Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kebebasan pers di Amerika Serikat dapat menjamin pers yang menampilkan materi bermuatan pornografi. Dalam membahas permasalahan ini penulis akan mengambil majalah Playboy dalam kurun waktu 1960-1969 sebagai refleksi dari kebebasan pers di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik kritik, interpretasi dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan kebebasan pers di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya kebebasan dalam hal menampilkan materi yang bermuatan pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun kebebasan pers mendapat perlindungan dari Konstitusi Amerika namun kebebasan pers tersebut tidak bersifat absolut masih terdapat batasan batasan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan terhadap majalah Playboy yang dianggap telah melakukan pelanggaran pers dengan menerbitkan obscenity."

"Penelitian ini mengangkat paradoks nilai budaya yang terjadi dalam pers Amerika sebagai rnasalah pokok. Di satu pihak, pers menjunjung tinggi azas kebebasan dalam mencari dan menyebarkan informasi. Sementara di lain pihak, pers justru tidak menghormati kebebasan warga masyarakat dengan melanggar hak privasi. Paradoks tersebut menimbulkan konflik antara pers dan warga masyarakat. Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak merasa penggunaan haknya terganggu atau terancam. Pihak pers merasa berhak mencari beragam informasi dari beragam sumber dengan berbagai cara, sementara pihak masyarakat merasa memiliki hak privasi. Dalam proses pencarian informasi inilah timbul kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi warga masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik tersebut berawal dari konsep nilai budaya yang sama, yaitu kebebasan.Penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa terdapat paradoksalitas dalam nilai budaya kebebasan dalam pers Amerika. Paradoksalitas itu terlihat dari terjadinya pelanggaran hak privasi sebagian warga masyarakat Amerika yang dilakukan oleh pers Amerika.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa terjadinya konflik antara pers Amerika dan masyarakat Amerika merupakan akibat nilai budaya Amerika yang bersifat paradoks, dalam hal ini nilai budaya kebebasan.Metode penelitian utama yang digunakan adalah kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalu riset kepustakaan serta sumber-sumber tertulis lainnya. Konsep-konsep serta teori-teori yang relevan dengan kebebasan pers Amerika, hak privasi serta nilai-nilai budaya Amerika, diambil dan direkonstruksi menjadi suatu kesatuan struktur logika yang utuh.Disimpulkan bahwa pers Amerika adalah bagian integral masyarakat Amerika jauh sebelum Amerika Serikat terbentuk menjadi negara merdeka. Para Bapak Bangsa Amerika telah menyumbangkan pemikiran mereka tentang konsep pers bebas. Konsep pers bebas Amerika adalah suatu hak yang dijamin secara konstitusional, yang ironisnya sejak awal telah diantisipasi sebagai faktor potensial pemicu konflik.Jelas terlihat bahwa bagi masyarakat Amerika, nilai budaya kebebasan merupakan sebuah konsep yang rumit dan sekaligus paradoksal. Fakta ini membuka peluang bagi kemunculan aneka konflik di tingkat aplikasi nilai budaya kebebasan tersebut. Salah satu bukti kongkretnya adalah konflik yang terjadi antara pers Amerika dan masyarakat Amerika dalam konteks pelanggaran hak privasi masyarakat oleh pers, yang merupakan topik kajian tesis ini.

---

This research discusses the paradox of cultural values in the American press as its main issue. While the press uphold the principle of freedom of information gathering and news publishing, they also have the potential to breach individual freedom by invading privacy rights. This paradox creates a conflict between the press and society, because both maintain that their rights for freedom have been violated. The press on the one hand argue that they have the right to find information from any sources by any means, whereas on the other hand members of society believe they have the right for privacy. During this information gathering process, possibilities of the press invading individual privacy arise. Ironically, this potential conflict is rooted in the same principle of freedom.

The basic assumption of this research is the inherent paradox in freedom of the press in the United States that reflects the overall paradox of American cultural values. With the above assumption, this research aims to describe the relationships between the conflict of American press and American society, and the inconsistencies in American culture in general.

Interpretive and qualitative approaches are used as the research methodology. Several literatures were selected and researched to extract relevant theories regarding freedom of the press, privacy rights, and American cultural values in general. These theories were then reconstructed to establish a coherent logical thought structure to answer the main question of this research.

It is concluded that the American press has been an integral part of the American society long before America's Independence. The country's Founding Fathers had contributed their ideas about a free press. Therefore, the concept of a free press was guaranteed by the Constitution. Ironically, this concept has always been viewed as possessing a potential for conflict from the beginning.

