Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik khusus yang penyusunan laporan keuangannya diatur oleh PSAK No.31. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana BMI selaku bank bagi hasil menerapkan PSAK No. 31 dalam penyusunan laporan keuangannya dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, dengan membandingkannya dengan standar akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan Islam yang dikeluarkan oleh AAO-IFI diharapkan akan diperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasilnya adalah terdapat perbedaan prinsip operasional antara bank konvensional dan bank bagi hasil yang menimbulkan berbagai implikasi, baik terhadap segi operasional, produk yang dikeluarkan, maupun perlakuan dan sistem akuntansinya. Akuntansi sebagai suatu rekayasa yang menyajikan informasi keuangan mengenai suatu entitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia di praktikkan. Standar Akuntansi dan Auditing yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions bisa dijadikan alternatif solusi dalam menyusun laporan keuangan bagi bank bagi hasil."

"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkamiya kembali kepada masyarakat, sehingga memerlukan sistem informasi yang efektif dan efisien agar dapat berfungsi untuk berkembang melindungi kepentingan masyarakat dan menghadapì persaingan yang semakin global. Ikatan Akuntan Indonesia (lAI) dan Bank Indonesia (BI) telah mengadakan kerjasama dalam rangka penyusunan strandar akuntansi keuangan tenatang akuntansi perbankan (PSAK 31) sebagai pedoman bank dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Dalam implementasi PSAK 31 tersebut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bank, karena adanya perbedaan mengenai dasar pengakuan pendapatan bank yang dipakai sebelum PSAK 31, dengan perbedaan ini mengakibatkan hasil yang berbeda dalam pengukuran tingkat rentabilitas suatu bank, dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada Bank Tabungan Negara. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 1992 dan 1993, dimana PSAK 31 mulai diberlakukan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1993, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan bank sebelum berlakunya PSAK 31 berdasarkan kas, sehingga bunga yang telah jatuh waktu tetapi belum dibayarkan oleh debitur oleh bank hanya dicatat dalam rekening administratif tunggakan bunga debitur, dan ketika tunggakan bunga tersebut dilunasi baru diakui sebagai pendapatan bunga. Sedangkan dalam PSAK 31 pendapatan bunga diakui secara akrual (accrual basis), kecuali pendapatan bunga dan kredit dan aktiva produktif non performing. Pendapatan dan aktiva yang non performing hanya boleh diakuj apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pengakuan pendapatan provisi dan komisi kredit sebelum berlakunya PSAK 31 diakui ketika pendapatan tersebut diterima oleh bank setelah disetujuinya perjanjian kredit tersebut, tetapi setelah berlakunya PSAK 31 komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistimatis selama jangka waktu komjtmen djt. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka walctimya maka sisa komisi dan provisi djakuj sebagai pendapatan pada saat penyclesajan kornjtmen tersebut. Komisi dan provisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkredritan dan jangka waktu, diakui sebagal pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pencatatan penanaman dalam bentuk penyertaan sebelum berlakunya PSAK 31 dilakukan dengan cara metode bìaya, dan dengan berlakunya PSAK 31 pencatatai tersebut dilakukan dengan metode ekuitas jika suatu perusahaan mempunyai investasi dalarn saham dengan hak suara pada perusahaan lain dalam jumlah lebih darì 20 %, dan rnetode bìaya jika kurang dan 20 %. Dengan berlakunya PSAK 31 maka akan mempengan.thi penyajian laporan keuangan bank dan dapat meningkatkan jumlah asset seria pendapatan bank, sebingga laba bersih bank juga akan mengalami kenaikan, dengan meningkatnya laba bersih bank maka pajak penghasílan yang dibayarpun meningkat pula, bal inilah yang menj adj kendala dalam pelaksanaan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan secara konsisten, karena dengan aLiran kas masuk yang sama diharuskan membayar pajak atan dividen yang lebth tinggi karena meningkatnya pendapatan bank."

"Penelitian ini bertujuan melihat dan mengevaluasi persiapan yang telah dilakukan oleh PT. Bank X dalam penerapan PSAK 71 dan dampak dari penerapan PSAK 71, khusus untuk aset tresuri. Bank X saat ini dalam proses persiapan untuk penerapan PSAK 71. Berdasarkan analisis dampak PSAK 71 terkait aset tresuri tidak terdapat dampak signifikan pada tahap klasifikasi dan pengukuran. Namun pada pencadangan kerugian nilai terdapat kenaikan pencadangan sehingga dapat menurunkan rasio capital adequacy ratio pada Bank X. Untuk dapat menjaga rasio capital adequacy ratio, Bank X dapat melakukan penerbitan surat berharga subordinasi.

