Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Didalam penyusunan tugas penulisan ini, penulis memilih judul “Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Usaha Mewujudkan Good Corporate Govemance”. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mempunyai ciri khusus bila dibandingkan dengan sektor lain. Kondisi suatu bank dapat beipengaruh tidak hanya terhadap sektor finansial tetapi juga terhadap sektor-sektor lain serta kondisi ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur. Di samping itu bagi sektor perbankan berlaku berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan sendiri. Salah satu aturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Januari 2005 oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi produk Bank, hal ini dirasakan perlu karena perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank sebelumnya belum mendapat tempat yang memadai. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good govemance di sektor perbankan. Penulis membatasi masalah pada hal yang berhubungan dengan kegiatan mengenai usaha perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam usaha mewujudkan good corporate govemance . Dengan perumusan masalah sejauhmana Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat mewujudkan GCG dalam industri perbankan, sejauhmana implementasi prinsip-prinsip GCG oleh bank di Indonesia, sejaumana peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang nantinya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen dan data-data dari YLKI dan juga dari sumber data sekunder, yaitu literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dengan membaca literature-literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif."

"Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target dan menghasilkan keuntungan sangatlah bergantung dari inisiatif dari perusahaan tersebut untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance. Dalam mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance tersebut timbul berbagai hambatan dilapangan yang secara garis besarnya dapat dikategorikan berupa hambatan yang bersifat aktual dan potensial, hambatan yang bersifat personal maupun impersonal serta hambatan yang bersifat individual dan organisasional.Untuk itu perlu adanya tekad perusahaan untuk mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan dalam standar kerja perusahaan demi menciptakan kinerja perusahaan yang berkinerja baik, efektif, efisien serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan membuat uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini implementasi serta hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance.

---

The success of company in achieving a target and generate profit depend on attentive of company to able adjusting all company progress with accurate in actualize Good Corporate Governance.In order to actualize code of Good Corporate Governance raise many inhibition which in capitulation categorized like inhibition that actual and potential, inhibition that personal although impersonal and inhibition that individual and organizational.On behalf of it need availability of company willpower to implement Good Corporate Governance's code that transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness of company operating standard procedure to make good company progress, efective, eficient also able to make profit for company.In arranging this thesis, writer use research method that analytical descriptive with make description and systematic about object to analized for get the precise in this case about implementation and inhibition to applying Good Corporate Governance."

"Tesis ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( ) yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori asas kebeb san berkontrak dan sistem terbuka dari hukum perjanjian Indonesia, yang mana memungkinkan para pihak dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia untuk membu perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, namun dibatasi oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan PBI Transaksi Derivatif. Penelitian ini menemukan ahwa keistimewaan derivatif sebagai instrumen finansial ada ah kemampuannya dalam mengalihkan risiko tanpa memperdagangkan aset itu sendiri kepada pihak lain yang lebih mampu mengelola risiko secara lebih efisien. Sel njutnya, meskipun secara normatif keberadaan transaksi derivatif di Indonesia diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana elah diubah dengan PBI Nomor 10/38/PBI/2008, namun keberadaannya dimungkinkan karena sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia telah diatu dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, PBI Transaksi Derivatif, PBI Transparansi Informasi Produk Bank, dan PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif di sekt perbankan adalah melalui keharusan adanya pedoman transaksi derivatif, penerapan prinsip transparansi informasi mengenai produk bank, keharusan pembuatan kontrak, penerapan manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan d n pemberian sanksi."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumensehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bankselaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Good Corporate Governance yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas( accountanbility), tanggung jawab ( responsibility ) , Independent ( independency ), kewajaran( fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ituketentuan dalam bidang perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam halini ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen sehingga diharapkanapabila suatu Bank dapat dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka Bank tersebuutdapat menghasilkan produk dan jasa yang baik dimana nantinya hal tersebut akan semakinmeningkatkan kepercayaan konsumen kepada Bank.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of clients as consumers in connection with theimplementation o f Good Corporate Governance on Bank in Indonesia. This research isnormative legal research. The results suggest that the Bank's business as consistentlymake the implementation of the principles contained in the Good Corporate Governancesuch as transparency, accountanbility, responsibility, independcncy, fairness, inoperational activities and comply with the provisions of the existing, either in bankingregulations or other provisions, particularly in this case the provisions regulating theprotection of the consumer so that expected if a bank can be managed by good corporategovernance, then the Bank can produce good and services which it will eventuallyincrease Customer trust to the Bank."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumensehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bankselaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Good Corporate Governance yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas( accountanbility), tanggung jawab ( responsibility ) , Independent ( independency ), kewajaran( fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ituketentuan dalam bidang perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam halini ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen sehingga diharapkanapabila suatu Bank dapat dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka Bank tersebuutdapat menghasilkan produk dan jasa yang baik dimana nantinya hal tersebut akan semakinmeningkatkan kepercayaan konsumen kepada Bank.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of clients as consumers in connection with theimplementation o f Good Corporate Governance on Bank in Indonesia. This research isnormative legal research. The results suggest that the Bank's business as consistentlymake the implementation of the principles contained in the Good Corporate Governancesuch as transparency, accountanbility, responsibility, independcncy, fairness, inoperational activities and comply with the provisions of the existing, either in bankingregulations or other provisions, particularly in this case the provisions regulating theprotection of the consumer so that expected if a bank can be managed by good corporategovernance, then the Bank can produce good and services which it will eventuallyincrease Customer trust to the Bank."