Obviously, for Americans, freedom is a cultural value that is both complex and inconsistent as a concept. On the level of application, this value opens up possible conflicts between press and society. The invasion of privacy by the press is only one example of these conflicts."

"Euforia kebebasan pers yang berlangsung di era reformasi (pasta Orde Baru), selain memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi dan rakyat Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negatif sebagai akibat dari penyelenggaraan pers yang terlalu antusias atau berlebihan-lebihan.Tesis ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan fokus: jaminan pemerintah/negara terhadap aktivitas praktisi pers yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pers: apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras pula dengankode etik jurnalistik; implikasi kebebasan pers bagi kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menawarkan alternatif pemikiran bagi perbaikan penyelenggraan pers di tanah air agar tidak memberikan implikasi negatif.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang berasal dari kalangan praktisi pers, pakar komunikasi, pakar psikologi sosial, politisi (anggota DPR) dan aktivis media watch dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengkategorikan, menemukan tema dan ide-ide, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data atas temuan-temuan di lapangan menunjukkan beberapa kesimpulan panting sebagai berikut:Sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, di Indonesia berlangsung reformasi pers yang ditandai oleh kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut masih berlangsung semu. Kebebasan pers dinodai sikap emosional crew pers dalam menurunkan berita, sehingga bermunculan berita-berita bombastis, sensasional, tendensius, provokatif, fitnah, caci maki, eksploitasi pronografi, menafikan fairness dan akurasi, sehingga pers kehilangan profesionalitas dan berjarak dengan etika jurnatistik, bahkan kerap melakukan trial by the public."

"

Belum hilang dari ingatan kita semua, bahwa akhir akhir ini masalah hubungan pers dan pemerintah di banyak negara berkembang masih tetap menjadi topik pembicaraan, termasuk di Negara kita sendiri. Hubungan ini secara substantif sesungguhnya membicarakan hak esensi wartawan, yaitu kebebasan yang mereka miliki, atau tepatnya kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi demikian penting karena sejauh pers itu bebas, sejauh itu pula tercermin kebebasan masyarakat (Reedy,1964). Kebutuhan akan pers bebas, menurut pendapatnya, berawal dari keyakinan bahwa tak seorangpun merasa perlu bahwa ia mengetahui kebenaran, dan karena itu kita harus mempunyai suatu masyarakat di mana segala gagasan dapat dikemukakan.

Isu kebebasan pers, dimanapun asalnya akan selalu menank perhatian, tidak saja bagi insan pers sendiri akan tetapi juga, dan bahkan bagi para pengamat perkembangan kehidupan politik di setiap bangsa. Kebebasan pers secara substantif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dinikmati masyarakat yang bersangkutan, ia juga akan merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan.

Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat di manapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting di dalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

"

