Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang unik. Disebut unik karena membutuhkan investasi yang besar, tingkat teknologi yang tinggi. Selain itu karena adanya faktor keberuntungan dalam penemuan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan mengingat keunikan industri ini maka penyajian laporan keuangan menjadi penting. Ada 2 metode akuntansi yang umumnya digunakan dalam industri minyak dan gas burin yang keduanya juga ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 29. Kedua metode tersebut adalah Successful Effort dan Full Costing. Skripsi ini berusaha menggambarkan aplikasi kedua metode tersebut. Pembahasan atas kedua metode tersebut akan dikaitkan dengan perlakuan akuntansi perusahaan-perusahaan migas di Indonesia yang kebanyakan menggunakan Kontrak Bagi Hasil. Pengelompokan biaya dalam Kontrak Bagi Hasil tergantung dari wujudnya. Biaya yang sifatnya berwujud dikategorikan dalam biaya modal dan yang tidak berwujud dikategorikan dalam biaya bukan modal. Pengelompokan ini berbeda dengan metode Successful effort dan Full costing yang mengelompokkan biaya menurut kegiatan dan manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Prosedur Kontrak Bagi Hasil tidak memenuhi konsep matching cost against revenue dan mempercepat pembebanan biaya. Hal ini menguntungkan kontraktor karena biaya operasi akan cepat mendapat penggantian dari pihak PERTAMINA. Untuk mengontrol kontraktor-kontraktor tersebut, PERTAMINA mewajibkan mereka untuk mengirimkan laporan secara rutin (kuartalan). Laporan tersebut berdasarkan akuntansi manajemen dan lebih bersifat intern. Berdasarkan pertimbangan ini maka dapat dimaklumi mengapa Kontrak Bagi Hasil berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan yang umumnya berlaku."

"Metode-metode akuntansi dalam industri minyak dan gas bumi belum memberikan keseragaman perlakuan akuntansi atas biaya-biaya perolehan, eksplorasi, dan pengembangan. Skripsi ini bertujuan untuk memahami metode-metode akuntansi yang paling umum digunakan dalam industri minyak dan gas bumi, yakni metode successful efforts dan full costing serta membandingkannya dengan prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil yang digunakan pada sebuah perusahaan minyak asing di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan telaah kepustakaan dan survei langsung atas prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil yang diterapkan pada sebuah perusahaan minyak asing yang beroperasi sebagai Kontraktor Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode-metode akuntansi yang ada ternyata belum dapat sepenuhnya menyajikan informasi-informasi yang merupakan karakteristik khusus industri minyak dan gas bumi serta sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil disusun dengan landasan saling menguntungkan pihak Pertamina maupun Kontraktor dan pada prakteknya banyak berbeda dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, sebaiknya Ikatan Akuntan Indonesia merinci kembali standar Khusus Akuntansi Industri Minyak dan Gas Bumi. Pertamina sebagai pengelola sumberdaya minyak dan gas bumi Indonesia seharusnya berusaha pula untuk menerapkan prosedur akuntansi yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia."

"Laporan magang ini membahas bagaimana perlakuan akuntansi yang berbeda dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikembalikan pemerintah kepada kontraktor dalam bentuk cost recovery, dan berdampak pada perhitungan bagi hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa cost recovery tahun berjalan yang biayanya diakui dengan perlakuan akuntansi Production Sharing Contract (PSC) akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perlakuan akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penerimaan bagian pemerintah pada bagi hasil produksi akan lebih kecil ketika biaya operasi kontraktor diakui dengan menggunakan perlakuan akuntansi PSC dibandingkan dengan menggunakan PSAK.

