Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 99165 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yunita Liliyana Damayanti
"Tesis ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Obyek dalam penelitian ini adalah pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melakukan pemungutan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Di mana kriteria yang digunakan adalah kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya maupun dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik, dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak.
Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan self assestment namun menggunakan official assestment.

This thesis is discuss about the tax evaluation based on criteria of good taxation. Object of this research is restaurant tax in Penajam Paser Utara District. The purpose of this thesis is to determine wheter the conduct of collecting restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District has followed the criteria of good taxation. The criterias used are adequacy, elasticity, efficiency in terms of costs as wel as from an economic side, equity, ability to implement administratively, political support, and suitability as a local tax. This study also calculated the potential of restaurant tax revenue and effective tax rate.
According the result if this study, it appears that Department Revenue of Penajam Paser Utara District in implementing the execution of a restaurant tax is not base on criteria in tax collection. Based on the tax revenue potential, we can see that the actual revenue and the target setting of restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District are far below the existing potential. The result suggested that the District Government of Penajam Paser Utara Region immediately make local regulation of restaurant tax dan Department Revenue in determining tax rates no longer based on self assestment but using official assestment."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27967
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ghania Andriani Dewi
"Tesis ini membahas mengenai Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Restoran atas Objek Tertentu di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengenaan pajak restoran atas warung makan yang di UU PDRD sebelumnya dijelaskan secara implisit yang kemudian di UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemungutan yang akan digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam memungut pajak restoran atas warung. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rancangan peraturan daerah pajak restoran atas objek tertentu di DKI Jakarta sudah layak diimplementasikan, namun disarankan agar batasan omzet pengenaan pajak dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan banyak variabel seperti UMR. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan perda pajak restoran ini adalah metode self-assessment namun dengan pertimbangan administrasi warung yang sangat sederhana maka disarankan untuk diselenggarakannya sosialisasi oleh petugas pajak untuk dapat memberikan penyuluhan kepada pemilik warung.

This thesis discusses the Feasibility Analysis regarding on Restaurant Tax for Certain Object at DKI Jakarta. The purposes of this research is to determined the feasibility of the Jakarta Administration plans local regulation draft (Perda) regarding to the Restaurant Tax for stalls, which defined as restaurant as per the new Local Tax Regulation No. 28 year 2009, as its defined implicit in the previous regulation. Moreover, the purpose of this research is to get know the collection system for this draft of restaurant tax for certain objects. This research is a qualitative descriptive research type of analysis.
The results of this study are, the draft of local regulation of restaurant tax for certain object is feasible but the threshold of taxable income should be re-evaluate based on vary variables such as Regional Minimum Wage Standard (UMR). Then, the collection system for this draft is self-assessment but the tax authority?s role to provide guidance for the tax payers, and also socialize this regulation for the tax payers.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28628
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irawati
"Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies.
This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded.
The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T30531
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Elvis Yudha Alva Prasetya
"Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga danpenjualan langsung di pesawat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS dan bagaimana kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa bahwa terdapat ketidakkesesuaian pemungutan pajak restoran atas jasa layanan sales on board dengan peraturan perundangan. Atas hasil temuan tersebut, peneliti menggambarkan perlakuan pajak restoran yang seharusnya diterapkan pada pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

This research focuses on the imposition of restaurant tax of the provision food and beverage on plane which is PT Aerofood ACS taken as a sample for case study. There are two types of services that provided by this company, there are in flight catering services and sales on board services. This study raised two principal issues namely, the restaurant tax treatment on the provision of food and beverage on plane and tax obligations that have been conducted by PT Aerofood ACS Company. Using qualitative approach and qualitative data, reasearcher found a problem for the restaurant tax treatment. From the data obtained there is no collection of restaurant tax from train restaurant. Therefore, researches describe the restaurant tax treatment should be adopted for the services according to Law on Regional Tax and Retribution."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadila Yoannita Ananda Johan Putri
"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Setiadi
"Upaya peningkatan PAD dan menuju kemandirian daerah perlu dilakukan di era otonomi, diantaranya dengan mengefektifkan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD. Di Kota Solok, diantara sumber-sumber pajak yang perlu dievaluasi, pajak hotel dan pajak restoran, karena sampai saat ini, perkembangan realisasi kedua jenis pajak, relatif lebih besar dari target pajak yang ditetapkan, dengan pertumbuhan realisasi pajak, juga relatif lebih tinggi dari rata-rata inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kurun waktu 2003-2008. Akan tetapi, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah, masih dibawah 4 % untuk pajak restoran, dan dibawah 1 % untuk pajak hotel. Terlebih jika dibandingkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak, yang mencapai hampir 90 %. Kondisi tersebut menjadikan penerimaan pajak Kota Solok, masih sangat bergantung kepada pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu, perlu diketahui telah seberapa baik realisasi penerimaan pajak, dalam kurun waktu 2003 ? 2009, dengan mengetahui upaya pemungutan pajak, dan optimalisasi potensi pajak, serta efektifitas pemungutan pajaknya.
Penelitian ini menemukan, tax effort kedua jenis pajak adalah rendah, demikian pula dengan tingkat efektifitas maupun tax coverage ratio. Selain itu, juga diketahui bahwa :
i. penetapan target pajak yang belum baik dilihat dari tax capacity yang dimiliki dan dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat;
ii. Tarif pajak efektif yang diberlakukan untuk pajak restoran dan pajak hotel, masih jauh lebih rendah dibandingkan tarif Perda.
iii. Telah dipertimbangkannya faktor omzet sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang dalam implementasi pemungutan pajak. Sebagaimana hasil regresi pengaruh omzet terhadap efektifitas pemungutan, yang menunjukkan adanya signifikansi hubungan antar kedua variabel, walaupun korelasinya tidak tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang sedikit menggembirakan.

