Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book constitutes the refereed proceedings of the First CCF Conference, NLPCC 2012, held in Beijing, China, during October/November, 2012. The 43 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 151 submissions. The papers are organized in topical sections on applications on language computing, fundamentals on language computing, machine translation and multi-lingual information access, NLP for search, ads and social networks, question answering and web mining."

"Labor market outcome khususnya produktivitas pekerja merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di antara berbagai mancam hal yang memengaruhi labor market outcome, terdapat aspek religiositas yang dinilai turut berkontribusi dalam membentuk produktivitas pekerja. Namun dari studi yang dilakukan di berbagai negara dalam melihat hubungan antara religiositas dengan labor market outcome hasil yang ditemukan masih bersifat abu-abu, di mana terdapat temuan yang menyatakan bahwa kedua hal tersebut memiliki hubungan negatif, dan ada juga temuan yang menyatakan hal sebaliknya. Dengan menggunakan data IFLS 5 dan upah per bulan pekerja sebagai proksi labor market outcome, studi ini hendak mengetahui hubungan antara tingkat religiositas pekerja terhadap labor market outcome di Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang terhitung memiliki tingkat religiositas tinggi. Studi ini menggunakan metode estimasi OLS dengan jumlah sampel sebanyak 6.450 individu pekerja berusia lima belas tahun ke atas. Hasil pada studi ini menemukan bahwa adanya hubungan negatif antara tingkat religiositas pekerja dengan produktivitas yang dimilikinya. Hal ini dapat terjadi di lingkungan Indonesia yang religius akibat adanya faktor lain yang dinilai memiliki dampak lebih besar terhadap labor market outcome dibandingkan aspek religiositas, serta adanya kemungkinan pengaruh sekularisme dalam membentuk hubungan kedua hal tersebut.

---

Labor market outcome, especially worker productivity, are one of the significant factors for the economic growth of a country. Among the various things that affect labor market outcome, there is an aspect of religiosity that contributed to shaping worker productivity. However, from studies conducted in different countries in looking at the relationship between religiosity and labor market outcome, the findings of the results are still unclear. Several studies are findings that the two things have a negative relationship, and other studies are finding the opposite results. This study aims to determine the relationship between the level of religiosity and labor market outcome in Indonesia as a country with people who have a high level of religiosity by using IFLS 5 data and worker's monthly wages as proxies for labor market outcome. This study uses the OLS estimation method with a sample of 6,450 individual workers aged at least fifteen years. The results of this study found that there was a negative relationship between the level of worker's religiosity and their productivity. This condition can happen in the Indonesian religious environment due to other factors that capture the source of impact on labor market outcome better than worker's religiosity. In addition, there is the possibility of secularism's influence in shaping the relationship between the two."

"Industri Pertambangan dapat berpengaruh aktif dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap degradasi lingkungan, seperti kegagalan peralatan. Dimana jumlah perpipaan yang sangat besar lebih kompleks dalam distribusi dari pada jenis peralatan lainnya. Pada umumnya, dibandingkan dengan jenis peralatan lain di industri ini, lebih banyak kesulitan dalam perencanaan inspeksi yang dihadapi. Namun, inspeksi yang kurang atau inspeksi berlebih dapat terjadi karena kurangnya persyaratan yurisdiksi pada interval inspeksi dan metode perpipaan, atau interval inspeksi yang hanya didasarkan pada klasifikasi layanan perpipaan dalam peraturan yang ada, seperti API 581. Hal ini dapat mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima, bersama dengan hilangnya sumber daya yang mahal. Untuk mengurangi tingkat risiko perpipaan, semakin banyak perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan metodologi inspeksi berbasis risiko (RBI), yang mengarah kepengurangan risiko. Sesuai standar API 581 dengan menggunakan metode risk-based inspection (RBI) untuk mengoptimalkan strategi pemeriksaan perpipaandengan pendekatan Kuantitatif, dapat menghitung probability dan consequency dari kegagalan yang akan terjadi pada pipa penyalur Slurry di tambang Tembanga. Tujuan dari penelitian adalah menentukan rencana inspeksi yang optimal pada pipa penyalur slurry ditambang emas dan tingkat risikonya. Inspeksi berbasis risiko dilakukan pada pipa penyalur slurry berukuran 18 inci yang datanya diperoleh dari hasil in-line inspection .Didapatkan nilai Damage Factor 6.474 dari 3 lokasi titik inspeksi, dan diketahui ketebalan pipa sebesar 3 inch. Maka didapatkan nilai PoF sebesar 2 yang dikategorikan sebagai nilai kekeritisan rendah nilai Rating dari Consequence of Failure (CoF) yaitu sedang tinggi (4) dari perkalian antara stand by availibility, lokasi dan finansial. Maka secara engineering calculation masih bisa dioperasikan dengan jadwal inspeksi setiap 4 tahun. Dengan metoda inspesi menggunakan UT Flow Ditector.

