Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu kerawanan air sudah banyak dibahas didalam berbagai forum, salah satunya adalah acara UN World Summit On Sustainable Development di Johannesburg pada tahun 2002. Berbagai acara tersebut membahas sebuah sasaran dan solusi mengenai permasalahan kerawanan air bersih. Namun sebelum memberikan solusi untuk permasalahan air di suatu daerah, diperlukan sebuah indeks yang menggambarkan kondisi tersebut merupakan kawasan rawan air atau tidak. Sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang rawan air atau yang harus diprioritaskan. Jadi indeks ini juga dapat memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan terkait. Inti dari penelitian ini adalah untuk merumuskan indeks rawan air di daerah perkotaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan melakukan studi literatur, survey instansi, survey kuesioner, dan wawancara tim ahli sebagai metodenya. Berdasarkan hasil penelitan, terdapat 5 komponen dan 12 indikator yang mempengaruhi kerawanan air di daerah perkotaan. Berdasarkan indeks ini, daerah yang mengalami kerawanan air tinggi di Jakarta Utara adalah Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Jaya dan Kamal Muara. Dan kelurahan yang mengalami kerawanan air rendah adalah Kelurahan Sukapura, Kelapa Gading Barat, dan Pademangan Timur. Sedangkan kelurahan lainnya memiliki tingkat kerawanan air sedang. Hasil perumusan indeks ini dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Sehingga indeks ini dapat diaplikasikan pada setiap daerah perkotaan lainnya selain Jakarta Utara.

---

Water stress issue have studied in many various forum, one of them is UN World Summit On Sustainable Development in Johannesburg 2002. That various events discuss the target and solution about water stress issue. Before giving solution for the problems of clean water in an area, required an index that depicting that area represent water stress or not. So we can know which area whose water stress or which must be given high priority. This index also give base consideration in intake a relevant policy. Core of this research is to formulate water stress index in urban area. The approach that used is quantitative approach, by studying literature, institution survey, field survey, and interview expert.

Based on the result in this research, there are 5 components and 12 indicators which influencing water stress in urban area. Pursuant to this index, the area that have high water stress level in North Jakarta are Tanjung Priok, Sunter Jaya and Kamal Muara Sub-District. And sub-district that have low water stress level are Sub-District Of Sukapura, West Kelapa Gading, and East Pademangan. While other sub-districts are moderate water stress level. The result of formulation this index can be evaluated and developed furthermore. So this index can be applied in other urban area besides North Jakarta."

"Kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sumber daya air yang tersedia khususnya di perkotaan hampir sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan warganya, kualitas air tanah dangkal dan air permukaan yang tercemar akibat sanitasi yang buruk. Namun ketergantungan terhadap air tanah tidak dapat dihindari karena pelayanan air perpipaan yang masih terbatas ditambah dengan tarif air perpipaan yang semakin kompetitif. Jika peningkatan kebutuhan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan air maka akan terjadi kondisi rawan air. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kerawanan air dan memetakan daerah rawan air hingga tingkat kelurahan di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.Water Stress Index merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kerawanan air di suatu wilayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Perumusan Water Stress Index menggunakan dua belas indikator, yaitu: ketersediaan air, ketersediaan cakupan pelayanan air perpipaan, kontinuitas air, kualitas air tanah, kualitas air perpipaan, genangan air (banjir), tata guna lahan, ketersediaan sarana sanitasi, tingkat kebutuhan air, daya beli masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat. Water Stress Index menghasilkan suatu output berupa daerah-daerah dengan tingkat kerawanan air.Lokasi penelitian berada di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Berdasarkan Hasil perhitungan, nilai WSI di Jakarta Barat antara 0,14-0,51. Wilayah yang dikategorikan sebagai daerah tingkat rawan air yang sangat tinggi adalah Kelurahan Kamal dan Kelurahan Kalianyar. Hasil perhitungan nilai WSI di Jakarta Selatan berkisar 0,19-0,39. Kondisi rawan air di Jakarta Selatan cukup merata dengan tingkat rawan air rendah hingga menengah. Dengan mengetahui daerah rawan air maka dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan strategi dan arahan kebijakan sektor sumber daya air yang tepat sasaran.