---

This internship report analyzes how accounting treatment difference in oil and gas upstream activities in Indonesia will affect the amount of cost recovery given to contractor by the government. Furthermore, it has an impact on the calculation of production sharing between the government and the contractor. Current year cost recovery, of which costs are treated based on Production Sharing Contract (PSC) accounting, will result in a greater amount than when treated based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Government?s take on the production sharing will be lesser when contractor?s operating costs are treated with PSC accounting than with SFAS."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Pertamina adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 81 1971, bergerak dibidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usaha disektor hilir yang berupa kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan produksi dari minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja pertambangan tertentu, Pertamina mengadakan kerjasama dengan mitra usaha baik asing maupun nasional (Kontraktor Production Sharing 1 KPS) dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC). Semua biaya pengembangan lapangan migas (investasi maupun operasi) oleh KPS yang telah mendapat persetujuan Pertamina, selalu dibebankan sebagai cost recovery sesuai ketentuan PSC yang telah disepakati bersama.Dalam menjalankan kegiatan operasinya, pengadaan dan pengelolaan material memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan operasi perusahaan. Kondisi saat ini memberikan indikasi adanya material surplus yang cukup signifikan baik dalam jumlah item maupun dalam jumlah nilai US $, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru untuk penghematan dan pemanfaatannya.Penelitian dilakukan untuk 5 KPS yang mewakili 27 KPS yang kini beroperasi di Indonesia dengan dasar Surplus Ratio yang tinggi dan kelengkapan data material surplus yang dimiliki. Data-data dikumpulkan berdasarkan data historis selama 5 tahun terakhir dibantu dengan kuesioner yang dirancang untuk keperluan ini. Analisa diadakan atas data-data yang ada dengan mempergunakan diagram sebab-akibat dikaitkan dengan teori pengendalian persediaan (inventory control). Peninjauan dilakukan atas aspek Metode, Material, Peralatan, Sumber Daya Manusia, Finansial, dan Lingkungan.Hasil kajian, menghasilkan usulan strategi dalam pengelolaan material surplus yang secara garis besarnya meliputi perbaikan dari sistem pengadaan dengan memperkenalkan beberapa metode pemesanan baru dalam menghadapi era persaingan global, menggalakkan pemanfaatan material surplus dengan menggunakan transfer material antar KPS, pembuatan data base material surplus, dan substitusi. Disamping itu mengusulkan percepatan serta penyederhanaan prosedur dari proses penghapusan dan penyisihan material surplus."

"Tugas pokok yang diemban Pertamina meliputi tugas pengusahaan, yaitu usaha peningkatan produksi, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan energi di dalam negeri, meningkatkan iklim investasi dan ketaatan dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Pertamina melakukan kerjasama dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) dengan investor asing dengan sasaran untuk optimasi pendapatan Negara.Baik dalam Model Perjanjian PBB, OECD dan UU pajak domestik menjelaskan kegiatan dalam pertambangan dan penggalian sumber alam sebagai adanya bentuk usaha tetap (BUT) tanpa persyaratan waktu (time test). Konsep BUT tersebut diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan (taxing right) dari suatu negara sumber (peserta perjanjian) atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Bentuk usaha tetap KPS yang telah berproduksi sebagai subyek Pajak Penghasilan dan Branch Profit Taxation.Dalam upaya peningkatan penerimaan disektor pajak dan perluasan pengertian obyek pajak dalam UU PPh, terdapat usaha-usaha untuk memberlakukan industri minyak sama dengan industri pada umumnya yang mengakibatkan rnasalah-masalah seperti pengenaan pajak penghasilan atas overhead & technical charges kantor pusat; penggunaan tarif tax treaty untuk branch profit taxation yang tidak sesuai dengan Kontrak KPS; apakah Indonesia mempunyai hak pemajakan terhadap pengalihan working interest diantara perusahaan minyak asing di Iuar negeri; konsolidasi wilayah kuasa pertambangan (WKP) dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BUT KPS bidang Migas.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu membahas masalah-masalah yang ditemui dalam aplikasi perpajakan BUT KPS bidang Migas dengan teori perpajakan. Sumber datanya diperoieh dari beberapa BUT KPS di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi.Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan, Biaya alokasi overhead dan technical charges kantor pusat dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto BUT KPS bidang migas; Indonesia, negara dimana BUT KPS terletak, mempunyai hak pemajakan atas keuntungan yang diterima dari pengalihan working interest oleh perusahaan minyak asing kepada perusahaan minyak asing Iainnya di Iuar negeri; Perusahaan minyak asing di negara mitra perjanjian dapat menggunakan tarif tax treaty untuk branch profit taxation. Hal tersebut tidak berlaku bi|a terdapat pengecualian, seperti dalam tax treaty Indonesia dengan negara mitra perjanjian seperti Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan; Surat Menteri Keuangan yang mewajibkan setiap KPS/partner eksplorasi dan produksi migas mempunyai NPWP tersendiri dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan Jasa teknik, manajemen dan jasa Iainnya yang diberikan oleh BUT KPS produksi kepada BUT eksplorasi tidak dipotong PPh Pasal 23, karena dalam kontrak telah diatur, bahwa pemberian jasa tersebut tidak terkena pajak sepanjang pembebanannya at cost."