---

The Mining Industry can play an active role in sustainable development by reducing negative impacts on environmental degradation, such as equipment failure. Where a very large amount of piping is more complex in distribution than other types of equipment. In general, compared to other types in this industry, more difficulties in inspection planning are encountered. However, under-inspection or over-inspection can occur due to a lack of jurisdictional requirements on inspection intervals and inspection methods, or interval inspections based solely on the classification of piping services in existing regulations, such as API 581. This can lead to unacceptable risks, along with the loss of an expensive resource. To reduce the level of pipeline risk, more and more are adopting and implementing risk-based inspection (RBI) methodologies, leading to risk reduction. Following API 581 standards using the risk-based inspection (RBI) method to optimize a pipeline inspection strategy with a quantitative approach, it can calculate the probability and consequences of failure that will occur in the Slurry pipeline at the Tembanga mine. The purpose of this research is to determine the optimal inspection plan for the gold mine slurry distribution pipe and its level. Risky inspections were carried out on 18-inch slurry distribution pipes whose data were obtained from in-line inspection results. Damage Factor 6.474 was obtained from 3 inspection point locations positions, and it was found that the pipe thickness was 3 inches. Then the PoF value obtained is 2 which is entered as a medium-high criticality value so that the and the Rating value of the Consequence of Failure (CoF) is medium-high (4) from an increase between stand by availability, location and financial. The lowest MAWP is 4083 psi while the working pressure is 1150 psi, so technically it can still be operated with an inspection schedule every 4 years with UT Flow Ditector tools for inspection."

"

Penelitian mengenai pengaruh bantuan pendidikan terhadap luaran tertentu masih jarang dibahas di Indonesia. Penelitian terkait bantuan pendidikan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Cameron(2009) untuk melihat pengaruh Jaringan Pengaman Sosial(JPS) dalam menahan laju drop out(DO). Studi yang pernah dilakukan terkait bantuan pendidikan menemukan hubungan positif jumlah bantuan terhadap partisipasi perguruan tinggi. Penelitian lain menemukan hubungan negatif bantuan terhadap pengurangan probabilitas drop out. Penelitian ini melihat pengaruh adanya bantuan pendidikan terhadap luaran pasar kerja dalam bentuk upah dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey(IFLS). Akibat efek dari bantuan ke upah terhubung secara tidak langsung dengan upah maka perlu adanya variabel antara yaitu lama tahun bersekolah(LTS). Penelitian ini menggunakan data cross-section dinamis dengan menggabungkan data pada dua gelombang IFLS 4 dan IFLS5. Metode regresi yang digunakan adalah Two Stage Least Square(TSLS) untuk menjabarkan efek Indirect dari bantuan terhadap upah terhadap LTS dan LTS terhadap upah. Hasil estimasi menunjukkan setiap anak yang menerima bantuan memiliki lama tahun bersekolah lebih tinggi sebesar 0.90-0.99 tahun dibanding non-penerima. Setiap kenaikan 1 tahun LTS berasosiasi dengan peningkatan upah sekitar 6.3-7.8%. Sehingga bantuan pendidikan mempengaruhi upah sebesar 5,67%-7,23%. Bagaimanapun masalah utama dari penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil, inclusion error pada penerima bantuan, dan bias pada penduduk yang berdomisili di Kota dan Pulau Jawa.