"Pada masa pemerintah Reagan, Amerika dilanda kasus yang cukup kontroversial dengan kebijakan umum pemerintah di dalam menyikapi hubunganhubungannya dengan Negara-negara yang tidak sehaluan dengan ideologi Amerika. Kasus ini kemudian mencuat kepermukan dan lebih dikenal sebagai kasus Iran-Contra. Sikap pers Amerika cukup kritikal dalam menanggapi kasus ini. Seperti dipahami secara umum, sikap pers Amerika, tidak saja yang tercetak (surat kabar) maupun media elektronik (televisi) sama-sama tidak sejalan dengan apa yang ditempuh oleh Reagan, baik terhadap pemerintah Iran maupun terhadap pemerintah Nicaragua. Sementara opini public di Amerika ketika itu terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Inti persoalannya adalah bahwa pemerintah Reagan secara diam-diam telah menjual senjata ke Iran, yang sudah jelas-jelas bukan partner Amerika dalam politik globalnya. Hasil penjualan senjata tersebut digunakan oleh Reagan untuk membantu Nicaragua yang sedang terlibat dalam konflik lokal dengan pihak komunis. Sementara itu semua bantuan militer dan keuangan terhadap Contra adalah bertentangan dengan Boland Amendment. Apa yang dilakukan oleh Reagan terhadap Iran bisa membawa dirinya ke jalur impeachment, namun kemudian hal itu tidak terjadi pada diri Reagan. Walaupun pihak media sendiri ketika itu punya posisi yang tegas dengan mengkritik tindakan Reagan namun media ternyata punya alasan yang cukup kuat membenarkan Reagan, bahkan tokoh Oliver North dianggapnya sebagai pahlawan dalam hal ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, selama pemerintahan Reagan berlaku lunak, tidak berarti media meninggalkan prinsip the watchdog unction nya terhadap pemerintah, akan tetapi Reagan ternyata punya cukup kebijakan yang strategis bagaimana membina hubungan baik dengan media. Dan ini berlainan dengan presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Sebagai kerangka pikir teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah meminjam teori pers libertarian yang dirintis oleh John Stuart Mill, John Milton dan John Locke. Filosofinya adalah bahwa media harus bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah dan mencari kebenaran. Disamping itu media bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai alat politik. Walaupun control terhadap media bisa dilakukan, akan tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja dan control tersebut biasanya melalui lembaga peradilan, Namun yang paling penting adalah bahwa media dimiliki oleh swasta. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi yang peneliti gunakan adalah semuanya dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, buku-buku, dokumen dan terbitan-terbitan berkala seperti surat kabar, rnajalah maupun bentuk dokumen lainnya.Sebagai kesimpulan dari penelitian ini intinya adalah bahwa :Dalam kasus Iran-Contra hubungan pers dengan pemerintah tidak harmonis, karena kedua belah pihak mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Pers di Amerika tidak berorientasi kepada politik pemerintah, artinya ia bukan atas pemerintah bahkan secara eksterm, pers merupakan lawan pemerintah, disamping itu juga pers Amerika banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, sehingga posisinya cukup kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah. Dalam kasus Iran-Contra pers ketika itu mengalami kesukaran di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena penyidik irrdeperrderrl councel (Lawrence Walsh) tetap menuntut agar tuduhan dapat dikenakan dakwaan. Kasus Iran-Contra bukanlah kesalahan konstitusional akan tetapi hanyalah kesalahan procedural, dan yang hanya merupakan penyimpangan dari prinsip check and halaces yang terjadi akibat dari adanya patriotisme yang tinggi yang melekat pada diri Presiden Reagan dan pembantu-pembantunya di NSC untuk membela sebagai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan Amerika di Amerika Tengah di Teluk Persi termasuk Sandra Amerika yang disekap di penjara Lebanon.

---

In the era of Reagan regime, America experience rather, controversially, government general policy in responding their relations with other countries being not line with America's ideology. Then, this case had emerged and more be recognized as Iran-Contra case. Press of America responded -such case more critically. As public speaking, press of America is not as printing media solely, but also electronic mass media (television) had not agreed with what had been attained by Reagan, either with Iran or to Nicaragua governments. Meanwhile public opinion in America had been separated among pro and contra opinion at that's time. The core of problem is that secretly, Reagan regime had sold weapons to Iran being not American's partner in global politic actually. The revenue from those selling had been used for helping Nicaragua who involve in local conflict with communists. At moment, all military and financial assistances against Contra is contradicted with Boland Amendment. What had been implemented by Reagan with Iran it may bring his self to impeachment line, nevertheless, it had not occurred to Reagan. Although self mass media has prompt position by criticizing Reagan's commitment, but, really, more strongly, mass media has self opinion to justify Reagan, even, the figure of Oliver North had been recognized as hero in this case. In the era of Reagan's regime, mass media both printing and electronic had treated softly, and media had leaven their principle of Watchdog with government, but, sufficiently, in reality Reagan had strategic policy how to build good relation with media. And it is contradicted with other America's presidents previously or thereto. As theoretical frame used in this thesis is libertarian press theory pioneered by John Swart Mill, John Milton and John Locke. Philosophically, mass media should act as watchdog with government for seeking out the truth. As well as mass media may be used or functioned as political means. Although, control against mass media may be realized, but, it just for certain cases and usually, it is conducted by press' s trial, Most importantly, mass media is owned by private sector. The research conducted by author herein use qualitative research and descriptive analysis approaches. Data and information used by researcher all of them in secondary data obtained from written resources those are : books, documents, periodical publishing such as news papers, magazine or other documents.

As conclusion from this research essentially, as follows :

In Iran-Contra case the relations among press and government had not been harmony, both parties had had selves interests. America' s press had not been oriented to government policy, it means it is not government's means but extremely, press of America is government's opposition unless it had been influenced by some social environment factors, so that, rather, its position is strong to prioritize publics interests than government one. In Iran-Contra case at that's time press had had trouble in revealing such case. It is caused by independent council investigator (Lawrence Walsh) remain prosecute in order to sue it. Iran-Contra case is not constitutional failure, but, solely, it is only as procedural one and deviating from check and balance principle occurred as result of the high patriotism own by President Reagan and his assistants at NSC for defending what they assume as America's interest at Center America at Persian Gulf including American's hostage seized at Lebanon's jail."