---

The objective of this study is to observe and evaluation of preparation that had be done by PT. Bank X to implement PSAK 71 and impact of implementation PSAK 71, especially treasury asset. At this moment, Bank X in the process of preparation implementation PSAK 71. Based on analysis, there is no significant impact of PSAK 71 for treasury asset in classification and measurement phase. However in impairment phase, there is significant impact, the provision is increase then the capital adequacy ratio will be decrease. Bank X can maintain the capital adequacy ratio with issue subordinated bond."

"Persaingan ketat dunia perbankan mengharuskan bank beroperasi pada tingkat yang efisien. Ini tercermin dari diberlakukannya Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Selain itu analisa Cost Volume Profit (CVP) dapat membantu bank merencanakan laba dan mengevaluasi hasil kerja segmen tertentu dalam organisasi bank. Skripsi ini merupakan sebuah studi kasus dengan metodologi penelitian analitis deskriptif yang dilakukan pada salah satu bank. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. SKAPI (suplemen dari PAI), menyempurnakan sistem pelaporan keuangan bank, agar informasi, yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aktivitas bank. Pengakuan pendapatan dan beban yang dianut bank telah sesuai dengan SKAPI. Penerapan analisa CVP pada bank memerlukan modifikasi rumus dasar dan proses pengalokasian common cost harus tepat. Hasil analisa atas produk mencerminkan produk beroperasi pada tingkat di atas break even point, menghasilkan laba sesuai dengan yang ditargetkan dan memiliki tingkat margin of safety yang cukup aman. Hasil analisa pada bagian treasury bank, pada dua tahun pertama beroperasi pada tingkat diatas titik impas dan melebihi target laba. Pada tahun ke tiga analisa, bank mengalami kerugian akibat ekspansi dan dua tahun berikutnya memperoleh laba kembali akibat penanaman dana yang tepat pada aktiva yang produktif. Analisa CVP memiliki banyak keterbatasan yang merupakan kelemahan utamanya. Meskipun demikian analisa ini memberikan gambaran yang cepat dan mudah dicerna, meskipun tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Analisa dapat memberikan peringatan awal (early warning) dan harus dilanjutkan dengan analisa lain yang lebih akurat. Untuk kemajuan bank yang dianalisa, faktor-faktor bunga yang bersaing, strategi pemasaran yang tepat, pelayanan yang baik, efisiensi bank dan program pelatihan pegawai perlu ditingkatkan."

"Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi "ABC" dan Koperasi "XYZ" bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum sesuainya penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi "ABC" pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi "XYZ" ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan memperngaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi "ABC" maupun Koperasi "XYZ".

---

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion. This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology.

The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'."

"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 merupakan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan jasa telekomunikasi. Kita perlu mengetahui, memahami, dan menerapkannya agar dapat membandingkan kinerja perusahaan yang sate dengan lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan metode adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mencari bahan literatur, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35, pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan dasar a,krual. Khusus untuk jenis jasa tertentu yang karena sifatnya pengakuannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dasar akrual murni, hal tersebut dapat dikecualikan. Secara garis besar, jasa telekomunikasi dapat dibedakan menjadi jasa telekomunikasi interkoneksi, jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor. PT. Indosat yang karena sifat dan karakteristiknya hanya menyelenggarakan jasa telekomunikasi interkoneksi, dalam memberikan jasanya bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Dengan demikian, PT Indosat harus menerapkan pengakuan pendapatannya sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kontraktual dengan penyelenggara lain. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, PT. Indosat mengakui pendapatannya sebesar pendapatan bruto tanpa mengurangi pendapatan yang seharusnya menjadi bagian penyelenggara telekomunikasi yang lain (dalam hal ini PT. Telkom). Bagian penyelenggara lain tersebut diakui sebagai beban usaha bagi PT. Indosat, dan dikelompokkan dalam beban kompensasi ke Telkom. Dampaknya dapat dilihat dengan menggunakan analisis rasio. Rasio-rasio yang relevan untuk digunakan adalah Days Sales Outstanding Ratio yang menggambarkan umur piutang, Fixed Asset Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan aktiva tetap perusahaan, Total Asset; Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan seluruh harta perusahaan, dan Profit Margin on Sales Ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dilihat dari keempat rasio tersebut, Days Sales Outstanding dan Profit Margin on Sales Ratio menunjukkan hasil yang menguntungkan perusahaan, apabila PT Indosat menerapkan pengakuan pendapatan seperti yang dicantumkan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35. Sementara Fixed dan Total Asset Turnover Ratio menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun bagi perusahaan yang sudah go public, PT. Indosat perlu mempertimbangkan besarnya laba yang diperoleh, karena hal tersebut merupakan daya tarik bagi talon investor."

"Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan dengan jenis pengelolaan data bersifat kualitatif. Untuk menganalisa penerapan PSAK 59 digunakan metode penelitian deskriptif. Prinsip-prinsip syariah mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan bank dengan berlandaskan pada Al Qur'an, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai akuntansi Islam. Konsep akuntansi Islam adalah pertanggungjawaban atau account ability. Dalam menyajikan laporan dan informasi yang berhubungan dengan keuangan, Islam menganut prinsip kebenaran, keadilan dan kewajaran. Hambatan-hambatan yang timbul dari penerapan PSAK 59 adalah dari sudut sy riah Islam mengena1 keabsahan sistem accrual basis pada pencatatan pendapatan yang akan diterima, dari sudut operasional, dan iosialisasi. Solusi-solusi yang dapat diberikan adalah perlu adanya kordinasi yang baik antara para pihak yang terkait, yaitu Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia , Ikatan Akuntan Indonesia, ASBI SINDO, dan pihak lainnya Selain itu, PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka Islami yang established lahir dari ideologi, masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. Sehubungan dengan keabsahan metode accrual basis dalam pencatatan pendapatan, pernyataan Insya Allah pendapatan yang akan diterima atau "Perkiraan pendapatan yang akan di terima merupakan alternatif dalam mengatasi permasalahan. Perbandingan antara Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK 59) dengan standar akuntansi yang dipakai sebelumnya terletak pada asumsi dasar yang digunakan, yaitu pada PSAK 59, pendapatan dicatat dengan metode accrual basis dan Bagi hasil dengan cash basis. Sedangkan pada standar akuntansi yang dipakai sebelumnya pendapatan dicatat dengan metode cash basis. Dari sudut operasional, sistem yang digunakan pada PSAK 59 lebih kompleks, namun ditinjau dari komponen laporan keuangan yang disajikan, PSAK 59 lebih mencakup seluruh produk-produk perbankan Islam. Perbandingan yang paling utama di tinjau dari syariah Islam mengenai metode accrual basis yang digunakan dalam mencatat pendapatan yang akan diterima pada PSAK 59 yang masih bersifat gharar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan standar baru PSAK No. 71: Instrumen Keuangan pada Sektor Perbankan dengan subjek PT Bank XXX terutama dalam hal klasifikasi aset keuangan khusus produk KPR Griya Komersial. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan tes SPPI pada level kontrak dan tes bisnis model pada level unit bisnis. Pada PT Bank XXX, tes SPPI produk KPR Griya Komersial dilakukan dengan menganalisis hanya satu kontrak, dikarenakan sifat produknya yang homogen dan tes Bisnis Model dilakukan pada unit bisnis konsumer. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, produk KPR Griya Komersial dinyatakan lolos tes SPPI dan tes Bisnis Model menunjukkan tujuan mengelola aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual Bank tidak memilih opsi nilai wajar, sehingga diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Dengan demikian tidak ada perubahan dari klasifikasi produk berdasarkan PSAK No. 55 ke PSAK No. 71.

---

This study aims to analyze and evaluate the application of the new standard PSAK No. 71: Financial Instruments in the Banking Sector with the subject of PT Bank XXX, specifically in terms of the classification of financial assets for KPR Griya Commercial products. Classification is done by conducting SPPI tests at the level of contract and business model tests at the business unit level. At PT Bank XXX, the SPPI test for KPR Griya Commercial is done by analyzing only one contract, due to the homogeneous nature of the product and the Business Model test is carried out at the consumer business unit where the product is processed. Based on the results of the analysis and evaluation, KPR Griya Commercial product passes the SPPI test and the Business Model test shows that assets are managed in order to obtain contractual cash flows. The Bank does not designate the amount at fair value option, and hence the assets are classified as amortized cost. Therefore there is no change in product classification based on PSAK No. 55 to PSAK No. 71."