Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Dalam praktek pemberian bank garansi di Bank BRI, terdapat pokok permasalahan yakni apakah pemberian bank garansi di Bank BRI telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank, kontra garansi apa yang dapat diberikan dan bagaimana bentuk pengikatannya, serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sehingga dapat menjawab terhadap permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank BRI dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia. Mantra garansi yang dapat diberikan oleh debitur adalah kontra garansi dari bank di luar negeri, setoran tunai dalam bentuk rekening setoran jaminan dan rekening simpanan, serta kontra garansi lainnya yang berupa immaterial dan kontra garansi material dalam bentuk agunan fisik. Bentuk pengikatannya dapat berupa Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie), Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak Fidusia. Adapun permasalahan dalam praktek adalah kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, tuntutan pelepasan seluruh hak istimewa serta apabila debitur jatuh pailit dalam hal bank garansi harus dicairkan."

"Kemajuan dalam bidang perkreditan pada saat ini telah meluas sampai ke kota-kota kecil yang meliputi rakyat pengusaha kecil pada umumnya, sehingga sektor perbankan harus meningkatkan kinerja usahanya dalam rangka pemberian kredit pada para pengusaha. PT. BRI (Persero) sebagai salah satu lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit nya selalu memperhatikan asas perkreditan yang sehat serta penilaian seksama terhadap calon debiturnya. Upaya itu bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko PT. BRI (Persero) sebagai pihak kreditur apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu peranan jaminan dalam pemberian kredit sangat berarti karena dapat memberikan rasa aman dan secara yuridis memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam pengembalian kredit. Dengan lahirnya lembaga Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah sejak 9 April 1996, jaminan yang paling diutamakan oleh bank BRI adalah jaminan Hak Tanggungan dengan pertimbangan bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, ada nya bukti yang kuat berupa sertipikat dan selain itu jaminan Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang lebih diutamakan kepada bank BRI selaku kreditur pemegangnya. Pihak bank selaku kreditur dan para pengusaha sebagai pihak debitur mengharapkan agar lembaga Hak Tanggungan dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah perkreditan dengan mudah dan lancar sehingga dalam hal ini harus ada kerjasama yang baik dengan instansi agraria. Peranan instansi agraria dalam proses pembebanan jaminan Hak Tanggungan sangat penting terutama pada proses pendaftaran Hak Tanggungan yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan proses yang mudah bagi calon pemegang dan pemberi Hak Tanggungan."

"Transaksi trade financing merupakan fasilitas pembiayaan yang underlying nya adalah transaksi ekspor impor dengan menggunakan letter of credit. Transaksi ini sudah dilakukan oleh banyak perbankan balk di dalam maupun di luar negeri. Bagi Bank "XYZ" transaksi trade financing menjadi alternatif untuk memperoleh pendapatan baik dari sisi interest income maupun dari sisi fee based yang berasal dari transaksi letter of credit.Dengan kondisi perkreditan saat ini yang tidak memberikan suasana yang kondusif terutama dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil ditambah dengan pergerakan naik turun nilai mata uang Rupiah terhadap US Dollar, maka transaksi trade financing memberikan pendapatan bunga yang cukup menjanjikan bagi Bank "XYZ", hal ini terbukti dengan selalu meningkatnya jumlah transaksi trade financing ini sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 baik dari sisi ekspor berupa export usance bills discounting maupun dari sisi impor dalam bentuk transaksi usance payable at sight.Mengingat rendahnya risiko yang ada karena merupakan fasilitas pembiayaan dengan dasar letter of credit, banyak perbankan di dunia memang melakukan transaksi ini. Sehingga tingkat persaingan yang tinggi antar bank dalam memberikan fasilitas ini sangatlah ketat, dan hal nyata yang terjadi adalah bahwa bank bukan lagi sebagai price maker untuk fasilitas ini melairtkan sudah sebagai price taker. Selain itu keterbukaan informasi antar bank dalam masalah tingkat suku bunga juga memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan transaksi ini. Keluhan nasabah atas tingginya tingkat suku bungs menjadi faktor pendorong nasabah untuk lari ke bank lain, terutama nasabah yang memiliki track record yang baik, selain komponen lain yang mencakup pelayanan kepada nasabah dalam bentuk kecepatan, ketepatan, keramahan maupun hal-hal lainnya.Penulis mencoba menggambarkan kondisi yang terjadi di Bank "XYZ" dalam hal pemberian fasilitas iiii dilihat dari unit bisnis pengelola nasabah, unit kerja yang bertindak sebagai intermediasi maupun unit bisnis di luar negeri sebagai funding bank untuk memperoleh informasi dengan tepat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.Dengan menggunakan metode statistik dapat diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan adalah tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah memang lebih besar dari yang diberikan oleh funding bank, dan hal ini merupakan pemicu terjadinya keluhan nasabah.Penyelesaian dari adanya perbedaan tingkat suku bunga dari yang diberikan oleh funding bank dan tingkat suku bunga final kepada nasabah dapat dilakukan dengan melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas pemberian fasilitas trade financing, metode unit bisnis dalam menentukan tingkat suku bunga yang tepat kepada nasabah untuk dapat mengoptimalkan transaksi serta penentuan besaran variabel dalam menentukan besamya tingkat suku bunga yang sesuai."

"ABSTRAKDalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui perbankan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Seiring dengan meningkatnya jurnlah pemberian kredit, kredit macet pun menjadi masalah bagi dunia perbankan. Bukan saja itu, terdapat juga masalah penyelesaian kredit macet itu sendiri. Khusus mengenai masalah penyelesaian kredit macet pada bank BUMN selama ini berbeda dengan bank swasta lainnya. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berupa modal pada bank BUMN, menjadikan penyelesaian kredit macet pada bank BUMN tersebut hams diselesailcan melalui PUPN (KP2LN). Penyelesaian kredit macet bank BUMN di PUPN terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh PUPN. Sehingga perlu dipildrkan cars penyelesaian kredit rnacet BUMN yang lebih tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan kepastian hukum termasuk kepastian hokum dalam menyelesaikan kredit macet. Perkembangan pengertian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan pada BUMN menjadikan perubahan penyelesaian kredit macet. Bertitik tolak pada peraturan mengenai penyelesaian kredit macet bank BUMN yang dilakukan sendiri oleh Bank BUMN dan penyelesaian kredit macet yang diteruskan kepada PUPN. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan pilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kredit macet ini dengan melihat pada pengertian kekayaan negara yang ada pada bank BUMN. Dan bank BUMN sendiri (PT.Bank BRI (Persero) Cabang Yogyakarta) mempunyai langkah awal dalam penyelesaian berdasarkan peraturan sebagai sebuah bank. Sebagaimana bank BUMN berdasarkan UU No.49Prp. tahun 1960 tentang PUPN penyelesaiapun diteruskan ke PUPN seandainya penyelesaian oleh Bank BUMN tidak mendapatkan hasil. Tetapi penyelesaian pada PUPN juga menghadapi kendala-kendala walaupun penyelesaian sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 33 Tabun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka menjadi jelaslah bagaimana penyelesaian kredit macet kepada masing-masing bank berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Dengan adanya kepastian hukum dalam penegakkan kredit macet pada BUMN dapat menjadikan penyelesaian kredit macet lebih cepat. Dan Bank-bank BUMN akan mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank swasta lainnya dalam menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga stabilitas ekonomipun dapat tercapai.;"

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"ABSTRAKBerdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerjauntuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untukpengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikanSarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik barusangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukankeuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapatmeningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuatperhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupapenurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensipeningkatan impor lebih lanjut.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkanperusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala."

"lndustri perbankan dengan 2 sifat yang khusus yaitu sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara, serta sebagai suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" masyarakat, senantiasa merupakan suatu topik yang menarik untuk ditelaah baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan atas regulasinya. Pola operasional perbankan di Indonesia yang masih bercorak tradisional sebagaimana tercermin dari besamya pendapatan yang bersumber dari bunga dari kredit yang disalurkan, mengakibatkan pengembangan kredit menjadi sentra usaha perbankan. Dalam praktek pembeaan kredit, perbankan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko baik bisnis maupun non bisnis yang berkaitan erat dengan penyalurannya. Meskipun penerapan prinsip prudential banking sebagaimana diamanatkan dalam beberapa ketentuan bidang perbankan telah dilaksanakan, namun sesuai sifat kredit yang mengandung risiko, dimana risiko tersebut tidak bisa dihilangkan dan hanya dapat dimitigasi, maka disaat risiko kredit tersebut terjadi akan berujung pada timbulnya kredit bermasalahlmacet Dalam hal kredit terlanjur menjadi kredit macet, maka bank pada umumnya akan melakukan berbagai upaya penanganan ataupun penyelamatan yang lebih umum dikenal dengan restrukturisasi kredit dengan berbagai cara dan metode. Khusus untuk bank BUMN apabila upaya tersebut tidak berhasil maka kredit tersebut wajib diserahkan kepada DJPLN.Dan sisi pembukuan bank sejalan dengan tidak berhasilnya upaya tersebut maka dari sisi pembukuan akan dilakukan penghapusbukuan kredit yang dikenal sebagai Write Off dan diikuti dengan dilaksanakannya penghapustagihan kredit, dengan mengacu kepada praktek dibidang perbankan serta ketentuan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan hapustagih bagi Bank BO MN daiam pelaksanaannya tunduk pada beberapa ketentuan, mulai dari Undang-undang, Surat Keputusan Menteri Keuangan maupun Anggaran Dasar Perseroan Bank, akan tetapi dalam pelaksanaannya serta dampak kepastian hukum atas tindakan ini dirasakan masih belum jelas.Tesis ini akan menyoroti effektifitas berlakunya peraturan terkait dengan pelaksanaan penghapusbukuan dan hapustagih khususnya yang berasal dari Bank BUMN yang merupakan piutang Negara. Analisis dilakukan dengan memakai pendekatan analisis efektifitas suatu peraturan, yang mengacu kepada 3 komponen yang meliputi ; struktur/institusi yang dicerminkan dengan adanya pengelola bank yang profesional, peran pengawasan bank yang effektif serta aparat penegak hukum yang kompeten, substansi berupa peraturan yang jelas, serta budaya hukum, yang dicerminkan dengan adanya pemahaman serta peningkatan law enforcement dan peningkatan sosialisasi pemahaman prinsip-prinsip perbankan."