Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif bea masuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

---

The concentration of the research is relating to the implementation of Import duty dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using descriptive approach method.

The results suggest that the applicant should appeal to apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax Court as a place to seek justice."

"ABSTRAKDalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melaluikegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejaktahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketapajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketapajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalahkarena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebutdapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupunperbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak jugatidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengankepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiaptahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalampenyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuanPengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatanjumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACTIn a process of tax collection, there are monitoring procedures through taxaudits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved bythe Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court isincreasing. This study was conducted to determine the main factor that causing taxdisputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Courtsince 2011-2014.This study is a qualitative research with descriptive design. The resultsshowed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in theapplication of the law. The difference could be due to the application of multipleinterpretations of the legislation and the differences in understanding of thesubstance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not beseparated from the assumption that individuals act according to its interests. Theproblems that led to the tax dispute is increasing every year because there areinefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority aswell as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in thenumber of disputes new file."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini juga guna memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan dengan analisa konten atas putusan pengadilan pajak dan analisis wawancara kepada Fiskus dan Wajib Pajak. Sengketa pinjaman dari pemegang saham terdiri dari sengketa formal dan sengketa materiil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa formal pinjaman dari pemegang saham terjadi karena pelaksanaan dan penerapan peraturan perpajakan, sedangkan sengketa materiil berkaitan dengan loan terms, debt ratio, dan interest rate. Maka dari itu, penelitian ini memberikan solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi sengketa pinjaman dari pemegang saham terjadi kembali. DJP dapat membuat kebijakan dan peraturan terkait cash pooling dan tarif bunga pinjaman. Solusi yang dapat diberikan kepada WP yaitu mengadakan pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perpajakan, membuat pertemuan atau berkonsultasi aktif dengan Account Representative (AR), memperhatikan ketentuan formal atas transaksi meskipun dilakukan antar perusahaan satu grup. Keterbatasan penelitian ini adalah masih terdapat data putusan yang tidak masuk didalam penelitian ini dan terdapat data putusan yang tidak terbaca dikarenakan hasil putusan merupakan hasil scan manual yang diunduh dari website Pengadilan Pajak.

---

This research aims to analyze the causes of tax disputes over loans from shareholders. This research is also intended to provide recommendations for minimizing the occurrence of tax disputes over loans from shareholders. This research is qualitative research with a case study approach and was carried out using content analysis of tax court decisions and analysis of interviews with the Fiscus and Taxpayers. Loan disputes from shareholders consist of formal disputes and material disputes. The results of this research show that formal loan disputes from shareholders occur due to the implementation and application of tax regulations, while material disputes relate to loan terms, debt ratios and interest rates. Therefore, this research provides a solution for the Directorate General of Taxes (DGT) and Taxpayers to reduce loan disputes from shareholders occurring again. DGT can make policies and regulations related to cash pooling and loan interest rates. Solutions that can be given to taxpayers are holding training and Focus Group Discussions (FGD) related to taxation, holding meeting or actively consulting with Account Representatives (AR), paying attention to formal provisions for transactions even though they are carried out between companies of the same group. The limitation of this research is that there is still decision data that is not included in this research and there is decision data that cannot be read because the decision results are the results of manual scans downloaded from the Tax Court website."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak orang perseorangan harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Izin kuasa hukum dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak terhadap permohonan izin yang memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung menyatakan semua kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang sama, namun Pengadilan Pajak menyatakan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya dapat menjalankan kewenangannya pada saat persidangan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan izin kuasa hukum dengan berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.

---

ABSTRACTThis research explains about the regulation and implementation of the practices of such a lawyer in the tax court. The Law Number 14 Year 2002, writs about The Tax Court, governs the special requirements to be met in order to be a lawyer in tax court and exempting from the legal of that provisions. That special requirements show the lawyer in the tax court is different with the lawyer in the other court. In order to be a lawyer of the above court one has to secure a license issued by the head of the tax court and obtain a special letter of attorney from the party that the lawyer represents. The court license will only be issued if all requirements are satisfactorily fulfilled. The supreme court indicates that lawyer in the tax court have equal authority, but the tax court indicates that the lawyer as stipulated in Article 34 Clause (3) of The Law Number 14 Year 2002 can only exercise their authority during court proceedings. The research concluded that there are special requirements to be met in order to be a lawyer in this type of court. The issuance of the license by the head of the tax court in based on whether or not the requirements are satisfactorily met. In practice, however, there is different interpretation with regards to the governing rule of implementation on the lawyers in the tax court. The writing of this thesis uses a library research method using secondary data sources."

