Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengenai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak, umumnya dirasakan masyarakat terdapat ketidakadilan vertikal. Nilai Jual Obyek Pajak adalah mewakili nilai pasar, sedangkan nilai pasar yang wajar merupakan refleksi dari harga jual yang terjadi dalam pasar yang berlangsung secara kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan dalam menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak melalui uji ketidakadilan vertikal dan uji perbedaan koefisien keadilan yang menggunakan model IAAO (The International Association and Assessing Officers). Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pengumpulkan data dengan teknik Purposive Random Sampling, yaitu bukan acak (non probability), dimana data transaksi jual beli perumahan dari Pialang Properti yang dipilih sebanyak 295 sampel dari populasi yang ada, berdasarkan alamat dan karakteristik yang lengkap setelah dicocokkan dengan basis data pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Hasil penelitian, berupa regresi menggunakan model IAAO menunjukkan secara rata-rata penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat menunjukkan adil. Sebaliknya penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan terdapat indikasi ketidakadilan vertikal secara regresif. Di antara kedua kantor tersebut tidak terjadi perbedaan koefisien keadilan. Dari hasil penelitian disarankan supaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengevaluasi kinerja dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak melalui analisis ketidakadilan vertikal serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mencari data yang lengkap dan akurat, teliti dalam menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah, penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang up-to-date. Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak yang adil dapat mendukung kebijakan Nilai Jual Kena Pajak yang efektif dalam mengeliminir ketidakadilan vertikal."

"ABSTRAKAdministrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang efisien dan efektif sangatdiperlukan terutama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.Untuk memperoleh informasi dan data mengenai administrasi Pajak Bumi danBangunan, terutama dalam rangka menyongsong era globalisasi dan eraperdagangan bebas, maka penulis berusaha melakukan analisis efisiensi danefektifitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu Cost ofCollection Efficiency Ratio, Administrative Efficiency Ratio, dan TaxPerformance Index. Disamping itu penulis juga melakukan uji statistik antara variabel dependen dengan variabel independen, dan dihitung juga berapa besarkoefisien regresinya, serta bagaimana korelasi sederhananya. Uji statistik inidilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel Windows 97.Hasil penelitian dan hasil analisis secara umum dapat diperolehgambaran bahwa tingkat efisiensi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan biladilihat dari rasio AER segi penerimaan menunjukkan kecenderungan menurun.Sedangkan untuk CCER dan AER dari segi Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajaktidak dapat diukur, oleh sebab itu perlu dibuat suatu sistem pelaporan yang baiktentang SPPT. Untuk tingkat efektifitas, dari tahun ke-tahun menunjukkan rasioyang cukup baik, yaitu rata-rata lebih besar dari l, artinya tingkat pencapaianpenerimaan terhadap rencana yang ditetapkan melebihi 100%. Penerimaan PajakBumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadapPenerimaan Pajak Pusat secara keseluruhan, namun mempunyai hubungan yangpositif dan sangat erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan antaralain Tunggakan, Penagihan, dan Objek Pajak mempunyai hubungan yang eratdan positif terhadap Realisasi Penerimaan PBB. Sedangkan Pengurangan danKeberatan mempunyai hubungan yang negatif terhadap Realisasi PenerimaanPBB. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan upayamengoptimalkan sumber daya dan sistem pengawasan (controlling) yangsemakin ketat.

---

"

"Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Kota Tangerang sangat berarti, karena itu upaya meningkatkan selalu dilaksanakan, misalnya dengan melakukan reklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mendekati harga pasar. Untuk mengukur tingkat pencapaian NJOP yang mendekati harga pasar maka dilakukan analisis Assessment Ratio Studies (AIS), yaitu rasio yang membandingkan hash penilaian objek pajak dengan harga pasar objek pajak itu pada saat terjadi transaksi pada objek pajak tersebut.Dari hasil analisis ternyata rasio NJOP terhadap harga pasar AIS Kota Tangerang meneapai 0,75 dan berdistribusi normal. Cukup baik, akan tetapi"

"Evaluasi secara periodik terhadap rencana penerimaan dan implementasinya merupakan usaha optimalisasi penerimaan PBB Kab. Tangerang dan Kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah :1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan antara realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan rencana penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2000 melampaui 10 %.2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rencana penerimaan PBB dan tingkat pertumbuhan realisasi PBB pada KP PBB Tangerang berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 1996/1997 s/d 2000, yaitu 17,2 %; 18,9 %; 4,1 % dan 2,4 % untuk pertumbuhan rencana penerimaan PBB serta 21,5 %; 22,0 %; 4,0 % dan 16,5 % untuk pertumbuhan realisasi penerimaan PBB.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala upaya optimalisasi perencanaan penerimaan PBB dan implementasinya.Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data yang dianalisis meliputi : Rencana penerimaan dan realisasi PBB secara nasional; Rencana penerimaan dan realisasi PBB; Pokok, tunggakan dan potensi PBB serta kondisi sosial ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi perencanaan penerimaan, staf seksi penetapan, Kepala seksi penerimaan dan Laporan bulanan KP PBB Tangerang; Laporan Biro Pusat statistik dan studi pustaka.Kesimpulan bahwa rencana penerimaan KP PBB Tangerang dilakukan dengan pendekatan "atas-bawah". Berdasarkan target penerimaan nasional ditentukan target provinsi dan kemudian target kabupaten atau kota dengan hanya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta perkembangan sosial ekonomi wilayah secara global. Pendekatan ini tidak mencerminkan perencanaan penerimaan dari potensi rill wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Optimalisasi penerimaan PBB tidak didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaksanaan administrasi PBB yang tidak memadai.Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi penerimaan PBB perlu keseimbangan antara pendekatan perencanaan "atas-bawah" dengan pendekatan "bawah-atas". Sistem yang seimbang ini lebih mencerminkan resource base wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dengan didukung usaha peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya."