Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap layanan mobile broadband, akan dibutuhkan peningkatan kapasitas jaringan yang berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan spektrum frekuensi. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu perkiraan yang cermat mengenai lebar spektrum yang harus tersedia sampai beberapa tahun ke depan. Pada penelitian ini digunakan model Bass dengan parameter penjelas untuk memperkirakan jumlah potensi demand dengan skenario pasar yang berbeda antara tahun 2011 sampai 2020. Untuk mengetahui kapasitas jaringan yang diperlukan, juga dilakukan network dimensioning jaringan mobile broadband. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi spektrum BWA saat ini hanya bisa mencukupi kebutuhan spektrum frekuensi sampai tahun 2013, selebihnya dibutuhkan tambahan alokasi spektrum sebesar 25 MHz - 85 MHz pada tahun 2014, 15 MHz - 150 MHz antara 2015 - 2017, 470 MHz - 750 MHz antara 2018 -2019 dan 1230 MHz - 1735 MHz pada 2020.

---

Along with the growth of mobile broadband service adoption, network capacity upgrade will be required, resulting in the increase of radio frequency spectrum requirement. To fulfill this requirement, an accurate assessment of spectrum that should be available for several years ahead is needed.

In this research, Bass model with explanatory parameter was used to estimate the number of potential demand in different market scenario between 2011 until 2020. To assess the requirement of network capacity, a network dimensioning of mobile broadband network is performed.

This research show that existing BWA spectrum allocation would fulfill radio spectrum requirement until 2013, in the next following years it found that in 2014 an extra spectrum 25 MHz ' 85 MHz in width should be identified, 15 MHz - 150 MHz between 2015 ' 2017, 470 MHz - 750 MHz between 2018 -2019, and 1230 MHz - 1735 MHz in 2020."

"Dalam mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan siaran TV digital dan aplikasi terestrial lainnya dalam hal ini adalah layanan mobile broadband ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor atau variabel yang berupa aspek teknis dan aspek non-teknis, dalam hal ini adalah aspek potensi bisnis dari kedua layanan tersebut.Dalam tesis ini akan untuk menentukan alokasi spektrum frekuensi radio pada pita Ultra High Frequency (UHF) untuk kebutuhan siaran TV digital terrestrial dengan metode optimasi dengan program linier yang bertujuan untuk menentukan nilai optimum dari potensi pendapatan di industri layanan siaran TV digital terestrial dan mobile broadband. Hasil dari optimasi tersebut mengalokasikan spektrum frekuensi sebesar 192 Mhz untuk kebutuhan layanan siaran TV digital terestrial dan 112 Mhz untuk kebutuhan layanan mobile broadband.

---

In allocating the radio frequency spectrum for digital TV terrestrial broadcasting service needs and other terrestrial applications in this regard is the mobile broadband services there are several factors to consider are generally divided into 2 (two), the technical non-technical aspects, in this case is the aspect of the business potential of these services. This thesis will determine the allocation of radio frequency spectrum in the Ultra High Frequency (UHF) band for digital terrestrial TV broadcasting by the optimization method with a linear program that aims to determine the optimum value of potential revenues in the industry of digital terrestrial TV broadcasting and mobile broadband services.Results of the optimization is the allocation of the frequency spectrum at 192 MHz for digital TV terrestrial broadcasting services and 112 MHz for mobile broadband service needs."

"ABSTRAKKondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah belum merata. Terbitnya perpres no 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia menjadi kesempatan untuk bisa membangun infrastruktur telekomunikasi dengan menekankan pada coverage dan kualitas. Daerah rural menjadi tujuan utama pembangunan broadband. Metode yang digunakan adalah subsidi beberapa komponen jaringan pada pembangunan BTS dan Ran Sharing dalam tesis ini berfokus pada tower sharing. Dimana model subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditambah dengan metode tower sharing, bias menghasilkan nilan NPV yang layak pada pembangunan BTS di tahun kelima di Kabupaten Buton sudah memungkinkan untuk dicabut subsidinya karena profit cummulative sudah sangat layak secara bisnis. Sementara pembangunan BTS di Kabupaten Morotai, semua scenario pembangunan bernilai positif, sehingga bias disimpulkan bahwa operator tidak perlu subsidi untuk membangun BTS di wilayah Kabupaten Morotai.

---

ABSTRACT

The condition of the telecommunications infrastructure in Indonesia is not evenly distributed. The isuuance of Presidential Regulation No. 96 of 2014 concerning Indonesian Broadband Plan could be an opportunity to build a telecommunication infrastructure with emphasis on coverage and quality. Rural areas became the main objective of development of broadband. The method used is subsidizing several network components in the construction of BTS and Ran Sharing in this thesis focuses on tower sharing. Where a model of subsidies from the Central Government and Local government coupled with tower sharing method, can generate NPV decent value and on the construction site i the fifth year in Buton already allows for subsidies revoked because cumulative profit already very viable business. As for the construction of base stations in the District of Morotai, all development scenario is positive, so that it can be concluded that operator does not need subsidies to build base station in the district of Morotai."