---

The high population growth affects the high rate of water demand. In urban area, the quality and quantity of water resources are no longer able to serve people needs. Most of the shallow groundwater and the river are contaminated by domestic waste. However, the dependancy to the ground water will still continue, as long as the coverage of piped water service is limited and its fare goes more competitive. When the increasing water demand is not supported by similar improvement of water supply, water stress condition will occur. The purpose of this research is to determine the level of water stress and to map the result based on district scope.

Water Stress Index is an instrument to determine the level water stress area. Water stress index uses descriptive method with quantitave approach. Formulation of Water Stress Index uses twelve indicators, i.e. the availability of water, availability of piped water coverage, continuity of water, ground water quality, the quality of piped water, flooding, land use, availability of sanitation facilities, the need for water, power purchasing and the level of public trust. Water Stress Index produces an output in the form of areas with level of vulnerability of water.

The research was conducted in South and West Jakarta. Based on the result of water stress index calculation, water stress level in West Jakarta ranged from 0,14 to 0,51, the areas with very high water stress are Kelurahan Kamal and Kelurahan Kalianyar. The research also results that water stress index at most areas in South Jakarta are low to middle level ranging from 0,19 to 0,39. The result of WSI calculation which has been put into a map and visually presented can be utilized as a basis for better startegy and policy planning in increasing of fresh water supply sector."

"ABSTRAKAir merupakan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Penyediaan airperkotaan belum memenuhi target pemenuhan hak atas air secara kuantitas, kualitas danketerjangkauan. Sistem pengelolaan air perkotaan masih tradisional menekankan pembangunan fisikinfrastruktur dan masih dikelola terpisah-pisah (fragmented). Riset ini bertujuan mengembangkanmodel dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan. Pendekatan riset menggunakan metodagabungan, antara lain: Structural Equation Modelling (SEM) untuk menemukenali faktor-faktoryang mempengaruhi kondisi tata kelola air perkotaan saat ini, Social Network Analysis (SNA) untukmenilai tingkat interaksi antara aktor dan domain kebijakan siklus air perkotaan dan Soft SystemMethodology (SSM) untuk pengembangan model konseptual. Keluaran riset berupa modelkonseptual dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan pada proses hirarki kebijakan mulailevel kebijakan, organisasional dan operasional untuk mewujudkan tujuan pengelolaan air perkotaanberkelanjutan. Model konseptual digambarkan melalui jalur-jalur aktivitas yang dihasilkan dariinteraksi elemen kapabilitas dinamis dengan kultur organisasi. Model dynamic governancediadaptasi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai strategi implementasi pada kawasanperkotaan yang cepat tumbuh.

---

ABSTRACTWater is a key resource needed for human life. Urban water supply has not met the target of fulfillingwater rights in quantity, quality and affordability. Urban water management systems stilltraditionally emphasize the physical construction of infrastructure and are still managedfragmented. This research aims to develop a dynamic governance model in urban water governance.The research approach uses mixed methods, including: Structural Equation Modeling (SEM) toidentify the factors that influence the current state of urban water governance, Social NetworkAnalysis (SNA) to assess the level of interaction between actors and policy domains of urban watercycles, and Soft System Methodology (SSM) for the development of conceptual model. The result ofresearch is a conceptual model of dynamic governance in urban water governance at policyhierarchy process starting from policy, organizational and operational levels in order to achievethe ultimate goals of sustainable urban water management. The conceptual model is describedthrough activity pathways resulting from the interaction of elements of dynamic capabilities andorganizational culture. The dynamic governance model is adapted in Kawasan Perkotaan CekunganBandung as an implementation strategy in fast-growing urban areas.