 

---

---

Research concerning effect of student aid to certain outcomes rarely come to academic discourse in Indonesia. One of the first research on said topic was carried by Cameron(2009) who investigate the effect of Jaringan Pengaman Sosial(JPS) in decreasing drop out rate after Asian Crisis in 1998. Other study that investigated effect of student aid found positive correlation between aid grant and college participation; and negative association between aid and probability to drop out from college. This research investigated effect of student aid on labor market outcome in term of wage. Due to indirect effect of aid to wage, thus we need intermediary variable represented by year of schooling. I utilized IFLS 4 and IFLS 5 data with dynamic-cross section approach. I employed two stage least square to break down the effect of aid on year of schooling and effect of year of schooling on wage. I found for each person who received aid on 2007 have higher year of schooling compare to their non-recipient counterpart around 0.90-0.99 year. For each 1 year increase in year of schooling correlated with increase of wage around 6.3-7.3%. Thus student aid has affected wage around 5,67%-7,23%. However, the main issue of this research were limited and small sample, inclusion error in it aid receipient, and domicile bias of Java and Urban.

"

"ABSTRAKElectronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACTE-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context."

"ABSTRAKKebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata. Pengambilan kebijakan fiskal juga ditentukan oleh institusi politik dan aktor-aktor politik yang memiliki orientasi politik dengan motif beragam. Studi ini melihat determinan institusi politik kebijakan fiskal di negara ASEAN-5 dan Asia Timur pada tahun 2000-2015. Institusi politik yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah Fragmentasi atau kompetisi politik, lama waktu berdemokrasi, sistem pemerintahan, ideologi, dan waktu pemilihan umum. Sedangkan, kebijakan fiskal mencakup defisit anggaran, penerimaan pajak, belanja pemerintah, serta anggaran barang publik, yaitu anggaran kesehatan dan pertahanan. Dengan menggunakan estimasi Generalized Method of Moment, studi ini menemukan adanya pengaruh institusi politik terhadap berbagai indikator kebijakan fiskal. Dari hasil penilitian ini, penulis memberikan rekomendasi kebijakan untuk membangun institusi politik yang lebih sehat dan berkualitas karena memiliki pengaruh pada kebijakan fiskal. Negara perlu membuat regulasi agar fragmentasi politik mencapai tingkat yang seimbang antara tekanan dari kelompok kepentingan dan tujuan kebijakan fiskal.

---

ABSTRACTFiscal policy is not only determined by economic factors. Decisions on fiscal policy are influenced to some extent by political actors who have certainly political orientations. This study tries to find the effect of determinants of political institutions on fiscal policy in ASEAN 5 and East Asian countries in year 2000 2015. In this study, variables of political institutions consist of political fragmentation, years of democracy, system of government, ideology, and election time. While the variables of fiscal policy cover budget deficits, tax revenues, government spending, public goods spending for health and defense. Using Generalized Method of Moment estimation, this study shows that determinants of political institution affect various fiscal policies. Based on the results of this study, the author formulates some policy recommendations to develop healthy and quality political institutions. The state should create regulations on political fragmentation to balance the influence and pressure of political interest groups and fiscal policy objectives."

"Program Kartu Prakerja merupakan program yang dianggap sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diluncurkan pada Maret 2020 sebagai salah satu pencegahan akibat berkepanjangan oleh COVID-19. Namun, banyak pihak yang menilai peluncuran program ini masih terlalu dini karena belum ada dasar hukum yang jelas dari program tersebut, salah satunya adalah pemilihan Platform Digital untuk melaksanakan program ini. Proses seleksi tersebut dinilai melanggar Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Pemerintah dan juga UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Bisnis Tidak Sehat. Oleh karena itu, tesis ini diambil apakah pemilihan Platform Digital Program Kartu Prakerja telah melanggar undang-undang saat ini atau tidak.

---

The Pre-Employment Card Program is a program that is considered as one of the solutions to the Indonesia improvement in human resources quality. This program was launched in March 2020 as one of the preventions of the multiplier effects of COVID-19. Therefore, many parties have considered the launch of this program was too early as there was no clear legal basis of the program, one of which is the selection of the Digital Platforms to implement this program. The selection process was deemed to violate Perpres No. 16/2018 on Government Procurement and also UU No. 5/1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business. This thesis hence analyzes whether the selection of the Digital Platforms of the Pre-Employment Card Program has violated the current legislation or not."