Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era pembangunan sekarang ini, bank-bank Pemerintah ataupun bank-bank swasta sebagai penyedia modal bagi usaha dalam usaha memunjang perekonomian, terus berlomba lomba untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk menghadapi persaingan yang terjadi di antara bank tersebut tentunya dituntut kemampuan personalia yang dalam hal perbankan. memadai Untuk mewujudkan karyawan yang bermental, baik, berwibawa, berdaya-guna, berkualitas tinggi,. dan sadar akan tanggungjawabnya, maka karyawan suatu bank perlu dibina dengan sebaik-baiknya. PT Bank Niaga seba.gai suatu bank yang cukup besar di Indonesia dan telah banyak. menyumbangkan darma baktinya kepada negara, juga melakukan pembinaan kepada karyawan-karyawannya secara terus menerus. Salah satu upaya yang dilakilkan ialah melaksanakan Program Pendidikan Eksekutif/ Pimpinan, yaitu program pendidikan untuk tingkat pimpinan. Adapun diadakannya program pendidikan tersebut merupakan salah satu usaha menghadapi persaingan di antara bank selain untuk menyediakan karyawan-karyawan yang betul-betul memiliki kemampuan yang tinggi dan peka terhadap apa yang terjadi di seki tarnya, mampu memecahkan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Kerangka. teori yang digunakan dalam penelitian ini berpangkal tolak pada teori pengembangan pegawai dari. M. Manulang. Pada dasarnya pengembangan pegawai dapat dilihat dari 2 segi, yaitu organisasi dan segi pegawai itu sendiri Di samping itu juga digunakan teori Pengembangan Organisasi (Organization Development) dengan adanya pengembangan pegawai diliarangkan ada peningkatan kepekaan pegawai terhadap perubahan lingkungan dengan demikian organisasi yang digerakkan oleh pegawai karyawan-karyawan tersebut dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terus menerus terjadi. Guna mendapatkan informasi bagi pembahasan masalah ini, dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada, para pejabat yang berwenang dengan masalah yang hendak diteliti. Selain itu juga dilah wawancara terhadap lulusan PPK PT Bank Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. pelaksanaan PPE dari segi kurikulum:, matode pengajaran, tenaga pengajar dan evaluasi sudah dapat dikatakan baik."

"Program Bidikmisi adalah salah satu program yang diluncurkan Kemdikbud sejak tahun 2010. Kebijakan ini lahir dalam semangat reformai birokrasi yang memiliki misi untuk menghidupkan harapan orang kurang mampu dan mempunyai potensi akademik memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai kejenjang pendidikan tinggi serta menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bidikmisi studi kasus di Universitas Padjadjaran ditinjau dari mekanisme pemberian beasiswa Bidikmi di universitas Padjadjaran (2) prestasi akademik penerima beasiswa bidikmisi, kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program bidik misi sehingga dapat memberikan pelaya yang terbaik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan unit penelitian (1) place, yakni kampus Universitas Padjadjaran, (2) actor, yakni pelaksanaan kebijakan program Bidik Misi di Unitersitas Padjadjaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur dan observasi untuk data primer sedangkan pengumpulan sekunder menggunakan teknik analisa dokumen. Hasil penelitian menunjukan (1) mekanismenya adalah calon mengajukan permohonan bidikmisi melalui sekolah, kemudian diseleksi melalui 3 jalur, yakni SNMPTN (jalur undangan tanpa ujian tulis), SBMPTN (jalur ujian tulis), seleksi Mandiri PTN (satu PT) (2) prestasi akademik penerima bidikmisi secara umum sudah cukup bagus, yakni angkatan 2010 dengan IPK 3,23 pada semester 6. Angaktan 2011, 3,13 pada semester 4, dan angkatan 2012, 3,23 pada semester 2. Namun masih terdapat penerima bidikmisi yang memiliki IPK kurang dari 2,5 yang perlu mendapatkan perhatian. (3) Kendala- kendala kendala-kendala dalam pelaksanaan program bidikmisi (a) Kesulitan dalam memverifikasi data. (b) Masih terdapat penerima bidikmisi yag tidak tepat sasaran. (c)Keterlambatan pencairan dana bidikmisi. (d) Penyampaian informasi mengenai bidikmisi kurang tersebar kepada seluruh penerima bidikmisi. Padahal sudah ada Koordinator tiap angkatan bahkan tiap fakultas. (3) Kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program bidikmisi: (a) Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana. (b) Strategi Pemenuhan kuota dengani melanisir Pencairan Keterlambatan verifikasi dan penggantian. (c) Penanggulangan dengan bekeria sam adengan pertunkan. (d) Pambinaan Softskill dan Kewirausahaan."

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."

"TAP MPR No IX/MPR/2001, mengesahkan sebuah ketetapan yang memberikan kerangka hukum bagi reformasi hukum yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Pada tahun 2006 - 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Keduanya memberikan nilai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan reformasi agraria. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan stigma politik dan trauma sebelumnya di Indonesia berkaitan dengan reformasi agraria. Program ini terkait dengan pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Studi ini membahas dampak dari Program Reformasi Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) telah berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga tanah, penggunaan lahan lebih progresif, meningkatkan akses kredit, munculnya peluang-peluang untuk mengembangkan sumber ekonomi baru seperti Penggemukan Sapi dan budidaya kambing.

---

The People's Consultative Assembly (MPR) Decree No. IX/MPR/2001, passed a decree which provides the legal framework for the reform of laws relating to agrarian reform and natural resources management. Subsequently, In year 2006 ? 2007, Susilo Bambang Yudhoyono regim introduced National Agrarian Reform Program (PPAN). Both has contributed significant value in generating policy encouraging agrarian reform. The inception of this stipulation is very important to eliminate previous political stigma and trauma in Indonesia relating to land reform. This program is related to the arrangement of land control, ownership, using, and utilization, which implemented in order to achieve law assurance, protection, justice, and prosperity for all of Indonesian people.The study discusses the impact of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in Sidorejo Village, Bangun Rejo Subdistrict, Central Lampung District. The method of this research applied is descriptive quantitative method.The study has therefore revealed that national agrarian reform program (PPAN) has been successful in improving tenure security which lead to promote economic investment on land, increasing land price, most progressive use of land, improving credit access, emergence of new economic opportunities such as Beef Cattle Fattening and goat farming."

"Pendidikan Antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini mengevaluasi program pendidikan antikorupsi yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan model Context, Input, Process, Product(CIPP). Evaluasi ini dibatasi sejak nota kesepahaman bersama empat kementrian tentang memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan evaluasi formatif, bersifat kualitatif deskriptif. Pada segi Context, latar belakang masalah cukup menjadi alasan pendidikan antikorupsi masuk kedalam kurikulum, pemilihan strategi dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Input,implementasi pendidikan antikorupsi tidak cukup sekedar pelatihan, namun harus disertai pendampingan. Materi dan bahan pembelajaran harus didistribusikan secara lebih masif. Process,praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat. Product,program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan pendidikan anti korupsi belum terlihat signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi:(i) memperluas daerah implementasi program pendidikan antikorupsi,(ii) meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi,dan(iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik guru"