---

"

"Saat ini, banyak kota yang sedang mengalami urbanisasi yang pesat. Fenomena ini terutama banyak terjadi di daerah pinggiran kota-kota besar dan dapat dikategorikan sebagai urban sprawl seperti yang telah terjadi di Depok, Indonesia. Akibat fenomena ini, banyak lahan dan danau yang semula berperan sebagai kawasan resapan air diubah dan direklamasi sehingga beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Fenomena ini kemudian menimbulkan masalah dan tantangan ekologis baik terhadap Depok maupun kota utamanya, Jakarta yang terutama terjadi terhadap tata air perkotaan. Masalah tata air perkotaan sendiri tidak dapat ditangani secara terpisah berdasarkan lokasinya di daerah tertentu, hal ini perlu ditangani secara keseluruhan dari daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir. Tesis ini bertujuan untuk menunjukan kerusakan ekologis pada sistem tata air yang disebabkan oleh konversi lahan akibat perluasan perkotaan di Depok. Tesis ini akan lebih jauh menyoroti penurunan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Depok yang jumlahnya terus menurun dari tahun ketahun, yang dimana RTH juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Karena adanya masalah alih fungsi lahan, hal ini menghambat target Depok untuk mencapai 30% RTH berdasarkan regulasi yang ada.

---

Many cities are going through a massive urbanization. However, the many cases of urbanization happen in the fringes of the main cities and can be classified as an urban sprawl which one of the examples is in Depok, Indonesia. Due to this phenomenon, many lands and lakes that initially have the role of water recharge area are converted and reclaimed into a built-up area. This phenomenon then generates ecological issues and challenges to both the sprawl, Depok, and the main city, Jakarta, especially on the urban water system. The problem of the urban water system itself cannot be treated separately based on its location in particular districts. It needs to be addressed as a whole flow from the upstream to the downstream. This thesis aims to address the ecological damages in the water system caused by land conversion due to urban sprawling of Depok. This thesis further highlights the declining amount of urban open space (RTH) in Depok that acts as a water recharge area over the subsequent year due to land conversion and hindering its goal of reaching 30% urban open space (RTH) regulation.

"

"Kondisi kelangkaan air di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat terutama diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan yang terus meningkat, tetapi tidak diiringi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan, terutama sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan air di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat serta memberikan arahan strategi dan kebijakan untuk mengatasi kerawanan air tersebut. Penelitian ini membahas mengenai kondisi kerawanan air di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan menggunakan indeks rawan air yang terdiri dari dua belas indikator, yaitu ketersediaan air, cakupan layanan air perpipaan, kontinuitas sumber daya air, kualitas air tanah, kualitas air perpipaan, banjir, tata guna lahan, ketersediaan sarana sanitasi, kebutuhan air, tingkat pendidikan, daya beli air dan tingkat kepercayaan masyarakat. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah statistik deskriptif. Hasil dari perhitungan indikator akan dibobotkan berdasarkan justifikasi yang disesuaikan dengan kondisi eksisting kedua wilayah. Hasil pembobotan tersebut merupakan indeks rawan air yang kemudian dapat dicantumkan dalam pemetaan kondisi rawan air di setiap kelurahan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Kisaran indeks rawan air untuk wilayah Jakarta Timur adalah dari 0.20 hingga 0.41 yang menggambarkan kondisi tidak rawan air hingga kondisi rawan air tinggi. Untuk wilayah Jakarta Timur, kelurahan yang mengalami kondisi rawan air tinggi adalah Kelurahan Munjul dan Kelurahan Bambu Apus. Kisaran indeks rawan air untuk wilayah Jakarta Pusat adalah dari 0.18 hingga 0.52 yang menggambarkan kondisi wilayah yang tidak mengalami rawan air hingga wilayah yang mengalami rawan air sangat tinggi. Untuk wilayah Jakarta Pusat, kelurahan yang mengalami rawan air tinggi adalah kelurahan Kartini, Kebon Kelapa, dan Kemayoran. Kelurahan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk kondisi rawan air di Jakarta Pusat adalah Kelurahan Karang Anyar karena memiliki indeks rawan air sangat tinggi. Melalui pemetaan tersebut maka dapat dibuat suatu arahan strategi dan kebijakan untuk pengembangan penyediaan/pelayanan air minum di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Arahan strategi dan kebijakan untuk mengatasi kerawanan air di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat adalah dengan merevitalisasi badan air, meningkatkan debit air perpipaan, serta memperbaiki kualitas sumber daya air.

