Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gunung Payung, Taman Nasional Ujung Kulon, merupakan kawasan yang masih memiliki hutan hujan tropis yang tersisa di dataran rendah P. Jawa. Sejumlah penelitian telah dilakukan di Gunung Payung, namun belum ada satupun penelitian yang membahas secara khusus mengenai jenis - jenis tumbuhan paku dan likofit. Tujuan penelitian kali ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis - jenis tumbuhan paku dan likofit yang terdapat di Gunung Payung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode jelajah bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gunung Payung memiliki 55 jenis tumbuhan paku dan empat jenis likofit. Dari 59 jenis yang diperoleh, terdapat 29 jenis tumbuhan paku dan 3 jenis likofit merupakan rekaman baru untuk Taman Nasional Ujung Kulon. Satu jenis tumbuhan paku dipertimbangkan sebagai rekaman baru untuk Pulau Jawa, yaitu Asplenium phyllitidis.

---

Mt Payung, Ujung Kulon National Park (UKNP), is a location where tropical forest of Java’s lowland remain exist. Previously, botanical exploration has been conducted in this area, but none of them focus on ferns and lycophytes.Research aimed to inventroy and identify ferns and lycophytes found in Mt Payung. Specimens collected from several accessible location in Mt Payung.

Fifty five species of ferns and four species of lycophytes has been recorded during this research. Twenty nine ferns and three lycophytes considered as new record for UKNP. Asplenium phyllitidis has been found during the research and considered as new record of ferns in Java."

"

Kelelahan merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Salah satu jenis pekerjaan yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami kelelahan adalah operator tambang batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan jenis kendaraan terhadap tingkat kelelahan pada operator tambang batubara.  Variabel yang dianalisis adalah kelelahan, jenis kendaraan, umur, kuantitas tidur, shift kerja, dan masa kerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode systematic literature review dengan melakukan full text review pada 10 literatur. Hasil dari penelitian ini diketahui skor tingkat kelelahan operator tambang  sebesar 45-56 atau 28% - 59,3%. Operator dump truck hauling cenderung mengalami kelelahan berat dibandingkan dengan operator dump truck area loading dan dumping, serta operator lainnya. Selain itu, dari keseluruhan variabel yaitu jenis kendaraan, kuantitas tidur, dan shift kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kelelahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis kendaraan yang digunakan operator memiliki pengaruh terhadap tingkat kelelahan pada operator tambang batubara.

---

Fatigue is one of the causes of the high accident rate. One type of work that has a high potential to experience fatigue is a coal mine operator. This study aims to explain the different types of vehicles on the level of fatigue in coal mine operators. The variables analyzed were fatigue, vehicle type, age, sleep quantity, work shift, and work period. This research was conducted using a systematic literature review method by conducting a full text review of 10 literatures. The results of this study note the mine operator fatigue level score of 45-56 or 28% - 59.3%. Hauling dump truck operators tend to experience severe fatigue compared to dump truck operators of loading and dumping areas, as well as other operators. In addition, the overall variables, namely the type of vehicle, sleep quantity, and work shift have a significant relationship to the level of fatigue. The conclusion from this study is the type of vehicle used by the operator has an influence on the level of fatigue in the coal mine operator.

"

"ABSTRAKSkripsi yang berjudul Istilah Kekerabatan pada Alquran dan Padanannya di Bahasa Indonesia ini membahas mengenai istilah kekerabatan di dalam Alquran yang memiliki berbagai padanan di dalam bahasa Indonesia. Korpus data yang digunakan adalah Alquran dengan bahasa Indonesia terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji padanan istilah kekerabatan inti pada bahasa Arab Alquran dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teori sistem kekerabatan di Arab yang dikemukakan oleh Sahlany dan Husseini (2010), teori penerjemahan teks agama dari Thawabteh (2012) dan teori padanan formal dan padanan dinamis dari Nida dan Taber (1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kosakata kekerabatan Arab memiliki padanan yang berbeda di Alquran khususnya pada terjemahan bahasa Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis entitled Kinship Terms in Quran and Their Equivalent in Indonesia contains the kinship terms in Quran that have various equivalencies in Indonesia language. The corpus data used in this thesis is Quran with Indonesia translation by Ministry of Religion Affairs of Republic Indonesia. The purpose of this thesis is to describe and to analyze the Indonesia equivalencies of the core kinship terms in Arabic of Quran. In this thesis, the author uses Sahlany and Husseinis theory for Arabic kinship system, Thawabtehs theory for translation of authoritative text and Nida and Tabers theory for formal and dynamic equivalency in translation. The result of this thesis is that Arabic kinship terms in Quran have various meaning in Indonesia."