"Good corporate governance on Islamic banking is one of the important pillars that must be created to overcome the distrust among stakeholders. This paper aims at describing the concept of corporate governance in Islamic perspective and its application to Islamic banking. The method of analysis in this paper uses descriptive and qualitative analysis through the study of same literatures related to concepts, theoretical and frameworks of corporate governance between western models (Anglo-Saxon model and European model) and Islamic model. The basic concept that is used to formulate the corporate governance in Islamic perspective is tawhid and based on the paradigm of stakeholding. The corporate governance in Islamic approach is more oriented in the value of honesty and fairness to all stakeholders. The concept of Islamic corporate governance emphasizes on three main aspects, namely, accountability, transparency and trust. Related to accountability, the roles of the sharia supervisory board (SSB) and the internal control of banking system are necessary to ensure that Islamic banking practices remain based on Islamic principles. Transparency in Islamic banking is a form risk management practice accurately and timely. In addition, between the Islamic bank and the customer must have a high sense of trust."

"ABSTRAKSektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyrakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1 /PB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan?Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi pwebankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat.

---

ABSTRACT

Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legal protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as alternative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as alternative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately."

"Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat landasan bagi tertib hukum nasional dan landasan sistem ekonomi nasional, khususnya dalam Pasal 33 ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar dan bentuk pengelolaan sistem ekonomi nasional di mana dapat ditafsirkan bahwa bentuk - bentuk badan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri Bari Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMN memiliki tugas ganda yaitu sebagai perusahaan yang menjalankan program Pemerintah dan sebagai perusahaan pelaku ekonomi yang mencari laba sebagai sumber pemasukkan bagi negara. Hal ini menyebabkan Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN antara lain dalam bentuk proteksi dan intensif yang pads kenyataannya menimbulkan efek yang tidak baik bagi BUMN dimana terjadi iklim berusaha yang tidak what dan tidak profesional sehingga menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lemah dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kondisi BUMN ini makin terpuruk ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di Asia dan khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya implementasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Ini terlihat dari rendahnya daya saing BUMN di pasar, balk domestik maupun global dan rendahnya kinerja BUMN secara keseluruhan. Upaya untuk merubah perilaku korporasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun seperangkat proses, struktur dan sistem dalam perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika sehingga akhirnya mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam tesis ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN terkait dengan peraturan - peraturan yang berlaku seperti KEP-1171M-MBUI2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara", Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara". Akhirnya, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya yang terkait dengan masalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN, maka perlu kiranya kebijakan yang mengatur kaedah, norma dan pedoman korporasi untuk menuju sistem pengelolaan BUMN yang sehat, dapat lebih disempurnakan."