---

Conditions of water scarcity in East Jakarta and Central Jakarta mainly caused by population growth and the pace of development continues to increase, but not accompanied by increased public awareness of environmental conditions, particularly water resources. This study aims to determine the level of water stress in East Jakarta and Central Jakarta as well as provide strategic direction and policies to address the water stress. This study discusses the water stress conditions in East Jakarta and Central Jakarta by using an index consisting of twelve indicators, namely the availability of water, piped water service coverage, continuity of water resources, groundwater quality, the quality of piped water, flood, land use, availability of sanitation facilities, water needs, level of education, the purchasing power of the water and the level of public trust. This research use descriptive statistic as its way to compute the results. The results of the calculation of the indicator is weighted based on the justification that are adjusted to the existing condition in both regions.

The results of the index weighting is water stress index which can then be included in the mapping of most water conditions in each sub-district of East Jakarta and Central Jakarta. The range of water stress index to East Jakarta is from 0.20 until 0.41 which describe the no water stress condition to high water stress conditions. For East Jakarta, urban neighborhoods experiencing high water stress conditions are villages Munjul and Bambu Apus. The range of indices for water stress areas in Central Jakarta is from 0.18 until 0.52 which describe the areas not stress to having water to areas experiencing very high water stress. For Central Jakarta, urban neighborhoods experiencing high water stress is villages Kartini, Kebon Kelapa, and Kemayoran. Urban villages that need special attention for the condition of water stress in Central Jakarta is Kelurahan Karang Anyar because it has a very high water stress index. Through the mapping it can be a strategic and policy directions for the development of the supply / water supply in East Jakarta and Central Jakarta. Landing strategies and policies to address the water stress in East Jakarta and Central Jakarta is to revitalize the body of water, increase water discharge piping, and improve the quality of water resources."

"Lahan basah buatan merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah namun di perkotaan di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode experimental dengan membangun lahan basah buatan skala pilot di Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Tipe lahan basah buatan yang digunakan adalah Sub Surface Flow System untuk mengolah air limbah domestik jenis greywater. Aspek yang diteliti terdiri dari aspek teknis, ekonomi dan sosial selanjutnya ketiga aspek tersebut dianalisis secara komprehensif. Lahan basah buatan tersebut mempunyai volume 1,298 m3 bermedia kerikil, pasir, topsoil (dicampur kompos, pasir dan lumpur), dengan tanaman Typha latifolia. Hasil penelitian dioperoleh kriteria penempatan lahan basah buatan pada lahan dengan kemiringan 0-2%, di lokasi permukiman penduduk dan mudah diakses. Dengan debit air limbah rata-rata 0,79 m3/hari, BOD rata-rata 205,08 mg/l dapat menerima beban organik dan beban hidrolik 283,53 kg/m2.hari dan 0,20 m3/m2.hari. Laju degradasi BOD dan COD sebesar 0,76/hari dan 0,73/hari maka waktu tinggal dalam lahan basah buatan 1,6 hari dan pencemar dapat diturunkan sampai di bawah baku mutu. Melalui penilaian kelayakan ekonomi dengan penetapan periode kegiatan selama 10 tahun, didapat NPV sebesar Rp 36.780.465,- dengan B/C rasio 1,5. Dengan memasukkan manfaat lingkungan maka pengoperasian lahan basah secara ekonomi dinyatakan layak. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan basah buatan menurut Skala Likert 3,59- 4,10 (pada skala 1-5) dengan Indeks Partisipasi Masyarakat 0,6-0,8 (pada skala 0- 1). Persepsi masyarakat terhadap kinerja lahan basah buatan 1,88-2,81 dan persepsi masyarakat terhadap nilai kepentingan lahan basah buatan 3,03-3,54 (pada skala 1-4). Penerimaan masyarakat diekspresikan dari persepsi positif terhadap kepentingan penerapan lahan basah buatan.

---

Constructed wetland is one of the wastewater treatment technologies, but their utilization in urban areas have not been optimized. The study using experimental methods, that has built a pilot scale constructed wetland at Kelurahan Srengseng Sawah, South Jakarta. The constructed wetland type used was Sub Surface Flow system for treating of greywater domestic wastewater. The aspect of study consists of ecotechnology, economic and social further the relationship between aspects comprehensively analyzed. The constructed wetland has a volume of 1.298 m3 with media was consist of gravel, sand, topsoil (mixture of compost, sand and clay) and plant of Typha latifolia.