"Dalam menyalurkan kredit, bank dan lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit selalu terkait dengan risiko kredit yang mungkin timbul akibat pemberian kredit. Debitur mungkin mengalami kegagalan bayar dalam melunasi utangnya. Apabila pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik bank maupun lembaga pembiayaan akan melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kredit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil alih aset yang dijadikan jaminan oleh peminjam, yang biasa dikenal sebagai Agunan yang Diambil Alih (AYDA). AYDA umumnya dianggap sebagai jaminan aset sesuai dengan undang-undang perbankan. Ketika penjualan AYDA dilakukan untuk melunasi utang debitur, timbul sengketa perpajakan antara Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai kreditur dan Pihak Fiskus.Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dapat menimbulkan sengketa pajak. Sengketa perpajakan menimbulkan kerugian yang sama baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA serta memberikan rekomendasi saran untuk mengurangi sengketa perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan secara triangulasi metode dengan melakukan analisis konten dan literatur serta wawancara dengan Konsultan, Pemeriksa Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak.Hasil peneltian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sengketa dan penyebab sengketa terkait PPN atas AYDA. Hasil analisis diketahui penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA adalah disebabkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak serta regulasi yang diterapkan tidak sejalan dengan sifat dan kondisi usaha Wajib Pajak. Kontribusi penelitian ini adalah membantu mencegah terjadinya sengketa pajak di masa mendatang dan meningkatkan literasi tentang sengketa terkait PPN atas AYDA.

---

In distributing credit, banks and financial institutions as credit providers are always associated with credit risks that may arise as a result of providing credit. Debtors may experience failure to pay off their debts. If the borrowing party is unable to fulfill its obligations, both the bank and financing institution will take various steps to resolve the credit. One way is to take over the assets used as collateral by the borrower, which is commonly known as Foreclosed Collateral (AYDA). AYDA is generally considered as collateral for assets in accordance with banking laws. When the sale of AYDA is carried out to pay off the debtor's debt, a tax settlement arises between the Bank/Consumer Financing Institution as the creditor and the Fiscus.

Differences in perception between taxpayers and the tax authorities can give rise to tax dispute. Tax disputes cause the same losses for both taxpayers and tax authorities. The aim of this research is to analyze the causes of VAT disputes on AYDA and provide recommendations for reducing VAT treatment disputes on Foreclosed Collateral (AYDA) in Indonesia. The research method used was a case study approach. The analysis was carried out using a triangulation method by conducting content and literature analysis as well as interviews with Consultants, Tax Auditors and Tax Court Judges.

The research results show that there is an increase in the number of disputes and causes of disputes related to VAT on AYDA. The results of the analysis show that the cause of VAT dispute on AYDA is due to differences in interpretation between the tax authorities and taxpayers and the regulations applied are not in line with the nature and conditions of the Taxpayer's business. The contribution of this research is to help prevent tax disputes and increase literacy about VAT-related collection on AYDA."

"Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak selama ini diatur Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang pada pokoknya menegaskan pengawasan Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Hal ini tentu tidak sesuai dengan reformasi kekuasaan kehakiman di mana seharusnya pengawasan Hakim menjadi kewenangan Lembaga yang ditunjuk secara atributif oleh UUD NRI 1945. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 16 Juli 2010, pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hal ini dikarenakan model pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dipengaruhi oleh model pembinaan pada Pengadilan Pajak, yang masih melibatkan Kementerian Keuangan. Namun secara ideal, pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dilakukan secara internal yang terpusat kepada Mahkamah Agung (baik pengawasan teknis peradilan, organisasi, administrasi, keuangan dan pengawasan tingkah laku Hakim secara internal) dan secara eksternal terkait tingkah laku Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang berlandaskan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

The supervision of Tax Court Judges is currently regulated in Article 11 paragraphs 1 and 2 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, which basically emphasizes that the supervision of Judges is carried out by the Head of the Tax Court and the Supreme Court. This is certainly not in accordance with the reform of judicial power so that the supervision of Judges should be the authority of an attributively appointed institution by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the form of a juridical-normative research method, this research looks for data by studying literature in the form of legislation and related literature. The results show that since the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) on July 16, 2010, the supervision of Tax Court Judges has been carried out by the Ministry of Finance, the Supreme Court and the Judicial Commission, this is because the Tax Court Judge's supervision model is influenced by the coaching model at the Tax Court, which still involves Ministry of Finance. However, ideally, the supervision of Tax Court Judges is carried out internally which is centered on the Supreme Court (both technical supervision of the judiciary, organization, administration, finance and supervision of Judge behaviour internally) and externally related to the behaviour of Judges is carried out by the Judicial Commission, which is based on the Judicial Commission. Code of Ethics and Code of Conduct for Judges"

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."