Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (fraud). Jika Financial Audit (Audit Keuangan) dan Performance Audit (Audit kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka Audit Investigatif baru dikenal pada abad ke 20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seining dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) terhadap kepentingan publik."

"Skripsi ini membahas kepastian hukum atas dilakukannya audit khusus bagi importir. Banyaknya pengajuan keberatan yang diajukan importir, akibat penerbitan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) yang dilakukan pejabat pabean. Penerbitan SPKPBM karena adanya kekurangan pajak yang belum dibayar oleh importir. Kekurangan tersebut berasal dari penetapan nilai pabean yang berasal dari nilai transasksi.Adanya keberatan tersebut menyebabkan sengketa pabean antara importir dengan pihak pabean. Pokok masalah sengketa adalah perbedaan penetapan nilai pabean dan akibatnya dilakukan audit khusus.Hasil audit khusus tenyata tidak menjamin keberatan importir dikabulkan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum bagi importir. Hasil audit khusus belum mencerminkan adanya penegakkan hukum dalam pajak lalu lintas barangkhususnyadan kepabeanan umumnya.

---

The focus in this research is analysis law certainty in customs audit. There are many objections has been submitted by importer. This objection are caused by rising SPKPBM (less payment import duty decision letter) by customs officer. Customs officer determine customs value from transaction value. It will cause less payment in import duty.The difference of determination customs value will be caused disputing between importer and customs. For this disputingand objection, customs officer will re-check, re-test value cusoms in PIB (Letter of Import Notice) by special customs audit.This research using quantitave descriptive research. The research result special customs audit doesn?t reflect law certainty for importer and law enforcement in customs."

"ABSTRAKThe purpose of this research is to analyze whether the persuasiveness of client preferences and audit experiences have effect toward the auditors judgement in evaluating audit evidences both partially and simultaneously. Survey in this study is applied on 62 auditors who work at public accounting firms in Bandung by using a multiple linier regression analysis. The result indicates that the persuasiveness of client preferences and audit experiences have a significant positive effect to the auditors judgement in evaluating audit evidences both partially and simultaneously. The future research is suggested to examine other variables, such as: task complexity,gender, and conflicting foe with extended research subject. Beside that, the future research is suggested to develop an experimental method so that the respondent behavior differences for each task can appear clearly."

"Dalam sistem perundang-undangan terdapat hierarki atau tingkatan, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai verifikasi dimana belum diatur dalam undang-undang. Penelitian bertujuan membahas mengenai penerapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hierarki perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan antara verifikasi dan pemeriksaan, penerapan pelaksanaan serta bias antar peraturannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan verifikasi berdasarkan teori yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan dan tidak sesuai hierarki perundang-undangan oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah dalam pelaksanaannya verifikasi harus sesuai fungsi dan hierarki perundang-undangan.

---

In the laws system there is a hierarchy or degree, regulations that lower levels must not conflict with the higher. In government regulation number 74 year 2011 contains a provision wherein the verification is not regulated by law. This research addresses the implementation of verification and audit based on government regulation toward of law hierarchy. This research focus on the differences between verification and audit, implementation and kind of disputes accross the rules. This research used qualitative descriptive approach. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of verification is totally different with audit and not related to laws hierarchy, thus this research recommends the government in implementing verification should be match by function and laws hierarchy."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan prosedur audit untuk menilai kewajaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap CKPN pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X.Pembahasan akan memaparkan prosedur-prosedur audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) dan PAPSI. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X. Dari prosedur audit CKPN pembiayaan murabahah yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan terkait nilai CKPN piutang murabahah telah sesuai dengan standar yang diatur oleh PAPSI dan PSAK 102 (Revisi 2013)

---

This Internship Report aims to explain the audit procedures to assess the reasonable value of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X, describe the audit process conducted by KAP ABC of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X.

The discussion will describe the procedures needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of allowance for losses-murabahah loan impairment in accordance with the PAPSI and PSAK number 102 (Revised in 2013). Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of allowance for losses- murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X. Based on audit procedures for Allowance for Losses Murabahah Loan Impairment in the Financial Statement of PT Bank Syariah X 2013, it can be concluded that the presentation and disclosure related to allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X has complied with the Standard of PAPSI 2013 and PSAK 102 (Revised in 2013)."