Dalam menyalurkan kredit, bank dan lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit selalu terkait dengan risiko kredit yang mungkin timbul akibat pemberian kredit. Debitur mungkin mengalami kegagalan bayar dalam melunasi utangnya. Apabila pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik bank maupun lembaga pembiayaan akan melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kredit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil alih aset yang dijadikan jaminan oleh peminjam, yang biasa dikenal sebagai Agunan yang Diambil Alih (AYDA). AYDA umumnya dianggap sebagai jaminan aset sesuai dengan undang-undang perbankan. Ketika penjualan AYDA dilakukan untuk melunasi utang debitur, timbul sengketa perpajakan antara Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai kreditur dan Pihak Fiskus.Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dapat menimbulkan sengketa pajak. Sengketa perpajakan menimbulkan kerugian yang sama baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA serta memberikan rekomendasi saran untuk mengurangi sengketa perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan secara triangulasi metode dengan melakukan analisis konten dan literatur serta wawancara dengan Konsultan, Pemeriksa Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak.Hasil peneltian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sengketa dan penyebab sengketa terkait PPN atas AYDA. Hasil analisis diketahui penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA adalah disebabkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak serta regulasi yang diterapkan tidak sejalan dengan sifat dan kondisi usaha Wajib Pajak. Kontribusi penelitian ini adalah membantu mencegah terjadinya sengketa pajak di masa mendatang dan meningkatkan literasi tentang sengketa terkait PPN atas AYDA.

---

In distributing credit, banks and financial institutions as credit providers are always associated with credit risks that may arise as a result of providing credit. Debtors may experience failure to pay off their debts. If the borrowing party is unable to fulfill its obligations, both the bank and financing institution will take various steps to resolve the credit. One way is to take over the assets used as collateral by the borrower, which is commonly known as Foreclosed Collateral (AYDA). AYDA is generally considered as collateral for assets in accordance with banking laws. When the sale of AYDA is carried out to pay off the debtor's debt, a tax settlement arises between the Bank/Consumer Financing Institution as the creditor and the Fiscus.

Differences in perception between taxpayers and the tax authorities can give rise to tax dispute. Tax disputes cause the same losses for both taxpayers and tax authorities. The aim of this research is to analyze the causes of VAT disputes on AYDA and provide recommendations for reducing VAT treatment disputes on Foreclosed Collateral (AYDA) in Indonesia. The research method used was a case study approach. The analysis was carried out using a triangulation method by conducting content and literature analysis as well as interviews with Consultants, Tax Auditors and Tax Court Judges.

The research results show that there is an increase in the number of disputes and causes of disputes related to VAT on AYDA. The results of the analysis show that the cause of VAT dispute on AYDA is due to differences in interpretation between the tax authorities and taxpayers and the regulations applied are not in line with the nature and conditions of the Taxpayer's business. The contribution of this research is to help prevent tax disputes and increase literacy about VAT-related collection on AYDA.