Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sarana untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan juga sebagai sarana untuk pinjaman atau suntikan dana bagi emiten dan keuntungan bagi investor pada khususnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang mengutamakan keterbukaan informasi sehingga informasi merupakan hal yang utama sehingga dapat dikatakan kegiatan pasar modal ini merupakan kegiatan yang mengutamakan kepercayaan. Selain hal tersebut pasar modal merupakan kegiatan transaksi keuangan yang memiliki karakter yang kompleks sehingga dalam melakukan kegiatannya di awasi oleh lembaga tersendiri yaitu Bapepam-LK. Melihat karakter pasar modal yang bersifat terbuka, karakter transaksi yang kompleks dan memiliki keuntungan yang cukup besar bagi investor, emiten maupun perekonomian Negara maka kemungkinan besar digunakan oleh oknum-oknum yang memiliki moral hazard salah satunya adalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dahulu Bapepam-LK memiliki banyak permasalahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pasar modal yang terindikasi pencucian uang baik itu permasalahan eksternal maupun internal lembaga Bapepam itu sendiri. Semenjak 31 Desember 2012 Bapepam-LK telah melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dan memiliki kewenangan pengawasan seluruh lembaga keuangan dan non lembaga keuangan. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang diawasi dan melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran undang-undang pasar modal. dengan eksistensi lembaga independen OJK yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penegakkan hukum yang dialami oleh Bapepam-LK sebelumnya.

---

The capital market is one of the financial institutions that provide a means to encourage economic growth in general and also as a means of borrowing or an injection of funds for companies and profits for investors in particular. The capital market is an activity that promotes the disclosure of information so that information is the main thing that can be said of capital market activity is an activity that promotes confidence. In addition to the capital market is a financial transaction which has a complex character so that in conducting its activities are supervised by separate agencies that Bapepam-LK. Seeing characters that capital markets are open, the characters complex transactions and has significant advantages for investors, issuers and the economy of the State is most likely used by the individuals who have the moral hazard one of which is a criminal offense of money laundering.

Formerly Bapepam-LK has a lot of problems in the fight against crime capital markets, as indicated by both the money laundering external and internal problems Bapepam institution itself. Since December 31, 2012 Bapepam-LK has been merged into the Financial Services Authority who are independent and have the authority to control all financial institutions and non-financial institutions. The capital market is one part of financial institutions controlled and enforce laws against violations of capital market law. the existence of independent institutions FSA is expected to resolve the problems faced by law enforcement Bapepam-LK before."

"ABSTRAK Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untukmengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)"

"BAPEPAM di dalam Pasar Modal diberikan kewenangan dankewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiappihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasantersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baikyang bersifat preventif yaitu dalam bentuk peraturan,pedoman, bimbingan, dan arahan, ataupun dalam bentukrepresif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, danpengenaan sanksi. Dengan berekembangnya era globalisasisekarang ini menimbulkan suatu kejahatan baru yang seringdisebut sebagai kejahatan pencucian uang (moneylaundering), kejahatan pencucian uang ini pada umumnyamenggunakan jasa keuangan baik perbankan maupun nonperbankan seperti di dalam Pasar Modal. Para pelakukejahatan ini mulai melirik industri Pasar Modal untukdijadikan sarana tempat untuk melakukan pencucian uang,oleh karena itu BAPEPAM sebagai lembaga yang mengawasikegiatan di dalam Pasar Modal perlu melakukan pencegahanterhadap terjadinya kejahatan pencucian uang yang mulaimemasuki industri Pasar Modal. Upaya yang dilakukan BAPEPAMantara lain dengan mewajibkan penyedia jasa keuangan diPasar Modal Untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah,selain itu BAPEPAM juga melakukan koordinasi dan kerja samadengan Pusat Pelaporan analisis Transaksi Keuangan (PPATK)agar dapat melaksanakan UU.No.25 tahun 2003 tentangperubahan UU.No15 tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian uang secara baik dan efisien."

"Money laundering is a crime which categorises as an a economic ciminal law, some as of illegal logging crime. Financial losses and damages of Indonesian state and nation caused by the illegal logging were gigantic in size...."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Selain itu apabila penyidik (selain Polri) menemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, namun penyidik tindak pidana asal remyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu perlu diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal (multi investigators system).

---

The focus of this studi is about authority in money laundering investigation in Indonesia. Indonesia has PPATK as a Financial Intelligence Unit that only feeds informations to Police and General Attomey. The infonnations that given by PPATK is not enough to start an money laundering investigation. That is why we can say Indonesian anti money laundering rezim is not running effectively. The problem occurs, when an investigator (except Police) finds some money laundering offences from predicate crime that they are investigating, but that investigator does not have investigation authority. That is why some investigators of predicate crime need giving investigation authority of money laundering (multi investigators system)."