Results are study as follows, placement criteria constructed wetlands on land with a slope of 0-2%, available land that can be utilized, close to settlements and accessible. With of discharge of waste water 0.79 m3/day, BOD average 205.08 mg/l, the organic loading rate dan the hydraulic loading rate 283.53 kg/ha.day and 0.20 m3/m2.day. While the degradation rate of BOD and COD were 0.76/day and 0.73/day the retention time was 1.6 day respectively and the pollutants can be reduced to below the standard. Economic criteria, through the assessment of the economic feasibility of the determination of the period of activity for the past 10 years, the NPV of Rp 36,780,465,- the B/C ratio of 1.5. By adding the value of the environmental benefits that constructed wetlands are economically profitable.

The public perception of value from 3.59 to 4.10 (at 1-5 scale) according to the Likert Scale and Community Participation Index from 0.6 to 0.8 (at 0-1 scale). Perception of the performance of constructed wetlands from 1.88 to 2.81 and from 3.03 to 3.54 (at 1-4 scale) for value of importance constructed wetlands. Acceptance of the community expressed through a positive perception of the interests of the application of constructed wetland."

"ABSTRAKPerkembangan pesat DKI Jakarta menyebabkan menurunnya fungsi hidrologis kota akibat meningkatnya lahan terbangun dan berkurangnya area resapan air. Diperlukan upaya konservasi air dengan meningkatkan infiltrasi air ke tanah dan menurunkan limpasan air permukaan dengan pendekatan pembangunan berbasis Low Impact Development LID dengan penerapan infrastruktur hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penempatan infrastruktur hijau yang sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan dan menganalisa efektifitasnya serta optimasi penerapannya pada daerah tangkapan air DTA kawasan perkotaan Jakarta, dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan penempatan infrastruktur hijau dengan menggunakan BMP Siting Tools BST dan ArcGIS, analisa efektifitas dengan perhitungan koefisien aliran dan aliran limpasan. Kemudian untuk optimasi pengembangan infrastruktur hijau dilakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait potensi dan kendala penerapan infrastruktur hijau di lokasi penelitian. Dari hasil pemodelan diketahui bahwa infrastuktur hijau yang dapat diterapkan adalah bioretensi dan rain barrels. Penggunaan infrastruktur hijau tersebut efektif dalam menurunkan nilai koefisien aliran dan menurunkan debit limpasan sebesar 83 . Sementara itu, dari hasil optimasi diketahui bahwa untuk meningkatkan fisibility dari penerapan infrastruktur hijau dapat dilakukan upaya sebagai berikut, yaitu penyesuaian terhadap rencana tata ruang kota , meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga laju perubahan lahan terbangun, memaksimalkan lahan ruang publik, dan membangun integrasi infrastruktur hijau dengan sistem drainase dalam pengelolaan limpasan air hujan.

---

ABSTRACTThe rapid urbanization of Jakarta city has resulted in the decreasing of the hydrological function of the city due to the increase of impervious land cover and the reduced water catchment area. Water conservation efforts are needed by increasing water infiltration and reducing surface water runoff with the Low Impact Development LID approach with green infrastructure GI implementation in the urban catchment area. This research takes a case study in Tanjung Barat Sub district, South Jakarta, which acts as one of water catchment area of Jakarta. The aims of this study is to determine the placement of GI in accordance with the criteria of land suitability, and analyze the effectiveness and optimation of its application.. The method used in this research is the modeling of GI placement using BMP Siting Tools BST and ArcGIS. The effectiveness analysis with the calculation of flow coefficient and flow of runoff. While for the optimization of GI development, conducted interviews with stakeholders related to the potential and constraints of the implementation of GI in the research location. From the results of modeling known that GI that can be applied is bioretention and rain barrels. The use of GI is effective in lowering the flow coefficient and reducing runoff discharge by 83 .. Meanwhile, from the optimization analysis, it is known that to improve the fisibilities of GI implementation, the following efforts can be made, namely adjustment to urban spatial planning, increasing community participation, keeping pace of land change, public space utilization., and building GI integration with a drainage system in the management of rainwater runoff."

