ABSTRAKTindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipandangsebagai permasalahan yang sangat serius. Hal ini karenakerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsisangat besar. Melihat betapa besar kerugian negara yangdiakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendorongpemerintah berupaya secara serius memberantas tindakpidana korupsi. Perbuatan korupsi telah menyebar di segala bidang,tidak terkecuali pada pemerintah daerah dimana tindakpidana korupsi dilakukan oleh anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah ' (DPRD) . Maraknya korupsi oleh anggota DPRDberawal dari pemberian kewenangan kepada DPRD yang lebihluas dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang secaraotonom kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaranbelanjanya. Melihat begitu besarnya kewenangan tersebutmendorong pemerintah menerbitkan PP No. 110 Tahun 2000.Tetapi pada kenyataannya beberapa DPRD di Kabupaten danKota di Jawa Barat membuat anggaran belanja tidakberpedoman pada PP 110 Tahun 2000 dengan pertimbangankarena sudah di-judicial review oleh Mahkamah Agung yangdalam putusannya menyatakan bahwa PP tersebut sudah tidakmempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya Jaksa tetapmenyatakan bahwa dengan tidak menggunakan PP 110 Tahun2000 sebagai pedoman dalam pembuatan anggaran belanjaDPRD, telah terjadi tindak pidana korupsi karena dalam PPtersebut anggaran belanja DPRD terutama untuk pos biayapenunjang anggota DPRD ada pembatasan limitatif. Dalam proses persidangan ternyata di tingkatPengadilan Negeri Bogor, hakim memutus surat dakwaantidak diterima dan pada. Pengadilan Negeri Cianjur danCirebon, hakim memutus bebas terdakwa. Padahal dalamkenyataannya surat dakwaan JPU disamping mencantumkantidak dipedomaninya PP 110 Tahun 2000 dalam pembuatananggaran belanja DPRD sebagai unsur melawan hukum, jugamencantumkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaananggaran belanja DPRD serta mencantumkan unsur melawanhukum materiil.