Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesian criminal procedural law on corrupt practices."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera melakukan perubahan sistem pembuktian terbalik ke arah bentuk murni aslinya, dan bagaimana pemikiran mengenai kemungkinan pemberlakuan sistem tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk memandu penelitian digunakan teori beban pembuktian yang ditekankan pada terdakwa dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia, perlu adanya perubahan sistem pembuktian terbalik dari yang bersifat terbatas ke arah sistem murni aslinya. Namun demikian, dalam penerapannya juga harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, serta adanya ramburambu yang ketat untuk mencegah tindakan kesewenangwenangan oleh penguasa terutama aparat penegak hukum.Hasil penelitian juga mendapati adanya prasyarat bahwa dalam penerapan sistem pembuktian terbalik itu diperlukan pembersihan terlebih dahulu dari atas ke bawah, baik penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Sementara itu, kemauan dan komitmen politik sangat diperlukan, juga dukungan dan partisipasi masyarakat untuk selalu mendorong dan menjaga momentum pemberantasan korupsi secara terusmenerus, berkelanjutan dan berkesinambungan."

"Pada prinsipnya penerapan unsur melawan hukum bertujuan agar hakim mendapatkan kepastian, apakah tindakan itu dilakukan sama sekali tidak menurut hukum. Dalam pemahaman baku, pengertian hukum tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang pasti bersifat tertulis (asas legalitas). Akan tetapi, dalam peristiwa tertentu, perbuatan melawan hukum dapat berarti, bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan ajaran sifat melawan hukum yang formal dan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Perbuatan hukum materiil adalah suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum tidak hanya apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum meteriil tidak lagi selalu mengacu pada norma hukum tertulis, tetapi perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila dirasakan bertentangan dengan nilai keadilan dan norma sosial yang tidak tertulis yang berlaku sebagai kebiasaan yang diakui oleh masyarakat. Akan tetapi, penerapan sifat melawan hukum materiil, khususnya dalam tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan terhadap pembuktiannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi dana non-budgeter Bulog, Majelis Mahkamah Agung berpendapat dalam putusannya bahwa sifat melawan hukum materiil tidak dapat diterapkan karena tidak mempunyai parameter yang jelas. Selain itu, dalam menerapkan perbuatan melawan materiil, harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan melawan hukum formalnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatasi perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum formal"

"ABSTRAKTindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipandangsebagai permasalahan yang sangat serius. Hal ini karenakerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsisangat besar. Melihat betapa besar kerugian negara yangdiakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendorongpemerintah berupaya secara serius memberantas tindakpidana korupsi. Perbuatan korupsi telah menyebar di segala bidang,tidak terkecuali pada pemerintah daerah dimana tindakpidana korupsi dilakukan oleh anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah ' (DPRD) . Maraknya korupsi oleh anggota DPRDberawal dari pemberian kewenangan kepada DPRD yang lebihluas dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang secaraotonom kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaranbelanjanya. Melihat begitu besarnya kewenangan tersebutmendorong pemerintah menerbitkan PP No. 110 Tahun 2000.Tetapi pada kenyataannya beberapa DPRD di Kabupaten danKota di Jawa Barat membuat anggaran belanja tidakberpedoman pada PP 110 Tahun 2000 dengan pertimbangankarena sudah di-judicial review oleh Mahkamah Agung yangdalam putusannya menyatakan bahwa PP tersebut sudah tidakmempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya Jaksa tetapmenyatakan bahwa dengan tidak menggunakan PP 110 Tahun2000 sebagai pedoman dalam pembuatan anggaran belanjaDPRD, telah terjadi tindak pidana korupsi karena dalam PPtersebut anggaran belanja DPRD terutama untuk pos biayapenunjang anggota DPRD ada pembatasan limitatif. Dalam proses persidangan ternyata di tingkatPengadilan Negeri Bogor, hakim memutus surat dakwaantidak diterima dan pada. Pengadilan Negeri Cianjur danCirebon, hakim memutus bebas terdakwa. Padahal dalamkenyataannya surat dakwaan JPU disamping mencantumkantidak dipedomaninya PP 110 Tahun 2000 dalam pembuatananggaran belanja DPRD sebagai unsur melawan hukum, jugamencantumkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaananggaran belanja DPRD serta mencantumkan unsur melawanhukum materiil. "