"Kota-kota di Indonesia telah terus berkembang menjadi pusat aktivitas dan posisinya berada pada wilayah rawan bencana seperti zona patahan dan pesisir pantai menyebabkan semakin tinggi risikonya terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun sosial yang dapat mengganggu keseimbangan kinerja kota. Sebuah instrumen pengukuran dibutuhkan untuk mengukur kinerja kapasitas kota di Indonesia dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap bencana sehingga kota menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana. Instrumen alat ukur berupa Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sebagai bagian dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini digunakan untuk mengukur kinerja kapasitas sebuah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kota tangguh bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui metode yang bersifat eksploratif dalam mengkaji teori-teori ketangguhan bencana dan kota tangguh bencana sebagai dasar analisis evaluasi kinerja kapasitas kota. Hasil identifikasi menunjukkan profil kinerja kapasitas kota-kota di Indonesia terhadap ancaman bencana memiliki kinerja dengan klasifikasi sedang. Dari hasil analisis berdasarkan tinjauan kepustakaan teori dan konsep kapasitas kota maupun ketangguhan bencana, IKD sebagai indeks masih kurang dapat menggambarkan kondisi kinerja kapasitas kota menuju ketangguhan karena diperoleh masih terdapat kota-kota yang perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk menghadapi bencana yang juga meningkat intesitas dan besarannya. Dari analisis sintesis teori dan konsep yang digunakan terhadap studi kasus pada kota-kota pesisir di Indonesia, diusulkan rumusan komponen yang dapat melengkapi dan memperbaiki IKD yang telah ada. Rumusan komponen tersebut antara lain berupa kesiapsiagaan, kapasitas keuangan, perencanaan, serta tata kelola dan regulasi. Rekomendasi yang disusun tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BNPB dan pemerintah kota dalam mengembangkan komponen-komponen pengukuran kinerja kapasitas kota untuk mewujudkan kota-kota di Indonesia yang tangguh terhadap ancaman bencana di Indonesia.

---

Cities in Indonesia have continued to develop into centers of activity and their position in disaster-prone areas such as fault zones and coastlines leads to higher risks to various threats of natural and social disasters that can disrupt the balance of city performance. A measurement instrument is needed to measure the performance of the capacity of cities in Indonesia in overcoming and adapting to disasters so that cities become more resilient to disaster. Measuring instruments in the form of Regional Capacity Index or Indeks Kapasitas Daerah (IKD) as part of the Indonesia Disaster Risk Index (IRBI) that has been compiled by the National Disaster Management Agency (BNPB) are currently used to measure the capacity performance of a province / district / city in order to realize a city become more resilient to disaster. This research uses descriptive-qualitative approach through explorative method in studying the theories of disaster resilient and urban disaster resilient as the basis for analysis of city capacity performance evaluation. The identification results showed that the capacity performance profile of cities in Indonesia against the threat of disaster has a moderate classification performance. From the results of the analysis based on a review of the theory and concept of city capacity and disaster resilience, IKD as an index is still less able to describe the condition of the performance of the city's capacity towards resilient because it is obtained there are still cities that need to be increased capacity to deal with disasters that are also increasing the intensity and magnitude. From the synthesis analysis of theories and concepts used in case studies in coastal cities in Indonesia, proposed component formulations that can complement and improve existing IKD. The formulation of these components include preparedness, financial capacity, planning, as well as governance and regulation. The recommendations are expected to be an input for BNPB and the city government in developing components to measure the performance of city capacity to realize cities in Indonesia that are resilient to the threat of disaster in Indonesia."

"Pada masa pandemi COVID-19, penyediaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang higienis sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, Kota Jakarta Utara masih menghadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan air penduduknya. Pandemi COVID-19 meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok dan individu rentan, terutama perempuan, yang ada di garis kemiskinan dan tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, air, sanitasi, dan perumahan layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerentanan dan ketahanan perempuan dalam upaya mewujudkan pengelolaan air adaptif dan berkelanjutan di lingkungan permukiman perkotaan masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis gabungan (mix-methods). Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan korelasi negatif yang cukup signifikan (-0,275) antara variabel kerentanan perempuan dengan ketahanan perempuan terhadap kondisi keterbatasan air. Terdapat variasi kerentanan dan ketahanan perempuan pada beberapa kecamatan di lokasi penelitian. Pengelolaan air rumah tangga berkelanjutan dapat diwujudkan dengan mendorong peran pemerintah, pengelola air perpipaan, dan rumah tangga untuk dapat menurunkan kerentanan serta meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptif perempuan.

