Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak privilege yang merupakan hak yang didahulukan adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang atau kreditur semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan, sehingga ia berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Di dalam hukum gadai terdapat dua hak privilege, yakni biaya lelang dan biaya penyelamatan. Biaya -biaya mana atas dasar hal privilege dipungut terlebih dahulu atas hasil lelang. Hak privilege atas biaya lelang di Perusahaan Umum Pegadaian terdiri dari dua hal, yakni Biaya Lelang Pembeli dan Biaya Lelang Penjual. Sedangkan satu-satunya bentuk yang mendekati bentuk hak privilege atas biaya penyelamatan di Perusahaan Umum Pegadaian disebut Biaya Penyimpanan dan Asuransi, di mana perusahaan tetap mejalankan kewajibannya untuk merawat atau menyelamatkan barang jaiainan gadai. Hak privilege atas Biaya Lelang Pembeli dipungut terlebih dahulu oleh perusahaan atas hasil lelang, yang dibebankan kepada beban pembeli dalaia harga pembelian barang lelang. Sedamgkan hak privilege atas Biaya Lelang Penjual dibebankan kepada perusahaan sendiri setelah lelang yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Sementara itu hak untuk memungut Biaya Penyimpanan dan Asuransi oleh perusahaan terhadap debitur timbul karena perjanjian gadai, dan biaya yang dibebankan kepada debitur tersebut sebenarnya adalah premi asuransi yang harus disetorkan perusahaan kepada PT Asuransi Jasindo berdasarkan perjanjian asuransi. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Perusahaan Umum Pegadaian yang mengatur biaya-biaya tersebut sebagian besar tertuang dalam Surat-Surat Edaran Direksi perusahaan. Dalam praktek pelaksanaannya terdapat kendala utama yang pada gilirannya menghambat pemenuhan biaya—biaya tersebut, yakni taksiran yang terlalu tinggi sehingga nilai uang pinjaman yangg diberikan lebih tinggi daripada nilai barang jaminan menurut harga pasar. Kendala mana, merupakan tantangan perusahaan untuk mengatasinya."

"Etika bisnis memainkan peranan penting dalam dasawarsa 1980-an, sehingga dasawarsa ini sering disebut sebagai era etika bisnis. Pasang naik etika bisnis di Amerika Serikait dimulai pada awal tahun 1960-an, ketika rakyat Amerika mulai menuntut adanya pertanggungjawaban moral dari penguasa selaku pelaku bisnis.Dalam bab I, diuraikan mengenai etika secara umum, yaitu sebagai bagian ilmu filsafat yang menelaah masalah apa yang baik serta apa yang buruk, dalam hubungannya dengan tindakan, tingkah laku maupun penilaian manusia. Dasar kesadaran etis serta aliran-aliran besar dalam etika yaitu aliran utilitarisme dan deontologi, dibahas dalam bab ini. Inti dari kesadaran etis adalah kesadaran akan perbuatan yang mengandung nilai yang diterima oleh masyararakat secara obyektif sebagai standar ukuran moral.Bab II, membahas tentang bisnis serta masalah-masalah etis pada tingkat makro. Dibahas di dalam bab ini mengenai prinsip-prinsip bisnis yang berkaitan dengan etika. Umpamanya prinsip pengejaran laba serta prinsip pengambilan keputusan. Usaha pengejaran laba serta pengambilan keputusan seringkali mengalami perbenturan dengan nilai-nilai etika. Nampak dalam uraian bab II ini, bagaimana bisnis mampu mengembangkan nilai-nilai yang mendekati standar etis, dan melaksanakan langkah-langkah penyesuaian diri sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Secara makro, maka bisnis berkewajiban untuk tidak membahayakan lingkungannya. Usaha-usaha bisnis dalam menunaikan tanggung jawab sosial hendaknya tidak ditujukan sebagai amal serta kemampuan kualitas manusia. Di dalam bab II dibahas mengenai bisnis berdimensi etis dalam praktek berbentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu di bidang agroindustri jamur di Dieng, serta di bidang persusuan di kabupaten Semarang, Jawa Tengah.Dari studi kasus kedua PIR, secara makro dibahas tentang masalah-masalah etis intern dan ekstern. Misalnya, bagaimana usaha pencapaian laba, masalah penyuapan, masalah persaingan, masalah dampak lingkungan serta penyuapan. Refleksi filsafat berbentuk pedoman etis memberikan kesimpulan bahwa adanya tindakan bisnis yang kurang bijaksana akan mencetuskan konflik social. Seorang pengusaha wajib mencari titik imbang antara hasrat mencari keuntungan di satu pihak dengan realitas social yang ia hadapi.Dalam bab IV yang merupakan bab penutup akan diuraikan analisis etika bisnis seyogyanya dilakukan dengan kerangka dasar Pancasila, di mana setiap silanya bermakna untuk membentuk insan bisnis yang berdimensi religius dan etis. Etika bisnis Pancasila menolak keuntungan materi semata-mata tanpa memperdulikan segi-segi rohaniah, serta membuang jauh prinsip untung sendiri tanpa memperdulikan sesama manusia. Tingkah laku para pelaku bisnis tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dasar Pancasila di mana mereka terintegrasikan."