Improvements in generating additional local sources revenue is essential in autonomy era and to promote local self sustenance. One effectively ways to achieve these goals by mobilizing local taxes, as a parts of local government revenues. At Solok municipal, among local taxes sources, have to evaluate are hotels tax and restaurants tax. The main reasons, because of realization of these taxes indicating tendency to persistence positive growth and potential for mobilizing sufficient resources during 2003 to 2008 Its based on tax collection indicator, which compare yearly taxes realization to yearly target of each taxes, and elasticity calculation by comparing average tax growth to average growth of inflation; average growth of population; average economic growth. But, on top that, the percentage of average contributions to total local taxes revenues still under 4 % for restaurants tax and under 1 % for hotels tax. Besides undeniable fact at Solok local taxes sources, there is a high depedency on public electrical consumption tax, which almost 90 %. The evaluation try to focus on tax effort, tax coverage ratio, and effectiveness as performance indicators to judge the goodness of tax revenue realization.
This study found tax effort of hotels tax and restaurants tax are low, in line with tax coverage ratio indicator, effectiveness collecting ratio indicator to 3 hotels and 43 samples of restaurants tax payers at Solok. Furthermore, also was known :
i. Tax targetting in planning documents was being set to low, compare to other municipalities in West Sumatera Province with the similarity of economic structures to Solok, 2003-2008;
ii. Tax rates lower than statutory hotels tax law and restaurants tax law during 2003-2008;
iii. Tax payers income has been considered in execution of tax collection, even the implementing procedures conduct by negotiation process between tax payers and official of DPPKA Solok. This is ones of a good news among the bad performance indicators results."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T28776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sunandar
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T29468
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nuridahyati
"Peningkatan PAD pada masa desentralisasi merupakan kewajiban bagi setiap daerah dengan harapan PAD yang diterima ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengefektifan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah.Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota dapat melakukan punggutan atas pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yang mulai dilakukan pemungutannya sejak tahun 2003 oleh pemerintah Kota Bengkulu, memperlihatkan trend peningkatan penerimaan yang cukup baik. Sebagai jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah, oleh karena itulah evaluasi terhadap penerimaan pajak sarang burung walet ini dilakukan.
Evaluasi pajak sarang burung walet ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak daerah yaitu kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya dan dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi dan dukungan politik dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang didapatkan, penerimaan pajak sarang burung walet ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PAD.
Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dalam usaha peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet.

In decentralization, local government need to increase their revenue to finance the government expenditure.To increased local revenue, Kota Bengkulu has tried to collect from many taxes that allow by the center government . One of that taxes is swiftlet bird?s nest tax.This tax has been collect since 2003 based on region regulation number 01 in 2002, long time before the government release regulation about swiftlet bird?s nest tax at number 28 in 2009 about local revenue The swiftlet bird?s nest tax that collected by Kota Bengkulu show a fairly good trend in revenue. As a kind of new taxes, swiftlet bird?s nest tax is expected to increase local revenue, without follow by negative effect that why the evaluation is need to evaluated swiftlet bird?s nest tax based on good criteria in collecting tax.
Tax evaluation of swiftlet bird?s nest is done throught an assessment based on criteria of adequancy of local tax collection, collection efficiency in terms of costs and from economic standpoint, fairness, easy of administration, political support and suitability as local tax. Biside that, this research also counting the potential tax revenue and effective tariff swiftlet bird?s nest. Nevertheless, tax revenue swiftlet bird?s nest still can increase and it can provide a higher contribution to the government local revenue."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27975
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Renno Vebrian Vito
"Penelitian ini membahas secara sistematis bagaimana praktik pemungutan pajak restoran, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan optimalisasi pajak retoran, ditinjau baik dari sisi sistem pemungutan maupun dari praktik lapangan pemungutan, dan bagaimana cara mengatasinya. Data diperoleh dari rangkaian observasi dan wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan Wajib Pajak. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan yang cukup signifikan pada prinsip penyelarasan strategis instansi dan pelaksanaan fungsi pemeriksaan.

This research explain systematically the practice of restaurant tax collection, the things that hinder maximization process in restaurant tax collection, either from the tax collection system or from tax collection practice in the field, and solution to overcome the obstacles. Research data was obtained by conducting observation and interview at Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang and Taxpayers. The data then was analyzed qualitatively. The result showed that there are significant problems in organization strategic alignment and in auditing implementation.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46138
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ajen Yoga Pradhana
"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.
The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67099
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>