"Pendahuluan Industri hulu minyak dan gas bumi adalah industri yang esensial dimana proses aktivitas di industri ini tidak dapat berhenti. Langkah-langkah pengaturan tanpa mengurangi target produksi dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di tempat kerja sudah dilakukan, namun kasus Covid-19 pada pekerja terus bertambah. Objektif Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Covid-19 bergejala pada pekerja industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Metode Studi cross sectional dengan pengumpulan data sekunder dari hasil pencatatan di tempat kerja. Data dari responden yang berhasil menyelesaikan prosedur penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap sejumlah 616 termasuk didalamnya adalah data demografi pekerja, area kerja, paparan Covid-19, jenis pemeriksaan dan upaya pencegahan. Uji statistik yang digunakan dalam analisis univariat dan multivariat adalah uji regresi logistik. Uji statistik yang digunakan dalam korelasi antar variabel adalah dengan menggunakan chi-square. Hasil total data responden yang didapat sebanyak 616 pekerja. 65.3 % pekerja tidak mengalami gejala dan 34.7% pekerja mengalami gejala ringan sampai berat. Didapatkan bahwa sumber penularan di tempat kerja berhubungan signifikan dengan kejadian infeksi COVID-19 yang bergejala pada pekerja KKKS (p<0,001) dengan risiko bergejala 3,4 kali lebih tinggi, sedangkan antara usia dan karakteristik infeksi bergejala (p=0,019), dimana pekerja dengan usia diatas 39 tahun memiliki 1.5 kali risiko lebih besar untuk mengalami infeksi yang bergejala dibandingkan dengan pekerja usia ≤39 tahun dan pada pekerja laki-laki didapatkan 2 kali lebih tidak beresiko untuk bergejala jika terinfeksi COVID-19 (p=0,027) dibanding perempuan. Kesimpulan faktor- faktor yang dapat meningkatkan risiko Covid-19 bergejala pada pekerja KKKS adalah sumber penularan di tempat kerja, usia pekerja yang lebih tua dan pekerja dengan jenis kelamin perempuan. Didapatkan risiko penularan tertinggi di tempat kerja adalah pada saat melakukan pekerjaan bersama, menggunakan fasilitas umum bersama dan makan bersama.

---

BACKGROUND. The upstream oil and gas industry was essential to operating continuously during the covid-19 pandemic. Preventive and management guidelines had been implemented, but cases were increasing.

OBJECTIVES. To find the factors affecting symptomatic Covid-19 in Special Task Force for Upstream Oil and Gas Industry - KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) workers in Indonesia.

METHODS A cross-sectional study was done using secondary data about covid-19 infection in SKK MIGAS and KKKS environment. Six hundred sixteen respondents were included in this study. Data about demographic characteristics, working area, covid-19 status and exposure, and examination and management before were also recorded. Univariate analysis and Multivariate analysis were done using a logistic regression test. Correlation between variables was found using chi-square.RESULTS From 616 eligible respondents 65.3% were asymptomatic, and 34.7% were symptomatic infections ranging from mild to severe symptoms. Working sites possessed a higher transmission risk as workers did the activity together. We found a correlation between a working site as a source of infection with symptomatic covid-19 (p<0.001) with a risk 3.4 times higher, age and symptomatic covid-19 (p=0.019) and female workers with symptomatic covid-19 disease (p=0.027).

CONCLUSION Some factors that increased the risk of covid-19 in KKKS workers were working site transmission, older age, and female workers. Other factors found influenced symptomatic covid-19 infection were doing the activity together, public facility usage, and eating together."

"Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUUbahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan yang begitu besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden terlibat dalam seluruhproses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU, bahkan adanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)UUD NRI 1945 telah menjadikan Presiden dapat mengontrol agenda legislasi. Besarnya kewenangan Presiden tersebut tidak sesuai dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Adapun gagasan rekonstruksi yang dapat diberikan adalah dengan membatasi kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dengan tidak melibatkan Presiden dalam proses pembahasan,melainkan memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal persetujuan RUU, Presiden seharusnya diberikan hak veto untuk menolak RUU yang diajukan parlemen sebagai bentuk checks andbalances. Dalam bidang pengesahan RUU, gagasan rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kewajiban bagi Presiden untuk mengesahkan setiap RUU yang telah disetujui oleh dua per tiga anggota DPR dan DPD. Adapun dalam hal Presiden tidak mengesahkan RUU, maka hal ini dapat dilakukan oleh Ketua DPR. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalahdengan melakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah pasal terkait kewenangan Presiden dan DPD dalam pembentukan undang-undang

---

The authority of the President in the law making process in Indonesia expecially in the process of deliberating and granting approval for the deliberation of the Bill that it has deviated from the presidential system and could become problematic. This thesis intends to answer the problem regarding the authority of the President in forming laws and the concept of ideal reconstruction of the President's authority in the formation of laws in Indonesia. The method used in

this study is a normative juridical method with a comparison of 20 countries. The research results show that the President in Indonesia has enormous authority in the law making process. The President is involved in the entire process of constituting legislation starting from the planning stage to the ratification of the

Bill, even the provisions in Article 20 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution have enabled the President to control the legislative agenda. The

amount of authority of the President is not in accordance with the goal of strengthening the presidential system in Indonesia. The idea of reconstruction that could be given is to limit the President's authority in the law making process by

not involving the President in the deliberation process, but rather strengthening the DPD's position in the law making process. Furthermore, in terms of the

approval of the bill, the President should be given veto power to reject the bill proposed by the parliament as a form of checks and balances. In the field of bill ratification, the idea of reconstruction that can be carried out is by giving the President the obligation to pass every bill that has been approved by two thirds of the members of the DPR and DPD. As for the President does not pass a bill, this can be done by the Speaker of the DPR. Suggestions that can be given based on the results of this research are to make changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by changing articles related to the authority of the President and DPD in the formation of laws"

"Pengalihan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan heterogen di Indonesiakepada Pengawas Entitas Utama menyebabkan beban kerja pengawas meningkatdan terdapat risiko lambatnya pendeteksian pengawas terhadap eksposur risikosignifikan pada konglomerasi keuangan karena Pengawas Entitas Utama harusmelaksanakan 2 (dua) fungsi pengawasan dalam waktu yang terbatas, yaitupengawasan individual dan pengawasan konglomerasi keuangan. Keterbatasan danrisiko yang dihadapi pengawas dapat dimitigasi dengan menerapkan perencanaanpengawasan yang mengadopsi konsep audit berbasis risiko. Oleh karena itu,penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dilaksanakan untukmerancang key risk factors dalam perencanaan pengawasan konglomerasikeuangan guna merekomendasikan prioritas pengawasan konglomerasi keuangan.Teknik aplikasi manajemen risiko yang digunakan untuk merancang key riskfactors pada penelitian ini antara lain benchmark dengan kriteria konglomerasidalam cakupan 3 (tiga) otoritas pengawasan lain, proses validasi atas dokumen Risk& Control Self-Assessment (RCSA) dari konglomerasi keuangan, dan penentuankey risk indicator. Berdasarkan penilaian tersebut, maka direkomendasikan 3 (tiga)kategori key risk factors, yaitu kompleksitas usaha berdasarkan diversifikasi bisnisdan struktur konglomerasi keuangan, signifikansi lembaga jasa keuangan anggotakonglomerasi keuangan terhadap industri, dan tingkat kondisi konglomerasikeuangan yang merupakan hasil komposit dari penilaian tata kelola, manajemenrisiko, permodalan dan profil risiko konglomerasi keuangan. Penerapan key riskfactors baru terhadap audit universe berupa 46 konglomerasi keuangan heterogenmenghasilkan 3 (tiga) kelompok prioritas pengawasan, yaitu prioritas utamasebanyak 16 konglomerasi keuangan heterogen, prioritas kedua sebanyak 14konglomerasi keuangan heterogen, dan prioritas ketiga yang kurang mendesaksebanyak 16 konglomerasi keuangan heterogen. Penetapan prioritas tersebutdiharapkan dapat membantu pengawas agar kegiatan pengawasan dilaksanakansecara optimal sesuai dengan eksposur risiko suatu konglomerasi keuangan

---

The reorganisation of heterogenous financial conglomerates supervision function

to lead entity supervisor affected the supervisor’s workload and increase the risk

of delayed on detection of significant risk exposure possessed by financial

conglomerates (FC) due to additional responsibility to lead entity supervisor in

limited period to perform both individual and financial conglomerates supervision.

