Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah mengenai peranan produk-produk assets dan liabilities terhadap pendapatan usaha suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana kontribusi dari produk-produk assets dan liabilities, terutama interest bearing products pada pendapatan operasional bank, dengan menggunakan dua fungsi utama pengelolaan assets-liabilities, yaitu Manajemen Likuiditas serta Manajemen Investasi dan Pendapatan. Untuk mengelola produk assets-liabilities secara terpadu dibentuk Assets-Liabilities Committee (ALCO) yang peranannya sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga terdapat analisa kinerja bank, sebagai pelengkap dalam menganalisa fungsi ALMA yang dilakukan oleh ALCO, meliputi aspek-aspek likuiditas, profitabilitas, permodalan dan efisiensi usaha. Selain itu juga dilakukan analisa kinerja Bank-Bank Umum Persero di Indonesia sebagai pembanding. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank-bank yang bersangkutan."

"Skripsi ini adalah mengenai peranan dari komite yang menangani pengelolaan dana suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana komite ini bekerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan menggunakan empat fungsi utama pengelolaan assets-liabilities. Dengan melihat keempat fungsi tersebut terlihat bahwa peranan dari komite tersebut pada bank ini adalah sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga dilihat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan assets-liabilities yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya suatu konsep pengelolaan assets-liabilities, sistem informasi yang dapat mempercepat proses pelaporan, dan yang terpenting terdapat komite yang menangani pengambilan keputusan tersebut yang disebut dengan Assets-Liabilities Committee. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank yang bersangkutan."

"Keluarnya paket kebijaksanaan pemerintah 24 Desember 1978 telah memberikan opportunitas bagi badan-badan usaha untuk menghimpun dan memanfaatkan dana masyarakat melalui pasarmodal. Obligasi konversi merupakan suatu alternatif bagi perusahaan-perusahaan publik untuk memanfaatkan opportunitas tersebut. Perlakuan akuntansi obligasi konversi menjaditopik utama penulisan skripsi ini. Untuk mewujudkan skripsi ini, penulis mengambil sumber dari literatur-literatur akuntansi dan beberapa diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Munculnya obligasi konversi di Pasar Modal Indonesia sebagai pilihan dari perusahaan publik memberikan fenomena baru, bagi perkembangan obligasi di Indonesia.Keilnikan yang dimiliki obligasi konversi sebagai perpaduan hutang dan ekuitas telah mengalihkan perhatiar pihak-pihakyang berkepentingan terhadap obligasi konversi ini. Bapepam sebagai lembaga yang berwenang dalam Pasar Modal Indonesia memberikan tanggapan bahwa perusahaan yang akan menawarkanobligasi konversi di pasar modal haru5 sudah go-public.Sifat konversi yang terkandung dalam obligasi konversi memberikan dampak terhadap perlakuan akuntansinya. Pandanganobligasi konversi sebagai inseperability securities lebihdapat diterima dan menjadi dasar perlakuan akuntansi dalam praktek. Pencatatan terhadap komponen-komponen yang muncul dari penerbitan obligasi konversi dapat disimpulkan sebagaiberikut:- Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerbitanobligasi konversi dipertanggungjawabkan sebagai biaya ditangguhkan (deferred charges).- Penerimaan hasil penerbitan obligasi konversidipertanggungjawabkan sebagai hutang (debt).- Pengkonversian obligasi konversi ke saham dipertanggungjawabkan sebesar nilai nominal saham pada saham biasa(common stock) dan selisih lebihnya pada agio saham.- Premi obligasi konversi yang dijanjikan Emiten dipertanggungjawabkan sebagai beban pada saat pemegangobligasi meminta pelunasan lebih dini atau pada saat jatuh tempo.Melihat belum adanya standar perlakuan akuntansi obligasi konversi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAl), menuntutleinbaga yang berwenang Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun standar khusus obligasi konversi, guna memberikankeseragaman dan menghindari keraguan dalam praktek."

"Pada tahun 1997 dan 2004-2005, Pemerintah Indonesia melikuidasi beberapa bank umum antara lain akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus bank. Sisa aset bank tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk dikelola, dimana hasil pengelolaan aset tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank. Selama ± 13 tahun mengelola aset tersebut, Pemerintah mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang cukup besar yang tidak sebanding dengan penerimaan hasil pengelolaan aset. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan UNCAC 2003 yang antara lain mengatur mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Beberapa negara, contohnya Amerika Serikat dan Thailand, menggunakan NCBAF ini sebagai strategi baru yang digunakan untuk memperbaiki situasi dimana penyitaan tidak efektif karena terlalu sulit untuk mencapai sanksi pidana. Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan mekanisme ini di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand terhadap tindak pidana di bidang perbankan, khususnya pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) serta memberikan rekomendasi dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) pengelolaan aset BDL ditinjau dari hukum responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh hasil kajian yang bersifat preskriptif-analitis dengan mengolah data baik primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme ini telah berhasil dilaksanakan di Amerika Serikat dan Thailand. Namun, belum dilaksanakan di Indonesia karena masih menganut mekanisme criminal forfeiture dan dalam pelaksanaannya masih berhadapan dengan beberapa kendala. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengakomodir beberapa konsep kunci. Pengesahan ini merupakan perwujudan hukum yang responsif atas kebutuhan sosial masyarakat.

---

In 1997 and 2004-2005, the Government of Indonesia liquidated several commercial banks due to criminal acts in the banking sector committed by shareholders and/or bank administrators. The bank's assets are handed over to the Government to be managed, where the results of the management of these assets are taken into account as a deduction from the bank's liabilities.  During ± 13 years of managing these assets, the Government incurred sufficient asset management costs that were not proportional to the receipt of asset management results. On the other hand, the United Nations issued UNCAC 2003 which among other things regulates Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Some countries, for example the United States and Thailand, are using the NCBAF as a new strategy used to improve situations where seizures are ineffective because it is too difficult to achieve criminal sanctions. For this reason, this study examines the regulation and implementation of this mechanism in Indonesia, the United States, and Thailand against criminal acts in the banking sector, especially in Banks In Liquidation (BDL) and provides recommendations in the context of asset recovery in the management of BDL assets in terms of responsive law. This research uses normative research methods to obtain prescriptive-analytical study results by processing data both primary and secondary. From the results of the study concluded that this mechanism has been successfully implemented in the United States and Thailand. However, it has not been implemented in Indonesia because it still adheres to the criminal forfeiture mechanism and in its implementation it is still facing several obstacles. Therefore, the Government needs to immediately pass the Asset Forfeiture Bill by accommodating several key concepts. This ratification is the embodiment of a law that is responsive to the social needs of the community."

"Sebagaimana halnya perusahaan biasa, perbankan menghadapi adanya risiko usaha dalam menjalankan kegiatannya. Manajemen risiko, dalam hal ini, dapat digunakan oleh perbankan da1am mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh perbankan adalah Metode "Asset/Liability Management", yaitu: pengelolaan daripada neraca perbankan disesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini dan dengan perkiraan waktu akan datang. Metode analisa yang digunakan dalam pernbahasan skripsi ini adalah analisa kepustakaan, dan selanjutnya masing-masing pendekatan yang ada diterapkan secara langsung kedalam kondisi perbankan di Indonesia (sekarang dan perkiraan) dan kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi yang benar-benar terjadi. Adapun untuk risiko yang dianalisa secara mendalam, dari tiga risiko utama yang dihadapi perbankan: risiko tingkat suku bunga, kredit, dan likuiditas, adalah risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena selain terjadinya perubahan tingkat suku bunga tidak dapat diperkirakan dengan mudah, adanya perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi besarnya tingkat risiko kredit dan likuiditas. Dari hasil analisa risiko tingkat suku bunga yang dilakukan baik dengan analisa gap maupun duration, didapatkan bahwa kondisi neraca perbankan di Indonesia untuk tahun 1992 - 1993 berada dalam kondisi yang baik terlihat pada kondisi perbankan Indonesia di tahun 1993. Demikian Pula halnya untuk tahun 1993-1994 terutama jika dihubungkan dengan adanya perkiraan akan turunnya tingkat suku bunga di tahun 1994. Akan tetapi perbankan diharapkan agar tetap berhati-hati terutama dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko kredit yang diakibatkan oleh adanya pengelolaan kredit yang salah pada periode sebelumnya."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"Tesis ini membahas pilihan atas alternatif pendanaan yang lebih baik antara Obligasi dan Sekuritisasi Aset untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Saat ini permasalahan maturity mismatch yang dihadapi oleh perusahaan menyebabkan bank menghadapi risiko likuiditas yang tinggi, untuk itu tulisan ini akan menganalisis melalui rasio keuangan bagaimana dampak terhadap pos-pos laporan keuangan setelah menggunakan alternatif dari pendanaan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan dan mempertahankan pendanaan melalui Sekuritisasi Aset selain dapat menghindari perusahaan terhadap resiko kredit namun juga secara kontinyu dapat meningkatkan fee based income.

---

This thesis explores a better alternative funding options between Bond and Asset Securitization for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Presently maturit y mismatch problems faced by the company led to banks facing high risk liquidity, for that reason this paper will analyze how the impact of the financial ratios of the financial statements of the posts after using of the said alternative financing. This research is studying the case in companies with a descriptive design. The results suggest that the company is better to use and maintain the financing through Asset Securitization in order to not only avoid credit risk but also can continuously improve the fee-based income."

"Laporan magang ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas aset biologis pada PT AAG. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa aset biologis pada PT AAG sudah disajikan secara wajar. Auditor merancang prosedur audit terhadap aset biologis yang sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan PSAK 16 dan standar audit yang berlaku di Internasional yaitu IAS 41. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil audit adalah aset biologis pada PT AAG telah disajikan secara wajar.

---

This report describes the accounting and auditing procedures of biological assets at PT AAG. Audit procedures have carried out in order to gain the confidence that the biological assets at PT AAG has been presented fairly. The auditor designs the audit procedures to biological assets in accordance with auditing standards applicable in Indonesia, namely in accordance with PSAK 16 and the auditing standards applicable Internationally namely IAS 41. Conclusion of the audit results is the biological asset at PT AAG has been presented fairly. "

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."