Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia setiap tahunnya meningkatkan upah minimum pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya diimplementasikan di sektor formal sedangkan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut teori Welch, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan upah pekerja informal. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum menekan upah pekerja informal. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi regresi lainnya bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak menekan upah pekerja informal di Indonesia secara keseluruhan dan signifikan bagi pekerja perempuan.

---

However, in reality these policies are implemented only in the formal sector, while the labor market in Indonesia is still dominated by the informal sector. According to Welch's theory, the increase in minimum wage will cause a decrease in wages of informal workers. This study wants to prove empirically whether minimum wages depress wages of informal workers. Through a series of descriptive analysis and fixed- effects regression compared to other regression estimation along with several control variables, found that minimum wage increases do not depress the wages of informal workers in Indonesia as a whole and significant for women workers."

"Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mempengaruhi penyerapan pekerja. UMP memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mendapatkan upah yang layak seiring dengan kebutuhan pokok yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kenaikan UMP menjadi tantangan bagi perusahaan. Perusahaan bisa melakukan efisiensi dengan cara memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh dari perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap jumlah pekerja di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Upah Minimum Provinsi tidak signifikan berpengaruh terhadap total jumlah pekerja, namun signifikan berpengaruh terhadap jumlah pekerja formal dan jumlah pekerja informal di 34 provinsi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap jumlah pekerja formal dan berpengaruh positif terhadap jumlah pekerja informal. Penelitian ini juga melihat lebih rinci dengan membedakan jumlah pekerja formal yang memiliki upah di bawah dan di atas UMP. Hasil menunjukkan bahwa UMP signifikan berpengaruh positif bagi pekerja yang memiliki upah di bawah UMP dan berpengaruh negatif bagi pekerja yang memiliki upah di atas UMP

---

The Provincial Minimum Wage (UMP) can affect labor absorption. UMP provides protection for workers to receive a decent wage in line with the increasing basic needs each year. However, the rise in UMP presents a challenge for companies. Companies may resort to efficiency measures, such as terminating employment relationships with workers. This study aims to determine the extent to which changes in the Provincial Minimum Wage (UMP) affect the number of workers in 34 provinces in Indonesia. The study found that the Provincial Minimum Wage does not have a significant effect on the total number of workers, but it does significantly affect the number of formal and informal workers across the 34 provinces. The study shows that the UMP has a negative effect on the number of formal workers and a positive effect on the number of informal workers. The study further explores by differentiating between formal workers who earn below and above the UMP. The results indicate that the UMP has a significant positive effect on workers earning below the UMP and a negative effect on workers earning above the UMP."

"ABSTRAKKrisis keuangan global pada tahun 2007 diikuti dengan demonstrasi buruh besar besaran pada tahun 2013 mendorong terjadinya gejolak pasar tenaga di Indonesia. Paper ini membahas pengaruh upah minimum terhadap distribusi upah pada tahun 2007 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi Recentered Influence Function (RIF) untuk memperkirakan fungsi upah dengan menggunakan regresi kuantil tanpa sarat. Selanjutnya, untuk mengukur pengaruh kenaikan upah minimum pada tahun 2014 terhadap distribusi perbedaan upah digunakan metode Oaxaca- Blinder Decomposition. Dengan menggunakan balanced panel data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) ditemukan bahwa upah minimum pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan dalam perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014, dengan perbedaan upah terbesar pada tengah distribusi yang mana merupakan masyarakat yang berpenghasilan kelas menengah."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013."

"The minimum wages act underwent a major revision in 2007 as the issue of the working poor heightened public interest in the theme. The revision streamlined the entire minimum wage system , placing the regional minimum wages established by the prefectures clearly at the core...."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."