Limitations and risk identified to supervisors could be mitigated by implementing

supervisory plan which adopted risk based audit. Therefore, this qualitative

research with a study case approach was carried out to recommend key risk factors

with risk analysis to determine supervision priorities in the financial conglomerate

supervisory planning process. The risk assessment techniques used in this study

include benchmarks to 3 (three) other supervisory authorities, validation process

of Risk & Control Self-Assessment (RCSA) documents reported by financial

conglomerates, and determination of key risk indicators. Based on the assessment,

it is recommended 3 (three) categories of key risk factors, as follows: business

complexity based on business diversification and FC’s structure, the significance

of FC’s member to its respective industry, and the FC’s integrated risk rating which

are the composite results of assessments of FC’s governance, risk management,

capital and risk profile. The application of new key risk factors to the audit universe

of 46 heterogeneous FC’s could be categorized to 3 (three) groups of supervision

priority, as follows: 16 heterogeneous FC’s are first priority group, 14

heterogeneous FC’s are second priority group, and 16 heterogenous FC’s are third

priority. The result of this research may help supervisors to perform their

supervisory duties optimally based on FC’s risk exposure"

"Penelitian ini membahas pengaruh bank relationship terhadap risk-taking perusahaan dengan menggunakan total observasi sebanyak 82 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel ditemukan hasil bahwa bank relationship berpengaruh terhadap risk-taking perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi dan melakukan bank relationship dalam jangka waktu pendek cenderung akan memiliki risiko yang tinggi. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan main bank lebih dari satu cenderung memiliki risiko lebih tinggi. Selain itu, peneliti juga menguji mengenai kepemilikan bank dalam bank relationship dan menemukan bahwa perusahaan yang melakukan bank relationship dengan bank asing cenderung memiliki risiko yang tinggi.

---

]This research studied about the influence of bank relationship on corporate risk taking, by using 82 observations data of non financial company which is listed in Indonesia Stock Exchange. By using Panel Data Regression, this research found that bank relationship has significant effect on corporate risk taking. This research found that firms which have higher leverage and shorter duration of bank relationship will have higher risk. Furthermore, this research also found that firms which have more than one main bank will have higher risk. Besides, the author also test about bank ownership effect of bank relationship and found that firms which have relationship with foreign lending bank will have higher risk."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi era konstalasi satelit low earth orbit (LEO) dalam kemungkinan penggunaannya oleh intelijen asing sebagai alat spionase. Era konstalasi satelit LEO merupakan perkembangan teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, satelit LEO tersebut juga berpotensi digunakan sebagai alat spionase yang bertujuan untuk melakukan mendapatkan informasi lebih mendalam dari suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data dari studi literatur, wawancara, dan penelusuran daring. Analisis strategi Indonesia yang dapat dilakukan dalam menghadapi era konstalasi LEO menggunakan teori realisme dan konsep intelijen. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam menanggapi potensi ancaman ini, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan strategi untuk mencegah potensi ancaman tersebut, yakni dengan melakukan diplomasi ke negara-negara lain. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan penelitian mengenai satelit LEO dan memaksimalkan peran intelijen Indonesia untuk mencari informasi dan data mengenai perkembangan konstalasi satelit LEO guna menjaga keamanan nasional Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the strategies that can be carried out by Indonesia in dealing with the era of low earth orbit (LEO) constellations in their possible use by foreign intelligence as espionage tools. The era of LEO satellite constellation is a technological development that can help human activities. However, the LEO satellite also has the potential to be used as an espionage tool that aims to obtain more in-depth information from a country. This study uses descriptive qualitative analysis methods by collecting data from literature studies, interviews, and online searches. Analysis of Indonesia's strategy that can be done in dealing with the era of LEO constellation using the theory of realism and intelligence concepts. Based on this research, the researcher found that in responding to this potential threat, the Indonesian government should implement a strategy to prevent this potential threat, namely by conducting diplomacy to other countries. This strategy can be carried out by developing research on LEO satellites and maximizing the role of Indonesian intelligence to seek information and data on the development of LEO satellite constellations in order to maintain Indonesia's national security."