---

During the COVID-19 pandemic, providing clean water, sanitation, and a hygienic environment is essential to protect public health. Even so, North Jakarta still needs to fulfil the water demands of its residents. The COVID-19 pandemic increases the challenges faced by vulnerable groups and individuals, especially women, who live in poverty and do not have access to health services, water, sanitation and decent housing. This study analyzed women's vulnerability and resilience in identifying adaptive and sustainable water management in urban settlements during the COVID-19 pandemic. This study uses a quantitative approach with mixed analysis methods. The study results showed a significant negative correlation (-0.275) between women's vulnerability and resilience to water shortages. There are variations in the vulnerability and resilience of women in several sub-districts in the study locations. Sustainable household water management can be admitted by encouraging the government, piped water administrators and households to reduce vulnerability and increase women's resilience and adaptive capacity."

"Pencemaran air yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan hak atas air di Indonesia terancam karena berakibat pada perubahan kualitas air dan penurunan kualitas daya guna, hasil guna, daya dukung, daya tampung sumber daya air, dan produktivitas. Pencemaran air yang dibiarkan terus menerus akan berakibat kepada kerusakan kingkungan. Maka dari itu, tindakan pemulihan sebagai salah satu bentuk pengendalian pencemaran air perlu dilaksanakan agar kualitas air dapat kembali ke kondisi semula. Pemulihan mutu air pasca kasus pencemaran air di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUPPLHH dan PP 22/2021. Meskipun sudah diatur, pemulihan mutu air di Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan yang optimal. Hal tersebut disebabkan belum terdapat peraturan/kebijakan yang dapat dijadikan dasar untuk penegakan pemulihan mutu air yang efektif. Sementara itu, Amerika Serikat melalui CERCLA, OPA, serta 40 dan 43 Code Federal Regulation, telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur secara jelas ketiga aspek dalam pemulihan, yaitu Amerika Serikat telah memiliki regulasi yang jelas. Dari sisi kebijakan, baik OPA maupun CERCLA telah mengatur dokumen kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan pemulihan di Amerika Serikat, kelembagan yang berwenagn melaksanakan pemulihan, yaitu Trustees dan Team Respons, serta sisi prosedur pelaksanaan pemulihan yang dibagi menjadi tiga, yaitu Removal Actions, Remedial Actions, serta Restoration.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang akan menguraikan analisis mengenai kerangka regulasi pemulihan mutu air di Indonesia dan di Amerika Serita serta merefleksikan regulasi yang terdapat di Amerika Serikat dan menganalisis potensi serta tantangan apabila Indonesia akan menerapkan regulasi tersebut.

---

Water pollution that is rife in Indonesia has threatened the right to water in Indonesia because it has resulted in changes in water quality and a decrease in the quality of usability, usability, carrying capacity, the capacity of water resources, and productivity. Water pollution that is allowed to continue will result in environmental damage. Therefore, recovery measures as a form of water pollution control must be implemented so that water quality can return to its original state. Recovery of water quality after cases of water pollution in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, including UUPPLHH and PP 22/2021. Even though it has been regulated, Indonesia's water quality restoration does not yet have an optimal policy framework. This is because no regulations/policies can be used as a basis for effective enforcement of water quality restoration. Meanwhile, through CERCLA, OPA, and Code Federal Regulations 40 and 43, the United States already has a regulatory framework that clearly regulates the three aspects of recovery; namely, the United States already has precise regulations. From a policy standpoint, both OPA and CERCLA have regulated policy documents that guide the implementation of recovery in the United States, the institutions authorized to carry out recovery, namely Trustees and Response Teams, as well as the procedure for carrying out recovery, which is divided into three, namely Removal Actions, Remedial Actions, and Restoration. This research is a normative juridical research that will describe an analysis of the regulatory framework for restoring water quality in Indonesia and the United States, reflect on existing regulations, and analyze the potential and challenges if Indonesia implements these regulations."