Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam kasus-kasus tertentu telah memenuhi asas-asas tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan normatif dengan data yang dipakai adalah putusan Pengadilan Pajak yang bersifat yurisprudensi selama tahun 2007. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam hal terjadi pertentangan diantara tujuan hukum maka hakim lebih memilih keadilan dan tidak ditemukan adanya tujuan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlunya tujuan kemanfaatan yang direpresentasikan melalui tujuan penerimaan negara menjadi tujuan hukum yang dijadikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara.

---

ABSTRACTThe Thesis explain what tax court decision in cases certain have fulfil law idea principle; justice, certainty and utility. Research use qualitatives-dercriptivenormative aproach with data from tax court yurisprudence at 2007. Research conclude that if dispute among law idea, so justice is best option among others. In this reserach, didn’t be founded utility law idea. So that, researcher suggests that utility law idea necessary become law consideration in tax law decision."

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perbedaan Property Tax dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kepastian Hukum perihal Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan data sekunder, dan menggunakan tipologi penilitian yang bersifat eksplanatoris .Kesimpulan atas permasalahan tersebut, bahwa Property Tax dan Pajak Bumi dan Bangunan memang berbeda.Karena Property Tax ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.Property Tax mencangkup benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pada UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 bahwa hanya terdiri dari bumi dan bangunan sehingga hanya benda tidak bergerak dan berwujud. Asas Kepastian dalam pemungutan pajak seringkali menjadi pemicu dispute, suatu objek pajak akan lebih baik dihitung sesuai dengan peruntukkannya yangmana telah dibuat dalam SIPPT. Karena objek pajak terdiri dua jenis yakni umum dan khusus.Jadi, saran dari hal-hal diatas, seharusnya Property Tax perihal makna dan peruntukkannya lebih diperjelas lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak.Karena masih terdapat kerancuan dalam menfasirkan dan menempatkan Property Tax dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan lebih diperjelas lagi atau disebutkan dalam surat perjanjian atau akta perjanjian dan, perlunya diperhatikan suatu SIPPT objek pajak untuk menentukan besaran NJOPnya karena agar terlaksananya suatu asas pemungutan pajak yakni asas kepastian hukum.Kata kunci :Property Tax, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak, Asas Kepastian.

---

ABSTRACTThis paper will discuss about the difference between Property Tax with Land and Building Tax, and also about the Legal Certainty regarding the objects of Land and Building Tax. This research uses the secondary data method and explanatory research typology method. The conclusion of this paper is that there is a distinction between Property Tax with Land and Building Tax. Since the scope of Property Tax is wider than the Land and Building Tax scope, Property Tax covers the movable and immovable objects, tangible and intangible objects different with the Land and Building Tax which regulated in Law no. 12 Year 1985 jo. Law No.12 of 1994 that consist only the land and buildings, so that it is only includes the immovable and tangible objects. The Principle of Certainty in tax collection is often triggered a dispute , a tax object will be better calculated in accordance with the designation that has been made in SIPPT. Tax object consists of two types, general and specific. So, the suggestion for the problem above is that the Property tax regarding the meaning and the designation has to be more clarified by the Directorate General of Taxes because there are still confusions in defining and placing the Property Tax and Land and Building Tax. Perhaps it can be mentioned in the deed of agreement. Also, the need to consider a SIPPT tax object to determine the scale of NJOP as the implementation of the Principle of Tax Collection which is the Principle of legal certainty.Keywords Property Tax, Land and Building Tax, Objects of Tax, The Legal Certainty"

"Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam sengketa pajak yang terdapat dualitas di tingkat Banding hingga Peninjauan Kembali dan menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasi terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda sejak diberlakukannya SE DJP 121/2010, dan menyajikan data pendukung serta wawancara mendalam untuk menganalisis aspek asas certainty atas regulasi yang berlaku sebelum dan sesudah rezim UU HPP melalui PP 44/2022 dan PMK 41/2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan atas hasil putusan sengketa pajak ada pada level argumentasi Pemohon dan Termohon akibat adanya multi interpretasi regulasi secara horizontal pada tingkat UU. Kemudian atas pemberlakuan aturan teknis terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui PMK 41/2023 telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun atas implementasinya masih perlu diperhatikan lebih lanjut karena pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui penyelenggara lelang belum diatur dengan jelas dalam regulasi terbaru tersebut, sehingga diperlukan konfirmasi atas mekanisme pengenaan ini.