"ABSTRAKSpektrum frekuensi 700 MHz merupakan salah satu kandidat spektrum untuk layanan LTE di Indonesia. Pada awalnya spektrum ini digunakan untuk siaran televisi analog. Setelah periode peralihan digital, ada potensi 108 MHz bandwith yang dapat digunakan akibat transformasi penyiaran TV digital dan kemudian disebut digital dividen. Pada penelitian ini, sebuah model pertumbuhan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan spektrum frekuensi untuk LTE. Makalah ini membahas perhitungan kebutuhan spektrum frekuensi untuk layanan LTE dalam parameter seperti kepadatan penduduk, jenis area dimana LTE digunakan, dan penetrasi pelanggan. Kami menggunakan model difusi Bass untuk menghitung kebutuhan spektrum di jaringan LTE. Dalam penelitian ini ada dua kandidat spektrum frekuensi yang dapat digunakan, namun dengan karakteristik dan permasalahannya sendiri. Untuk spektrum dibawah 1 GHz, ada bandwith 25 MHz di kisaran spektrum frekuensi 800 MHz yang masih digunakan untuk layanan CDMA sampai saat ini. Spektrum 900 MHz juga memiliki bandwith 25 MHz, namun tetap digunakan untuk layanan GSM. Spektrum frekuensi lainnya, 1900 MHz dan 2100 MHz masing-masing lebar 26 dan 60 MHz, masih digunakan untuk teknologi WCDMA dan penggunaannya masih sangat tinggi."

"Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat) akan menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Diperkirakan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) sekitar 30 persen (BKKBN, 2017). Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan diri menyambut bonus demografi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa broadband menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja baru dan layanan yang menunjang pendidikan dan kesehatan. World Bank menyampaikan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (World Bank, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengembangan permintaan (demand) layanan pitalebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA). Hasil dari penelitian ini selanjutnya mengusulkan adanya intervensi regulasi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkendala oleh biaya (affordability barrier) untuk berlangganan layanan pitalebar bergerak (mobile broadband). Bantuan yang diberikan berupa biaya pembelian perangkat pitalebar bergerak (smartphone) dan biaya berlangganan layanan pitalebar bergerak (layanan data). Dengan adanya intervensi regulasi ini diperkirakan penetrasi pelanggan pitalebar bergerak (mobile broadband) akan mencapai 77% pada tahun 2025 dan memberikan manfaat (net social benefit) sebesar US$ 43,81 milyar.

---

Indonesia with the fourth largest population in the world (after China, India, and the United States) will welcome the demographic bonus which is expected to occur in 2030. Demographic bonus is a phenomenon where the population structure is very beneficial in terms of development because the population of productive age is very large, while the proportion of young people is getting smaller and the proportion of elderly is not much. It is estimated that the age of the labor force (15-64 years) reaches around 70 percent, while the unproductive population (aged 14 years and under and aged over 65 years) is around 30 percent (BKKBN, 2017). However, if the Indonesian people are not able to prepare themselves to welcome the demographic bonus, such as providing employment and improving the quality of human resources, there will be problems, namely the occurrence of large unemployment and will be a burden on the state. From several studies that have been carried out it is known that broadband is one of the important factors in driving economic growth by providing new jobs and services that support education and health. World Bank said that the addition of 10% broadband penetration triggered economic growth of 1.38% in developing countries and 1.12% in developed countries (World Bank, 2010). This research aims to analyze the development of demand for mobile broadband services in Indonesia using the regulatory impact analysis (RIA) method. The results of this study further suggest a regulatory intervention by providing assistance to the public that is constrained by the cost (affordability barrier) to subscribe to mobile broadband services. Assistance is provided in the form of costs for purchasing mobile broadband devices (smartphones) and subscription fees for mobile broadband services (data services). With this regulatory intervention it is estimated that mobile broadband subscribers penetration will reach 77% by 2025 and provide a net social benefit of US $ 43.81 billion."

"Teknologi 5G diperkirakan akan hadir pada tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan hal ini, diperlukan ekosistem yang dapat mendukung pengimplementasian teknologi 5G secara optimal. Salah satu tantangan dalam mempersiapkan ekosistem 5G adalah alokasi penggunaan spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi merupakan salah satu sumber daya telekomunikasi yang terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang optimal dan efisien untuk dapat memanfaatkan teknologi 5G secara maksimal. Spektrum frekuensi 3.5 GHz menjadi spektrum hotspot yang banyak di rekomendasikan dalam pengimplementasian teknologi 5G di forum telekomunikasi global, karena memiliki kapasitas dan jangkauan yang cukup untuk teknologi 5G. Sayangnya di Indonesia, spektrum frekuensi 3.5 GHz merupakan spektrum eksisting yang digunakan untuk layanan satelit. Dengan penyebaran optik yang belum merata, serta karakteristik Indonesia yang merupakan negara archipelago dan rawan akan bencana alam menyebabkan layanan satelit masih menjadi layanan mandatory yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan analisis implementasi spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk teknologi 5G di Indonesia dengan menggunakan metode STEP (Sosial, Teknologi, Ekonomi, Policy). Pada penelitian ini model framework yang berbasis metode STEP digunakan untuk melakukan pendekatan dengan melihat permasalahan berdasarkan perspektif ekonomi, perspektif sosial, perspektif teknologi dan perspektif policy. Sehingga di dapatkan perspektif yang utuh dan dapat menganalisis penggunaan spektrum frekuensi 3.5 GHz dengan lebih akurat dan dapat mengambarkan kondisi industri yang ada saat ini untuk penggunaan spektrum frekuensi 3.5 GHz di Indonesia. Dari hasil penelitian analisis implementasi spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk teknologi 5G di Indonesia dengan menggunakan metode STEP, didapatkan kesimpulan bahwa baik teknologi 5G dan satelit sama-sama membutuhkan spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk layananya. Oleh karena itu strategi yang harus dilakukan regulator adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, mengkaji secara teknis tentang kemungkinan sharing spektrum frekuensi, mengkaji secara ekonomi real manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dari layanan 5G. Terakhir mengadakan FGD agar hasil regulasi dapat diterima dan optimal.

