Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas evaluasi kinerja penerimaan pajak pusat di setiap propinsi dengan mengukur tax ratio regional agar diketahui perbedaan jarak (gap) antara tax ratio regional yang dicapai dengan tax ratio regional yang seharusnya. Kemudian membandingkan tax ratio regional suatu propinsi dengan propinsi lainya. Tax ratio regional yang merupakan indikator besarnya tingkat pemungutan pajak (level of taxation) di suatu propinsi. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi varibel-variabel yang signifikan mempengaruhi tax ratio regional serta berhasil mengelompokkan propinsi menurut kesamaan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhinya.

---

This study describes the performance evaluation of the central tax revenue in each province by measuring the regional tax ratio to be known the gap between the actual tax ratio and the potential tax ratio. Then compare the regional tax ratio of a province with other provinces. Regional tax ratio is an indicator of magnitude level of taxation in a province. The study also identified variables that significantly influence the regional tax ratio and formed cluster of province according to common characteristics of the variables that influence it."

"Tesis ini melakukan penghitungan dan analisis terhadap potensi dan tax coverage ratio dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada tahun 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini memfokuskan pada penghitungan potensi penerimaan PPN dengan menggunakan data pada tabel input-output updating tahun 2008 yang kemudian akan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi PPN dari masing-masing sektor usaha dan apakah potensi tersebut sudah digali secara optimal. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang belum optimal dalam penggalian akan potensi PPN yang dimiliki adalah sektor industri lainnya, industri makanan, minuman dan tembakau, tanaman bahan makanan lainnya, peternakan, serta perikanan.

---

The thesis performed estimation and analysis of Value Added Tax potential revenue and coverage ratio in Inonesia at 2008. Analysis method that developed in this research is quantitative descriptive analysis, which is focused on VAT revenue estimation by using updating input-output table of 2008, and then compared the result with VAT revenue realization data from Directorate General of Taxes.

The research is designed to identify the amount of potential revenue from each economic sector and to evaluate whether that potential have been optimized collected. The results concluded sectors which VAT revenue collection still not reaching their potential are other industry, food, beverages and tobacco, other crops, livestock and fishery."

"Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk memperoleh pemungutan pajak yang adil.Dari hasil penelitian, sebagian besar provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi.

---

This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This quantitative research using data from data base of Directorate General of Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection.

This research conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java, DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali which are having tax burden agree with size hypothesis."

"Laporan Keuangan merupakan sarana utama untuk membuat laporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, instansi pajak, dan sebagainya. Dari Iaporan keuangan tersebut juga dapat dihitung besarnya rasio keuangan perusahaan dari segi likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas serta dapat dihitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Dalam penelitian ini mengkaji apakah terdapat hubungan rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over dan profit margin) dengan pajak penghasilan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over, dan profit margin) dengan pajak penghasilan, dan untuk mengetahui rasio keuangan mana yang mempunyai hubungan kuat dengan pajak penghasilan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus, dimana pembahasannya didasarkan pada landasan teoritis dan kasusnya diambil dari PT. X. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis korelasi linear berganda menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial debt to total asset mempunyai hubungan yang kuat dan negatif dengan pajak penghasilan, dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan pajak penghasitan sedangkan current ratio mempunyai hubungan yang Iemah dan negatif dengan pajak penghasilan dan total asset turnover mempunyai hubungan yang Iemah dan positif dengan pajak penghasilan secara bersama-sama atau simultan current ratio, debt to fetal asset, total asset turnover dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan pajak penghasilan.

---

Financial report is the main instrument to make the financial information report for them who concern with the company, for example, share holder, management. employee, creditor, tax institution, etc.

By using of financial report can also counted the number of company's financial ratio side of the liquidity, solvability, activity, and profitability and we can count the number of income tax that company should paid.

This examination studies about is there any relation financial ratio (current ratio, debt to total asset, total asset turn over and profit margin) with income tax.

This examination purpose is to know about how strong the ration between financial ratio (current ratio. debt to total asset, total asset turn over, and profit margin) with income tax, and which one that has strong relation with income tax.

The examination method uses the case study description method, that based on theory and the case of X's Company. Datas are analyzed by multiple linear correlation analyses method using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.

The result of the study show that partiaily, debt to total asset with income tax has a strong and negative correlation, and profit margin with income tax has a strong and positive correlation. But, current ratio with income tax has a weak and negative correlation, and total asset turn over with income tax has a weak and positive correlation. Simultaneously current ratio, debt to total asset ratio, total asset turn over, and profit margin has a strong and significant correlation with income tax."

"Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut :1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya.2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman.3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus.4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi.5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan.6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien."

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."

"ABSTRAKPajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dominanbagi Pemerintah Daerah terutama di era otonoml daerah yang secaragaris besar Iebih berbasis pada Kabupaten/Kota. Disadari, KotaPadang selain sebagai salah satu daerah kota di Indonesia jugasebagai ibu kota Dropinsi Sumatera Barat, memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, Tiamun hingga saat inipenerimaan pajak daerah Kota Padang, belum memberikan kontribusiyang signinkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahdaerah baik untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaanpembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganallsls potensi penerimaan pajakdaerah Kota Padang khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkirdan pajak penerangan jalan, dengan menggunakan data primer yangdiperoleh meiaiui metode survei dengan pengambilan sampel yangdiilhat dari sisi supply (pengelola unit bisnis) yakni data untukpengukuran potensi pajak yang ditentukan dari banyaknya barang danjasa yang ditawarkan kepada masyarakat dan dari sisi demand(rumah tangga) dengan melihat pola pengeluaran RT pada beberapasektor yang menjadi sumber penerimaan pajak.Dari hasil penefitan diperoleh estimasi potensi penerimaan masing~masing jenls pajak yang dlteliti jauh Iebih besar dari targetpenerimaan 2007. Disamping itu hasil penghitungan potensi yangdiperoleh dari hasil survey rumah tangga cenderung memberikan hasilyang under estimate hal ini disebabkan rumah tangga sampel tidakmemiliki pencacatan terhadap seiuruh pengeluaran anggota rumahtangganya yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, sementaradari sisi unit bisnis hasll penghitungan potensi tersebut dapatmemberikan gambaran yang mendekati nilai sesungguhnya, dan masihmemiliki peluang untuk dapat ditingkatkan, karena ada beberapapelayanan yang diberlkan oieh wajib pajak dengan pembayaran belumdimasukkan dalam variabel peneiitian.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini : Diperlukannyakeakuratan data tentang potensl pajak yang sebenamya, sehinggadapat dilakukan berbagai upaya kebijakan oleh pemerintah daerahbaik secara intensifikasi maupun ekstensinkasi dalam rangkamengoptimalkan penerimaan pajak sesuai potensi yang ada tanpamenimbulkan distorsi bagi masyarakat dan dunia usaha.

---

"

"Pajak Hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, disamping pajak daerah lainnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, yang merupakan salah satu dari sumber dana bagi Pemerintah Daerah yang diperlukan datam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah.Propinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota, merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat usaha merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, khususnya di bidang jasa perhotelan. Dapat dilihat dari penerimaan pajak hotel yang terus meningkat, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu berarti, bahkan apabila dilihat dari banyaknya jumlah hotel dan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta juga meningkat per tahunnya, agaknya penerimaan pajak yang diperoleh belum sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa sebenarnya potensi dan kapasitas pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta serta faktor¬faktor yang mempengaruhi perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel termasuk melakukan proyeksi terhadap penerimaan pajak hotel di propinsi DKI Jakarta di masa depan juga akan ikut dikaji. Metode¬-metode yang dipergunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan dengan menggunakan Sistem Representatif, dalam metode ini, diperlukan data dengan membandingkan beberapa daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang relatif sama, pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang menjadi dasar pengenaan pajak atau basis pajak dari pemungutan pajak hotel. Dalam hal ini, basis pajak yang digunakan adalah jumlah pengunjung hotel, kemudian dihitung berapa tarif efektifnya, lalu basis pajak dikailkan dengan tarif efektif rata-rata hasilnya akan diperoleh kapasitas pajak hotel. Kemudian dapat juga diketahui berapa Tax Effort yang telah dilakukan oleh aparat pemungut pajak; ketiga, dalam menjawab pertanyaan apa yang menjadi faktor dalam perkembangan penerimaan pajak hotel di Propinsi OKI Jakarta menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas, yang kemudian dari model tersebut dilakukan proyeksi penerimaan pajak hotel ke depannya. Dari hasil analisis tersebut maka didapat variabel Nilai Tambah Sub Sektor Hotel tercatat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta, di mana tingkat penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta "inelastic" terhadap kenaikan nilai Tambah Sub Sektor Hotel."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh dalam tesis ini adalah bahwa pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek PKB sebenarnya telah sesuai dengan prinsip The Four Canons. Pengenaan PKB terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sesuai dengan prinsip equity, karena menganut baik konsep road user tax maupun konsep property tax; sesuai prinsip certainty, karena telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan sesuai dengan prinsip economy, karena memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian, pengenaan pajak ini belum memenuhi prinsip convenience of payment, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

---

This research uses positivism approach by conducting in depth interview. The Analysis shows that the imposition of PKB on heavy and big equipment is fit with the The Four Canons Theory. The imposition of PKB on heavy and big equipment fits with the equity principle, because it accomodates both road user tax and property tax; it also fit with the certainty principle, because it is stipulated by the Law of Regional Taxes and Charges and East Kalimantan Province's local regulation; and it fits with economy principle, because it surely increase Local's revenue. However, the high level of tax arrears could also reflect that the imposition of the tax does not fit with the convenience of payment principle."

"Stochastic frontier model merupakan salah satu metode penilaian kinerja organisasi publik melalui pengukuran efisiensi teknis. Model ini diaplikasikan pada 15 KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama tahun 2005-2008, untuk mengukur efisiensi KPP Pratama tersebut melalui output yang dihasilkan berupa penerimaan pajak. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa perbedaan efisiensi teknis antara KPP Pratama tersebut dipengaruhi oleh variabel input dan variabel in-efisiensi.

---

Stochastic frontier model is one method of assessing the performance of public organizations that measuring technical efficiency. This model was applied for 15 tax offices in Central Jakarta Regional Office for period of 2005-2008, to measuring efficiency of tax offices in collecting tax revenue as their output. Result of estimation was indicating that the difference of technical efficiency between tax offices were influenced by input variable and inefficiency variable components."