---

The imposition of VAT on the delivery of Foreclosed Collateral by the creditor to the buyer of the collateral has been an industrial taxation issue for years, which is due to the multiple interpretations of the elements of imposing VAT on the delivery of goods. The high number of disputes over this issue which have been filed repeatedly shows that this issue requires legal certainty from a regulatory standpoint. This study aims to analyze differences of opinion of judges in tax disputes where there is duality at the Appeal to Judicial Review level and to analyze aspects of legal certainty in regulations related to the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out using two different Judicial Review decisions since the enactment of SE DGT 121/2010, and presenting supporting data and in-depth interviews to analyze aspects of the certainty principle of the regulations that were in effect before and after the regime of the HPP Law through PP 44/2022 and PMK 41/2023. The results of this study indicate that differences in the results of tax dispute decisions exist at the level of arguments of the Petitioner and the Respondent due to the existence of multiple interpretations of regulations horizontally at the level of laws. Then the implementation of technical regulations regarding the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral through PMK 41/2023 has fulfilled the principle of legal certainty. However, its implementation still needs further attention because the imposition of VAT on Foreclosed Collateral sales through auction organizers has not been clearly regulated in the latest regulation, so confirmation of this imposition mechanism is required."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pajak atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap ditinjau dari asas kepastian hukum, kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas penilaian kembali aktiva tetap, dan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak atas revaluasi aktiva tetap yang berlaku saat ini sesuai dengan indikator asas kepastian hukum dalam hal: terdapat ketentuan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah; terdapat kepastian mengenai dasar hukum; dan memiliki pengaturan yang jelas. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan indikator asas kepastian hukum dalam hal: pembentukan peraturan perpajakan tidak berdasarkan kajian ilmiah (scientific based) melalui naskah akademik; kebijakan belum menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; kebijakan pajak belum memenuhi kriteria harus sederhana dalam administrasi dan tidak menghambat kelancaran usaha; dan kebijakan seringkali mengalami amandemen. Selain itu, terdapat kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap berupa kendala pengawasan. Berdasarkan hal-hal tersebut dirumuskan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap.

---

The purpose of this study is to to analyze the tax policy on revaluation of fixed assets in terms of legal certainty, constraints that arise in the implementation of tax policies on revaluation of fixed assets, and the design of tax policies for the revaluation fixed assets in the future. The research method used is qualitative with descriptive research types. The results of the study show that the current Tax Policy for revaluation of fixed assets is in accordance with the legal certainty aspects in terms of: there are clear provisions regarding principles, norms, and rules; there is certainty about the legal basis; and have clear settings. However, the policy is not in accordance with the legal certainty aspects in terms of: the establishment of tax regulations not based on scientific studies through academic texts; policies have not accommodated the dynamics, aspirations and participation of the community, and resolved conflicts; tax policy does not meet the criteria must be simple in administration and does not hamper the smooth running of business; and policies are often amended. In addition, there are obstacles that arise in the application of tax policies on revaluation of fixed assets in the form of control constraints. Based on these matters a design of tax policy is formulated for the revaluation of fixed assets."

"Penulisan tesis ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor Jasa Konstmksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, yang membahas mengenai kualiiikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi, membahas permasalahan timbul dengan akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan, dan penerapan PPh J asa Konstmksi untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, interpretasi penerapan peraturan perpajakan bidang jasa konstmksi, serta menganalisa hubungan peraturan-peraturan yang berkaitan perpaj akan dan jasa konstruksi. Hasil penelitian akan memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder dalam bidang jasa konstruksi.

---

This thesis aims to discuss the income tax on the construction service sector, the govemment adopted after the issuance of Govemment Regulation No. 51 of 2008 and Govemment Regulation No. 40 of 2009, that discussed the qualifications and classification of construction services, discuss the problems arising with the effect of retroactive application of tax regulations, and Construction and application of income tax to the domestic taxpayer and the Permanent Establishment.

