Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada putra-putri Bangka yang bersekolah, adalah berupa suatu kebijaksanaan pinjam meminjam dibidang keuangan. Kebijaksanaan yang dimaksud dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bangka dengan Surat Keputusan Kepala Unit Penambangan Timah Bangka, dengan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bangka. Pinjaman uang yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada mahasiswa Bangka ini, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa yang dipandang berkemampuan dalam menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi, tepat pada waktunya tetapi menemui kesulitan untuk menutup sebagian biaya yang diperlukan guna menyelesaikan kuliah. Meskipun tujuannya untuk membantu mahasiswa, tetapi tidak semua mahasiswa Bangka dapat menikmati fasilitas dari Yayasan Pendidikan Bangka ini. Sebab untuk mendapatkan pinjaman uang dari Yayasan Pendidikan Bangka ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai suatu pemberian pinjaman kepada mahasiswa maka perjanjian pinjam meminjam dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya yang telah dibuat dan disepakati, adalah merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber terbitnya perikatan hukum antara pemberi pinjam (YAPENKA) dan penerima pinjaman (Mahasiswa Bangka). Konsekwensinya apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka perjanjian pinjam meminjam merupakan dasar hukum bagi pihak kreditur untuk mengambil tindakan-tindakan hukum guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kerugian yang akan menimpa pihak Yayasan Pendidikan Bangka. Guna mempermudah pembahasan materi mengenai pinjam meminjam ini, penulis menekankan dari sudut hukum perjanjian pinjam meminjamnya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (secara empiris). Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Pejabat pada Yayasan Pendidikan Bangka dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah pinjam meminjam antara mahasiswa Bangka dengan Yayasan Pendidikan Bangka."

"Membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia yang ditunjang oleh berbagai paket kebijaksanaan memberikan dampak timbulnya peluang bagi swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Realisasi dari hal itu adalah dengan timbulnya grup-grup perusahaan baru di Indonesia. Pengertian grup perusahan menurut pandangan ekonomi, anak-anak perusahaan itu adalah kumpulan badan-badan hukum dibawah satu manajemen pusat. Dilain pihak menurut pandangan hukum , anak- anak perusahaan dalam grup perusahaan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian di antara anak perusahaan dapat terjadi perbuatan hukum seperti perjanjian pinjam meminjam. Penelitian tentang hal itu dilakukan di sebuah grup perusahaan swast nasional yang sedang ber kembang yaitu MTZ Grup. Pembahasan dipusatkan p,ada bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antar anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antara PT. SM dengan PT. SMPI. Kemudian apakah cara-cara yang dipergunakan oleh PT. SM dengan dengan PT. SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH. Perdata. Terakhir bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan diadakannya per janjian pinjam meminjam uang antar anak perusahaan dalam grup perusahaan MTZ lebih banyak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman seperti prosedurnya berlangsung cepat dan tidak birokratis, tidak memerlukan jaminan, tidak menggunakan bunga pinjaman dan tidak disebutkannya batas waktu pengembalian pinj aman. Kesulitan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam grup perusahaan MTZ adalah masa l ah p enarikan kembali seluruh uang pinjaman yang disebabkan oleh lunaknya persyaratan pinjam meminjam itu. Kerugian dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman khususnya pihak ketiga dari PT. SMPI yaitu pemasok, karyawan dan para pemegang saham minoritas. Alternatif penyelesaian yang diajukan oleh penulis adalah mengembalikan persoalan ini kepada keadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai suatu grup. Dalam hal ini, pimpinan grup MTZ harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Cara yang dapat ditempuh oleh pimpinan grup MTZ adalah memberikan jaminan yang bentuknya adalah jaminan perorangan atau penanggung bagi PT. SM. Dalam hal ini pimpinan grup demi kepentingansi berpiutang (PT.SMPI) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (PT.SM) karena PT. SM sendiri."

"Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian desktriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelakasanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota.

---

Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia’s economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members’ guarantee."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."

"Studi pemilihan tapak pembangkit tenaga nuklir telah banyak dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, diantaranya adalah di Muria (Jepara) yang dilakukan pada tahun 1990-an, Banten yang dilakukan pada tahun 2011, dan di Pulau Bangka yang dilakukan pada tahun 2010-an. Studi tersebut dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan aspek geologi, seismologi dan geoteknik. Terkait dengan aspek geologi dan seismologi tersebut, Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah dengan tingkat aktivitas gempabumi tinggi dan juga negara dengan kondisi geologi yang kompleks. Kondisi tersebut diakibatkan bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia yakni : Samudera India - Australia di sebelah selatan, Samudera Pasifik di sebelah Timur dan Eurasia, dimana sebagian besar wilayah Indonesia berada di dalamnya. Kondisi geologi yang kompleks dari calon tapak PLTN di Bangka tersebut menghasilkan kondisi geologi lokal dalam hal ini adalah menghasilkan struktur patahan geologi yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap respon spektra di tapak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memodelkan 2 cross section yang terdapat patahan menerus sampai permukaan menggunakan inputan gempa Parkfield dengan percepatan puncak 0.34 g.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 cross section yang relatif berdekatan, menghasilkan akselerasi permukaan horizontal yang relatif berbeda, cross section 1 sebesar 0.64 g pada t = 4.6 detik, sedangkan cross section 2 sebesar 0.78 g pada t = 4.6 detik. Percepatan spektral horizontal di cross section 1 sebesar 0.349 g pada periode t = 0.63 detik, sedangkan di cross section 2 sebesar 0.289 g pada periode t = 0.99 detik. Displacement horizontal cross section 1 sebesar 0.19 m pada t = 6.2 detik, cross section 2 sebesar 0.17 m pada t = 6.1 detik. Dip patahan, panjang patahan di lokasi penelitian mempengaruhi nilai percepatan vertikal, percepatan spektra vertikal dan displacement vertikal, semakin besar dip patahan dan panjang patahan maka percepatan vertikal, percepatan spektra vertikal dan displacement vertikal yang terjadi akan semakin besar, semakin jauh titik pengamatan dari patahan maka efeknya akan semakin berkurang. Cross section 1 dan cross section 2 hanya berjarak sekitar 1.5 km tetapi mempunyai kondisi geologi yang relatif berbeda, sehingga diperlukan analisis spesifik tapak, terutama jika lokasi ini akan digunakan sebagai lokasi tapak PLTN.

