Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah mengenai peranan dari komite yang menangani pengelolaan dana suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana komite ini bekerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan menggunakan empat fungsi utama pengelolaan assets-liabilities. Dengan melihat keempat fungsi tersebut terlihat bahwa peranan dari komite tersebut pada bank ini adalah sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga dilihat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan assets-liabilities yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya suatu konsep pengelolaan assets-liabilities, sistem informasi yang dapat mempercepat proses pelaporan, dan yang terpenting terdapat komite yang menangani pengambilan keputusan tersebut yang disebut dengan Assets-Liabilities Committee. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank yang bersangkutan."

"Skripsi ini adalah mengenai peranan produk-produk assets dan liabilities terhadap pendapatan usaha suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana kontribusi dari produk-produk assets dan liabilities, terutama interest bearing products pada pendapatan operasional bank, dengan menggunakan dua fungsi utama pengelolaan assets-liabilities, yaitu Manajemen Likuiditas serta Manajemen Investasi dan Pendapatan. Untuk mengelola produk assets-liabilities secara terpadu dibentuk Assets-Liabilities Committee (ALCO) yang peranannya sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga terdapat analisa kinerja bank, sebagai pelengkap dalam menganalisa fungsi ALMA yang dilakukan oleh ALCO, meliputi aspek-aspek likuiditas, profitabilitas, permodalan dan efisiensi usaha. Selain itu juga dilakukan analisa kinerja Bank-Bank Umum Persero di Indonesia sebagai pembanding. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank-bank yang bersangkutan."

"Keluarnya paket kebijaksanaan pemerintah 24 Desember 1978 telah memberikan opportunitas bagi badan-badan usaha untuk menghimpun dan memanfaatkan dana masyarakat melalui pasarmodal. Obligasi konversi merupakan suatu alternatif bagi perusahaan-perusahaan publik untuk memanfaatkan opportunitas tersebut. Perlakuan akuntansi obligasi konversi menjaditopik utama penulisan skripsi ini. Untuk mewujudkan skripsi ini, penulis mengambil sumber dari literatur-literatur akuntansi dan beberapa diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Munculnya obligasi konversi di Pasar Modal Indonesia sebagai pilihan dari perusahaan publik memberikan fenomena baru, bagi perkembangan obligasi di Indonesia.Keilnikan yang dimiliki obligasi konversi sebagai perpaduan hutang dan ekuitas telah mengalihkan perhatiar pihak-pihakyang berkepentingan terhadap obligasi konversi ini. Bapepam sebagai lembaga yang berwenang dalam Pasar Modal Indonesia memberikan tanggapan bahwa perusahaan yang akan menawarkanobligasi konversi di pasar modal haru5 sudah go-public.Sifat konversi yang terkandung dalam obligasi konversi memberikan dampak terhadap perlakuan akuntansinya. Pandanganobligasi konversi sebagai inseperability securities lebihdapat diterima dan menjadi dasar perlakuan akuntansi dalam praktek. Pencatatan terhadap komponen-komponen yang muncul dari penerbitan obligasi konversi dapat disimpulkan sebagaiberikut:- Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerbitanobligasi konversi dipertanggungjawabkan sebagai biaya ditangguhkan (deferred charges).- Penerimaan hasil penerbitan obligasi konversidipertanggungjawabkan sebagai hutang (debt).- Pengkonversian obligasi konversi ke saham dipertanggungjawabkan sebesar nilai nominal saham pada saham biasa(common stock) dan selisih lebihnya pada agio saham.- Premi obligasi konversi yang dijanjikan Emiten dipertanggungjawabkan sebagai beban pada saat pemegangobligasi meminta pelunasan lebih dini atau pada saat jatuh tempo.Melihat belum adanya standar perlakuan akuntansi obligasi konversi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAl), menuntutleinbaga yang berwenang Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun standar khusus obligasi konversi, guna memberikankeseragaman dan menghindari keraguan dalam praktek."