Writing done with qualitative research methods to study literature, interviews, interpretation of tax regulations implementing the construction services sector, and analyze the relationship of regulations related to taxation and construction services. The results will provide an overview of legal certainty and sense of justice and become material for stakeholders in the evaluation for construction services."

"Penelitian ini merupakan kajian putusan pengadilan negeri Blitar nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt mengenai tindakan asusila yang mana pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada tiga terdakwa masing-masing selama dua tahun tiga bulan, denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan wajib latihan kerja selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum mengutamakan tiga aspek yaitu yuridis ( kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan untuk pembalasan dendam melainkan suatu bentuk pemberian bimbingan dan pengayoman serta suatu terapi kejut. Melalui penjatuhan pidana tersebut diharapkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa datang dan perasaan malu yang dihadapi keluarga terdakwa dapat dimaknai sebagai sebuah sanksi moral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya dengan pidana penjara. Namun, dalam kasuas ini, mengingat pelaku masih dibawah umur hendaknya perkara ini bisa diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme."

"Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional.

---

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan putusan Pengadilan PajakNomor : Put-49837/PP/M.III/16/2013 dan putusan Nomor :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dan Kantor Pelayanan Pajak JakartaTanah Abang Dua atas Putusan Banding Pengadilan Pajak tersebut. Penelitian iniadalah penelitian hukum normatif empiris (legal normative empirical research).Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal 43ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sertamelakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, khusus nya terhadap ketentuan yang mengatur mengenaipengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagai akibat ditolaknya permohonanbanding wajib pajak oleh Pengadilan Pajak, supaya lebih memberikan rasakeadilan bagi wajib pajak., This undergraduate thesis discusses the implementation of the verdict of the TaxCourt Number : Put-49837/PP/M.III/16/2013 and verdict Number :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 and the execution carried out by the Tax OfficeKosambi and Tax Office Jakarta Tanah Abang Two over Appeal Verdict of theTax Court. This study is an empirical study of normative law (legal normativeempirical research). The results of the study suggested that the amendment to thearticle 43 paragraph (5) and (6) of Government Regulation Number 74 of 2011and amendment of Law of General Provisions and Tax Procedures, especialy tothe provisions governing the imposition of sanctions to tax payers as a result ofthe taxpayer's appeal rejected by the Tax Court, in order to better provide a senseof fairness for tax payers]"

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pengesahan Akta Rencana Perdamaian merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh Debitur untuk melindungi perusahaanya dari semua keputusan pailit. Kepailitan berdampak buruk bagi banyak pihak, termasuk karyawan yang berisiko kehilangan pekerjaan karena PHK massal untuk menekan biaya produksi dan perusahaan yang berisiko tidak menghasilkan produk. Oleh karena itu, cara untuk menghindari kepailitan dengan diberlakukan aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melahirkan suatu keputusan pengadilan yaitu Akta Rencana Perdamaian yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur dengan tujuan merestrukturiasi semua utang-utang Debitur untuk dibayarkan di kemudian hari kepada Kreditur dan menghindari perusahaan Debitur dari keputusan pailit sehingga Debitur bisa menjalankan usahanya. Akta Perdamaian tersebut adalah sebuah produk putusan pengadilan yang kedudukannya setara dengan Undang Undang sehingga tidak dapat dilakukan perbuahan dan uapaya hukum dalam bentuk apapun.

---

The postponement of the obligation to pay debts and the ratification of the Peace Plan Deed is a legal step taken by the debtor to protect his company from all bankruptcy decisions. Bankruptcy is bad for many people, including employees who are at risk of losing their jobs due to mass layoffs to reduce production costs and companies who are at risk of not producing products. Therefore, the way to avoid bankruptcy is the enactment of regulations regarding Postponement of Debt Payment Obligations. The postponement of the obligation to pay debts resulted in a court decision, namely the Deed of Reconciliation Plan which was approved by the Creditors and Debtors with the aim of restructuring all debtors' debts to be visited at a later date to the creditors and avoiding the debtor's company from bankruptcy decisions so that the debtor could carry out development. The Peace Deed is a product of a court whose position is equal to the law so that no amendments and legal remedies can be carried out in any form"