---

Site selection study of nuclear power plant have been carried out in several places in Indonesia, in Muria (Jepara) conducted in the 1990, Banten conducted in 2011, and Bangka Island conducted in the 2010. The study was conducted by considering geology, seismology and geotechnical aspects. Related to the geology and seismology aspects, Indonesia is a country that is located in an area with a high level of earthquake activity, and with complex geological conditions. The condition was caused by the convergence of three major tectonic plates of the world is : the Indian Ocean - Australia in the south, the Pacific Ocean in the East and Eurasia, where most of Indonesia is in it. Complex geological conditions of the candidate site of nuclear power plant in Bangka produce local geological conditions that are geological fault structure which is likely to affect the response spectra at the site. This research was conducted by modeling 2 cross section using the input Parkfield earthquake with 0,34 g peak acceleration.

The results showed that from two relatively adjacent cross section, produces relatively distinct peak ground acceleration (PGA), a cross section 1 produce 0.64 g at t = 4.6 seconds, while the cross section 2 produce 0.78 g at t = 4.6 seconds. Maximum horizontal spectral acceleration in cross section 1 is 0349 g in period T = 0.63 sec, whereas in cross section 2 is 0289 g in period T = 0.99 sec. Horizontal displacement in cross section 1 is 0,19 m at t = 6.2 seconds, in cross section 2 is 0,17 m at t = 6.1 seconds. Dip fault, length fault of the sites study affect the value of vertical acceleration, vertical spectra acceleration and vertical displacement, greater dip of fault and longer of fault produce greater vertical acceleration, vertical spectra acceleration and vertical displacement and when the distance of point observation is far, the effect will decrease. Cross section 1 and cross section 2 is relatively adjacent only about 1.5 km but has a relatively different geological conditions, this condition requiring site specific analysis, especially if this location will be used as the location of nuclear power plant site."

"Pengangkatan anak dilakukan dengan bermacam motivasi dan melihat suatu kondisi sebagai latar belakang untuk mengangkat anak. Anak adalah sangat penting bagi suami isteri yang ingin membentuk keluarga yang utuh. Tanpa hadirnya anak, perkawinan dapat berujung menjadi perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri, meskipun hal ini tidak mutlak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan kehadiran anak dari pasangan luar nikah dan dari perempuan korban kejahatan seksual,yaitu anak cenderung tidak diharapkan dan disingkirkan. Selain itu adalah karena keadaan ekonomi dan bencana alam. Hal ini mengakibatkan orangtua kandung menyerahkan anak secara tidak langsung atau secara langsung. Pada penyerahan secara langsung terjadi suatu perjanjian penyerahan anak antara oranqtua kandung (biologis) dengan yayasan yang dibuat di bawah tangan dan permasalahan yang dikarenakan mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pembebasan Salah satu pihak dari tanggung jawab hukum untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan jasmani dan rohani anak yang dikaitkan dengan Hukum Islam sebagai pedoman bagi para pemeluknya. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan mengkaji sumber data sekunder yang disusun secara yuridis normatif dan untuk memperkuat penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait.Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, perjanjian penyerahan anak yang menggunakan klausula eksonerasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak jika yayasan memperlakukan anak tersebut dengan sewenang-wenang (menganiaya, memperdagangkan anak atau menyerahkan anak kepada orangtua angkat yang berbeda agamanya dengan anak tersebut). Hal ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta agama yang dianut sebagai hak asasi setiap manusia. Campur tangan pemerintah maupun notaris sangat diperlukan untuk membuat suatu perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung (biologis) dengan yayasan agar tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Serta agama."

"ABSTRAKHukum adalah merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut, pembahasan mengenai perjanjian kerja sama penyediaan Rumah Pemondokan Tumbuh (RPT) ini adalah sejauh mana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Buku Ke 4, Tiga KUH.Perdata baik dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, saat mulai berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian, perihal resiko dan apakah para pihak dalam mengadakan perjanjian telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang dirugikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pada hukum yaitu terciptanya kedamaian, ketentraman dan keadilan didalam Masyarakat."

"Salah satu asas hukum perjanjian adalah hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open system). Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajlrien Jakapermai merupakan perwujudan dari sistem terbuka hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirien Jakapermai termasuk perjanjian tidak bernama, yang lahir karena kebutuhan para pihak yang mengadakan kerjasama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Beberapa Perselisihan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui musyawarah. Menurut Ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama, jika terjadi perselisihan yang tak terselesaikan maka perjanjian tersebut batal atau pemutusan hubungan kerjasama dapat dilakukan. Menurut ketentuan pasal 1266 KUHPdt, pada perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi yang dllakukan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan KUHPdt tersebut tidak dapat dilakukan oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Agar ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama dan pasal 1266 KUHPdt dapat dilaksanakan, pemutusan hubungan kerjasama dilakukan secara bertahap sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu."