Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu wujud teknologi yang dapat dinikmati sekarangadalah komputer. Salah satu program yang dapat dinikmatioleh berjuta-juta orang di dunia ini adalah internet.Adapun fungsi dari internet adalah untuk membantu orangberinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan transaksiperdagangan dengan cepat, mudah dan murah. Dari berbagaimacam kemudahan yang ditawarkan oleh media internet untukdapat menarik konsumen adalah dengan kegiatan lelangmelalui internet. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan lelangmelalui internet belum ada peraturan khusus yangmengaturnya. Bahkan kegiatan lelang itu sendiri masihmengikuti aturan-aturan lelang yang lama yaitu VenduReglement Stb. No. 189 tahun 1908, Vendu Instructie No.190 tahun 1908, dan juga diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, dan Nomor306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang. Untuk mengetahuilebih lanjut akan kegiatan lelang melalui internettersebut, maka penelitian ini menggunakan metodekepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan caramengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaanpelaksanaan lelang melalui internet dan pelaksaan lelangmenurut peraturan yang berlaku. Hasil yang didapat daripenelitian menunjukkan bahwa kegiatan lelang melaluiinternet belum memenuhi kriteria lelang menurut aturanlelang yang berlaku. Lelang yang dilakukan oleh situssitusinternet hanya merupakan media penyedia jasa, namundemikian tetap belum mengikuti aturan lelang yangberlaku. Peraturan lelang yang berlaku sekarang ini sudahtidak sesuai lagi, karena itu diperlukan suatu undangundanglelang baru yang mampu menyesuaikan denganperkembangan jaman dan teknologi yang ada sekarang.Selain itu dirasakan juga perlunya suatu peraturan khususyang mengatur masalah kegiatan lelang melalui internet."

"ABSTRAKSalah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perludigali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional gunamembantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yangberkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsiyang strategis dalam rangka memperlancar arus barang danmemberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusikepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikutberperan serta dalam perekonomian nasional namun belumsignifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahuidan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukanterhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukumlelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang danpungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalampraktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendalayang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakanagar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomiannasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen tdan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengankondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahapterhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebihprofesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakanprosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,dan independen dan profesional, memberikan peran lebihbesar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upayatersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi danprospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlulebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalammemasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melaluisosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.Penelitian ini mempergunakan analisis normatifdeskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancaradengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probabilitysampling)"

"Adapun metode penelitian yang digunankan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hokum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hokum umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Pelaksanaan lelang frekuensi 3G di Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan lebih baik karena pemasukan Negara bukan pajak yang di terima dari lelang 3G di Indonesia ini tidaklah kecil jumlahnya. Dari segi hukum, penulis menyarankan merupakan hal yang lebih baik apabila Kemkominfo berkoordinasi dengan Kantor pelayanan Negara danlelang (KPKNL) agar supaya lelang 3G ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan peraturan lelang yang ada. Dilihat dari segi sosial, KPKNL memiliki sejarah yang panjangdalam menyediakan layanan jasa lelang, baik secara wajib ataupun sukarela, yang dalam hal ini dapat memberikan keuntungan dalam lelang 3G untuk Kemkominfo. Dengan dukungan yang diberikan oleh KPKNL, Kemkominfo dapat memberikan pelayanan lelang 3G dengan lebih baik lagi berdasarkan prinsip dan peraturan lelang yang ada, memaksimalkan persaingan diantara para peserta lelang, dan meminimalkan praktek-praktek kolisi, korupsi dan nepotisme di lelang 3G tersebut.

---

In this study the authors raised title bands specktrum Analysis of 3G frequency auction by the auction rules, while the method use research by the authors is that normative juridical approach taken to conduct a search common law principles, to then make an interpretation of the common law rule. The Third Generation (?3G?) Spectrum Auctions in Indonesia should be better managed by the Government because the non-tax state revenue derived from these auctions is quite significant. From legal perspectives, the writer suggests that the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) coordinates with the State Assets and Auctions Office (KPKNL) to bring these 3G auctions in conformity with the principles and regulations of auctions. From social perspectives, KPKNL has a long history of providing auction services, both compulsory and voluntary auctions, that will give advantages to the performance of Kemkominfo?s 3G Auctions. With the support of KPKNL, Kemkominfo can perform the 3G auction smoothly in accordance with the principles and regulations of auctions, maximize competition among bidders and minimize the practices of collusion, corruption and nepotism in the 3G auctions."