"Sebagaimana halnya perusahaan biasa, perbankan menghadapi adanya risiko usaha dalam menjalankan kegiatannya. Manajemen risiko, dalam hal ini, dapat digunakan oleh perbankan da1am mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh perbankan adalah Metode "Asset/Liability Management", yaitu: pengelolaan daripada neraca perbankan disesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini dan dengan perkiraan waktu akan datang. Metode analisa yang digunakan dalam pernbahasan skripsi ini adalah analisa kepustakaan, dan selanjutnya masing-masing pendekatan yang ada diterapkan secara langsung kedalam kondisi perbankan di Indonesia (sekarang dan perkiraan) dan kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi yang benar-benar terjadi. Adapun untuk risiko yang dianalisa secara mendalam, dari tiga risiko utama yang dihadapi perbankan: risiko tingkat suku bunga, kredit, dan likuiditas, adalah risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena selain terjadinya perubahan tingkat suku bunga tidak dapat diperkirakan dengan mudah, adanya perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi besarnya tingkat risiko kredit dan likuiditas. Dari hasil analisa risiko tingkat suku bunga yang dilakukan baik dengan analisa gap maupun duration, didapatkan bahwa kondisi neraca perbankan di Indonesia untuk tahun 1992 - 1993 berada dalam kondisi yang baik terlihat pada kondisi perbankan Indonesia di tahun 1993. Demikian Pula halnya untuk tahun 1993-1994 terutama jika dihubungkan dengan adanya perkiraan akan turunnya tingkat suku bunga di tahun 1994. Akan tetapi perbankan diharapkan agar tetap berhati-hati terutama dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko kredit yang diakibatkan oleh adanya pengelolaan kredit yang salah pada periode sebelumnya."

"Krisis ekonomi yang telah melanda hampir di seluruh dunia tahun 1997 mengakibatkan kerugian yang berkepanjangan bagi dunia perbankan di Indonesia maupun perbankan internasional. Bank BNI mempunyai bisnis perbankan internasional sejak tahun 1955 dengan membuka cabang di negara-negara strategis. Cabang-cabang Luar Negeri yang sekarang masih eksis adalah Singapore, Hongkong, Tokyo, New York dan London dibawah kelolaan SBU lnternasional, menerima imbas yang sangat kuat sehingga menyebabkan kerugian besar akibat naiknya Non Perfoming Loan (NPL), kesulitan likuiditas dan terjadi negative spread yang lebar karena jumlah kredit bermasalah yang membengkak. Rating Bank BNI mencapai titik D (default) menyebabkan kehilangannya kepercayaan bank-bank koresponden untuk memberikan credit line dan borrowing kepada Bank BNI cabang Iuar negeri.Kondisi yang sangat buruk tersebut menyebabkan Bank BNI harus melakukan suatu strategi yang bertujuan untuk menyelamatkan assets dan bisnisnya di Iuar negeri, yang disebut survival strategy melalui program down sizing assets, SDM, dan melakukan efficiency cost disegala bidang. Survival strategy tersebut diambil sebagai strategi jangka pendek (short term strategy) dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi asset-asset dan bisnis luar negeri, restrukturisasi finansial dan operasional, serta melakukan pemulihan dari sisi assets dan liabilities dengan tujuan mengembalikan SBU internasional kepada posisinya sebagai BU yang berorientasi kepada profit center. Survival strategy dilanjutkan dengan melakukan reorientasi bisnis cabang luar negeri dan selalu melakukan review atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi bisnis cabang Iuar negeri. Pemulihan bisnis dan portofolio tersebut kemudian menjadi sebuah transformasi dan diaplikasikan dalam bentuk diversifikasi portofolio, yaitu penataan kembali portofolio usaha cabang luar negeri dengan mengalihkan produk-produk treasuri dan securities untuk memperoleh yield tinggi dengan risiko yang masih acceptable. Transformasi tersebut, juga diarahkan untuk mengatur cabang luar negeri agar fokus pada segmen pasarnya dan fokus kepada prime product sesuai dengan karakteristik dan Iingkungan masing-masing negara.Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menganalisis kinerja SBU Intemasional khususnya cabang luar negeri dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh manajemen Bank BNI saat ini dalam memperbaiki kinerja SBU lnternasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan SBU Internasional setelah dilakukan strategi transformasi pada tahun 2002 mengalami perbaikan dari sisi assets dan liabitities-nya kemampuan cabang-cabang dalam memperoleh income dan menekan expenses menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain, aspek pembelajaran dan pertumbuhan perlu selalu ditingkatkan karena hal tersebut merupakan kapabilitas perusahaan menyangkut kepada aspek product, people dan delivery service, dimana ketiganya mempunyai korelasi kuat dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan PDB pada sektor real estate dan pertumbuhan FDI pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran terhadap profitabilitas industri properti dan real estate yang diukur dengan NPM, ROA, dan ROE. Jenis data yang digunakan adalah data time series. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Autoregression dimana meliputi uji akar unit untuk mengetahui kestasioneran data, penentuan lag optimal, uji granger causality dan uji innovation accounting yang meliputi uji impulse response function dan uji variance decomposition. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh data dari variabel yang digunakan telah stasioner. Untuk variabel NPM, Pertumbuhan PDB, dan Pertumbuhan FDI stasioner pada data dasarnya (level), sedangkan untuk variabel ROA dan ROE stasioner pada turunan pertamanya (first difference). Lag yang paling optimum untuk diaplikasikan kedalam setiap model adalah lag 7. Hasil uji granger causality menunjukkan secara signifikan ada pengaruh antara Pertumbuhan PDB dan FDI terhadap NPM, ROA, dan ROE. Hasil uji innovation accounting menunjukkan respon yang bervariasi pada NPM, ROA, dan ROE terhadap adanya shock pada variabel Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan FDI.

---

The objective of this research is to analize the effect of GDP growth of real estate sector and FDI growth of residensial, industry area and office complex on industry profitability of property and real estate measured by NPM, ROA, and ROE. Data employed in this research is time series data. Analysis employed in this research is Vector Autoregression included unit root test to know the data stationerity, determining optimal lag, granger causality test and innovation accounting test that stand of impulse response function test and variance decomposition test. Test result shows that all data of variable employed has been stationer. For NPM, GDP growth and FDI growth variabel have been stationer at level and for ROA and ROE variabel are stationer at first difference. The optimum lag for each model is 7. The result of granger causality test shows there is a significanly effect between GDP growth and FDI growth to NPM, ROA and ROE.The result of innovation accounting test shows the various responses of NPM,ROA, and ROE on the presence of shock of GDP growth and FDI growth."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kebijakan dan rencana Pemerintah RI untuk melakukan restrukturisasldan rekapitalìsasi sektor perbankan, maka pada tanggal 31 Juli 1999 dilakukan merger 4(empat) bank milik pemerintah yaltu PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank DagangNegara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT. Bank PembangunanIndonesia (Persero) (selanjutnya bersama-sama disebut Bank Bergabung?) ke dalam PT.Bank Mandiri (Persero), sehìngga terhitung sejak tanggal tersebut Bank Bergabung telahbubar tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Sejalan dengan proses merger, pacia saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) telah memiliki 5(lima) Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terdiri dari:a. I. (satu) DPPK ? Program Pensiun luran Pasti (PPIP) selanjutnya disebut Dana PensiunBank Mandiri (DPBM) dengan kepesertaan pegawai tetap Bank Mandiri terhitung sejaktanggal 01 Agustus 1999. DPBM-PPIP telah mendapatkan pengesahan dan DepartemenKeuartgan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan nomor KEP-300 JKM.17 /1999tanggal 14 Juli 1999. b. 4 (empat) DPPK ? Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang berasal dari masingmasing Dana Penslun eks Bank Legacy berturut-turut dengan nama DPBM-A, DPBM-B,DPBM-C dan DPBM-D. Peraturan Dana Pensiunnya telah memperoleh pengesahan danDepartemen Keuangan Republik Indonesia masing-masing nomor: KEP-394; 395; 396;397; /KM.O1 /1999 tanggal 15 Nopember 1999. Sehingga saat ¡ni PT. Bank Maridirl (Persero) memillki 5 (lima) DPPK dengan 2 (dua) JenisProgram Pensiun yaltu 1 (satu) DPPK ? PPIP dan 4 (empat) DPPK ? PPMP. Perbandingan antara PPIP dan PPMP antara lain adalah sebagal berikut: - Program Pensiun luran Pasti (PPIP): adalah program pensiun yang besarnya nilal iuran dìtetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya akan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. besarnya manfaat pensiun ditentukan oleh hasil pengembangan iuran tersebutsehingga risiko investasi ditanggung oleh peserta perhitungan aktuaria tidak ada karena besarnya iuran sudah ditetapkan biaya penyelenggaraan relatif lebih rendah karena tidak memerlukan tenaga aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): adalah program pensiun yang besar manfaatnya ditetapkan dalam PDP, sehinggarlsiko investasi tidak ditanggung oleh peserta melainkan oleh perusahaan pemberikerja. besarnya iuran (iuran peserta dan iuran pemberi kerja) ditentukan oleh hasilperhitungan aktuaris. Untuk peserta besamya ¡uran ditetapkan dalam PDP perhitungan aktuaria diperlukan untuk menghitung besarnya iuran normal, iurantambahan, kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas, surplus dan defisit. Hashperhitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Aktuarìs yang harus disampaikankepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tlga) tahun sekali atau apabiladilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun. biaya penyelenggaraan relatif Ieblh tinggi karena memerlukan tenaga aktuaris Seperti telah disebutkan diatas, penyelenggaraan PPIP akan menyebabkan ketidakpastianbagi Peserta akan besarnya manfaat pensiun yang diterima nantinya pada saat yangbersangkutan memasuki usia pensiun, sedangkan pada PPMP besar manfaat pensiun setiappeserta sudah dapat dipastikan sehingga memudahkan peserta dalam membuatperencanaan (UU No.11 tahun 1992 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa manfaat pensiundiharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya). Oleh karena ¡tu menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri latar belakang pemilihanprogram Dana Pensiun yang semula (sebelum terjadinya proses merger) masing-masingDana Pensiun eks. Bank Legacy menjalankan PPMP untuk pesertanya, kemudian setelahterbentuk PT. Bank Mandiri (Persero), program Dana Pensiun yang dijalankan oleh DPBMuntuk pesertanya adalah PPIP. Oleh karena ¡tu dalam penulisan karya akhir ini dilakukanperhitungan aktuaria meliputi perhitungan kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas,defisit /surplus dan rasio pendanaan dengan menggunakan asumsi-asumsi dan metodeperhitungan yang wajar dan diterima secara umum yang berdasarkan pada: 1. PDP masing-masing Dana Pensiun sebelum berlangsungnya proses merger 2. Prinsip perhitungan aktuaria yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia 3. Ketentuan perundang-undangan yang beriaku di bidang Dana Pensiun Perhitungan didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing Dana Pensiun eks. BankLegacy bergabung dimana proses penggabungan ¡ni mengacu pada Peraturan PemerintahRl No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dimana pada Bab VI diaturtentang Penggabungan Dana Pensiun. Kemudlan untuk leblh memberikan gambaran ke depan, dilakukan juga perhitunganProyeksl Cashflow untuk jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun mendatang bagìmasing-maslng Dana Pensiun dimana hasil proyeksi akan menentukan pilihan programpenslun yang akan dijalankan. pemilihan program pensiun dilakukan dengan cara sebagal berikut: 1. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi penggabungan Dana Pensiunmenunjukkan total Kewajiban Aktuaria lebih besar dibandingkan total Kekayaannyaatau terjadi Defisit maka alternatif program pensiun yang dipilih adalah PPIP, namun 2. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi menunjukkan total KewajibanAktuaria lebih kecil dìbandlngkan total Kekayaannya atau kondisi Surplus, makaalternatif program pensiun yang dipilih adalah PPMP Mengingat proses penggabungan Dana Pensiun memiliki 2 alternatif yaltu prosespenggabungan yang menyebabkan perubahan PDP dan proses penggabungan yang tidakmenyebabkan perubahan PDP, maka pemilihan alternatif penggabungan Dana Pensiundilakukan dengan cara memilih alternatif dengan Surplus terbesar di akhir pertode proyeksiyaitu akhir tahun ke-5 (lima)."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."