Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan perkotaan yang sangat cepat, masalah penyediaan perumahan, terutama bagi golongan menengah ke bawah, merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah bersangkutan, masalah ini juga dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa untuk tahun 1996 saja dibutuhkan 1,3 juta unit rumah.Pembangunan unit rumah dalam jumlah yang besar, selain membutuhkan biaya yang banyak juga membutuhkan suatu pendekatan dalam perancangan serta penerapan teknologi dalam konstruksi.Prafabrikasi merupakan salah satu altematif untuk memecahkan masalah tersebut di atas. Prafabrikasi mempakan pendekatan dalam perancangan yang menghendaki penggunaan sebanyak mungkin komponen-komponen bangunan dibuat di pabrik. Keuntungan dari pendekatan ini adalah berkurangnya walctu dan biaya pembangunan.Untuk kondisi Indonesia saat ini, metode semi-prafabrikasi sangat cocok dengan cara pembangunan ‘padat karya‘. Dimasa mendatang, pada saat pembangunan di Indonesia sudah mempergunakan ‘padat modal’, prafabrikasi secara penuh dapat diterapkan. "

"Pembangunan perumahan rakyat adalah salah satu sasaran yang hendak di tuju oleh pemerintah didalam melaksanakan pembangunan nasional untuk itu pemerintah mendirikan Perum Perumnas dengan berdasarkan PP No. 29 tahun 1974. Perum Perumnas mengelola pembangunan perumahan yang ditujukan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang, dimana untuk membantu anggota masyarakat tersebut Perum Perumnas menjual perumahan nasional dengan suatu perjanjian sewa beli. Didalam melaksanakan perjanjian sewa beli perumahan nasional ini pihak. Perum Perumnas telah menentukan sendiri apa isi dari perjanjiannya, atau yang biasa disebut dengan perjanjian standart sehinngga jelas terlihat bahwa didalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak calon pembeli dengan pihak Perum Perumnas disini tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tidak ada kebebasan berkontrak. Akan tetapi bentuk perjanjian yang seperti ini. (perjanjian standart) tumbuh karena keadaan menghendakinya sehingga harus di terima sebgai suatu kenyataan."