"Penelitian in bertujuan untuk menganalisis corporate ethical values yang berperan sebagai quasi moderasi (sebagai variabel independen dan moderasi) dalam hubungan kepuasan karir, identifikasi organisasi, dan turnover intention. Penelitian ini dilakukan pada karyawan generasi milenial dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden dari berbagai industri di wilayah Jabodetabek. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan kemudian diolah dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan karir dan corporate ethical values terbukti berpengaruh langsung terhadap turnover intention dan secara tidak langsung melalui mediasi parsial identifikasi organisasi. Sementara itu, pengaruh kepuasan karir terhadap turnover intention dan pada identifikasi organisasi terbukti dimoderasi oleh corporate ethical values, serta terbukti memoderasi pengaruh identifikasi organisasi terhadap turnover intention.

---

This research has a purpose to examine the role of corporate ethical values as a quasi moderator (serves as the independent variable and moderation) in the relationship between career satisfaction, organizational identification, and turnover intention. This research was conducted to millennial employees with a sample the sample consists of 120 respondents  from various industries in Jabodetabek area. The data was collected using a questionnaire and processed using Structural Equation Modeling (SEM) method. The result shows that career satisfaction and corporate ethical values have direct effect toward turnover intention and indirectly through partial mediation of organizational identification. Meanwhile, the influence of career satisfaction to turnover intention is proved to be moderated by corporate ethical values. And the influence of organizational identification to turnover intention is proved to be moderated by corporate ethical values."

"Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

It is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."

"

 

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih atas satu kepemilikan atas tanah, maka salah satu sertipikatnya harus dibatalkan. Yang dikaji dalam permasalahan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya  sengketa tumpang tindih kepemilikan atas tanah di Palembang khususnya Desa Sukabangun, serta perlindungan secara hukum bagi pemilik sertipikat yang beritikad baik, yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kali, serta upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN -PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019 yang mengkibatkan dibatalkannya salah satu sertipikat oleh pengadilan

---

This thesis is a research on overlapping disputes over land ownership that can be caused by several main factors, namely inaccuracy and inaccuracy as well as errors on the part of the Land Office due to the absence of an orderly administration in terms of land registration procedures. From the results of this research, it is found that if there is an overlapping dispute over one land ownership, then one of the certificates must be canceled. What is studied in the problem of writing this thesis is to determine the causes of overlapping disputes over land ownership in Palembang, especially in Sukabangun Village, as well as legal protection for certificate owners who have good intentions, which is carried out by the land owner to apply for land registration for the first time, as well as dispute resolution through a court process conducted by the Head of the Land Office on the decision Number 64 / G / 2017 / PTUN-PLG Jo Decision Number 110 PK / TUN / 2019 which resulted in the cancellation of one of the certificates by the court

"

"APPRI sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan PRdi I ndonesia telah mengeluarkan sebuah kode etik yangberfungsi sebagai aturan main anggotanya . Adanya sanksiseharusnya membuat anggota APPRI mematuhi dan menerapkankode etik yang ada, sehingga untuk masa yang akan datangindustriPR dapat berkembang dengan baik dan benar.Penelitian ini melihat bagaimana perusahaan PRyang tergabung da l am APPRI melihat keberadaan dan pentingnyakode etik bagi mereka.Tipe penelitian ini adalah deskriptif denganmetode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukandengan wawancara terfokus (focused/depth interview) yangmenghasilkan data dalam bentuk pernyataan yang bersifatanalitis terhadap kode etik APPRI.PEmelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun APPRItelah memiliki kode etik 1 kode etik tersebut belum memilikiperan yang berarti. Kesadaran akan keberadaan danpentingnya kode etik sudah ada.dalam diri responden tetapipenerapannya belum sepenuhnya dilakukan. Pertama 1 karenastruktur organisasi APPRI belum lengkap; kedua 1 tidak adapen jelasan yang r i nci menqenai isi kode etik; dan ketiga 1kesadaran moral dalam di ~i anggota seringkali dikalahkanoleh kepentingan .finansial perusahaan.Kode Etik Profesional APPRI merupakan terjemahandari kode etik-kode etik yang dipakai di Inggris 1 danmasih memerltikan pen jelasan atau interpret.asi t erhadapmasing-masing pasal yang harus disesuaikan dengan situasidan kondisi industri PR di Indonesia .Keberhasilan mencaaai tujuan-tujuan yang telahdicanangkan oleh APPRI dapat terwujud bila APPRI melakukanpembenahan dalam organisasi terutama dalam menyusun rencanakerja atau program kegiatan 1 dan semua anggota mematuhidan menerapkan kode etik. Melalui i tu semua profesionalismedapat terbentuk ·dan industri PR dapat . berkembangmaju."