Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penjabaran kontribusi pinjaman ADB terhadap programprogram pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prioritas program pembangunan Pemerintah periode 2004-2009 dan kontribusi ADB terhadap program pembangunan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan menyandarkan pada database yang kuat mengenai kebutuhan masyarakat, reformasi kelembagaan melalui perampingan lembaga diperlukan untuk mengatasi alur birokrasi yang terlalu panjang dan Pemerintah memiliki program pembangunan yang realistis, berbasis data yang kuat, implementatif, terukur dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik yang terbukti lebih mampu bertahan terhadap ancaman krisis dari luar.

---

The focus of this study is the contribution of ADB lending to the government programs listed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) period 2004-2009. This research is a qualitative descriptive design through literature study method. The purposes of this study are describing the priority of the Government's development program in 2004-2009 and ADB's contribution to the development program.

The researcher suggests that the Government should consider the scale of priorities in development planning relied on a strong database of community needs, institutional reforms through the intstitutions? streamlining is required to overcome the involuted bureaucratic path and the Government should have a realistic development program, based on accountable data, implementetive, measurable and complying the needs of the community directly to improve the domestic economy that has been proved to withstand the crisis from outside threats."

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."

"Tujuan background study adalah untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan 2004 - 2009 dan sebelumnya, merumuskan konsep kebijakan, prioritas, sasaran , program & kegiatan serta indikator kinerja bidang kesehatan & gizi. Metode yg digunakan dlm studi meliputi rangkaian seminar, studi pustaka, kunjungan lapangan. lokakarya, serial diskusi & uji publik.. Hasil studi menunjukkan status kesehatan & gizi masyarakat, perlindungan terhadap resiko finansial & ketanggapan pemerintah terhadap penanganan kesehatan membaik, akses masyarakat terhadap pelayanan meningkat, pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah meningkat , ketersediaan obat esensial di puskesmas & RS cukup terjaga , pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih optimal, manajemen kesehatan perlu diperkuat. Beberapa isu strategis dibidang kesehatan & gizi adalah terjadinya disparitas status kesehatan & gizi antar wilayah & sosial ekonomi; rendahnya utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta; kualitas pelayanan masih rendah ; kekurangan gizi kronis pd anak balita cukup tinggi; terjadinya beban ganda penyakit; pembiayaan kesehatan masih pemerintah daerah masih rendah; kuangnya jumlah, jenis, mutu & penyebaran tenaga kesehatan; ketergantunga pd bhn baku obat dr impor; promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat kurang optimal. arah pembangunan kesehatan kedepan antara lain: peningkatan jumlah jaringan & kualitas sarana & prasarana kesehatan; perbaikan gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular & tdk menular; peningkatan jumlah, jenis,mutub& penyebaran tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan kesehatan , peningkatan jumlah & efisiensi penggunaan anggaran kesehatan pengembangan jaminan pelayanan kesehatan jumlah, jenis,mutu & penyebaran tanaga kesehatan ; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan & mutu obat; peningkatan promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat, peningkatan manajemen kesehatan.sasaran pembangunan kesehatan masyarakat yg ingin dicapai pd RPJMN 2010-2014 adalah sbg: meningkatkan umur harapan hidup , menurunkan angka kematian bayi & angka kematian neonatal; menurunkan angka kematian ibu; menurunkan presentasi kekurangan gizi pd balita; meningkatan cakupan jaminan pelayanan bagi seluruh penduduk dengan tetap menjamin pelayanan kesehatan bg penduduk miskin; meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas & aksesibilitas fasilitas pealayanan kesehatan ; meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan; mengendalikan penyakit menular & tdk menular; meningkatkan promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat & memenuhi tenaga kesehatan."

"Kajian pendahuluan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 sektor permukiman dan perumahan betujuan untuk menyiapkan materi dlm rangka penyusunan RPJMN th 2010-2014 sektor permukiman & perumahan. kajian ini dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu (a) Pengumpulan & pencapaian pembangunan perumahan & pemukiman th 2005 - 2009 (b) Diskusi berkala antara tenaga ahli TPRK , FGD & narasumber; (c) Focussed group discussion dengan stakeholders terkait ditingkat nasional & daerah serta seminar/ konsinyasi & (d) kunjungan lapangan. Kajian dimulai dengan pengumpulan berbagai literatur untuk melihat perkembangan pembangunan permukiman & perumaham dlm kerangka perencanaan pembangunan nasional . Selain kajian literatur dr berbagai diskusi berkala serta FGD yg dilakukan diperoleh pula gambaran pelaksaaan & pencapaian pembangunan permukiman & perumahan sepanjang pelaksanaan RPJMN 2005-2009 . sebagai bahan penyusunan prioritas beserta perkiraan kebututhan investasi pembanguna permukiman yg harus disediakan pd th 2010-2014..."

