ABSTRAKKondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah belum merata. Terbitnya perpres no 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia menjadi kesempatan untuk bisa membangun infrastruktur telekomunikasi dengan menekankan pada coverage dan kualitas. Daerah rural menjadi tujuan utama pembangunan broadband. Metode yang digunakan adalah subsidi beberapa komponen jaringan pada pembangunan BTS dan Ran Sharing dalam tesis ini berfokus pada tower sharing. Dimana model subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditambah dengan metode tower sharing, bias menghasilkan nilan NPV yang layak pada pembangunan BTS di tahun kelima di Kabupaten Buton sudah memungkinkan untuk dicabut subsidinya karena profit cummulative sudah sangat layak secara bisnis. Sementara pembangunan BTS di Kabupaten Morotai, semua scenario pembangunan bernilai positif, sehingga bias disimpulkan bahwa operator tidak perlu subsidi untuk membangun BTS di wilayah Kabupaten Morotai.

---

ABSTRACT

The condition of the telecommunications infrastructure in Indonesia is not evenly distributed. The isuuance of Presidential Regulation No. 96 of 2014 concerning Indonesian Broadband Plan could be an opportunity to build a telecommunication infrastructure with emphasis on coverage and quality. Rural areas became the main objective of development of broadband. The method used is subsidizing several network components in the construction of BTS and Ran Sharing in this thesis focuses on tower sharing. Where a model of subsidies from the Central Government and Local government coupled with tower sharing method, can generate NPV decent value and on the construction site i the fifth year in Buton already allows for subsidies revoked because cumulative profit already very viable business. As for the construction of base stations in the District of Morotai, all development scenario is positive, so that it can be concluded that operator does not need subsidies to build base station in the district of Morotai.