP faction which rejected the substance being included in the Cooperative Bill. The rejection of the Cooperative Bill, apart from coming from within the faction, was also rejected by non-government elements such as practitioners, experts, cooperative academics and civil society organizations. The conclusion of this research is in the formulation of the Cooperative Bill even though it seeks to replace Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives because they are no longer considered in accordance with current cooperative activities, there is a pragmatic interest by the Golkar Party faction that fights for Dekopin and its funding sources originating from the state. However, there was a rejection regarding the substance of the material in the Cooperative Bill by the PDIP faction, cooperative actors and civil society organizations so that the Cooperative Bill was canceled for the 2014-2019 period."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alta Mahandara
"Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it’s essence or not.
The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25120
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Maryuni
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S20014
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Universitas Indonesia, 2002
S23721
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Drajad Agung Priyohutomo
"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25071
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfikar Ramadhan
"Sistem Koperasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diperkenalkannya Koperasi Multi Pihak (KMP) dalam Permenkop 8/2021. Skripsi ini mengeksplorasi penerapan dan implikasi KMP di Indonesia, dengan fokus pada kategorisasi anggota dan mekanisme pemungutan suara yang unik. Berbeda dengan koperasi konvensional, KMP mengintegrasikan beberapa kategori anggota, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pemungutan suara. Peraturan tersebut mengatur pemungutan suara berjenjang, namun kurang detail, mendorong analisis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan solusi. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa yang dimaksud dengan KMP di Indonesia, Quebec, Perancis, dan Inggris, dan bagaimana penerapannya? Kedua, bagaimana bentuk KMP dapat diterapkan di Indonesia? Metode penelitian doktrinal digunakan, menekankan pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan teori-teori terkait Hukum Koperasi, dikaji melalui berbagai undang-undang dari berbagai yurisdiksi. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep KMP di Indonesia, diperkenalkan melalui Permenkop 8/2021 dan menunggu konsolidasi melalui RUU Koperasi, memungkinkan berbagai kelompok membentuk KMP, dengan aspek tata kelola yang diatur internal, menimbulkan pertanyaan implementasi. Meskipun KMP sejalan dengan prinsip kekeluargaan di Indonesia dan mengizinkan kepentingan investor, gagasan ini memerlukan keseimbangan kepentingan kolektif dan pembatasan pengaruh pihak ketiga, menyoroti perlunya sinkronisasi dengan prinsip-prinsip koperasi tradisional. Rekomendasinya mencakup tindakan hukum untuk membatasi pengaruh pihak ketiga melalui pemungutan suara proporsional atau pembagian kursi Pengurus proporsional, dengan persentase tertentu dialokasikan berdasarkan kontribusi pekerjaan dibandingkan investasi modal. Langkah-langkah ini harus memastikan tidak ada satu kelompok yang memegang mayoritas suara dalam Rapat Anggota atau kursi Pengurus. Pemerintah dan Parlemen harus menentukan alokasi kursi dan suara secara spesifik untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu, mengikuti prinsip di Perancis, Quebec, dan Inggris.

The Indonesian Cooperative System is undergoing significant developments with the introduction of Multi-Stakeholder Cooperatives (MSC) as regulated by Permenkop 8/2021. This thesis explores the applicability and implications of MSCs in Indonesia, focusing on their categorization of members and unique voting mechanisms. Unlike conventional cooperatives that consist of a single category of members, MSCs integrate multiple member categories, posing challenges in decision-making and voting processes. The regulation stipulates tiered voting ("berjenjang"), but lacks detailed provisions, prompting an analysis of the Draft Cooperative Law (RUU Koperasi) to identify gaps and propose solutions. The research addresses two primary questions: first, what is a Multi-Stakeholder Cooperative in Indonesia, Quebec, France, and the United Kingdom, and how are they implemented? Second, how can the Multi-Stakeholder Cooperative form be applicable in Indonesia? To answer these questions, a doctrinal research method is employed, emphasizing the use of written legal norms, legal principles, and theories related to Cooperative Law, examined through various laws from different jurisdictions. The research concludes that the MSC concept in Indonesia, introduced by Ministerial Regulation Permenkop 8/2021 and pending consolidation through a new Cooperative Law (RUU), allows for diverse groups to form MSCs, with crucial governance aspects regulated internally, raising implementation questions. While the MSC idea aligns with the Indonesian principle of familyhood and permits investor interests, it requires balancing collective interests and limiting third-party influence, highlighting the need for synchronization with traditional cooperative principles. Recommendations include that legal measures must ensure that third-party influence is limited through a proportional vote or proportional distribution of Board of Management (BoM) seats, with a specific percentage allocated based on work contribution over capital investment. These measures must ensure no single group holds a majority in either Members’ Meeting votes or BoM seats. The government and legislature should determine the specific allocation of seats and votes to prevent any group from dominating the cooperative, following principles observed in France, Quebec, and the United Kingdom."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Buku ini berisi undang-undang koperasi, peraturan koperasi, dan keputusan Departemen Transkopemada Jawatan Koperasi di Indonesia."
Djakarta: Departemen Tranmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa , 1961
K 334 IND b
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>