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"Penelitian ini terfokus pada Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Nasional: "Bagaimana pemimpin nasional mengawal semua program pembangunan agar tujuan nasional masyarakat adil dan makmur tercapai". Hingga sekarang tujuan nasional itu belum juga tercapai. Mengapa? Karena faktor kepemimpinan nasional. Maka sangat dibutuhkan suatu model kepemimpinan nasional yang mampu menghantar Indonesia kepada tujuannya. Dan model itu adalah Kepemimpinan-Pelayan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan fokus kajian (Rencana) Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II Tahun 2010-2014. Hasilnya ialah bahwa kepemimpinan-pelayan (servant-leadership) dapat menjadi model ideal kepemimpinan nasional yang dapat menghantar bangsa Indonesia kepada tujuan nasionalnya.

---

This study focused on the National Leadership and Indonesia Development: "How can national leaders oversee all development programs, so that the just and prosperous society as national goal can be achieved". Until now the national goal has not been reached. Why? Because of the national leadership. Then urgently needed a national model of leadership that is able to deliver this nation to its destination. And the ideal model is Servant-Leadership. This study is a qualitative research presented descriptively by focus of study of Medium Term Development Phase II from 2010 to 2014, particularly the Year 2010/2011. The result is that the servant-leadership may be an ideal model of national leadership that can deliver the Indonesian nation to its national goals."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

---

The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia."

"Skripsi ini membahas determinan perilaku seksual berisiko pada remaja di Indonesia tahun 2010-2012 berdasarkan data Survey Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Remaja BKKBN tahun 2010-2012. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan metode pemodelan regresi logistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa determinan perilaku seksual berisiko pada remaja dalam tiga tahun tersebut adalah kelompok umur, sikap remaja, dan status pernah mengkonsumsi NAPZA. Determinan yang paling dominan adalah sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah. Penelitian ini menyarankan agar perilaku ini dapat dicegah melalui pembentukan sikap yang negatif terhadap hubungan seksual pranikah.

---

This study discusses the determinants of adolescents sexual risk behavior in Indonesia 2010-2012 based on National Medium Range Development Plan in Youth 2010-2012 Survey by BKKBN. The study design is cross-sectional. The data was analyzed by logistic regression modeling. The study states that the determinant of sexual risk behavior in adolescents in the three years are the age groups, adolescents attitude, and never consume drug status. The most dominant determinant is the attitude of youth toward premarital sexual relations. This study suggested that this behavior can be prevented through the establishment of negative attitudes toward premarital sexual relations."

"Artikel ini membahas upaya World Wide Fund for Nature (WWF Riau-Indonesia) dalam menghadapi perusakan lingkungan dengan alasan ekonomi yang mempengaruhi hutan, satwa, dan manusia yang ada di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau pada 2004-2009. Mayoritas peralihan lahan dilakukan melalui penebangan kayu untuk produksi pulp, serta pembukaan/pembakaran hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Perusakan lahan hutan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan, khususnya pada wilayah taman nasional yang diperuntukkan untuk kepentingan konservasi kekayaan flora dan fauna negara. Sesuai visinya, WWF melibatkan diri pada Tesso Nilo untuk menginisiasi upaya konservasi lingkungan. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah. Data yang dikumpulkan berbentuk survei/pendataan hutan, peta, buku teks, dokumen periodik, data statistik, surat kabar, majalah/buletin, serta jurnal yang diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga penelitian, badan pemerintahan, organisasi lingkungan, universitas, maupun penelusuran daring. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya WWF di Tesso Nilo dapat menjawab sejumlah masalah yang genting di lapangan meski tidak mampu menyerang akar permasalahan.

---

This article is about the World Wide Fund for Nature's (WWF Indonesia-Riau) effort to face the environmental destruction caused by economic reasons that affected forest, species, and humans in the Tesso Nilo National Park in 2004-2009. Most of the land conversion is done by illegal logging for pulp and forest burning/clearing to create palm oil plantations. The conversion of forested land negatively impacts the environment, especially in the national park area destined for the nation’s floral and faunal conservation. Following its vision, WWF engaged itself in Tesso Nilo to initiate efforts on environmental conservation. This article is written using the historical methods. The data was gathered through forestry surveys/data collection, maps, textbooks, periodical documents, statistics, newsletters, magazines/bulletins, and journals, all acquired from various sources such as research institutions, governmental bodies, environmental organizations, universities, and online searches. This study shows that WWF’s effort managed to answer several urgent problems in Tesso Nilo, although it failed to resolve the rooted complications."