"Akhir-akhir ini sangat banyak kasus korupsi dan money laundering yang sulit dibawa ke proses pengadilan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya karena kurang lengkapnya alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi. Di lain pihak, menurut akal sehat tidak mungkin seorang penyelenggara negara memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa ikut melakukan korupsi. Oleh sebab itu, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mencoba menerapkan sistem pembuktian terbalik pada kasus dugaan korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembuktian terbalik memang belum bisa diterapkan di Indonesia pada karena keterbatasan perangkat aturan yang memberi payung hukum dalam penerapannya. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada dugaan tindak pidana korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Penerapan sistem pembuktian terbalik pada kasus Bahasyim Assifie ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena baru pertama sekali diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dan money laundering. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie merupakan kreativitas dari majelis hakim sebagai cerminan integritas moral untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Perkara Bahasyim Assifie pada tanggal 3 Februari 2011 telah divonis dengan pidana penjara 10 tahun dan perampasan harta kekayaan miliknya senilai sekitar Rp. 64 milyar, dan bahkan telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menambah masa hukuman menjadi 12 tahun penjara. Putusan ini mendapat apresiasi dari publik, dengan harapan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada persidangan tindak pidana korupsi dan money laundering lainnya, karena selain efektif untuk merampas harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering, sistem pembuktian terbalik juga efektif memberi penjeraan bagi para pelaku dengan putusan pemidanaan badan dengan masa penjara yang cukup lama.

---

Lately so many cases of corruption and money laundering is difficult to be brought into litigation by imposing severe punishment to the perpetrators because the complete lack of evidence presented, including witnesses. On the other hand, according to common sense is not possible for a state apparatus has a large amount of wealth without being corrupt. Therefore, the Directorate of Criminal Investigation Special Investigator to try to apply the system of proof in cases of alleged corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie, an employee of the Directorate General of Taxation.

The system of proof is not yet applicable in Indonesia on due to the limitations set of rules that give legal protection in its application. However, by Act No. 31 of 1999 which was then amended in Law No. 20 Year 2001 on Combating Criminal Acts of Corruption, and Law No. 15 of 2002 as amended in Act No. 25 of 2003 on Crime Money Laundering, the latest by Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, the system of proof can be applied to allegations of corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie.

Implementation of the system of proof in this case Bahasyim Assifie is history in law enforcement in Indonesia, because the first one applied in cases of corruption and money laundering. Implementation of the system of proof in court cases Bahasyim Assifie is the creativity of the judges as a reflection of the moral integrity to give a verdict that sense of fairness.

Case Bahasyim Assifie on February 3, 2011 has been sentenced to imprisonment for 10 years and confiscation of his property valued at around Rp. 64 billion, and has even been confirmed also by the Jakarta High Court decision to increase the sentence to 12 years in prison. This ruling is received appreciation from the public, with the hope that the system of proof can be applied in the trial of corruption and money laundering others, because in addition to effectively seize the wealth of the perpetrators of corruption and money laundering, an effective system of proof also gives penjeraan for offender with the sentencing decision of the body with the prison long enough."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana peranan gatekeeper dalam tindak pidanapencucian uang yang dihubungkan dengan kekuatan perangkat hukum di Indonesiaseperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentangAdvokat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptifdan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normative. Penelitianini menggunakan data studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan adalah datasekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik analisiskualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa gatekeeper sebenarnya dapatdicegah keberadaannya apabila semua undang-undang yang berhubungan denganperanannya terintegrasi dengan baik termasuk undang-undang profesi yang rawandimanfaatkan oleh gatekeeper sebagai aturan yang melindungi tindakannya. Selainitu kepedulian dan pengetahuan aparat penegak hukum yang sepadan dengangatekeeper pun diperlukan untuk memberantasnya.

---

ABSTRACTThis thesis is giving explanation regarding the gatekeeper role in money launderingrelates to the strength of law equipment in Indonesia such as Law No 8 Year 2010regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No 18Year 2003 regarding Advocate in Indonesia. The method of this research isdescriptive and normative. This research is using the study of literature data. Thetype of the data is secondary. The technique of it is using qualitative method. Theresult of this research stated that gatekeeper role in money laundering is veryimportant and actually its existence could be prevented if all law related to it is wellintegrated including the law of profession. Moreover the knowledge of the lawenforcement official should be improved to prevent the gatekeeper role in doingmoney laundering."

"Tulisan ini membahas tentang peranan korporasi sebagai pelaku kejahatan pencucian uang dalam kasus PT Abu Tours. Abu Tours adalah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ibadah umroh. Kasus PT Abu Tours merupakan kasus penggelapan dan pencucian uang dana perjalanan ibadah dengan jumlah 1,8 triliun rupiah dan korban sebanyak 96.976 orang. Tulisan ini menganalisis peran PT Abu Tours sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam kasus pencucian uang Abu Tours. Penulis mengambil data sekunder berupa putusan-putusan persidangan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan konsep kejahatan korporasi sebagai konsep utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Fraud Triangle Theory sebagai teori pendukung penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi berperan dalam menyebabkan terjadinya kejahatan pencucian uang dalam kasus PT Abu Tours. Masing-masing faktor yang ada di dalam Fraud Triangle Theory yaitu faktor tekanan, peluang dan rasionalisasi saling terkait dalam kasus kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Abu Tours ini.

---

This paper discusses the role of corporations as perpetrators of money laundering crimes in the case of PT Abu Tours. Abu Tours is a company engaged in Umrah worship trips. The PT Abu Tours case is a case of embezzlement and money laundering of worship travel funds with an amount of 1.8 trillion rupiah and 96,976 victims. This paper analyzes the role of PT Abu Tours as a corporate criminal offender in the Abu Tours money laundering case. The author takes secondary data in the form of trial decisions for this research. The author uses the concept of corporate crime as the main concept in this research. The author uses Fraud Triangle Theory as a supporting theory for this research. This study found that the factors of pressure, opportunity, and rationalization played a role in causing money laundering crimes in the PT Abu Tours case. Each of the factors in the Fraud Triangle Theory, namely the pressure, opportunity and rationalization factors are interrelated in the case of money laundering crimes committed by PT Abu Tours."