"Mengingat perlunya penanaman modal yang sangat besar dan teknologi maju dalam pengusahaan minyak dan gas bumi, maka hingga kini Pertamina terus menggalakkan kerja sama dengan para kontraktor asing, di mana sebagian besar dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil. Salah satu ketentuan dalam kontrak bagi hasil menyebutkan bahwa kontraktor akan memperoleh kembali semua biaya operasi yang terjadi dalam rangka mencari sampai memproduksi minyak dan gas bumi, yang diperhitungkan dari hasil yang telah diproduksi; kemudian hasil yang tersisa setelah pengembalian biaya operasi kepada kontraktor tersebut akan dibagikan kepada Pertamina dan kontraktor berdasarkan persentase tertentu. Berdasarkan hal ini dan mengingat besarnya kontribusi bentuk kerja sama kontrak bagi hasil terhadap produksi minyak dan gas bumi Indonesia yang masih memegang peranan penting sebagai penghasil devisa negara, maka diperlukan suatu metode perhitungan persentase bagi hasil yang memungkinkan Pertamina untuk mengawasi dan mengendalikan biaya-biaya operasi kontraktor tersebut. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cares membaca literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan topik skripsi ini dan setelah itu dilakukan evaluasi melalui penelitian lapangan. Pembahasan dalam skripsi ini dilakukan atas metode aktual dan metode anggaran yang digunakan dalam perhitungan persentase bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor. Bari pembahasan dalam skripsi ini kita dapat melihat bahwa Pertamina sebaiknya menggunakan metode anggaran dalam perhitungan persentase bagi hasilnya karena adanya tahap perencanaan dalam metode ini memungkinkan Pertamina untuk mengawasi dan mengendalikan biaya-biaya operasi kontraktor."

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."

"Salah satu fungsi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai informasi yang disajikannya. Keputusan ekonomi ini bisa berupa antara lain untuk investor atau kreditor adalah mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan perusahaan baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Dan salah satu karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan agar berguna bagi para pemakainya adalah is dapat diperbandingkan, baik antar dengan periode-periode sebelumnya dalam satu perusahaan atau terhadap perusahaan lainnya yang berada dalam industri yang sama. Dengan demikian metode akuntansi apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan apa saja yang diperlukan, atau dengan kata lain bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan menjadi sangat penting sekali. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bentuk laporan keuangan yang bagaimana yang baik, yang dapat memberikan informasi bagi para pemakainya dan mencoba menganalisa informasi apa sajakah yang sebaiknya terdapat dalam suatu laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 metode, yaitu pertama penelitian kepustakaan dan yang kedua penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai literatur dan data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan kemudian dilakukan evaluasi melalui penelitian lapangan. Dari penelitian kita bisa melihat betapa informasi tambahan seperti yang disyaratkan dalam FAS 69 sangat informatif bagi pemakai laporan keuangan dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak dilengkapi dengan pengungkapan tambahan . Dengan adanya informasi tambahan seperti pada FAS 69 ini, pemakai laporan keuangan juga dapat melakukan perbandingan antara laporan keuangan dari perusahaan minyak dan gas bumi walaupun mereka memakai metode yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangannya. Dari hal diatas tampak jelas bahwa dengan melengkapi laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dengan informasi tambahan menurut FAS 69, maka keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya dapat dikurangi, jika tidak hilang sama sekali. Laporan keuangan menjadi lebih informatif, daya banding laporan keuangan jadi meningkat dan karakteristik khusus industri minyak dan gas bumi menjadi dapat tergambarkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu alat bantu dalam penbuatan keputusan financial dapat terpenuhi."