---

5G technology is expected to be present in 2020. In order to achieve that, an ecosystem that can support the implementation of 5G technology optimally is needed. One of the challenges in preparing for the 5G ecosystem is the allocation of the use of the frequency spectrum. The frequency spectrum is one of the limited telecommunication resources, so it needs optimal and efficient management so that the impact of technological benefits can be felt to the maximum. The 3.5 GHz frequency spectrum is a spectrum of hotspots that are widely recommended in implementing 5G technology in global telecommunications forums, because it has sufficient capacity and reach for 5G technology. Unfortunately in Indonesia, the 3.5 GHz frequency spectrum is the existing spectrum used for satellite services.

With the uneven distribution of optics, and the characteristics of Indonesia which is an archipelago and prone to natural disasters, satellite services are still a mandatory service owned by Indonesia. Therefore, in this study an analysis of the implementation of the 3.5 GHz frequency spectrum for 5G technology in Indonesia was carried out using the STEP method (Social, Technology, Economy, Policy). In this study the framework model based on the STEP method is used to make approaches that not only see problems based on an economic perspective but also from a social perspective, a technological perspective and a policy perspective. So that we get a complete perspective and can analyze the use of the 3.5 GHz frequency spectrum more accurately and can describe the current industrial conditions for the use of the 3.5 GHz frequency spectrum in Indonesia.

From the results of an analysis of the implementation of the 3.5 GHz frequency spectrum for 5G technology in Indonesia using the STEP method, it was concluded that both 5G and satellite technologies both require a 3.5 GHz frequency spectrum for their services. Therefore the strategy that must be carried out by regulators is to provide education to the public, to study technically about the possibility of sharing the frequency spectrum, to assess economically the real benefits obtained by the government and the people of Indonesia from 5G services. The last is to hold an FGD so that the results of the regulation are acceptabel and optimal.that the 3.5 GHz frekuensi spektrum is more useful for being allocated to satellite services."

"Pasar telekomunikasi saat ini sedang mengalami evolusi kearah jaringan berbasis protokol internet (IP), pita lebar, teknologi nirkabel, dan menuju konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dan target yang ambisius dalam pengembangan dan pemerataan akses broadband dimana infrastruktur backhaul mobile broadband merupakan faktor utama untuk tujuan tersebut. Layanan bistream access berbasis ip merupakan komponen terpenting dalam solusi penyediaan infrastruktur backhaul mobile broadband yang efektif dan efisien. Di negara Inggris, Selandia baru, dan Australia secara umum mempunyai kemiripan dalam hal technological development, intekoneksi, interoperability, kualitas layanan dan model layanan untuk bit streams access berbasis ethernet. Pemisahan fungsional (functional separation) untuk operator dominan sangat diperlukan di Indonesia untuk meminimalisasi adanya diskriminas dalam penyediaan backhaul mobile broadband di Indonesia. Model investasi yang sesuai dengan kondisi kompetisi dan regulasi di Indonesia adalah membentuk perusahaan baru yang khusus menangani backbone (core network) dengan inisiasi pendanaan oleh pemerintah dan privatisasi setelah proses roll out selesai.

---

Current telecommunication market has ben evolution toward internet protocol network (IP), broadband, wireless technology, dan moving to information and communication technology convergence. In other hand, Indonesian government have a commitment and ambitious target in the development and equitable access to broadband where mobile broadband backhaul infrastructure is a major factor for such purposes. Ip-based bistream access service is the most important component in the solution of an effective and efficient mobile broadband backhaul infrastructure provision. In United Kingdom, New Zealand, and Australia in general has some similarities in terms of technological development, interconnection, interoperability, quality of service and service model for the thernet-based bit streams access. Functional separation for the dominant operator is needed in Indonesia to minimize the discrimination in the provision of mobile broadband backhaul in Indonesia. Investment model in accordance with the conditions of competition and regulation in Indonesia is to form a new company that focuses on the backbone (core network) with the initiation of funding by the government and the privatization after the roll-out is complete."

"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

---

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."

"Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

---

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."